Xcloud.id

Produk: Artificial Intelligence

  • Bill Gates Tolak Permintaan Wanita Terkaya RI soal Dukungan AI untuk Pendidikan

    Bill Gates Tolak Permintaan Wanita Terkaya RI soal Dukungan AI untuk Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Direktur PT Persada Capital Investama, yang merupakan wanita terkaya di Indonesia, Arini Subianto berdialog dengan pemilik Gates Foundation, Bill Gates terkait dengan dukungan sektor swasta terhadap pendidikan. 

    Pada dialog bersama Presiden Prabowo Subianto dan Bill Gates di Istana Kepresidenan, Jakarta, Arini mengaku telah bertemu dengan tim Microsoft untuk membahas soal perbaikan kualitas mengajar bagi para guru. 

    Arini menyinggung bahwa Microsoft, yang didirikan oleh Bill Gates, memiliki program Microsoft Copilot yang dikembangkan oleh Microsoft Education. 

    Platform AI itu  bisa melakukan metode belajar mandiri (self-teaching) untuk para guru. Dia pun bertanya kepada Bill ihwal potensi kerja sama antara Indonesia dengan platform AI tersebut. 

    “Apakah ada cara kita bisa berkolaborasi lebih dan memberikan lebih karena pemerintah tidak akan bisa mengerjakan ini sendirian. Sektor swasta perlu untuk berkontribusi dalam memberantas buta huruf serta meningkatkan kualitas mengajar,” ucap Arini kepada Bill Gates di Ruang Oval Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). 

    Adapun mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), Arini menyinggung pemerintahan Prabowo sangat mendorong pembelajarannya. Namun, dia mengakui pemerintah belum memiliki infrastruktur yang dibutuhkan. 

    “Untuk itu, saya bertanya-tanya, apakah kami bisa menggunakan Copilot anda untuk diterapkan di seluruh Indonesia melalui program CSR, karena tidak mungkin kami melakukan ini sendiri,” paparnya. 

    Bill Gates mengaku bahwa AI dapat membantu pendidikan. 

    Dia mencontohkan Gates Foundation membiayai grup bernama Khan Academy yang mengembangkan AI bernama Khamigo. Meski demikian, Bill mengaku yayasannya saat ini masih lebih fokus terhadap isu kesehatan, dibandingkan pendidikan. 

    “Saya berharap memiliki sumber daya cukup untuk fokus ke dua-duanya yakni kesehatan dan pendidikan secara serius, tapi kami 90% fokus ke kesehatan,” ujar pendiri Microsoft itu. 

    Namun demikian, Bill berpesan bahwa kesehatan dan pendidikan berjalan beriringan. Dia menyebut, semakin sehat anak-anak, dan semakin turun jumlah kasus stunting, maka mereka akan semakin terdidik. 

    Ujungnya, perekonomian masyarakat akan meningkat dan pemerintah melalui penerimaan pajak akan bisa lebih membiayai program kesehatan publik. 

  • Kemendikdasmen Luncurkan Program Perkuat Mutu Pendidikan dengan Teknologi

    Kemendikdasmen Luncurkan Program Perkuat Mutu Pendidikan dengan Teknologi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggandeng Google dan YouTube untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Indonesia dengan bantuan teknologi, termasuk bantuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). 

    Hal ini sejalan dengan komitmen untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan aman untuk semua, dan menyediakan akses pembelajaran yang luas dan berkualitas bagi para pendidik, sekaligus menegaskan komitmen terhadap keamanan anak-anak dalam ekosistem digital.

    Sebagai wujud komitmen tersebut, Google dan YouTube bekerja sama dengan Kemendikdasmen meluncurkan dua inisiatif pendidikan berbasis teknologi. Pertama, Gemini Academy 2025. 

    Program ini bertujuan membekali guru dan siswa dengan keterampilan AI Gemini dan coding, bagaimana menggunakan bantuan Gemini dan membuat prompt yang tepat untuk membuat proses belajar mengajar lebih aktif dan menyenangkan. 

    “Pada penerapannya dalam proses belajar mengajar, diharapkan AI di sini menjadi alat bantu memberikan ide-ide pengajaran, membuat guru lebih kreatif dan menjadikan proses belajar anak-anak lebih menyenangkan, dan bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Bukan AI untuk sekadar mencari jawaban,” ujar Veronica Utami, Country Director Google Indonesia di Jakarta, Rabu (7/5/2025). 

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mu’ti, juga menegaskan bahwa penerapan AI melalui Gemini ini nantinya bukan untuk mempermudah siswa mencari jawaban sehingga tidak perlu belajar, melainkan untuk menopang apa yang sedang mereka pelajari sekarang. 

    “AI sebagai salah satu metode yang dipakai oleh guru dalam mengajarkan pelajaran. Selain untuk membantu mencari ide pengajaran yang menarik, dan bagaimana penerapan pelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa memberikan layanan yang cepat karena akselerasi akses informasi yang cepat,” ungkap Mu’ti.

    Namun, dalam penerapannya, program ini tetap perlu disinkronisasi dan disesuaikan dengan konten dari buku teks di sekolah maupun konten pelajaran yang ada di sajian elektronik, seperti video di YouTube. 

    Selain Gemini Academy, juga ada program Gerakan Edukreator melalui Akademi Edukreator bersama Kok Bisa dan Senyawa+. 

    Program ini bertujuan yang memberdayakan pembuatan konten edukatif berkualitas di YouTube.

    Danny Ardianto, Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Asia Tenggara mengatakan bahwa program ini untuk memberikan kiat-kiat kepada para konten kreator pendidikan agar konten yang dibuat bisa lebih menarik. 

    “Terlebih saat ini banyak guru, ada 89% dari yang kami survei, mengandalkan konten edukasi berkualitas dari YouTube, untuk membantu menjadi bahan ajar di sekolah dan di luar sekolah,” jelasnya. 

    Program Edukreator ini diselenggarakan selama 7 bulan, yang ditujukan untuk menyuburkan konten edukasi bermutu di Indonesia. 

    “Selama kurang lebih tiga tahun terakhir, program ini telah menjangkau lebih dari 3.200 peserta di 34 provinsi. Kami berharap karya edukatif para kreator dapat memperkaya ekosistem pembelajaran di Indonesia,” lanjut Danny. 

    Adapun, pendaftaran program Gemini Academy dan Edukreator telah dibuka dan akan dimulai pada 7 Juni 2025.

  • Antares Eazy dan Fitur Unggulannya untuk Percepat Transformasi Digital Layanan Publik – Page 3

    Antares Eazy dan Fitur Unggulannya untuk Percepat Transformasi Digital Layanan Publik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Di tengah laju perkembangan teknologi yang semakin cepat, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menyediakan layanan publik yang efisien, aman, dan berbasis data. Sebagai lokomotif percepatan digitalisasi di Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menawarkan solusi melalui Antares Eazy, produk digital berbasis Artificial Intelligence (AI) yang dirancang untuk menjawab tantangan tersebut.

    Ketika dunia semakin terkoneksi, maka data visual pun menjadi salah satu elemen utama dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Transformasi digital memungkinkan pemerintah mempercepat digitalisasi layanan publik melalui proses yang lebih cepat, transparan, dan akurat.

    Selain itu, digitalisasi akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan, mendorong partisipasi warga, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudahan transformasi digital tersebut dapat terwujud dengan menggunakan inovasi AI Video Analytics seperti yang dimiliki Antares Eazy.

    Pemanfaatan Antares Eazy mampu membantu pemerintah merespons berbagai situasi di dalam negeri dengan lebih proaktif. Ditambah, serangkaian fitur unggulan Antares Eazy akan semakin membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan dan mendukung keamanan di berbagai macam kondisi lingkungan.

    Fitur People Counting

    Fitur People Counting yang ada di Antares Eazy bermanfaat untuk mengelola fasilitas publik seperti museum nasional, perpustakaan, dan taman kota. Selain itu, fitur ini juga dapat membantu memantau kapasitas pada berbagai macam kegiatan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kegiatan seperti pameran atau bahkan upacara hari nasional dapat menjadi lebih aman dan nyaman dengan memanfaatkan fitur pada Antares Eazy ini.

    Fitur Crowd Detection

    Fitur ini dapat menjadi alat efektif dalam mengelola fasilitas umum, seperti terminal bus, stasiun kereta, atau kantor pelayanan masyarakat. Pemerintah juga dapat menggunakan fitur ini untuk memantau demonstrasi atau acara publik besar, memastikan bahwa situasi tetap terkendali tanpa mengurangi hak masyarakat untuk berkumpul.

    Fitur Vehicle Counting

    Di sektor transportasi, fitur Vehicle Counting mampu menjadi solusi yang relevan dalam membantu pemerintah mengoptimalkan pengaturan lalu lintas di wilayah perkotaan yang padat. Antares Eazy juga dilengkapi dengan fitur License Plate Recognition, yang dapat mengidentifikasi plat nomor kendaraan secara otomatis. Fitur ini sangat berguna untuk keamanan di area terbatas seperti gedung pemerintahan, kawasan perbatasan, atau fasilitas militer.

    Fitur Intrusion Detection

    Fitur ini untuk mendeteksi pergerakan objek seperti orang, kendaraan, atau binatang di area tertentu. Fitur ini dapat dimanfaatkan, misalnya untuk menjaga keamanan fasilitas strategis pemerintah, seperti laboratorium penelitian, ruang arsip, atau gudang logistik. Dengan peringatan real-time, pemerintah dapat merespons jika muncul ancaman dengan cepat dan tepat.

    Fitur Smoke and Fire Detection 

    Fitur ini berguna untuk pendeteksian dini asap dan api. Pemerintah dapat mengimplementasikan fitur ini di berbagai fasilitas strategis, seperti pabrik pengolahan bahan bakar maupun gudang penyimpanan, guna mencegah aset-aset penting hangus terbakar.

     

  • Digitalisasi Layanan Publik Berbasis AI, Telkom Hadirkan Antares Eazy

    Digitalisasi Layanan Publik Berbasis AI, Telkom Hadirkan Antares Eazy

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menawarkan solusi berupa produk digital berbasis Artificial Intelligence (AI) yakni, Antares Eazy. Inovasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan besar pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang efisien, aman, dan berbasis data di tengah laju perkembangan teknologi yang semakin cepat dan dinamis. 

    Saat ini dunia sudah semakin terkoneksi dan data visual telah menjadi salah satu elemen utama dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Transformasi digital memungkinkan pemerintah mempercepat digitalisasi layanan publik melalui proses yang lebih cepat, transparan, dan akurat.

    Di samping itu, digitalisasi akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan, mendorong partisipasi warga, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Salah satu bentuk kemudahan transformasi digital tersebut dapat diwujudkan melalui inovasi AI Video Analytics seperti yang dimiliki Antares Eazy. Pemanfaatan Antares Eazy mampu membantu pemerintah merespons berbagai situasi di dalam negeri secara lebih proaktif.

    Serangkaian fitur unggulan Antares Eazy akan semakin membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan dan mendukung keamanan di berbagai macam kondisi lingkungan.

    Fitur seperti People Counting yang ada di Antares Eazy bermanfaat untuk mengelola fasilitas publik seperti museum nasional, perpustakaan, dan taman kota. Fitur ini juga dapat membantu memantau kapasitas pada berbagai macam kegiatan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kegiatan seperti pameran atau bahkan upacara hari nasional dapat menjadi lebih aman dan nyaman dengan memanfaatkan fitur pada Antares Eazy.

    Lebih lanjut, Antares Eazy juga memiliki fitur Crowd Detection yang dapat menjadi alat efektif dalam mengelola fasilitas umum, seperti terminal bus, stasiun kereta, atau kantor pelayanan masyarakat. Pemerintah juga dapat menggunakan fitur ini untuk memantau demonstrasi atau acara publik besar, sehingga dapat memastikan bahwa situasi tetap terkendali tanpa mengurangi hak masyarakat untuk berkumpul.

    Pada sektor transportasi, fitur Vehicle Counting mampu menjadi solusi yang relevan dalam membantu pemerintah mengoptimalkan pengaturan lalu lintas di wilayah perkotaan yang padat. Antares Eazy turut dilengkapi dengan fitur License Plate Recognition, yang dapat mengidentifikasi plat nomor kendaraan secara otomatis. Fitur ini sangat bermanfaat untuk keamanan di area terbatas seperti gedung pemerintahan, kawasan perbatasan, atau fasilitas militer.

    Terdapat pula fitur Intrusion Detection yang ditujukan untuk mendeteksi pergerakan objek seperti orang, kendaraan, atau binatang di area tertentu. Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk menjaga keamanan fasilitas strategis pemerintah, seperti laboratorium penelitian, ruang arsip, atau gudang logistik. Dengan sistem peringatan real-time, pemerintah dapat melakukan tindakan respons jika muncul ancaman dengan cepat dan tepat.

    Selanjutnya, ada fitur Smoke and Fire Detection yang berguna untuk pendeteksian dini asap dan api. Pemerintah dapat mengimplementasikan fitur ini di berbagai fasilitas strategis, seperti pabrik pengolahan bahan bakar maupun gudang penyimpanan, guna mencegah aset-aset penting hangus terbakar.

    EVP Digital Business and Technology Telkom Komang Budi Aryasa menyatakan, inovasi merupakan kunci utama dalam menyediakan solusi nyata bagi percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan.

    “Antares Eazy kami hadirkan dengan rangkaian fitur cerdas yang dirancang untuk mempermudah proses layanan publik, meningkatkan keamanan, serta mendorong efisiensi. Harapan kami, Antares Eazy dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam membantu memberikan pelayanan terbaik,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2025).

    Antares Eazy tidak hanya mampu meningkatkan keamanan, melainkan juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional yang mendukung pemerintah dalam melayani masyarakat dengan lebih baik.

    (rah/rah)

  • Indeks Kebebasan Pers Menurun, AJI Soroti Kasus Kekerasan Jurnalis di Daerah

    Indeks Kebebasan Pers Menurun, AJI Soroti Kasus Kekerasan Jurnalis di Daerah

    Meningkatnya laporan kekerasan terhadap jurnalis juga diikuti dengan menurunya angka indeks kemerdekaan pers (IKP) secara nasional. Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) pada tahun 2024 menunjukkan penurunan ke angka 69,36 dibandingkan tahun 2023 yang berada di 71,57.

    Sementara untuk tiga provinsi dengan IKP tertinggi 2024 di Indonesia berada di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menempati urutan ketiga dengan mencatatkan skor 79,58 (cukup bebas), kemudian disusul Kalimantan Timur dengan skor 79,96 dan urutan pertama jatuh pada Kalsel dengan skor 80,91 persen.

    Koordinator Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persiapan Banjarmasin, Rendy Tisna, sangat menyayangkan, jika skor IKP yang diraih tidak berbanding lurus dengan fakta di lapangan. Bahkan, belum lama ini terjadi kasus pembunuhan terhadap jurnalis perempuan di Kalsel. Jurnalis Juwita dihabisi oleh oknum anggota berseragam.

    Tak hanya Kalsel, IKP Kalteng yang berada di urutan ketiga juga tidak mencerminkan kebebasan pers yang sebenarnya. Sebab, ia juga menerima aduan jika ada jurnalis di Kalteng yang mendapatkan intimidasi dalam bentuk verbal maupun penghapusan dokumen.

    “Ini berhubungan dengan kasus yang pernah dialami oleh teman-teman di Palangka Raya,” ujar Rendy, dalam diskusi publik di Palangka Raya, Minggu (4/5/2025).

    Menanggapi skor IKP tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Erwindy, buka suara. Ia menilai angka IKP yang diraih Kalteng 2024 merupakan sesuatu yang membanggakan.

    “Sejauh ini kita peringkat ketiga di bawah Kalimantan Selatan, jadi memang saat ini data real yang dirilis oleh Dewan Pers, dengan berbagai indikator penilaian yang ada 20 indikator penilaian dan delapan indikator utama, Kalteng berada di urutan ketiga,” kata dia.

    Ia juga menilai jika ada pihak yang tidak sepakat dan ingin menganulir data tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Pihaknya juga tidak menampik, jika menjalin kerjasama publikasi antara media dengan pemerintah daerah.

    “Silakan digugat IKP 2024 tersebut apabila memang dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang dialami rekan-rekan jurnalis selama di lapangan, malah lebih bagus untuk menyingkap fakta yang sebenarnya,” katanya.

    Terkait hal itu, Ketua Komisi Informasi Kalteng, Agus Triantony, menekankan bahwa industri media perlu menetapkan batasan antara kepentingan jurnalistik dan iklan. Ia juga menyinggung peran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam menunjang kerja jurnalistik.

    “Harus mengambil sikap antara kepentingan prioritas jurnalis dan kepentingan konten (ekonomi),” tuturnya.

    Hal senada juga dikatan, Dosen Ilmu Komunikasi IAIN Palangka Raya, Hakim Syah. Ia berpendapat, peran media lokal harus diperkuat tugasnya menjalankan fungsi kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan.

    “Pers tetap jadi bagian integral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka eksistensi pers menjadi bagian yang tidak bisa dipungkiri, termasuk dalam konteks pengawasan lembaga pemerintahan,” ujar Hakim Syah.

    Menurutnya, jurnalis dalam menjalankan tugasnya harus berorientasi untuk kepentingan publik bukan iklan. Ia berharap, peringatan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia tahun dapat menumbuhkan spirit agar bagaimana demokrasi Indonesia tetap eksis dengan kehadiran pers yang kritis.

    “Jurnalisme yang sehat bukan yang menyenangkan, tapi yang kritis, memberi pencerahan publik, dan kedalaman makna,” pungkasnya.

  • Infografis Izin Worldcoin & World ID Dibekukan Sementara hingga Beda Keduanya – Page 3

    Infografis Izin Worldcoin & World ID Dibekukan Sementara hingga Beda Keduanya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Belum lama ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) atas layanan Worldcoin dan World ID.

    Pembekuan izin sementara itu dilakukan menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang melibatkan perusahaan tersebut.

    Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, langkah ini bersifat preventif untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko dalam ruang digital.

    “Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat,” ujar Alexnder Sabar, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu 4 Mei 2025.

    Komdigi juga akan segera memanggil Worldcoin yang terdeteksi menggunakan TDPSE terdaftar atas nama badan hukum lain yakni PT. Sandina Abadi Nusantara. Serta World ID yang terdeteksi menggunakan TDPSE terdaftar atas nama badan hukum PT. Terang Bulan Abadi.

    Lalu, apakah perbedaan antara Worldcoin dan World ID? Worldcoin adalah proyek mata uang kripto yang dikembangkan oleh Tools for Humanity, perusahaan yang didirikan oleh CEO OpenAI Sam Altman, Alex Blania, dan Max Novendstern.

    Worldcoin didirikan dengan misi membangun identitas digital yang dapat memverifikasi bahwa seseorang adalah manusia, bukan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

    Sedangkan World ID adalah produk utama dari ekosistem Worldcoin. Ini adalah identitas digital global dan terenkripsi yang dikembangkan sebagai bukti keunikan manusia.

    Tools for Humanity pun telah angkat bicara. Pada Senin 5 Mei 2025, World menyebutkan pihaknya telah menghentikan sementara layanan verifikasi di Indonesia secara sukarela.

    Lantas, apa alasan dan bagaimana Komdigi bekukan sementara izin Worldcoin dan World ID? Apa perbedaan antara Worldcoin dan World ID? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Usul Uya Kuya Raker dengan Menaker Tekan Pengangguran, Kirim Anak Muda hingga Perawat ke Luar Negeri – Halaman all

    Usul Uya Kuya Raker dengan Menaker Tekan Pengangguran, Kirim Anak Muda hingga Perawat ke Luar Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama atau Uya Kuya menyampaikan usulan dalam rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Senin (5/5/2025).

    Menurutnya, pengangguran atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ramai dibicarakan belakangan terjadi salah satunya karena tidak adanya kecocokan skill sumber daya manusia dengan lapangan pekerjaan.

    Untuk itu ia mengusulkan adanya penambahan skil (upgrade skill) SDM sesuai dengan lapangan pekerjaannya 

    Ayah dari Cinta Kuya itu pun menyambut baik program Kemenaker tentang School to Work Transition yang dipaparkan oleh Menaker Yassierli.

    Namun, Uya menyoroti perihal penyesuaian teknologi di masa mendatang.

    Hal ini lantaran berpengaruh untuk menentukan lapangan pekerjaan suatu negara.

    Fenomena demikian pun telah terjadi di luar negeri maupun di Indonesia.

    Uraian Uya Kuya antara lain; ojek pangkalan jadi ojek online, toko fisik ke toko inline, call center dijawab mesin penjawab otomatis, cash jadi cashless, dan lainnya.

    “Saya pikir ini harus dipikirkan, anak-anak muda harus pintar untuk upgrade skill-nya, untuk menghadapi tantangan zaman. Pemerintah harus mencoba melihat bagaimana minat para pelajarnya, misal yang punya minat IT bisa diarahkan ke Artificial Intelligence atau game coding,” papar Uya.

    Pihaknya juga menyinggung kelangsungan program yang telah ada hasil kerjasama pemerintah dengan pemerintah luar negeri.

    Satu contohnya adalah Triple Win di Jerman, program kerjasama antara Jerman dan negara asal pekerja migran seperti Indonesia untuk memfasilitasi penempatan perawat di Jerman.

    Uya menilai kelancaran program tersebut menurun, hal ini karena perawat peserta program tidak dilatih kemampuan dasar yakni kemampuan berbahasa Jerman.

    “Padahal gajinya besar di sana, nah ini bagaimana kita ajarkan sekolah vokasi untuk orang yang jadi perawat diajarkan dari SMA kurikulum bahasa Jerman, atau untuk anak muda yang dikirim keluar negeri diajar kemampuan bahasa Inggris misal,” harap dia.

    Terakhir ia mendambakan program inisiasi Kemenaker bertajuk School to Work Transition serta lembaga vokasi bisa melahirkan orang-orang yang memiliki matching skill dengan lapangan pekerjaannya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah orang yang belum mendapat pekerjaan atau pengangguran sebanyak 7,28 juta orang dari total angkatan kerja 153,05 juta pada Februari 2025.

    “Terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia mengatakan, dari total jumlah angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang ini termasuk sebanyak 144,77 orang yang bekerja. 

    Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 3,59 juta orang.

    Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari tercatat menurun meskipun jumlah penganggur meningkat. 

    Hal ini terjadi lantaran tingkat penyerapan penduduk yang bekerja jauh lebih tinggi 2,52 persen dibandingkan dengan peningkatan pengangguran sebesar 1,11 persen.

    Total pengangguran sebanyak 7,28 juta pada Februari ini setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76 persen. 

    “Angka ini lebih rendah jika dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 4,82 persen,” jelas Amalia.

     Di sisi lain, penurunan tingkat pengangguran terbuka ini juga terjadi pada perempuan sebesar 4,41 persen dibandingkan bulan Agustus 2024 sebesar 4,92.

    Sedangkan tingkat pengangguran terbuka laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen basis point menjadi 4,98 persen dibandingkan Agustus 2024 mencapai 4,90 persen.

    “Penurunan tingkat pengangguran terbuka juga konsisten terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan,” tutur Amalia.

    Sekilas Program Kemenaker

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memperkenalkan program School to Work Transition yang akan dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan lewat kolaborasi antar-kementerian dan lembaga.

    Program ini merupakan integrasi pelatihan serta pemagangan berskala nasional yang dirancang khusus untuk menurunkan tingkat pengangguran di kalangan muda.

    Program tersebut disampaikan Menaker dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Menaker mengatakan, skema School to Work Transition menyasar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mengingat tingkat pengangguran tertinggi berada pada kelompok usia 19–24 tahun.

    Data juga menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki proporsi pengangguran terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Selain itu, terjadi mismatch antara jurusan pendidikan dengan kebutuhan industri, yakni beberapa jurusan memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata.

    Ia juga menambahkan bahwa program ini berfokus pada pengembangan keterampilan masa depan, termasuk elektronika industri, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI); dipadukan dengan pelatihan soft skill, penguasaan bahasa asing, serta kewirausahaan; dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan dan ketidakcocokan antara kemampuan tenaga kerja dan kebutuhan industri.

    “Program ini akan diselenggarakan secara masif dengan skema hybrid, dan diorkestrasi oleh Kemnaker melalui 303 BLK milik pemerintah serta 2.421 LPK swasta,” ucapnya.

    Adapun tema prioritas dalam program ini meliputi smart operation, smart creative IT skills, agroforestry, dan green jobs. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program tersebut.

    “Kita ingin tema-tema ini menjadi unggulan pelatihan kami tahun ini. Dan kami membutuhkan kerja sama juga dengan lintas kementerian untuk bisa mengeksekusi ini,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Nitis Hawaroh)

  • Tebar Duit dari Bola Mata, Pemilik Aplikasi World App Punya Visa RI

    Tebar Duit dari Bola Mata, Pemilik Aplikasi World App Punya Visa RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nama layanan World tiba-tiba jadi pembicaraan. Dari heboh menjanjikan imbalan Rp 800 ribu dengan memindai iris mata hingga akhirnya izinnya dibekukan sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Komdigi membekukan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) Worldcoin dan WorldID setelah adanya laporan masyarakat. Selain itu pihak Kementerian akan memanggil PT. Terang Bulan Abadi dan PT. Sandina Abadi Nusantara. Seluruh perusahaan akan diminta memberikan klarifikasi soal dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik.

    Layanan itu dikembangkan oleh Tools for Humanity. Dalam laman resminya dituliskan perusahaan dikembangkan oleh Alex Blania dan Sam Altman yang bertindak sebagai CEO serta Chairman pada 2019.

    Altman sendiri dikenal sebagai pendiri OpenAI, yang membuat chatbot populer ChatGPT. Chatbot itu sempat viral pada akhir 2022 lalu, bahkan hanya dalam waktu lima hari berhasil mengantongi 1 juta pengguna.

    Di Indonesia, nama pria 40 tahun itu juga tak asing. Bahkan menjadi penerima Golden Visa Indonesia pertama dari pemerintah.

    Altman bisa mendapatkan visa karpet merah karena masuk dalam kategori yang ditentukan. Misalnya orang berpengaruh dengan adanya ChatGPT.

    “Misalnya ada orang yang punya kapasitas intelektual tinggi, peneliti dari top university, orang-orang berpengaruh seperti Chat GPT ya (CEO) Sam Altman,” kata Luhut Binsar Pandjaitan yang waktu itu menjabata sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.

    Golden Visa ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023. Dua aturan itu baru saja terbit pada 30 Agustus 2023.

    Salah satu yang berhak mendapatkan Golden Visa adalah investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia dengan keharusan berinvestasi minimal US$2,5 juta untuk mendapatkan izin tinggal 5 tahun dan 10 tahun sebesar US$5 juta.

    Untuk investor korporat diatur secara berbeda, paling sedikit US$25 juta, dan Golden Visa akan diberikan pada jajaran direksi dan komisaris untuk masa tinggal 5 tahun. Sementara masa tinggal 10 tahun dengan besaran investasi mencapai US$50 juta.

    Investor asing perseorangan yang tidak mendirikan perusahaan di Indonesia dapat Golden Visa dengan menempatkan dana senilai US$350 ribu untuk 5 tahun. Sementara untuk 10 tahun senilai US$700 ribu.

    Uang itu bisa didapatkan untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan.

    Pernah Kunjungi Indonesia

    Sekitar dua tahun lalu, Altman juga pernah berkunjung ke Jakarta. Saat itu dia datang dalam sebuah acara membicarakan mengenai teknologi Artificial Intelligence.

    Dalam kesempatan itu, dia menjawab pertanyaan termasuk cara Indonesia untuk bisa berperan dalam pengembangan teknologi AI. Dia menjawab salah satu yang dilakukan adalah bisa menerima kegagalan.

    “Saya rasa, apa yang saya pelajari dari membangun OpenAI adalah Anda harus siap menerima kegagalan yang signifikan secara ekonomi, sosial, dan aspek lainnya,” kata dia.

    Kedatangannya ke Indonesia sebagai bagian dari kunjungannya ke beberapa negara lain untuk mempromosikan AI. Selain itu juga bwerbicara langsung dengan pengguna ChatGPT dan pengembangan.

    Blusukannya juga menjadi ajang bertemu pemangku kepentingan. Altman mengumumkan langsung perjalanannya itu pada akun media sosialnya tahun 2023.

    Selain Jakarta, beberapa kota lain yang dikunjungi adalah Kanada (Toronto), Brasil (Rio), Nigeria (Lagos), Spanyol (Madrid), Belgia (Brussels), Jerman (Munich), Inggris (London), Perancis (Paris), Israel (Tel Aviv), Uni Arab Emirat (Dubai), India (New Delhi), Singapura, Korea Selatan (Seoul), Jepang (Tokyo), serta Australia (Melbourne).

    (fab/fab)

  • Transformasi Digital Sektor Kesehatan: Jakarta Pionir AI Talent Management di Indonesia – Halaman all

    Transformasi Digital Sektor Kesehatan: Jakarta Pionir AI Talent Management di Indonesia – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi pelopor dalam penerapan sistem manajemen talenta berbasis artificial intelligence (AI) di sektor kesehatan. 

    Langkah inovatif ini dinilai sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sehat berstandar global menjelang 5 abad usianya.

    Diumumkan dalam Forum Rakerkesda 2025 di Balai Kota Jakarta, program ini menjadi sorotan utama melalui peluncuran inisiatif Smart Posyandu dan sistem AI Talent Management, yang bertujuan meningkatkan akurasi dan efektivitas dalam penempatan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

    Langkah besar ini terwujud berkat sinergi antara Dinkes DKI Jakarta dengan ACT Consulting International, Lintasarta, Indosat Ooredoo Hutchison, dan NVIDIA sebagai mitra teknologi global.

    Kolaborasi ini menghadirkan pendekatan berbasis data yang presisi dalam mengukur Talent Fit, Job Fit, dan Culture Fit, mendukung pelayanan publik yang lebih profesional dan responsif.

    Pendiri ESQ Corp dan inisiator pendekatan manajemen talenta berbasis karakter, Ary Ginanjar Agustian, menyampaikan apresiasinya terhadap gebrakan ini.

    “Teknologi ini memampukan kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat secara cepat dan akurat. Ini bukan sekadar transformasi digital, tapi transformasi budaya kerja menuju pelayanan publik kelas dunia,” ujarnya, dikutip Minggu (4/5/2025).

    Sistem yang dikembangkan dari riset Ary selama lebih dari dua dekade itu kini telah bertransformasi ke dalam platform digital berbasis AI.

    Teknologi ini tidak hanya mengidentifikasi kecocokan pegawai dengan tugas dan budaya organisasi, tetapi juga menyusun strategi pengembangan soft skill dan karakter secara sistematis.

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menambahkan bahwa teknologi ini mempermudah dalam menilai dan meningkatkan budaya kerja di instansinya.

    “Dengan data yang presisi, kami bisa melakukan pembinaan yang terarah, memetakan potensi, serta melakukan promosi jabatan berbasis talenta secara objektif dan adil,” jelasnya.

    Langkah ini diharapkan tidak hanya berdampak pada efisiensi internal, tetapi juga menghasilkan talenta digital unggulan yang mampu bersaing di kancah global.

    “Ini adalah bagian dari kontribusi Jakarta dalam mencetak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ary Ginanjar.

  • Ketahanan Infrastruktur Eropa Jadi Peringatan Global, Indonesia Harus Memperkuat Pertahanan Siber – Halaman all

    Ketahanan Infrastruktur Eropa Jadi Peringatan Global, Indonesia Harus Memperkuat Pertahanan Siber – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia Digital & Cyber Institute (IDCI) menilai bahwa gangguan besar terhadap infrastruktur vital yang terjadi di sejumlah negara Eropa, termasuk Spanyol dan Portugal, merupakan peringatan serius bagi dunia.

    Meskipun akar masalahnya berawal dari gangguan kelistrikan, dampaknya merembet ke sistem digital, sosial, dan ekonomi menandakan perlunya kesiapsiagaan total dalam menghadapi krisis lintas sistem. 

    Insiden ini menegaskan bahwa ketahanan nasional bukan hanya soal perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan manajerial dan komunikasi krisis yang terintegrasi.

    Menanggapi situasi ini, IDCI merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pertahanan siber dan infrastruktur digital nasional secara menyeluruh melalui enam inisiatif dalam tiga klaster program utama.

    Pertama, IDCI fokus pada penguatan standar dan audit nasional melalui pembentukan National Digital Security Certification & Audit Center (NDSCAC) dan Indonesia Cyber Risk Index (ICRI), yang dirancang sebagai pusat akreditasi legal dan penyusunan indeks risiko siber nasional berdasarkan sektor dan wilayah. 

    Kedua, IDCI mendorong pengembangan kapasitas dan sistem pengawasan teknologi cerdas melalui program Cybersecurity Professional Certification Program (CPCP), serta skema Inspeksi dan Verifikasi Sistem Digital berbasis teknologi Artificial Intelligence dan Blockchain.

    Inisiatif ini dirancang untuk menjamin transparansi dan keandalan teknologi yang bersifat kritikal, seperti sistem pemilu elektronik dan sistem komando pertahanan negara. 

    Ketiga, IDCI menekankan pentingnya penguatan respons krisis terhadap ancaman sistemik melalui pembentukan Industrial Cyber Incident Response Center (ICIRC) dan peluncuran kampanye nasional Digital Trust for Indonesia yang bertujuan untuk membangun kesadaran publik serta memperkuat kepercayaan kolektif terhadap proses transformasi digital nasional.

    Direktur Eksekutif IDCI, Yayang Ruzaldy, menyatakan bahwa insiden lintas negara di Eropa harus menjadi alarm global yang mendorong Indonesia untuk bersikap proaktif dan tidak hanya reaktif. 

    “Ketahanan sistem digital dan infrastruktur vital merupakan bagian dari kedaulatan nasional yang tidak bisa ditunda, karena menyangkut keselamatan dan stabilitas negara secara menyeluruh,” kata Yayang dalam keterangan yang diterima, Minggu (4/5/2025).

    Dia menekankan pentingnya sinergi kebijakan, kesiapsiagaan sumber daya manusia, serta sistem komunikasi krisis yang andal dalam membangun ekosistem pertahanan siber nasional.

    Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif IDCI Bidang Keamanan Siber, Mario Romano, menambahkan bahwa Indonesia harus segera membangun arsitektur ketahanan digital dan energi yang mandiri, adaptif, dan terdesentralisasi. 

    Ia menjelaskan bahwa IDCI telah memetakan sejumlah langkah penting yang perlu diambil pemerintah.

    “Salah satunya adalah melakukan assessment keamanan terhadap sistem teknologi informasi dan jaringan di berbagai sektor strategis, seperti ketenagalistrikan, telekomunikasi, perbankan, hingga sistem transportasi nasional,” kata Mario.

    Audit menyeluruh ini diperlukan untuk mengidentifikasi celah serta menetapkan prioritas penguatan sistem pertahanan digital secara sektoral.

    Mario juga menyoroti pentingnya penggunaan produk dalam negeri yang berbasis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi. 

    Pemanfaatan teknologi lokal tidak hanya akan mendukung pertumbuhan industri nasional, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap sistem asing yang rawan intervensi dan sabotase.

    Selain itu, dia mengingatkan bahwa desain arsitektur infrastruktur nasional harus mengadopsi pendekatan redundansi dan desentralisasi.

    Dengan demikian, apabila terjadi serangan atau kerusakan pada satu titik sistem, operasi nasional tetap dapat berlangsung melalui jalur atau simpul alternatif.

    IDCI juga mendorong pembentukan satuan tugas khusus yang fokus pada ketahanan digital dan energi nasional. 

    Satuan tugas ini diharapkan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, komunitas teknologi, serta pelaku industri, untuk memastikan koordinasi kebijakan dan eksekusi tanggap darurat yang cepat, tepat, dan terstruktur. 

    Terakhir, Mario menegaskan bahwa kemitraan teknologi dalam negeri harus diperkuat, terutama dengan pelaku inovasi digital seperti startup keamanan siber dan perguruan tinggi teknologi. 

    Mereka harus menjadi mitra utama dalam menghasilkan solusi-solusi strategis yang berbasis pada kebutuhan riil dan karakteristik Indonesia.

    Melalui serangkaian langkah ini, IDCI menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam membangun benteng pertahanan digital nasional yang kokoh di tengah meningkatnya ancaman hybrid dan kompleksitas krisis global yang terus berkembang.