Xcloud.id

Produk: Artificial Intelligence

  • Terungkap! Ternyata Keseringan Pakai ChatGPT Bisa Bikin Otak Lemot

    Terungkap! Ternyata Keseringan Pakai ChatGPT Bisa Bikin Otak Lemot

    Jakarta –

    Sebuah studi terbaru yang dilakukan oleh peneliti Massachusetts Institute of Technology (MIT) Lab menemukan, adanya kaitan penggunaan ChatGPT pada penurunan kemampuan otak berpikir kritis. Studi ini melibatkan 54 subjek berusia 18-39 tahun yang diminta untuk mengerjakan esai.

    Mereka dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu menggunakan bantuan ChatGPT, menggunakan bantuan Google Search, dan tanpa alat bantu sama sekali. Berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan alat elektroensefalogram (EEG), peneliti menemukan, kelompok pengguna ChatGPT menunjukkan tingkat keterlibatan otak yang paling rendah.

    responden yang menggunakan ChatGPT juga secara konsisten tampil lebih buruk dalam aspek neurologis, linguistik, dan perilaku. Selama beberapa bulan periode penelitian, pengguna ChatGPT juga semakin malas di setiap esai berikutnya dan pada akhirnya hanya copy-paste jawaban di akhir studi.

    Hal ini menunjukkan pemanfaatan sistem large language model (LLM) dari artificial intelligence (AI) dapat merugikan proses belajar, khususnya pengguna yang lebih muda.

    “Otak yang sedang berkembang adalah yang paling berisiko,” kata penulis utama penelitian Nataliya Kosmyna dikutip dari Time, Kamis (19/6/2025).

    Nataliya ingin secara khusus mengeksplorasi dampak penggunaan AI untuk tugas-tugas sekolah, karena semakin banyak pelajar yang menggunakannya.

    Kelompok yang mengerjakan tes menggunakan ChatGPT menghasilkan esai yang sangat mirip. Esai yang dihasilkan juga kurang memiliki pemikiran orisinal, mengandalkan ekspresi, dan ide yang sama.

    Pada penulisan esai ketiga, banyak subjek langsung memasukkan prompt ke dalam ChatGPT dan membiarkan alat itu menyelesaikan hampir seluruh tugas.

    “Pendekatannya menjadi lebih seperti, ‘Berikan saya esainya, perbaiki kalimat ini, edit sedikit, selesai’,” kata Kosmyna.

    Kelompok yang mengerjakan esai tanpa alat bantu menunjukkan konektivitas otak tertinggi, khususnya pada gelombang alfa, theta, dan delta yang diasosiasikan dengan kreativitas, beban memori, dan pemrosesan semantik. Peneliti menemukan kelompok ini lebih terlibat, lebih ingin tahu, dan merasa lebih puas dengan esai yang dihasilkan.

    Sedangkan pada kelompok yang menggunakan Google Search, juga menunjukkan kepuasan tinggi, dan aktivitas otak yang aktif. Perbedaan ini penting, karena kini banyak orang mencari informasi lewat chatbot AI daripada mesin pencari seperti Google.

    NEXT: Sedikit harapan untuk pemanfaatan Chatbot AI

    Setelah melakukan 3 kali tes, mereka diminta menuliskan ulang salah satu esai yang sudah dibuat. Tapi, kali ini kelompok pengguna ChatGPT harus melakukannya tanpa alat bantu, sedangkan kelompok yang sebelumnya hanya menggunakan otak diperbolehkan memakai ChatGPT.

    Kelompok pertama hampir tidak mengingat apa-apa dari esai mereka sendiri. Pemeriksaan EEG juga memperlihatkan gelombang otak alfa dan theta yang lebih lemah. Ini menunjukkan proses memori yang mendalam telah terlewat.

    “(Pengguna AI) tugasnya memang selesai, dan bisa dibilang efisien. Tapi seperti yang sudah ditunjukkan, Anda tidak benar-benar mengintegrasikan apapun ke dalam jaringan memori otak,” sambungnya.

    Kelompok kedua justru menunjukkan performa yang baik dan peningkatan signifikan pada konektivitas otak di seluruh frekuensi EEG. Penelitian ini menunjukkan adanya jika AI digunakan dengan benar, maka ini bisa meningkatkan pembelajaran.

  • Fokus perdagangan dan industri, Pameran China-Asia Selatan ke-9 dibuka

    Fokus perdagangan dan industri, Pameran China-Asia Selatan ke-9 dibuka

    Kunming (ANTARA) – Pameran China-Asia Selatan (China-South Asia Expo) kesembilan dibuka pada Kamis (19/6) di Kunming, ibu kota Provinsi Yunnan, China barat daya.

    Pameran ini diikuti oleh perwakilan dari 73 negara, kawasan, dan berbagai organisasi internasional, serta lebih dari 2.500 perusahaan.

    Acara yang berlangsung selama enam hari itu menyatukan seluruh negara di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, menampilkan 16 ruang ekshibisi, yang hampir 70 persen di antaranya didedikasikan untuk sektor-sektor profesional seperti manufaktur, energi hijau, industri kopi, dan pengobatan tradisional China.

    Dua paviliun bertema Asia Selatan dengan hampir 800 stan telah disiapkan, di mana India dan Pakistan masing-masing memiliki 140 stan. Hampir 40 acara ekonomi dan perdagangan dijadwalkan berlangsung selama pameran tersebut, termasuk berbagai forum dan pertemuan pencocokan pengadaan (procurement matchmaking) yang bertujuan untuk memperdalam kerja sama regional.

    Pameran tersebut pertama kali diselenggarakan di Kunming pada 2013, bertepatan dengan peluncuran Inisiatif Sabuk dan Jalur oleh China. Sejak itu, pameran ini telah menjadi wadah penting yang berhasil memfasilitasi transaksi perdagangan luar negeri senilai lebih dari 110 miliar dolar AS dan melayani lebih dari 20.000 perusahaan.

    Diselenggarakan bersama oleh Kementerian Perdagangan (Ministry of Commerce/MOC) China dan pemerintah Provinsi Yunnan, pameran ini berfungsi sebagai platform utama untuk memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan antara China dan negara-negara Asia Selatan.

    Pada 2024, mengutip data pihak kementerian China, nilai perdagangan antara China dan negara-negara Asia Selatan nyaris menyentuh 200 miliar dolar AS, naik dua kali lipat selama satu dekade terakhir dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 6,3 persen.

    China tetap berkomitmen terhadap keterbukaan tingkat tinggi dan tengah mendorong modernisasi China melalui pembangunan berkualitas tinggi, sebuah proses yang akan menciptakan peluang berharga untuk bekerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Asia Selatan, demikian diungkapkan Wakil Menteri Perdagangan China Yan Dong dalam upacara pembukaan pameran itu.

    Yan juga menyatakan kesiapan China untuk memperdalam hubungan perdagangan dan investasi, memperluas kerja sama di sektor-sektor yang sedang berkembang (emerging) seperti ekonomi digital, pembangunan rendah karbon, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan biomedis, dan bersama-sama mendorong ekonomi dunia yang terbuka.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seberapa Genting Pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    Seberapa Genting Pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas mencoba sejumlah cara untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Terbaru, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus atau Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sudah mengadakan joint programme alias program bersama antar lembaga di Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara. Tak hanya itu, Direktorat Jenderal Pajak membangun sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax untuk membuat basis data perpajakan.

    Hanya saja, hasil dari sejumlah taktik itu belum juga terlihat. Sejak awal tahun, penerimaan pajak terus turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Data terbaru, Sri Mulyani melaporkan penerimaan pajak Rp683,3 triliun per Mei 2025. Angka tersebut turun 10,13% secara tahunan (year on year/YoY) dari realisasi pajak Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    Jika ditarik lebih jauh ke belakang maka terlihat rasio pajak terhadap PDB juga selalu di bawah 11% sejak 2014. Bank Dunia bahkan mencatat rasio pajak Indonesia menjadi yang terendah di antara negara-negara setara lainnya.

    Sejumlah pakar pun menilai perlunya perbaikan menyeluruh dari sistem perpajakan Indonesia. Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara pun kembali mencuat ke permukaan sebagai solusi untuk meningkatkan rasio pajak.

    Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Haula Rosdiana menilai langkah pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri menunjukkan semakin gentingnya realisasi pembentukan Badan Penerimaan Negara.

    Haula menekankan bahwa dari sisi tata kelola kelembagaan, sebuah Satgassus bersifat ad-hoc alias tidak permanen dan tak memiliki struktur resmi. Oleh sebab itu, dia tidak meyakini kerja-kerja Satgassus bisa lebih efektif daripada institusi atau lembaga yang resmi atau permanen. 

    Apalagi, sambungnya, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara akan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain seperti Direktorat Jenderal Pajak hingga Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Artinya, ada kerja sama lintas institusi.

    Padahal, Haula mengingatkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah pernah menyelenggarakan program bersama antarlembaga di Kemenkeu untuk mengoptimalisasi penerimaan negara. Hanya saja, hasilnya belum sesuai harapan karena rasio pajak masih cenderung stagnan dari tahun ke tahun.

    “Jadi semuanya ini harus dikembalikan kepada tadi, sekali lagi, bahwa ini adalah ad-hoc. Karena ad-hoc, tentu saja mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Apalagi ini lintas institusi,” ujar Haula kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Adapun, program bersama antara Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dengan Kemenkeu akan berfokus untuk memaksimalkan potensi pajak ataupun PNBP dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) dan ekonomi bawah tanah (underground economy) seperti illegal fishing, illegal mining, illegal logging, dan sebagainya.

    Pemusnahan rokok ilegal. / dok Bea Cukai

    Hanya saja, Haula menilai bahwa permasalahan shadow economy tidak hanya bisa diatasi dari sisi penegakan hukum sebagaimana tujuan dari pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri. 

    “Bukan masalah dari sisi hukum saja, tetapi kita sendiri itu sistem perpajakannya belum siap,” jelasnya.

    Profesor perempuan bidang perpajakan pertama di Indonesia ini menjelaskan dua alasan utama wajib pajak tak patuh. Pertama, kebijakan perpajakan yang menyusahkan wajib pajak.

    Kedua, administrasi perpajakan yang belum kredibel hingga basis datanya belum relevan. Akibatnya, otoritas tak bisa memberi pelayanan dan sistem pengawasan perpajakan yang maksimal.

    Oleh sebab itu, daripada membentuk Satgassus yang bisa memperumit adminstratif dan birokrasi, Haula mendorong realisasi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang merupakan janji politik Presiden Prabowo Subianto.

    “BPN itu bukan hanya sekedar kelembagaan, tapi juga ada transformasi baik dari sisi kebijakan maupun transformasi dari segi administrasinya,” nilai Haula.

    Senada, Guru Besar Hukum Politik Perpajakan Nasional Universitas Islam Sultan Agung Edi Slamet Irianto menyampaikan bahwa shadow economy dan underground economy muncul akibat rumitnya peraturan antar lembaga dan banyaknya penguatan yang dibebankan kepada pelaku ekonomi.

    Edi tidak yakin pendekatan hukum seperti yang ditawarkan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara bisa memaksimalkan potensi penguatan shadow economy. Dia mencontohkan, lembaga pengawasan dan penegakan hukum yang sudah lama berdiri dengan bermacam nama tidak mampu mengeliminasi aktivitas ekonomi ilegal.

    “Harus ada pendekatan secara komprehensif dan holistik, terutama pada lembaga pemegang kewenangan perizinan dan pemungutan penerimaan negara,” ujar Edi kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Dia meyakini Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) yang berada di luar Kementerian Keuangan bisa menjadi jawabannya. Menurutnya, BOPN bisa memberikan kepastian hukum karena aturan dan kebijakan pemungutan tersentralisasi.

    Dengan begitu, sambungnya, pemerintah maupun masyarakat dapat menghitung berapa beban yang harus dipikul oleh masyarakat kepada negara. Diharapkan, masyarakat dapat menghitung dan merencanakan secara lebih baik pembayaran pajak/PNBP kepada negara.

    “Bila ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka rakyat akan lebih percaya kepada negara yang ujungnya penerimaan negara akan meningkat,” katanya.

    Oleh sebab itu, Edi menjelaskan tujuan utama pembentukan BOPN bukan untuk meningkatkan penerimaan negara secara langsung melainkan peningkatan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat. Peningkatan penerimaan negara merupakan hasil sampingan dari tumbuhnya kepercayaan dan kepatuhan masyarakat.

    Selain itu, mantan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran itu berpendapat bahwa BOPN juga bisa mempersingkat atau memperpendek birokrasi. 

    Wacana Badan Penerimaan Negara Ciptakan Ketidakpastian

    Pendapat berbeda disampaikan oleh Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar. Dia mengingatkan bahwa satu tahun belakangan muncul banyak ketidakpastian bagi pelaku usaha mulai dari pergantian pemerintahan hingga kebijakan tarif resiprokal AS.

    Dia mengatakan wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) hanya meningkatkan ketidakpastian yang sudah ada bagi pelaku usaha. Padahal, menurutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memastikan tidak ada pembentukan BPN.

    “Menurut saya hal ini tidak baik bagi dunia usaha,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (15/6/2025).

    Apalagi, sambungnya, pembentukan BPN membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, pemerintah tidak perlu buru-buru membentuk BPN di tengah ketidakpastian yang belum pulih.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara belum menjadi prioritas pemerintah.

    Dia menambahkan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah memperkuat sistem dan kinerja instansi yang sudah ada, terutama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan.

    “Bahwa dimungkinkan kita membentuk badan itu, iya. Tapi manakala memang diperlukan. Kalau tidak ya [tidak dibuat],” ujar Prasetyo sambil menggelengkan kepala beberapa kali di Kantor Presiden, Selasa (17/6/2025).

    Ketika ditanya apakah badan semacam itu sudah mendesak untuk dibentuk, Prasetyo menjawab tegas belum dibutuhkan. 

    Sementara itu dalam dokumen internal bertajuk Operasionalisasi Program Hasil Terbaik Cepat yang diterima Bisnis, tampak detail rancangan struktur organisasi BOPN.

    Mantan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan Edi Slamet Irianto mengungkapkan bocoran struktur BOPN itu yang sudah dicek Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengungkapkan struktur BOPN itu sudah disusun dalam masa kampanye Pilpres 2024. Meski sudah dicek Prabowo, Edi mengungkapkan struktur BOPN tersebut masih bisa berubah. 

    “Bisa berubah, tergantung situasi nanti ya. Kan organisasi itu akan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan,” ujar Edi di Kantor PBNU, Rabu (11/5/2025).

    Bocoran Struktur Organisasi Badan Otorita Penerimaan Negara:

    Menteri Negara/Kepala BOPN, berada langsung di bawah Presiden RI
    Dewan Pengawas, yang diduduki Ex Officio Menko Perekonomian, Ex Officio Panglima TNI, Ex Officio Kapolri, Ex Officio Kejaksaan Agung, Ex Officio Kepala PPATK, dan 4 orang Independen.
    Dua wakil kepala: Wakil Kepala Operasi BOPN dan Wakil Kepala Urusan Dalam BOPN.
    Wakil Kepala Urusan Dalam BOPN dibantu dua pejabat yaitu Inspektorat Utama Badan dan Sekretaris Utama Badan
    Menteri Negara/Kepala BOPN juga akan dibantu enam deputi yaitu:

    Deputi Perencanaan dan Peraturan Penerimaan, yang berisi: Direktur Perencanaan Penerimaan; Direktur Potensi Penerimaan; Direktur Peraturan PPh; Direktur Peraturan PPN; Direktur Peraturan Cukai; Direktur Peraturan GST, Potput dan Final; Direktur Fasilitas dan Insentif Investasi; Direktur Kerjasama Perpajakan Internasional
    Deputi Pengawasan dan Penerimaan Pajak, yang berisi: Direktur Penerimaan Pajak SDA; Direktur Penerimaan Pajak Industri dan Perdagangan; Direktur Penerimaan Pajak Telematika; Direktur Penerimaan Pajak Sektor Jasa, Keuangan & Bank; Direktur Penerimaan Cukai; Direktur Pemeriksaan Pajak & Cukai
    Deputi Pengawasan dan Penerimaan PNBP, yang berisi: Direktur Peraturan Perencanaan dan Pengawasan PNBP; Direktur Peraturan PNBP Pengelolaan Dana; Direktur Peraturan PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan; Direktur Peraturan PNBP Harta Milik Negara; Direktur Peraturan PNBP SDA dan Kekayaan Laut dst.
    Deputi Pengawasan Kepabeanan/Custom, yang berisi: Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktur Audit Kepabeanan, Direktur Informasi Kepabeanan, Direktur Penindakan Kepabeanan, Direktur Interdiksi Narkotika, Direktur Kerjasama Kepabeanan Internasional, Direktur Kapal dan Patroli
    Deputi Penegakan Hukum, yang berisi: Direktur Perencanaan dan Evaluasi Gakum; Direktur Pemeriksaan Terintegrasi; Direktur Keberatan, Banding & PK; Direktur Penagihan dan Lelang; Direktur Penyidikan; dan Direktur Penuntutan
    Deputi Intelejen, yang berisi: Direktur Intelijen Luar Negeri; Direktur Transaksi Keuangan; Direktur Intel Sumber Daya Alam; Direktur Intel Telematika & Cyber; Direktur Industri Mamin & Air; Direktur Obat dan Petro Kimia; Direktur Industri Textile & Garmen; Direktur Intel Sawit dan Perkebunan lainnya

    Di bawah deputi, ada dua lembaga lagi yaitu:

    Pusat Data Sains dan Informasi, yang berisi Divisi Data Analitik; Divisi Block Chain; Divisi Artificial Intelligence; Divisi Hardware & Software; Divisi Cyber Security; dan Divisi Info Grafis
    Pusat Riset dan Pelatihan Pegawai, yang berisi Divisi Dik Pajak; Divisi Dik Kepabeanan; Divisi Riset Kebijakan; Divisi Latsar pegawai; Divisi Lat Keahlian Khusu; dan Divisi Pelatihan Komando

    Wakil Ketua Operasi BOPN dibantu Kepala Perwakilan Provinsi Setingkat eselon 1b
    5 Staf Ahli (Sahli) yang berisi Sahli Analis Intelijen Ekonomi; Sahli Komunikasi Politik; Sahli Telematika; Sahli Ekonomi Syariah; dan Sahli Hukum Kekayaan Negara.

  • Komdigi Diminta Siapkan Aturan AI yang Lebih Komprehensif, Bukan Sekadar Etika

    Komdigi Diminta Siapkan Aturan AI yang Lebih Komprehensif, Bukan Sekadar Etika

    Bisnis.com, JAKARTA—Pengamat menilai etika saja tak memadai untuk menyusun regulasi Artificial Intelligence (AI).

    Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penyusunan peta jalan (roadmap) AI rampung pada Juni 2025. Salah satu fokus utama dalam tahap awal regulasi ini adalah etika penggunaan AI. 

    Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menekankan pentingnya pendekatan yang lebih luas dalam merumuskan peta jalan AI.

    “Kami mendukung kita memiliki Peta Jalan Pengembangan AI di Indonesia. Namun kalau kami melihat, ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan AI tersebut,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Kamis (19/6/2025). 

    Heru mengatakan etika memang merupakan salah satu aspek penting, namun masih banyak aspek lain yang perlu diperhatikan. Karena itu, ia berharap peta jalan ini disusun secara komprehensif dan dapat menjadi dasar untuk penyusunan RUU Kecerdasan Buatan.

    Lebih lanjut, Heru menyebut sejumlah aspek lain yang krusial, seperti transparansi dan akuntabilitas algoritma AI, perlindungan data dan privasi, serta potensi penyalahgunaan teknologi seperti deepfake dan chatbot penipuan. Dia juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dan nondiskriminasi dalam algoritma AI serta perlunya mekanisme audit yang melibatkan beragam pemangku kepentingan secara adil.

    “Terkait algoritma juga, ini harus dijaga keadilan dan nondiskriminasi, jadi ada rekomendasi mengembangkan pedoman untuk pengujian dan audit algoritma yang melibatkan representasi stakeholder secara adil,” tambahnya.

    Heru mendorong adanya regulasi yang tegas namun adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dia mencontohkan sejumlah negara yang telah lebih dahulu menyusun regulasi khusus AI seperti European Union AI Act (Uni Eropa), AI and Data Act (Kanada), serta undang-undang AI yang baru saja diadopsi Jepang. Di Amerika Serikat, pendekatan dilakukan lewat Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy AI.

    “Kita perlu mendorong regulasi yang jelas dan adaptif, termasuk menyusun UU khusus tentang AI,” kata Heru.

    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya mengungkapkan bahwa aturan pertama dalam peta jalan AI kemungkinan akan mengatur soal etika penggunaan AI.

    “Jadi kemungkinan besar, ini sedikit bocoran, bahwa aturan pertama terkait artificial intelligence akan menyangkut dengan etika AI itu sendiri,” ujar Meutya saat ditemui di Makassar pada 16 Juni 2025. 

    Dia menjelaskan bahwa pendekatan regulasi di Indonesia tidak akan berbentuk satu aturan besar, melainkan akan dibagi per sektor atau pilar. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan ruang bagi inovasi.

    Meutya juga menyoroti pentingnya penerapan labeling pada konten berbasis AI, menyusul maraknya perdebatan publik terkait hasil AI yang menyerupai kenyataan, seperti dalam kasus gambar tambang buatan AI yang diklaim berasal dari Raja Ampat.

    “Itu yang tadi namanya etika, jadi di beberapa negara yang kami lihat memang harus ada labeling AI. Kalau orang memang lihatnya [AI] untuk menyebarkan hoaks maka dia tidak akan menaruh etika,” ujar Meutya.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan bahwa penyusunan roadmap AI melibatkan forum-forum diskusi dan kerja sama lintas sektor, termasuk masukan dari perusahaan dan lembaga riset.

    “Diskusi sudah berlangsung di beberapa forum, termasuk juga kerja sama kita dengan beberapa organisasi dan beberapa company yang ikut mendukung,” ungkap Nezar.

    Dia juga mengapresiasi kontribusi lembaga seperti Mandala Consulting yang telah melakukan pemetaan posisi Indonesia dalam lanskap global tata kelola AI.

  • Satgas PASTI: Waspada terhadap maraknya penipuan keuangan ilegal

    Satgas PASTI: Waspada terhadap maraknya penipuan keuangan ilegal

    Penggunaan artificial intelligence (AI) untuk penipuan juga semakin meningkat, sehingga semakin meningkatkan risiko kerugian bagi masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) meminta masyarakat untuk semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang marak terjadi, terutama penipuan melalui WhatsApp, Instagram, Telegram, Tik Tok, SMS, email, dan website.

    “Penggunaan artificial intelligence (AI) untuk penipuan juga semakin meningkat, sehingga semakin meningkatkan risiko kerugian bagi masyarakat,” kata Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hudiyanto menyampaikan bahwa secara umum, pelaku penipuan akan memanfaatkan kelengahan calon korban yang dikaitkan dengan kondisi masing-masing orang, sebagai berikut:

    – Ketidaktahuan: ditawarkan produk yang tidak berizin/diawasi (investasi ilegal atau produk yang tidak berizin), membeli produk secara online yang sebenarnya tidak ada.

    – Kekhawatiran: penipuan adanya saudara yang mengalami kecelakaan, adanya pembayaran pajak yang belum dilaksanakan, transaksi kartu kredit yang harus segera dibatalkan.

    – Kesepian: penipuan love scam, di mana penipu dan komplotannya memanipulasi perasaan korban untuk mendapatkan keuntungan.

    – Keserakahan: penipuan yang dilakukan dengan menjanjikan imbal hasil cepat dalam waktu singkat serta bebas risiko, padahal janji tersebut tidak logis (skema ponzi).

    – Kesedihan: penipu memanfaatkan situasi kondisi bencana alam, sumbangan membantu orang yang terkena penyakit.

    – Kebosanan: penipu memanfaatkan keinginan seseorang untuk membeli tiket travel dan tiket konser yang palsu.

    Mencermati perkembangan penipuan investasi kripto yang juga semakin marak, Satgas PASTI turut mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran perdagangan aset kripto yang tidak resmi.

    Satgas PASTI mencatat, akhir-akhir ini semakin marak ditemukan entitas tidak berizin yang menawarkan investasi aset kripto melalui media sosial, grup percakapan, atau situs web tanpa otorisasi resmi.

    “Modus yang digunakan umumnya menjanjikan keuntungan tetap, bonus berlipat ganda, hingga iming-iming ‘passive income’ tanpa risiko,” ujar Hudiyanto.

    Beberapa hal yang harus dipahami masyarakat sebelum melakukan investasi pada aset kripto antara lain:

    – Memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi tersebut. Pastikan pihak tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

    – Memastikan aset kripto yang diperdagangkan termasuk dalam Daftar Aset Kripto (DAK) yang ditetapkan oleh Bursa Aset Keuangan Digital (bisa dilihat di sini).

    – Menghindari penawaran dengan skema tidak logis.

    – Melakukan riset dan memahami risiko aset kripto sebelum berinvestasi.

    – Memahami terkait aset kripto melalui tautan bukusakuiakd.com.

    Sejak 2017 hingga 31 Mei 2025, Satgas PASTI telah menghentikan total sebanyak 13.228 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 11.166 entitas pinjaman online ilegal/penawaran pinjaman pribadi (pinpri), 1.811 entitas investasi ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal.

    Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan atau Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), yang didirikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas PASTI, juga telah menerima sebanyak 135.397 laporan penipuan hingga 31 Mei 2025.

    Total rekening terkait penipuan yang dilaporkan ke IASC sebanyak 219.168. Dari jumlah rekening tersebut, sebanyak 49.316 (22,5 persen) di antaranya telah dilakukan pemblokiran.

    Adapun total kerugian dana yang dilaporkan oleh korban penipuan sebesar Rp2,6 triliun, dengan dana yang telah berhasil diblokir sebesar Rp163,3 miliar (6,28 persen).

    Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan untuk dapat segera menyampaikan laporan melalui website IASC di iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

    Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) juga dapat melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081 157 157 157), email konsumen@ojk.go.id atau email satgaspasti@ojk.go.id.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tutup IBFEST Series 9, Telkomsel Gaungkan AI dan Literasi Digital

    Tutup IBFEST Series 9, Telkomsel Gaungkan AI dan Literasi Digital

    Jakarta –

    Telkomsel menutup rangkaian program Internet BAIK Festival (IBFEST) Series 9 melalui kegiatan roadshow terakhir di SMAN 1 Gresik, Jawa Timur. Program literasi digital yang mengusung tema ‘Ignite Ideas, Unleash Creativity’ ini berhasil menjangkau lebih dari 10.000 pelajar dan guru dari 124 kota/kabupaten di 26 provinsi di Indonesia setelah sebelumnya singgah di Bogor, Madiun, dan Purwokerto.

    IBFEST merupakan bagian dari inisiatif CSR Telkomsel Jaga Cita, yang mendorong pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Pada edisi ke-9 ini, program hadir dalam format festival yang menitikberatkan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) secara Bertanggung jawab, Aman, Inspiratif, dan Kreatif (BAIK). Tujuannya adalah membekali generasi muda agar mampu mengoptimalkan teknologi secara positif, adaptif, dan produktif.

    Tak hanya itu, inisiatif ini juga berkontribusi dalam mendukung Gerakan Nasional Literasi Digital yang diadakan Siberkreasi bersama Kemkomdigi, dengan fokus pada penanggulangan konten negatif dan peningkatan indeks literasi digital nasional.

    “Kemkomdigi memandang AI dapat membuka peluang yang besar untuk mendorong kelahiran kreativitas dan inovasi di berbagai sektor. Untuk itu, pemerintah mengapresiasi inisiatif Telkomsel melalui rangkaian program IBFEST Series 9 yang selaras dengan komitmen Kemkomdigi untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, inovatif, dan bertanggung jawab,” ungkap Menteri Komdigi, Meutya Hafid dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

    Inisiatif ini juga memperkuat literasi digital nasional sejak dini, sebagai bentuk kontribusi Telkomsel dalam menciptakan dampak sosial melalui proses bisnis berkelanjutan, sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

    “Sebagai bentuk komitmen Telkomsel dalam memperkuat ekosistem digital nasional secara inklusif dan berkelanjutan, kami membekali generasi muda Indonesia dengan pemahaman dan keterampilan praktis dalam penggunaan teknologi terkini, termasuk AI, melalui IBFEST Series 9. Kami berharap diperkenalkannya edukasi tentang AI sejak muda bisa mendukung terciptanya solusi nyata yang berdampak positif terhadap kemajuan Indonesia,” jelas Direktur Human Capital Management Telkomsel, Indrawan.

    Sejak 19 Februari 2025, IBFEST telah menghadirkan berbagai kegiatan, seperti seminar dan talkshow inspiratif tentang pemanfaatan internet dan AI secara bijak serta bootcamp daring maupun luring yang membuka ruang dialog bersama pelaku industri digital. Para peserta juga mengikuti workshop konten berbasis AI, pelatihan desain iklan, produksi audio-video, serta pembekalan literasi keuangan digital yang langsung aplikatif.

    Bootcamp IBFEST terbagi dalam tiga kategori program, yaitu Biztech, Genius, dan Creativy. Masing-masing kategori menyaring 10 tim terbaik untuk melaju ke tahap pitching. Tiga tim terbaik dari masing-masing kategori ditetapkan sebagai Best of The Best. Berikut daftar pemenangnya:

    Kategori Biztech

    Juara I: Tim Amphere (SMAN 1 Purwokerto)

    Judul Karya: Temu Diri

    Juara II: Tim Bizbara (SMAN 1 Baturaden)
    Judul Karya: Focused

    Juara III: Tim Human Interest (SMAN 2 Madiun)
    Judul Karya: Zeco

    Kategori Genius

    Juara I: SMAN 1 Gresik
    Judul Karya: STROKE-NET: Diagnostik Penyakit Berbasis Machine Learning Melalui Analisis Citra Medis

    Juara II: SMAN 1 Purwokerto
    Judul Karya Kategori: Location Intelligence dan Algoritma Machine Learning untuk Pemetaan Potensi Penangkapan Ikan Nelayan di Indonesia

    Juara III: SMAN 2 Madiun
    Judul: Veriscope: Pemberdayaan Generasi Muda Berbasis Platform Interaktif AI untuk Menanggulangi Hoaks dan Cyberbullying

    Kategori Creativy

    Juara I: Tim Creativisix (SMAN 6 Bogor)
    Judul: Sahabat Sejati

    Juara II: Tim Velistra (SMAN Muhammadiyah 1 Purwokerto)
    Judul: Antara Mimpi dan Kenyataan

    Juara III: Tim Bintang (SMAN 1 Cereme, Gresik)
    Judul: Kisah dalam Kuasku

    “Selamat kepada para tim yang karyanya berhasil meraih Best of The Best. Semoga Internet BAIK selalu menjadi fondasi yang kuat bagi generasi muda dalam memahami dan mengoptimalkan potensi teknologi AI secara etis yang bertanggung jawab. Ke depan, Telkomsel akan terus memperluas akses pembelajaran teknologi yang relevan dan aplikatif, agar terciptanya lebih banyak talenta digital Indonesia yang kompeten, inovatif, dan berdampak,” ucap Indrawan.

    (prf/ega)

  • Hasto Siapkan Pledoi Gunakan Teknologi AI, Klaim Jadi yang Pertama di Indonesia

    Hasto Siapkan Pledoi Gunakan Teknologi AI, Klaim Jadi yang Pertama di Indonesia

    Hasto Siapkan Pledoi Gunakan Teknologi AI, Klaim Jadi yang Pertama di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    )
    Hasto Kristiyanto
    tengah mempersiapkan pleidoi atau nota pembelaan yang akan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau
    artificial intelligence
    (AI).
    Hal ini diungkapkan politikus PDI-P Mohamad Guntur Romli saat membacakan surat dari Hasto ketika ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).
    Guntur mengatakan, di dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hasto tidak hanya menulis beberapa buku yang salah satu judulnya adalah Spiritualitas PDI Perjuangan, tetapi juga mempelajari AI.
    “Saya, Hasto Kristiyanto, juga mempelajari Filosofi
    Artificial Intelligence
    (AI) karena itulah di dalam penyusunan pleidoi nanti saya akan menggunakan teknologi AI tersebut,” kata Guntur, membacakan surat Hasto.
    Hasto saat ini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan (
    obstruction of justice
    ) terkait perkara suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI yang melibatkan buronan Harun Masiku.
    Guntur mengeklaim, nota pembelaan yang akan disampaikan Hasto dalam perkara Harun Masiku merupakan yang pertama di Indonesia.
    “Sehingga akan menjadi pleidoi pertama di Indonesia yang memadukan antara AI dengan fakta-fakta persidangan, falsafah hukum, nilai-nilai yang diperjuangkan sesuai dengan
    morality of law
    ,” kata Guntur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Telkom Buka Program Digistar Class Intern 2025 Batch 3 untuk Mahasiswa

    Telkom Buka Program Digistar Class Intern 2025 Batch 3 untuk Mahasiswa

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) resmi membuka Digistar Class Intern Batch 3 Mahasiswa setelah mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari ribuan pendaftar pada periode sebelumnya.

    Diketahui, Digistar Class Intern (DCI) merupakan program yang memberikan kesempatan bagi para lulusan perguruan tinggi dan mahasiswa untuk memperoleh pembekalan intensif melalui sesi mentoring bersama para expert dari berbagai bidang.

    Selain pengembangan kompetensi melalui pendampingan langsung, peserta juga mendapatkan pengalaman magang (real work experience) dengan terlibat langsung dalam proyek-proyek di unit kerja TelkomGroup.

    Digistar Class Intern sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mencetak talenta digital unggul di Indonesia. Program ini kembali dibuka untuk Batch 3 mulai 16 Juni 2025 bagi mahasiswa aktif minimal semester 6 dan memberikan pengalaman utuh melalui kombinasi mentoring intensif dan pengalaman magang di berbagai unit TelkomGroup.

    Selama program berlangsung, peserta akan dibekali dengan keterampilan teknis melalui modul yang disusun bersama Telkom Corporate University dan unit-unit kerja terkait, mencakup berbagai bidang seperti Artificial Intelligence, Cloud Computing, Cyber Security, dan B2B Solutions.

    Selain penguasaan aspek teknis, program ini juga menekankan penguatan soft skills dan pembentukan pola pikir profesional sebagai bekal untuk menghadapi tantangan di dunia kerja digital. Seluruh informasi dan proses pendaftaran dapat diakses secara daring melalui platform resmi Kementerian BUMN di https://magenta.bumn.go.id.

    Direktur Human Capital Management Telkom Henry Christiadi mengatakan program Digistar merupakan bentuk nyata komitmen Telkom dalam membangun dan menyiapkan talenta digital unggulan di Indonesia.

    “Hal ini sejalan dengan misi Telkom untuk mengembangkan talenta digital yang mampu mendorong peningkatan kapabilitas digital bangsa sekaligus mempercepat tingkat adopsi teknologi di berbagai sektor,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

    Henry menambahkan Digistar Class Intern menjadi salah satu solusi strategis untuk menjawab kebutuhan industri terhadap talenta dengan kompetensi yang relevan dan aplikatif.

    “Melalui program ini, peserta tidak hanya mendapatkan pembekalan teknis, tetapi juga pola pikir profesional dan keterampilan kepemimpinan. Mereka dibekali dengan hard skill dan soft skill yang dibutuhkan industri masa kini, seperti Artificial Intelligence, Cyber Security, Cloud Computing, dan B2B Solutions, serta pengalaman nyata di lingkungan kerja profesional,” jelasnya.

    Lebih lanjut, kata dia, program Digistar Class Intern juga terintegrasi dalam sistem pengelolaan talenta Telkom secara strategis melalui Candidate Relationship Management System (CRMS). Integrasi ini memungkinkan data dan rekam jejak peserta selama mengikuti program tersimpan dan terpantau secara berkelanjutan.

    Dengan begitu, Telkom dapat memetakan potensi mentee secara lebih tepat dan mempertahankan konektivitas jangka panjang dengan talenta yang telah dibina. Bagi peserta, hal ini memberikan peluang lebih besar untuk tetap terhubung dengan ekosistem Telkom.

    Sebagai informasi, keberhasilan pelaksanaan Digistar Class Intern batch 1 dan 2 menjadi bukti tingginya minat serta efektivitas program ini. Dari total 9.415 pendaftar mahasiswa di batch 1, hanya 233 orang yang berhasil lolos seleksi.

    Sedangkan batch 2 yang dibuka untuk fresh graduate menjaring 5.862 pendaftar, dengan 31 peserta yang terpilih. Mereka yang berasal dari 62 perguruan tinggi ini berkesempatan untuk mengikuti magang dan berkontribusi dalam 40 bidang kerja yang berbeda di TelkomGroup, didampingi oleh 151 mentor profesional dari berbagai unit.

    Terkait pengelolaan magang, Telkom telah mendapatkan pengakuan di tingkat nasional, salah satunya melalui penghargaan Anugerah Diktisaintek 2024 sebagai Mitra Terbaik kategori MSIB dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penghargaan ini menjadi bukti nyata kontribusi Telkom dalam mencetak sumber daya manusia unggul di bidang digital.

    Digistar merupakan ekosistem pengembangan talenta digital yang diinisiasi oleh Telkom Indonesia, mencakup berbagai program mulai dari pelatihan, pengembangan kepemimpinan, hingga pengalaman langsung melalui program Digistar Class Intern.

    Melalui inisiatif ini, Telkom tidak hanya menjembatani dunia kampus dan industri, tetapi juga membentuk generasi muda Indonesia yang siap bersaing secara global. Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat diakses melalui Instagram @LivinginTelkom dan website https://www.digistartelkom.id.

    (akd/akd)

  • Perusahaan Dubai EDGNEX Bangun Data Center AI, Investasi Rp37,5 Triliun di Indonesia

    Perusahaan Dubai EDGNEX Bangun Data Center AI, Investasi Rp37,5 Triliun di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan infrastruktur digital global, EDGNEX Data Centers by DAMAC mengumumkan pengembangan pusat data (data center) yang didukung teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Jakarta dengan total investasi mencapai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37,54 triliun (asumsi kurs Rp16.323 per dolar AS).

    Proyek milik perusahaan yang berkantor pusat di Dubai, Uni Emirat Arab itu menjadi salah satu pengembangan khusus AI terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan kapasitas tambahan di masa mendatang sebesar 144 Megawatt (MW).

    Untuk diketahui, EDGNEX beroperasi di 11 negara, yakni Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Arab Saudi, Turki, Thailand, Malaysia, Yunani, Spanyol, Finlandia, Italia, termasuk Indonesia.

    Pendiri DAMAC Group Hussain Sajwani mengatakan setelah proses akuisisi lahan yang diselesaikan pada Maret lalu oleh DAMAC, lokasi ini telah memasuki tahap awal konstruksi dengan fase pertama yang diperkirakan siap beroperasi pada Desember 2026.

    Nantinya, pusat data ini akan mengadopsi rak AI berdensitas tinggi, sehingga menetapkan standar baru untuk infrastruktur generasi berikutnya di kawasan Asia Tenggara.

    “Ini adalah pembangunan kedua kami di Indonesia, yang semakin menegaskan komitmen kami untuk menjembatani kesenjangan digital di pasar yang sedang berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” kata Sajwani dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

    Sajwani mengungkap proyek ini akan berperan penting dalam mempercepat transisi dari basis analog ke ekonomi digital berbasis AI yang tangguh.

    “Indonesia tetap menjadi pasar dengan potensi tinggi di kawasan ini, namun masih menghadapi kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan infrastruktur skala besar, dan tantangan latensi yang terus meningkat,” ujarnya.

    Meski begitu, menurut Sajwani, dengan pesatnya adopsi AI di berbagai sektor, proyek ini hadir untuk memenuhi kebutuhan akan infrastruktur yang skalabel dan hemat energi.

    Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa proyek pusat data yang mengadopsi AI ini dirancang untuk mendukung gelombang inovasi dan pertumbuhan digital berikutnya.

    “Dengan meningkatnya skala beban kerja AI, kebutuhan akan infrastruktur generasi baru yang lebih kuat dan efisien pun tumbuh dan proyek ini merupakan bagian dari komitmen besar kami di Asia Tenggara, di mana kami telah menginvestasikan lebih dari US$3 miliar untuk pengembangan infrastruktur digital,” ungkapnya.

    Adapun, pusat data ini menargetkan power usage effectiveness (PUE) sebesar 1,32, yang secara signifikan akan meningkatkan efisiensi energi dan selaras dengan standar keberlanjutan global EDGNEX.

    Dia menambahkan bahwa pembangunan kedua di Jakarta ini memperkuat kehadiran EDGNEX yang terus berkembang di Thailand, Malaysia, dan pasar-pasar utama lainnya di Asia Tenggara.

    Untuk diketahui, pada 2024, EDGNEX mengumumkan pusat data perdananya di Indonesia dengan kapasitas terencana sebesar 19,2 MW yang akan dibangun di kawasan MT Haryono, Jakarta.

    Dia menjelaskan fasilitas ini dirancang untuk menjawab permintaan yang terus meningkat dari penyedia layanan cloud, node edge, dan potensi penerapan kecerdasan buatan. Fase pertama dijadwalkan rampung pada kuartal III/2026.

    Adapun secara regional, Sajwani menyatakan EDGNEX menargetkan kapasitas operasional lebih dari 300 MW di Asia Tenggara pada tahun mendatang.

  • Menkomdigi Meutya Dorong Percepatan Internet di Wilayah Timur untuk Pemerataan AI

    Menkomdigi Meutya Dorong Percepatan Internet di Wilayah Timur untuk Pemerataan AI

    JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong percepatan akses internet di kawasan timur sebagai fondasi transformasi kecerdasan buatan (AI) yang inklusif, aman, dan etis. 

    Karena menurutnya, infrastruktur digital adalah prasyarat utama bagi pemerataan teknologi AI di Indonesia, dan tanpa konektivitas, ia percaya AI tidak akan mungkin terjadi. 

    Tersedianya konektivitas yang memadai maka teknologi AI dapat dimanfaatkan di berbagai bidang. Meutya juga mengatakan bahwa AI telah banyak dimanfaatkan di dunia pemasaran, industri gim, dan pendidikan.

    “Perikanan salah satu yang menjadi concern juga, dan kita juga ingin AI lebih banyak masuk di layanan publik atau layanan pemerintahan. Jadi ini yang harus kita dorong ke depan,” kata Meutya dalam siaran resminya. 

    Untuk itu, Meutya meminta agar para pelaku usaha memiliki kemampuan di bidang digital dan mulai memanfaatkan AI. Ia menegaskan pemerintah akan terus mendorong peningkatan konektivitas digital di Indonesia bagian timur untuk mewujudkan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia.

    “Harusnya kalau transformasi digital berjalan baik, kita enggak ada lagi daerah 3T karena diterobos dengan digitalisasi,” katanya. 

    Sementara itu, pemerintah melalui Kemkomdigi saat ini tengah merancang peta jalan (roadmap) Artificial Intelligence (AI) untuk menciptakan tata kelola AI di Indonesia, untuk menjawab perkembangan AI yang sangat massif.

    Meutya sudah menyebutkan bahwa roadmap AI ini akan ditargetkan untuk dirilis pada bulan Juni tahun ini. Adapun penyusunan roadmap AI ini dilakukan untuk mencari formula terbaik dalam membuat regulasi AI yang sesuai di Tanah Air.