Xcloud.id

Produk: Artificial Intelligence

  • Eks VP eFishery Sebut Bukan Bagian dari Direksi

    Eks VP eFishery Sebut Bukan Bagian dari Direksi

    Jakarta –

    Andri Yadi, melalui tim penasihat hukumnya, memberikan klarifikasi atas pemberitaan kasus eFishery (PT Multidaya Teknologi Nusantara).

    Dalam pemberitaan tersebut, Andri disebut ikut diamankan bersama Gibran Chuzaefah Amsi El Farizy dan Angga Hardian Raditya oleh Bareskrim Polri pada 31 Juli lalu. Gibran sebelumnya dilaporkan atas dugaan manipulasi laporan keuangan e-Fishery.

    Dalam keterangan yang diterima detikINET, Andri menegaskan kalau dirinya bukan bagian dari direksi eFishery, startup unicorn Indonesia yang diduga memoles kinerja keuangan agar terlihat bagus di mata investor.

    Andri Yadi menegaskan bahwa hingga saat ini perkara yang menyeret namanya masih berada pada tahap penyidikan di Bareskrim Polri dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, asas praduga tak bersalah sepatutnya dijunjung tinggi dalam setiap pemberitaan.

    “Pernyataan saya ini bukan untuk membela diri di pengadilan, melainkan semata-mata sebagai koreksi fakta agar publik mendapat informasi yang berimbang,” tutur Andri Yadi dalam siaran pers yang disampaikan melalui tim penasihat hukumnya.

    Andri menjelaskan bahwa dirinya bukan merupakan bagian dari Direksi eFishery. Dia secara resmi menjabat sebagai Vice President (VP) of Product AIoT sepanjang tahun 2023. Seiring restrukturisasi organisasi, jabatannya berubah menjadi VP of Product AIoT & Cultivation sejak 2 Januari 2024 hingga 16 September 2024, lalu menjadi VP of Product AIoT & Culti-Finance hingga 23 Juli 2025.

    Semua posisi tersebut berada di Direktorat Product di bawah Direktur Produk atau sering disebut sebagai Chief Product Officer (CPO) yang saat itu dijabat oleh Chrisna Aditya Wardani. Jabatan VP bukan organ perseroan dan tidak tercantum dalam Akta/Anggaran Dasar perusahaan.

    Andri juga menegaskan bahwa dirinya bergabung ke eFishery karena perusahaan yang ia dirikan, DycodeX, diakuisisi. Dengan kata lain, posisinya di eFishery merupakan konsekuensi dari kesepakatan akuisisi tersebut, bukan karena inisiatif pribadi untuk mengejar jabatan atau kewenangan di perusahaan.

    “Jabatan ini tidak memiliki kewenangan melakukan pembayaran atau memutuskan investasi. Fokus saya sepenuhnya ada pada pengembangan produk teknologi, khususnya Internet of Things dan Artificial Intelligence di eFishery sesuai semangat pembelian DycodeX, bukan pembiayaan,” ujarnya.

    Sebagai VP yang berada di bawah Direktorat Product, peran Andri terbatas pada riset dan pengembangan produk teknologi budidaya akuakultur, seperti eFeeder, sistem pemantauan kualitas air (Katara), pengolahan citra satelit berbasis AI, konsultasi budidaya berbasis Generative AI/LLM, dan solusi Aquaculture Intelligence.

    Andri mengaku tidak berkewenangan untuk menjalankan operasi pembiayaan (underwriting, penyaluran, maupun collections). Semua fungsi itu berada di bawah divisi terpisah di luar Direktorat Product.

    Proses Akuisisi ke Acqui-hire

    DycodeX bergabung dengan eFishery melalui proses akuisisi dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani pada November 2022 senilai Rp15 miliar dengan skema dua termin pembayaran.

    Termin pertama telah dibayarkan sebesar Rp 10 miliar pada bulan Desember, tahun 2022. Namun, sebelum pelunasan pembayaran, atas permintaan pembeli (eFishery/PT MTN), skema itu dialihkan menjadi acqui-hire (mengambil alih talenta tim dan teknologi DycodeX secara resmi) melalui mekanisme Service Agreement. Peralihan ini sudah mendapat persetujuan Dewan Komisaris eFishery dan efektif 29 Desember 2023.

    Andri menegaskan posisinya dalam transaksi ini hanya sebagai perwakilan pihak yang di-acqui-hire (penjual), sehingga dia tidak memiliki akses ataupun kepentingan mengetahui sumber pendanaan internal eFishery. Jabatan VP of Product AIoT & Culti-Finance di eFishery baru dijalankan setelah proses acqui-hire selesai, dan dia tidak memiliki kewenangan untuk menginstruksikan, menyetujui, maupun mencairkan pembayaran transaksi.

    Sebagai pihak penjual, Andri Yadi hanya mengikuti permintaan dan prosedur yang sudah disiapkan pembeli, tanpa keterlibatan dalam perencanaan maupun pengaturan skema. Tidak ada aliran dana di luar kontrak, tidak ada cashback, dan tidak ada keuntungan tambahan yang diperoleh Andri. Total nilai yang diterima pihak penjual tetap Rp15 miliar, sesuai kesepakatan jual beli awal, hanya mekanisme pencairannya yang berubah bentuk dari PPJB ke Service Agreement.

    Sebelum bergabung dengan eFishery, Andri Yadi adalah Founder PT DycodeX Teknologi Nusantara (DycodeX), perusahaan rintisan teknologi asal Bandung dengan fokus mengembangkan produk dan solusi berbasis Artificial Intelligence dan Internet of Things (AIoT).

    (asj/asj)

  • Sekolah Rakyat Istimewa, Menjangkau yang Belum Terjangkau

    Sekolah Rakyat Istimewa, Menjangkau yang Belum Terjangkau

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Sekolah Rakyat sebagai terobosan Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini tidak hanya memberi akses pendidikan bagi anak-anak miskin, tetapi juga menghadirkan intervensi bagi keluarga melalui bantuan sosial (bansos), kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.

    “Sekolah rakyat ini istimewa, programnya presiden. Kita diajak noleh (menengok) kepada mereka yang paling miskin, memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (26/9/2025).

    Hal tersebut ia disampaikan saat menerima audiensi Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) dan Bupati Purworejo di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Jumat (26/9).

    Ia menegaskan, perbedaan utama Sekolah Rakyat dengan sekolah umum adalah integrasinya dengan program unggulan pengentasan kemiskinan, seperti Koperasi Desa Merah Putih, bansos, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pemeriksaan kesehatan.

    “Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya diperbaiki, orang tuanya jadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, dapat bansos lengkap, seluruh keluarganya dapat PBI-JKN. Jadi tidak berdiri sendiri, ini bersamaan dengan program unggulan Presiden yang lain, diintervensi di sini. Keren ini, tidak ada sebelumnya kayak begini,” jelas Gus Ipul.

    Selain pendidikan, seluruh siswa Sekolah Rakyat memiliki rekam medis yang menjadi dasar intervensi kesehatan. Dari 7.409 siswa, sebanyak 52 persen membutuhkan pemeriksaan lanjutan dengan masalah utama berupa karies gigi, kebugaran rendah, anemia, gangguan telinga, dan kekurangan gizi.

    Tak hanya itu, siswa juga difasilitasi pemetaan bakat (talent mapping) berbasis teknologi DNA dan Artificial Intelligence (AI). Dari 4.889 siswa yang sudah dipetakan, 50,4 persen cenderung kinestetik, 30 persen auditori, dan 19,6 persen visual.

    “Keren hasilnya ini. Kita punya data-datanya anak-anak lengkap. Tidak ada di sekolah lain. Adanya di sekolah rakyat, hanya ada di sekolah rakyat,” tegas Gus Ipul.

    “Kami sudah siapkan tanah, Pak, untuk pembangunan yang baru. Ada dua tanah kami siapkan,” ujar Suhardi.

    Dukungan juga datang dari Bupati Purworejo Yuli Hastuti, yang telah menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat.

    “Untuk pendirian Sekolah Rakyat Purworejo, siap lahan di salah satu desa seluas 9,7 hektare. Kalau memang masih diperlukan, masih ada lagi 3,2 hektare,” jelas Yuli.

    Saat ini, Sekolah Rakyat telah berjalan di 100 titik dan akan menambah 65 titik, sehingga mencapai 165 titik pada akhir bulan. Presiden menargetkan setiap sekolah mampu menampung hingga 1.000 siswa. Jika 500 sekolah berdiri, maka 500 ribu anak dari keluarga miskin dapat mengenyam pendidikan.

    Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kementerian Andy Kurniawan, Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto, Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Pj Sekretaris Daerah Purworejo Tolkha Amaruddin, dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Ahmat Jainudin.

    (akn/ega)

  • BPKN RI Usul Evaluasi Total MBG, Imbas Ribuan Anak ‘Tumbang’ Keracunan

    BPKN RI Usul Evaluasi Total MBG, Imbas Ribuan Anak ‘Tumbang’ Keracunan

    Jakarta –

    Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI), Mufti Mubarok mengatakan harus ada evaluasi menyeluruh terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini setelah adanya ribuan anak yang ‘tumbang’ karena keracunan makanan.

    “Kejadian ini harus menjadi alarm bagi semua pihak. Pengadaan makanan massal tanpa standar mutu, higienitas, serta rantai distribusi yang jelas, berpotensi besar menimbulkan risiko keracunan. Ribuan korban dari kasus MBG adalah tragedi yang tidak boleh terulang kembali,” ujar Mufti Mubarok dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/9).

    Untuk informasi, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) telah merilis hasil pemantauan terbaru soal kasus keracunan massal yang diduga berasal dari program MBG. Hingga akhir September 2025, organisasi ini mencatat sedikitnya 6.452 anak mengalami keracunan.

    Sebagai bentuk tindak lanjut, BPKN RI mendorong beberapa langkah konkret terkait MBG agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dapat berjalan dengan nol kasus keracunan.

    1. Audit Keamanan Pangan Program MBG

    Bersama BPOM dan Kementerian Kesehatan, BPKN RI mendorong audit menyeluruh terhadap penyedia makanan dalam program MBG, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi.

    2. Standarisasi dan Sertifikasi Penyedia Makanan

    Semua penyedia katering dan pelaksana program sejenis diwajibkan memiliki sertifikasi laik hygiene, izin edar dari BPOM, dan pengawasan rutin oleh Dinas Kesehatan setempat.

    3. Sistem Monitoring Real-Time

    BPKN mengusulkan penggunaan teknologi digital berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk melacak rantai pasok makanan massal. Dengan sistem ini, apabila ditemukan indikasi kontaminasi atau pelanggaran standar, dapat segera dilakukan pencegahan.

    4. Peningkatan Edukasi Konsumen

    BPKN RI akan memperluas kampanye “Konsumen Cerdas Pangan Sehat” agar masyarakat lebih kritis dalam menerima dan mengonsumsi makanan massal gratis, terutama dari pihak yang belum jelas legalitasnya.

    5. Mekanisme Gugatan Kolektif

    BPKN juga siap memfasilitasi korban keracunan melalui jalur class action atau gugatan kelompok terhadap penyelenggara program MBG yang terbukti lalai.

    “BPKN RI berkomitmen untuk mengawal hak-hak konsumen. Negara tidak boleh abai terhadap keselamatan rakyat. Program sosial harus tetap berjalan, namun keselamatan konsumen harus ditempatkan sebagai prioritas utama,” tegas Mufti Mubarok.

    Ajakan Kolaborasi Lintas Sektor

    Lebih lanjut, BPKN RI mengajak Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPOM, Pemerintah Daerah, serta aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar program MBG ke depan tidak lagi menjadi ancaman, tetapi benar-benar menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat yang aman dan layak.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

  • Video: Kecanggihan Inovasi Cloud & AI Perkuat Ekosistem Digital RI

    Video: Kecanggihan Inovasi Cloud & AI Perkuat Ekosistem Digital RI

    Jakarta, CNBC Indonesia- Lintasarta sebagai penyedia solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terkait layanan Komunikasi Data, Internet, layanan IT Services termasuk Data Center, Cloud Computing, dan keamanan siber optimistis terhadap prospek pertumbuhan ekosistem digitalisasi di Indonesia.

    Chief of Cloud Officer Lintasarta, Gidion Suranta Barus menyebutkan pandemi covid-19 menjadi salah satu pendorong transformasi digitalisasi dan adopsi TIK baik oleh sektor industri dan bisnis maupun masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari aktivitas masyarakat yang didominasi oleh transaksi dan kegiatan berbasis teknologi digital.

    Dalam upaya mendukung adopsi teknologi digitalisasi RI, Lintasarta mengambil peran utamanya melalui pengembangan inovasi cloud dan artificial intelligence (AI) dan keamanan data.

    Seperti apa prospek dan tantangan pengembangan inovasi cloud dan AI di Indonesia? Selengkapnya simak dialog Savira Wardoyo dengan Chief of Cloud Officer Lintasarta, Gidion Suranta Barus dalam Profit, CNBC Indonesia (Jum’at, 26/09/2025)

  • Serangan Siber Makin Beringas, Peretas Incar Sistem Utama dan Cadangan

    Serangan Siber Makin Beringas, Peretas Incar Sistem Utama dan Cadangan

    Bisnis.com, JAKARTA—  Ancaman serangan siber, khususnya ransomware, masih menjadi momok nyata bagi perusahaan di Indonesia. Peretas kini tidak hanya menyerang sistem utama, juga sistem cadangan. 

    Country Leader Veeam Indonesia, Laksana Budiwiyono mengatakan kasus ransomware sering kali menimbulkan dampak berlipat karena sistem cadangan data atau backup perusahaan ternyata tidak dikelola dengan baik.

    “Ya, ransomware masih nyata ada, walaupun itu bukan hal baru. Kalau mungkin terakhir ini kita jarang denger ya, harapan kita gak terjadi gitu ya, tapi ya itu masih 350% masih meningkat,” kata Laksana dalam acara Veeam Media Briefing di Jakarta pada Kamis (25/9/2025). 

    Menurut Laksana, situasi yang umum terjadi di lapangan adalah perusahaan baru menyadari lemahnya sistem cadangan ketika terkena serangan. 

    Dia menyebut banyak kasus di mana backup tidak dapat dipulihkan atau hanya menyimpan data lama, sehingga tidak relevan lagi dengan kebutuhan operasional.

    Bahkan, menurutnya, pelaku siber kini tidak hanya menyerang sistem utama, tetapi juga menjadikan backup sebagai target.

    “Cyber attacker, penjahat cyber, dia kalau nyerang itu sekarang udah sepasang. Engga produksinya doang. Backup-nya juga diincer mau diserang. Itu nyata,” katanya. 

    Dia menegaskan Veeam terus meningkatkan kemampuan layanan keamanan, mulai dari pemantauan harian, dukungan ketika terjadi insiden, hingga pendampingan pasca-serangan.  

    Laksana menambahkan, dalam beberapa kasus, perusahaan bahkan meminta bantuan Veeam untuk memberikan masukan saat menghadapi tuntutan tebusan dari penyerang. Namun, dia mengingatkan, membayar tebusan justru bisa memicu siklus serangan baru.

    “Kalau kita tanya ya sebaiknya jangan. Karena permintaan tebusan itu juga bisa jadi kayak kita kena target berikutnya lagi. Berulang. Artinya, wah ini kalau dari sisi penjahat ini kan customer yang potensial. Punya duit mau bayar, nanti kerjain lagi. Inilah lingkaran setan,” katanya.

    Hal senada juga diungkapkan Chua Chee Pin, Vice President untuk Asia Tenggara dan Korea (SEAK) Veeam. 

    Menurutnya, ancaman siber sangat dinamis dan terus berkembang, terutama dengan keterlibatan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

    “Masalahnya tentang ancaman siber adalah berubah begitu cepat. Terutama dengan AI. Ada banyak cara baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan sesuatu kepada Anda. Baik itu ransomware, eksfiltrasi data, ada banyak sekali jenisnya,” kata Chee Pin.

    Dia mencontohkan sebuah kasus di Korea di mana penyerang menggunakan stasiun pemancar palsu untuk menipu pengguna layanan seluler sehingga data pribadi bisa dieksfiltrasi. 

    Menurutnya, pola serangan baru terus muncul dan sulit ditentukan mana yang paling umum terjadi di Indonesia.

    “Di Asia Tenggara, sayangnya, banyak negara termasuk di antara negara-negara yang paling banyak diserang di kawasan ini,” tambahnya.

    Chee Pin menekankan, Veeam telah memperkenalkan layanan manajer akun teknis (technical account manager/TAM) untuk membantu perusahaan memahami risiko yang spesifik pada lingkungan mereka. 

    Melalui TAM, pelanggan bisa mendapat pembaruan rutin terkait tren ancaman dan cara mitigasi. Menurutnya, langkah ini membantu perusahaan lebih siap menghadapi ancaman, karena analisis serangan terbaru bisa dibagikan secara berkala kepada pelanggan. 

    “Jadi, memiliki TAM tentu saja akan membantu pelanggan memahami lebih baik apa itu ancaman dan bagaimana kita dapat menanggapinya,” katanyq. 

  • Komdigi Ungkap Perpres AI Masih Tahap Minta Izin Prakarsa, Berpotensi Molor

    Komdigi Ungkap Perpres AI Masih Tahap Minta Izin Prakarsa, Berpotensi Molor

    Bisnis.com, JAKARTA— Rencana peluncuran Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Peta Jalan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) Nasional berpotensi kembali molor dari jadwal semula.

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan saat ini aturan tersebut masih berada pada tahap permohonan izin prakarsa. Padahal, sebelumnya  Perpres tersebut ditargetkan rampung pada September 2025.

    “Perpres-AI sudah lagi proses izin prakarsa, sudah ada pembahasan. Jadi kalau izin prakarsanya keluar, kita langsung bisa proses harmonisasi,” kata Edwin ditemui disela acara Veeam Media Briefing di Jakarta pada Kamis (25/9/2025). 

    Edwin menjelaskan penyusunan draf Perpres AI sejatinya telah rampung. Namun, proses harmonisasi diperkirakan tidak bisa selesai dalam waktu dekat karena melibatkan 41 kementerian dan lembaga.  Dia memperkirakan penyelesaiannya baru mungkin dilakukan pada bulan depan.

    Dia juga memastikan, saat ini draft Perpres telah diserahkan dan dikoordinasikan melalui Sekretariat Negara.

    “Sekarang lagi proses untuk dapatkan izin prakarsanya, tapi sudah dikoordinasikan sekarang melalui Setneg. Jadi kita sudah menyerahkan draftnya,” kata Edwin.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan dua aturan utama yang bakal menjadi fondasi regulasi kecerdasan artifisial di Indonesia. 

    Kedua aturan tersebut adalah Buku Peta Jalan AI Nasional yang akan ditetapkan dalam bentuk Perpres, serta Pedoman Etika AI. Edwin mengatakan pemerintah telah merancang Buku Putih Peta Jalan AI Nasional, sebuah dokumen strategis yang tidak hanya mengarahkan pengembangan AI secara teknis, tetapi juga memastikan selaras dengan nilai nasional, konstitusi, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

    “Dokumen ini merumuskan visi strategis yang mencakup empat area fokus memperkuat pemangku kepentingan, membangun kapasitas inovasi, mengurangi risiko dan memastikan pertumbuhan yang inklusif,” katanya dalam acara AI Innovation Summit 2025 di Jakarta pada Selasa (16/9/2025).

    Dalam roadmap tersebut, terdapat 10 bidang prioritas pengembangan AI, yaitu ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, reformasi birokrasi, politik-hukum-keamanan, energi-sumber daya-lingkungan, perumahan, transportasi-logistik-infrastruktur, serta seni-budaya-ekonomi kreatif.

    Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan Pedoman Etika AI. Aturan ini, menurut Edwin, tidak hanya menitikberatkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip inti seperti inklusivitas, kemanusiaan, keselamatan, aksesibilitas, perlindungan data pribadi, keberlanjutan, serta hak kekayaan intelektual.

    “Pedoman ini dirancang agar setiap algoritma yang dikembangkan di Indonesia bukan hanya efisien, tetapi juga adil dan tidak menyingkirkan pihak manapun,” jelasnya.

    Namun, Edwin mengakui bahwa pengembangan ekosistem AI bukan perkara mudah. “AI walaupun dia menentukan masa depan, tapi kita harus jujur bahwa membangun ekosistem AI tidak mudah. Banyak tantangan, kita membutuhkan fondasi yang kokoh, perlindungan yang tegas dan manajemen risiko yang cerdas,” ucapnya.

  • Komdigi Ungkap Alasan Perpres AI Belum Bisa Terbit September

    Komdigi Ungkap Alasan Perpres AI Belum Bisa Terbit September

    Jakarta –

    Sudah memasuki akhir bulan September 2025, namun belum ada tanda-tanda akan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kecerdasan Buatan (artificial intelligence/AI). Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun mengungkapkan perkembangan terbarunya.

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan bahwa proses penyusunan sudah memasuki tahap akhir. Namun, aturan AI itu, diperkirakan belum bisa selesai bulan ini karena menunggu izin prakarsa dan harmonisasi lintas kementerian.

    “Perpres AI sudah, lagi proses izin prakarsa, sudah pembahasan. Jadi kalau izin prakasanya keluar, kita langsung bisa proses harmonisasi,” ujar Edwin ditemui usai peresmian Veeam Data Cloud di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

    Sebagai informasi, izin prakarsa sendiri merupakan persetujuan awal dari Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg) agar rancangan peraturan dapat masuk tahap pembahasan lintas kementerian. Tanpa izin ini, proses harmonisasi tidak bisa dimulai secara resmi.

    Edwin menjelaskan, draft aturan sudah selesai dan saat ini sedang menunggu izin prakarsa yang dikoordinasikan bersama Setneg.

    “Sekarang lagi proses untuk dapatkan izin prakansanya, tapi sudah dikoordinaskan sekarang melalui Sesneg. Karena dari kita sudah menyerahkan draftnya,” jelasnya.

    Dengan masih menunggu izin prakarsa, Edwin menambahkan, proses harmonisasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) akan memerlukan waktu lebih panjang karena melibatkan banyak pihak.

    “Sebenernya ditanya draftingnya sudah selesai. Dan sekarang kalau bisa harmonisasi, bisa selesai, nggak mungkin selesai ya. Mungkin bulan depan. Jadi, saya nggak tahu ini kecepatan, ini kan banyak sekali yang terlibat ya, ada 41 Kementerian/Lembaga (yang terlibat),” tutur Edwin.

    Ia menegaskan bahwa target penyelesaian September 2025 memang sulit tercapai. Disampaikannya, kemungkinan aturan AI itu baru bisa rampung paling cepat pada Oktober 2025, setelah seluruh proses harmonisasi selesai dilakukan.

    “Nggak kejar, tapi karena kita sekarang sudah menyerahkannya ke Setneg. Nanti yang lead meeting ntar Setneg juga,” kata Edwin.

    Pemerintah tengah mengejar penyelesaian penyusunan dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait kecerdasan buatan (AI) yang akan menjadi landasan penting dalam pengembangan sekaligus pengaturan pemanfaatan teknologi tersebut di Indonesia.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua rancangan Perpres yang dikerjakan secara simultan.

    Pertama, Perpres mengenai peta jalan AI nasional yang dituangkan dalam bentuk buku putih. Kedua, Perpres yang mengatur aspek keselamatan dan keamanan dalam pemakaian AI.

    “Soal Perpres AI, kita lagi merampungkan draft peta jalan AI nasional dan juga melakukan drafting untuk peraturan presiden. Ada dua ya, yang pertama untuk mengukuhkan semacam buku putih untuk peta jalan AI, lalu yang kedua mengatur tentang keselamatan dan keamanan dalam pemakaian AI,” ujar Nezar ditemui awak media di acara Indonesia-UAE Government Experience Exchange Retreat, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    (agt/rns)

  • Video: Serangan Siber Kian Brutal, Ini Cara Keamanan Siber Melindungi!

    Video: Serangan Siber Kian Brutal, Ini Cara Keamanan Siber Melindungi!

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menjaga dan memastikan keamanan siber menjadi isu penting di tengah masifnya adopsi teknologi digitalisasi dan kian berkembangnya serangan siber di era artificial intelligence (AI) di tengah upaya Pemerintah RI memajukan ekonomi digital Tanah Air.

    Kerugian akibat serangan siber tidak hanya terkait materi namun juga merusak reputasi dan kepercayaan hingga mengganggu layanan industri teknologi dan digitalisasi di Indonesia.

    Founder & CEO Xynexis International, Eva Noor mengatakan keamanan siber sebagai pondasi dalam pengembangan dan adopsi teknologi digitalisasi. Dengan potensi nilai ekonomi digital RI yang mencapai USD 109 Miliar di tahun 2025 menjadikan Indonesia sebagai target dan sasaran serangan para pelaku kejahatan siber.

    Xynexis International sebagai mitra penyedia layanan keamanan siber (cyber security) lewat jasa konsultasi dan solusi perlindungan data serta infrastruktur teknologi perusahaan membantu industri untuk mengantisipasi dan mengelola risiko serangan siber dalam bisnis proses hingga komunikasi krisis manajemen.

    Seperti apa urgensi dan strategi keamanan siber RI dalam mengembangkan melindungi industri dan bisnis dan memajukan ekonomi digital RI? Selengkapnya simak dialog Shania Alatas dengan Founder & CEO Xynexis International, Eva Noor dalam Profit, CNBC Indonesia (Kamis, 25/09/2025)

  • Atasi Hal Negatif, GoPay Andalkan AI untuk Perkuat Keamanan

    Atasi Hal Negatif, GoPay Andalkan AI untuk Perkuat Keamanan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur/President GoTo Financial Sudhanshu Raheja mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanfaatan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan (AI) untuk banyak hal. Salah satunya peningkatkan layanan di GoPay.

    “Dari sisi keamanan, kami mulai banyak menggunakan AI untuk mendeteksi kejanggalan, mengembangkan fitur seperti pengenalan wajah, agar kami bisa memastikan saat seseorang mentransfer uang, itu benar-benar orang yang bersangkutan,” jelas dia dalam Merdeka Digital CNBC Indonesia, Rabu (24/9/2025).

    AI juga dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan secara real-time demi meningkatkan kualitas produk GoPay. Selain itu, GoPay juga memanfaatkan AI untuk proses Know Your Customer (KYC) bagi pengguna.

    “Jadi ketika seseorang pertama kali menggunakan layanan, kami bisa memastikan itu memang dia,” tutur Sudhanshu.

    Selanjutnya, teknologi AI juga dimanfaatkan GoPay untuk membangun kepercayaan pengguna. Dia mencontohkan salah satunya adalah untuk fitur split bill. Dengan bantuan AI, kata Sudhanshu, fitur ini bisa digunakan dengan mudah oleh pengguna.

    “Anda bisa memotret tagihan, bahkan jika tulisan tangan, lewat aplikasi GoPay. AI akan secara otomatis memecah rincian makanan, promo, pajak, dan Anda bisa memilih orang dan membaginya dengan sangat cepat,” jelas dia.

    Teknologi AI juga dimanfaatkan untuk mengembangkan Sahabat-AI, yang membantu menggabungkan berbagai elemen untuk menciptakan Large Language Model (LLM). Menurut Sudhanshu, fitur ini membantu menangani penggunaan Bahasa Indonesia dengan lebih baik.

    “Saat ini, kami sedang melakukan banyak uji coba tentang bagaimana menawarkan komunikasi suara dua arah kepada pengguna. Fitur ini sudah sangat membantu dalam proses penagihan dan layanan pelanggan,” kata dia.

    Terakhir adalah Dira, yang diluncurkan pada 2024 lalu. Dira memungkinkan pengguna meminta fitur dengan cara berbicara.

    Dia menjelaskan produk ini diluncurkan untuk para pengguna yang kurang memahami teknologi, terutama fitur-fitur dalam aplikasi.

    “Produk ini mendapat sambutan yang sangat baik, terutama karena dukungan bahasa kami yang bisa menangani berbagai dialek lokal Indonesia dengan sangat baik, sehingga pengguna bisa lebih mudah menemukan dan mengeksplorasi fitur dalam aplikasi,” tambah dia,

    “Kami berharap akan ada lebih banyak inovasi serupa dalam beberapa bulan ke depan seiring kami terus meluncurkan fitur baru,” pungkas Sudhanshu.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Barantin manfaatkan Quarantin AI perkuat layanan keamanan pangan

    Barantin manfaatkan Quarantin AI perkuat layanan keamanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) Badan Karantina Indonesia (Barantin) memanfaatkan Quarantin Artificial Intelligence (AI) guna memperkuat ketahanan dan keamanan pangan melalui layanan digital yang lebih efisien, akurat, dan berkelanjutan.

    Kepala PDSI Barantin Ichwandi mengatakan pihaknya segera manfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI) untuk kegiatan operasional seperti pengambilan keputusan, analisa data yang berjumlah besar, otomasi pada proses verifikasi, peringatan dini (early warning), identifikasi risiko serta dapat dikembangkan untuk melaporkan kejadian anomali.

    “Dengan Quarantin AI dalam bentuk virtual assistant ini, maka proses yang selama ini masih mengandalkan keterlibatan petugas dapat diminimalisir dan akan terhindar dari potensi akibat kelalaian atau kealpaan sehingga akurasi pengambilan keputusan serta efesiensi akan lebih lebih optimal,” kata Ichwandi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Barantin telah mengembangkan sistem digital Best Trust (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology) guna mempermudah pelayanan publik, sekaligus terkoneksi dengan sistem pertukaran data kementerian dan lembaga terkait bahkan dengan karantina negara lain.

    “Namun demikian, pengembangan layanan digital Barantin tersebut terus dilakukan, termasuk penggunaan teknologi AI,” ujarnya.

    Ichwandi menyampaikan Quarantin AI tersebut akan mulai diujicobakan akhir September terutama untuk mendukung proses pengambilan kebijakan.

    Ia juga menjelaskan inovasi tersebut merupakan wujud dukungan Barantin terhadap berbagai kebijakan Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto seperti program pengembangan lumbung pangan, ketahanan pangan, makan bergizi gratis (MBG), juga program peningkatan produksi daging dan susu.

    “Dimana tidak hanya dukungan kelancarana dan kecepatan distribusi barang, tapi juga dalam jaminan kesehatan dan keamanan pangannya,” ucapnya.

    Menurutnya dampak signifikan yang akan dirasakan dari pemanfaatan Quarantin AI tersebut adalah layanan publik akan semakin cepat dengan akurasi keputusan yang tepat.

    “Bagi internal karantina, sistem informasi akan terus berkembang dengan inovasi yang sejalan dengan lingkungan strategis dan perkembangan teknologi,” kata Ichwandi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.