Produk: Artificial Intelligence

  • Menkomdigi Wakili Prabowo Hadiri Konferensi tentang AI di Paris
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        9 Februari 2025

    Menkomdigi Wakili Prabowo Hadiri Konferensi tentang AI di Paris Nasional 9 Februari 2025

    Menkomdigi Wakili Prabowo Hadiri Konferensi tentang AI di Paris
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)
    Meutya Hafid
    untuk mewakili Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Aksi
    Kecerdasan Buatan
    atau Artificial Intelligence Action Summit (AIAS) di
    Paris
    , Perancis.
    Konferensi tersebut merupakan forum internasional yang mempertemukan perwakilan lebih dari 100 negara, termasuk kepala negara, menteri, CEO perusahaan, dan pimpinan organisasi internasional.
    “AIAS bertujuan untuk mendorong diskusi dan langkah nyata terkait perkembangan dan tata kelola AI di tingkat global. Forum itu juga menjadi lanjutan dari AI Safety Summit yang digelar di Inggris pada November 2023 dan AI Seoul Summit (AISS) di Korea Selatan pada Mei 2024 lalu,” kata Meutya dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025).
    Sebelumnya, Presiden Perancis Emmanuel Macron telah mengirimkan undangan kepada Prabowo untuk hadir secara langsung pada AIAS, yang merupakan pertemuan tingkat tinggi para kepala negara.
    Selain menghadiri AIAS, Menkomdigi juga diminta oleh UNESCO untuk mempresentasikan metodologi penilaian kesiapan atau
    readiness assessment method
     pada acara sampingan (side event) pada 10 Februari 2025.
    Meutya menyebutkan bahwa peluang untuk terlibat dalam ekosistem AI global akan semakin terbuka apabila Indonesia memiliki regulasi yang tepat dalam pengembangan teknologi tersebut.
    Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang optimal dalam penggunaan dan pengembangan AI.
    “Keterlibatan proaktif seluruh pemangku kepentingan dalam regulasi dan pengembangan AI sangat penting, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan potensi teknologi AI yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan sektor-sektor terkait,” ujar Meutya.
    Untuk diketahui, rangkaian acara
    AIAS 2025
    di Paris dimulai pada 6 Februari 2025, dengan perjamuan peserta di Elysee Palace dan acara High Level Segment di Grand Palais.
    Selama beberapa hari, berbagai diskusi dan acara akan digelar, termasuk Science Day pada 6-7 Februari, Cultural Weekend pada 8-9 Februari, serta Diskusi Meja Bundar dan Jamuan Kepala Negara pada 10 Februari.
    Puncak acara akan dilanjutkan dengan Leaders Plenary, dan penutupan acara pada 11 Februari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HPN 2025: Peran Pers Melawan Misinformasi

    HPN 2025: Peran Pers Melawan Misinformasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Hari Pers Nasional yang diperingati setiap 9 Februari menjadi momentum reflektif bagi industri media massa di Tanah Air dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

    Di tengah berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme pers, satu tantangan yang saat ini dihadapi yakni peran insan pers dalam melawan misinformasi.

    Misinformasi adalah informasi yang salah atau tidak akurat yang disebarkan secara sengaja atau tidak sengaja. Misinformasi dapat menyebar melalui berbagai media seperti media sosial, berita, atau dari mulut ke mulut.

    Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang topik tertentu, interpretasi yang salah, atau kesalahan dalam proses komunikasi.

    Dalam era teknologi yang makin berkembang, misinformasi dapat tercipta melalui kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Salah satu contoh nyata misinfomasi berbasis kecerdasan buatan baru-baru ini diungkap oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri. Polisi mengungkap pemakaian teknologi AI yang mencatut Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan tindak penipuan.

    Modus deepfake tersebut bertujuan untuk keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Peran pers dalam melawan misinformasi ini harus terus digaungkan.

    Penyebaran misinformasi nyata-nyata dapat memiliki dampak negatif, seperti menyesatkan orang, menciptakan kebingungan, dan bahkan menyebabkan kerugian fisik atau finansial.

    Oleh karena itu, penting bagi seluruh pelaku industri pers untuk selalu memeriksa sumber informasi yang diterima dan berusaha mencari kebenaran sebelum membagikan informasi tersebut kepada orang lain.

    Sekali lagi, kemajuan teknologi memudahkan bagi semua orang, termasuk insan pers dalam mendapatkan informasi. Namun, verifikasi menjadi kata kunci mengingat tidak semua informasi yang diperoleh tersebut mengandung kebenaran.

    Ada banyak kepentingan dalam setiap informasi yang digulirkan kepada publik. Dan, pers mesti menjaga kejernihan tersebut. Menjaga publik untuk memperoleh informasi yang benar-benar jernih dan dapat dipercaya.

    Adanya disinformasi tentu dapat menyesatkan. Tujuannya bermacam-macam, seperti menciptakan kebingungan, mengubah opini publik, atau merusak reputasi seseorang atau organisasi. Disinformasi dapat menyebar melalui berbagai media, termasuk internet, media sosial, dan berita.

    Penting untuk selalu memverifikasi sumber informasi dan bersikap kritis terhadap apa yang kita baca atau dengar, agar tidak terpengaruh oleh disinformasi.

  • Gawat! Model AI DeepSeek R1 Ternyata Rentan Sebar Info Berbahaya

    Gawat! Model AI DeepSeek R1 Ternyata Rentan Sebar Info Berbahaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Risiko keamanan DeepSeek R1 terkait penyebaran informasi sensitif dan berbahaya tengah menjadi sorotan, di samping prestasinya akan performa apik yang kini mengguncang lanskap kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) global.

    Kelemahan dari model AI besutan pengembang asal China itu terungkap dalam riset Cisco melalui Robust Intelligence, bersama para akademisi University of Pennsylvania yang dipublikasikan akhir Januari 2025.

    Riset tersebut membuktikan, model DeepSeek R1 memberikan tingkat jawaban 100% atas uji perintah-perintah (prompt) berisi isu-isu sensitif, alias sama sekali gagal membendung pemblokiran penyebaran informasi sensitif terkait.

    “Selama pengembangan, konon DeepSeek R1 dilatih dengan anggaran paling murah, ketimbang penyedia model AI populer lainnya. Namun, sepertinya ada harga yang harus dibayar akibat hal itu, yakni risiko keamanan dan keselamatan,” ungkap perwakilan peneliti Robust Intelligence, Paul Kassianik dan Amin Karbasi dalam laporannya, dikutip Sabtu (8/2/2025).

    Riset Robust Intelligence bersama University of Pennsylvania ini menggunakan metode jailbreaking algoritmik yang memberikan sekitar 50 perintah acak dari kumpulan data HarmBench benchmark, kepada enam model AI populer.

    Data HarmBench benchmark mampu mengungkap sekitar 400 perilaku berbahaya AI dalam memberikan informasi sensitif pada beberapa kategori, antara lain kejahatan siber, kimia dan biologi berbahaya, misinformasi, aktivitas ilegal, perundungan, dan bahaya umum lain-lain.

    Hasilnya, DeepSeek R1 benar-benar gagal membendung segala isu sensitif terkait. Tingkat keberhasilannya memberikan jawaban atas serangan pengujian yang diukur dari attack success rate (ASR) mencapai 100% di semua kategori isu sensitif.

    Selain DeepSeek R1, model paling parah di peringkat ke-2 adalah Llama 3.1 405B dengan tingkat ASR total 96%. Hal ini karena model terbaru besutan Llama itu hanya mampu membendung info-info terkait kategori perundungan dan aktivitas ilegal, tetapi kategori lainnya masih bisa bobol.

    Sementara itu, GPT 4o menduduki peringkat ke-3 terparah dengan tingkat ASR total 86%, sebab masih bobol 100% terkait kategori kimia dan biologi berbahaya, kejahatan siber, dan aktivitas ilegal. 

    Adapun, Gemini 1.5 Pro cukup baik karena memiliki tingkat ASR 64% atas semua isu sensitif tersebit. Sisanya, Claude 3.5 Sonnet terbilang impresif dengan ASR hanya 36%, dan OpenAI o1 menjadi yang terbaik dengan hanya 26%. 

    “Hasil dari DeepSeek R1 begitu kontras dengan model AI populer seperti OpenAI o1 yang setidaknya bisa memblokir mayoritas serangan dari semua kategori dalam tingkatan tertentu,” ungkap laporan Cisco tersebut. 

    Namun, pada akhirnya, riset juga mengakui DeepSeek R1 memiliki kemampuan penalaran tingkat tinggi dengan metode pelatihan yang hemat biaya. Bahkan, kinerjanya mampu menyaingi model canggih seperti OpenAI o1 sehingga tak heran apabila model ini begitu menarik perhatian para pegiat AI internasional.

    Senada, CEO Anthropic Dario Amodei pun menyoroti keamanan DeepSeek R1 setelah melakukan uji keamanan model AI atas informasi soal senjata biologis.

    Dilansir dari Techcrunch, Dario menjelaskan DeepSeek R1 menjadi yang terburuk ketimbang model-model AI lain dalam hal membendung informasi soal senjata biologis berbahaya, termasuk kaitannya dengan data-data sensitif suatu negara. 

    Namun, Dario mengakui bahwa ekosistem DeepSeek berisi para pengembang berbakat yang tergolong berhasil, sebab sudah bisa menyaingi perusahaan AI global ternama dalam waktu singkat dan dana pengembangan rendah.

    Tak heran, kini beberapa negara telah memblokir model-model AI besutan DeepSeek akibat khawatir dengan risiko keamanan nasional. Setelah Amerika Serikat, Italia, Irlandia, dan Korea Selatan, baru-baru ini Australia juga ikut-ikutan memblokir DeepSeek.

  • Ini Pesan Ketum PP Muhammadiyah pada Hari Pers Nasional 2025

    Ini Pesan Ketum PP Muhammadiyah pada Hari Pers Nasional 2025

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat atas peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang jatuh pada 9 Februari. Momentum ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap peran pers dalam mencerdaskan bangsa serta menjaga demokrasi di Indonesia.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, kebebasan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers memiliki fungsi utama sebagai media informasi, edukasi, hiburan, serta kontrol sosial.

    Pada Hari Pers Nasional 2025 ini, Haedar mengajak insan pers untuk merefleksikan nilai-nilai fundamental dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pers harus menjalankan fungsinya secara utuh, tidak hanya sebagai pengawas sosial tetapi juga sebagai penyampai informasi yang objektif, adil, dan mencerdaskan.

    “Dengan makin bebasnya ekosistem pers, diharapkan tetap menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan, dan nilai-nilai luhur kehidupan, serta menjauhi hoaks, provokasi, kebencian, dan permusuhan,” ujar Haedar dalam pernyataan resminya Sabtu (8/2/2025)

    Ia juga menekankan pentingnya prinsip cover both sides dalam pemberitaan. “Azas cover both sides mesti dipegang teguh seraya dikembangkan penyajian informasi yang memberi banyak pandangan agar tidak bersifat tendensius dan monolitik,” tegas Haedar.

    Haedar juga mengingatkan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan bangsa dengan memberikan edukasi berbasis pengetahuan yang objektif dan berimbang.

    “Berilah rakyat informasi yang lengkap dan sudut pandang dari berbagai aspek, sehingga tidak menimbulkan bias dan opini yang monolitik. Hindari pencampuradukan fakta dan opini, apalagi yang bersifat tendensius dan hanya bersandarkan pada satu sudut pandang,” jelasnya pada Hari Pers Nasional 2025.

    Ia juga menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap kelompok masyarakat harus dihargai tanpa dihakimi secara sepihak. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers diharapkan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah serta berperan dalam membangun budaya demokrasi yang moderat.

    “Demokrasi yang menjadi rujukan adalah Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’. Bukan demokrasi liberal yang sebebas-bebasnya tanpa keterikatan pada nilai dan sistem kehidupan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutur Haedar.

    Haedar juga menyoroti perkembangan media digital dan media sosial yang semakin pesat. Ia mengingatkan agar teknologi digital dan artificial intelligence (AI) tidak disalahgunakan untuk kepentingan negatif seperti penyebaran hoaks, penipuan, atau pencemaran nama baik.

    “Pergunakan kedua media baru tersebut untuk memajukan kehidupan dan keadaban bangsa,” ujarnya.

    Pada Hari Pers Nasional 2025 ini, ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan media cetak dan konvensional agar tetap eksis di tengah derasnya arus digitalisasi.

  • 2 Pria di Jakarta Selatan Palsukan Data Pakai AI Untuk Buka Rekening Bank, Terungkap Motifnya – Halaman all

    2 Pria di Jakarta Selatan Palsukan Data Pakai AI Untuk Buka Rekening Bank, Terungkap Motifnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembuatan rekening bank palsu menggunakan bantuan Artificial Intelligence (AI) di Jakarta Selatan.

    Dua tersangkamasing-masing pria berinisial PM (33) dan MR (29) ditangkap atas tindak pidana memalsukan data identitas orang lain tanpa izin.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan kedua tersangka melakukan aksinya pada periode Mei hingga Juni 2024.

    “Tersangka dua orang PM (33) dan MR (29),” ucap Ade Ary saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

    Dia menuturkan kasus berawal saat pelapor selaku karyawan satu bank yang bertugas dan bertanggung jawab mendeteksi pola anomali transaksi dari proses pengajuan pinjaman dari pola transaksi yang terindikasi fraud (penipuan).

    Karyawan tersebut lantas melakukan tindakan preventif dari temuan suspect tersebut di bank.

    “Pelapor mengetahui kejadian anomali transaksi yang dilakukan oleh beberapa akun setelah dilakukan pendalaman terhadap beberapa akun yang dicurigai,” ucap Ade.

    Akun itu terdeteksi pada saat verifikasi pembukaan rekening bank melalui aplikasi menggunakan bantuan Artificial Intelligence (AI) dengan merekayasa video verifikasi wajah seolah pemilik data yang sebenarnya.

    “Kedua tersangka yang ditangkap memiliki peran masing-masing, PM berperan memasukkan atau menggunakan data orang lain untuk pembuatan rekening nasabah bank,” katanya.

    Tersangka PM juga berperan merekayasa video verifikasi wajah dengan maksud dan tujuan agar video verifikasi wajah tersebut dianggap sebagai pemilik data diri yang sebenarnya agar akun aplikasi dapat di aktivasi.

    “Sementara peran MR mengirimkan data diri orang lain kepada PM seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat dan nama ibu kandung,” ucap mantan Kapolres Jakarta Selatan tersebut.

    “Data-data tersebut didapat secara tanpa ijin dari pemilik data tersebut,” tambahnya.

    Diketahui tersangka menggunakan rekening bank itu untuk meminjam uang dengan kartu kredit.

    Para tersangka dikenakan dengan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

    Tersangka terancam dipidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp12 miliar.

  • Polisi ungkap kasus pembuatan rekening nasabah bank tanpa izin

    Polisi ungkap kasus pembuatan rekening nasabah bank tanpa izin

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembuatan rekening nasabah bank dengan menggunakan identitas orang lain tanpa ijin dengan bantuan Artificial Intelligence (AI).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Jumat, menjelaskan kasus ini terjadi pada periode Mei hingga Juni tahun 2024 di Jakarta Selatan.

    “Tersangka dua orang, yakni PM (33) dan MR (29),” ucapnya.

    Ade Ary menjelaskan kasus ini berawal saat pelapor selaku karyawan salah satu bank yang bertugas dan bertanggung jawab mendeteksi pola anomali transaksi dari proses pengajuan pinjaman dari pola transaksi yang terindikasi fraud (penipuan).

    Karyawan itu melakukan tindakan preventif dari temuan suspect tersebut berada di bank.

    “Pelapor mengetahui adanya kejadian anomali transaksi yang dilakukan oleh beberapa akun setelah dilakukan pendalaman terhadap beberapa akun yang dicurigai,” katanya.

    Menurut dia, akun tersebut terdeteksi pada saat verifikasi pembukaan rekening bank melalui aplikasi menggunakan bantuan Artificial Intelligence (AI) dengan merekayasa video verifikasi wajah tersebut, sehingga dianggap pemilik data yang sebenarnya.

    “Kedua tersangka yang ditangkap memiliki peran masing-masing, PM berperan memasukkan atau menggunakan data orang lain untuk pembuatan rekening nasabah bank,” katanya.

    Tersangka PM juga berperan merekayasa video verifikasi wajah dengan maksud dan tujuan agar video verifikasi wajah tersebut dianggap sebagai pemilik data diri yang sebenarnya, sehingga akun aplikasi dapat di aktivasi.

    “Sementara peran MR mengirimkan data diri orang lain kepada PM seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat dan nama ibu kandung. Data-data tersebut didapat secara tanpa ijin dari pemilik data tersebut,” kata Ade Ary.

    Para tersangka dikenakan dengan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

    “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp12 miliar,” ujar Ade Ary.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkes dan FiberStar Upayakan Pemerataan Layanan Kesehatan Digital di RI – Halaman all

    Kemenkes dan FiberStar Upayakan Pemerataan Layanan Kesehatan Digital di RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya pemerataan layanan kesehatan untuk masyarakat di seluruh Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor infrastruktur digital seperti kesenjangan akses internet, terutama di wilayah terpencil.

    Data menunjukkan bahwa 7,18 persen Puskesmas di Indonesia belum memiliki akses internet, dan 14,91 persen lainnya masih kesulitan terhubung ke sistem digital kesehatan nasional. 

    Dengan luasnya wilayah geografis Indonesia dan beragamnya kondisi di lapangan, pembangunan infrastruktur sering kali menjadi pekerjaan besar.

    Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Setiaji S.T, M.Si menyatakan pentingnya pemerataan infrastruktur untuk menjangkau seluruh masyarakat, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di pelosok negeri.

    “Kondisi ini menunjukkan perlunya infrastruktur digital yang lebih merata untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh penjuru negeri.” Ujar Setiaji dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (7/2/2025).

    Mengantisipasi hal tersebut, FiberStar bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI mengupayakan pemerataan layanan kesehatan melalui digitalisasi di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur.

    Salah satu langkah strategisnya adalah dengan meluncurkan program Star Health untuk mendukung kesehatan digital masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

    Proyek percontohan program Star Health saat ini dijalankan di Sukabumi, Jawa Barat, dan diperluas ke wilayah Indonesia lain. 

    Proyek ini memanfaatkan teknologi Starlink yang memungkinkan Puskesmas di daerah 3T (tertinggal, terpencil, dan terdepan) mendapatkan akses internet yang memadai untuk meningkatkan layanan kesehatan.

    Dengan teknologi ini, fasilitas kesehatan dapat terhubung dengan sistem integrasi nasional seperti Satusehat dan BPJS Kesehatan.

    Untuk memperluas cakupan inovasi ini, beberapa waktu lalu FiberStar menggelar seminar bertajuk Smart City Connection bertema “Pemerataan Infrastruktur Digitalisasi Data Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Seminar ini menghadirkan kolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS).

    Setiaji juga berharap FiberStar dapat mendukung peningkatan mutu kesehatan di Indonesia, terutama di daerah 3T, dengan dua inovasi teknologi yang dirancang untuk membantu puskesmas dan fasilitas kesehatan dalam mengintegrasikan data, mempercepat layanan, serta meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat.

    Mengingat tantangan utama yang dihadapi mencakup lebih dari 745 (7,18 persen) puskesmas yang belum memiliki akses internet dan 1.472 (14,91 persen) Puskesmas yang kesulitan terhubung dengan sistem integrasi kesehatan nasional (Satusehat).

    Selain itu, lebih dari 60.000 kader dan praktisi kesehatan harus mengelola data secara manual.

    Customer Service Assurance Division Head FiberStar, Wisnu Wardhana menegaskan, untuk mencapai Indonesia yang maju, kita perlu memiliki manusia-manusia yang sehat jiwa raganya agar dapat memajukan infrastruktur digital sampai pelosok negeri.

    Pihaknya menyarankan penggunaan Starlink untuk area yang tidak terjangkau oleh fiber optik.

    FiberStar mendeliver Starlink dengan konsep layanan pengelolaan sistem (manage service) untuk penggunanya, guna memberikan solusi yang pengguna (user) butuhkan.”

    Wisnu menjelaskan, Star Health memiliki beberapa keunggulan yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan ini, antara lain platform yang sudah berbasis web, layanan farmasi dan laboratorium yang terintegrasi, pendaftaran pasien yang efisien dan pengembangan fitur AI, e-signed dan e-resep yang akan sangat berguna dan memudahkan pengguna aplikasi ini.

    Dia menambahkan, aplikasi Star Health telah bersertifikasi PSE dan terintegrasi dengan sistem nasional, menggunakan teknologi seperti Internet of Things (IoT), Big Data, dan Artificial Intelligence (AI).

    Teknologi Starlink menurut dia, memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien dan terintegrasi, sehingga meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh penjuru Indonesia.

    Sebagai bagian dari komitmennya, FiberStar juga meluncurkan kampanye perluasan akses digital di sektor kesehatan dan pendidikan. Hingga tahun depan, FiberStar menargetkan ekspansi jangkauan teknologi Starlink di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Tidak hanya kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi fokus utama untuk menciptakan generasi unggul yang berdaya saing tinggi di tingkat global.

    “Inovasi yang dijalankan FiberStar akan berdampak baik bagi kemajuan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah 3T,” ungkap Wisnu.(tribunnews/fin)

     

  • Lewat Transformasi Digital Berkelanjutan, Telkom Dukung Ekonomi Hijau

    Lewat Transformasi Digital Berkelanjutan, Telkom Dukung Ekonomi Hijau

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus berinovasi dan bertransformasi di tengah era teknologi dan digitalisasi yang berkembang pesat. Upaya tersebut menjadi prioritas untuk mendukung transformasi menuju ekonomi digital yang unggul di Indonesia, serta mewujudkan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Perusahaan juga secara konsisten mengelola ESG (Environmental, Social, Governance) secara maksimal, untuk meminimalkan risiko dan berbagai dampak negatif dari berjalannya usaha. Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai planet, people, partnership, prosperity, & peace (5P) sebagai dasar peningkatan kinerja keberlanjutan.

    Pemetaan ESG dan pilar keberlanjutan juga dilakukan, sehingga menjadi dasar kuat untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Dengan begitu, pilar ini mampu berkontribusi positif pada pembangunan berkelanjutan, serta menciptakan nilai positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

    Sejumlah inisiatif juga dilakukan oleh Telkom untuk menunjukan komitmennya nyata tersebut dalam upaya berkelanjutan, salah satunya melalui peluncuran “GoZero – Sustainability Action by Telkom Indonesia” sebagai bukti nyata dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan.

    Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah, mengatakan aspek lingkungan dan sosial menjadi perhatian, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Telkom sebagai BUMN dan pelaku utama di industri telekomunikasi, telah berkomitmen memperkuat budaya keberlanjutan.

    Ririek mengatakan peluncuran ini bukan sekadar simbol, tetapi merupakan tekad TelkomGroup untuk mewujudkan aksi perubahan berkelanjutan yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama Telkom secara aktif membuat berbagai inisiatif demi memperbaiki lingkungan kita, karena tentunya upaya ini tidak bisa kita lakukan sendirian,” ungkap Ririek dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (6/2/2025).

    GoZero-Sustainability Action by Telkom Indonesia, hadir sebagai pembaruan dari ESG brand sebelumnya, EXIST (ESG Existence for Sustainability by Telkom Indonesia). Telkom optimis GoZero akan menjadi semangat baru bagi perusahaan dalam mewujudkan masa depan berbasis ESG dan bisnis yang berkelanjutan.

    Gerakan ini fokus pada tiga program utama yang meliputi pilar Environmental, Social, dan Governance. Pada pilar Environmental, Telkom berkomitmen untuk mereduksi emisi karbon yang sejalan dengan target pemerintah net-zero emission pada tahun 2060. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif, seperti pemanfaatan energi terbarukan, efisiensi energi, pengembangan green data center, pengolahan sampah, baik sampah elektronik (refurbish perangkat) maupun sampah dari kantor operasional.

    Di pilar Social, Telkom memastikan kesetaraan dalam berbagai aspek di antaranya untuk karyawan, pelanggan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui Digital Inclusion, Telkom senantiasa mewujudkan akses komunikasi yang setara bagi masyarakat di seluruh nusantara, termasuk daerah terpencil. Langkah ini guna mendukung pemerataan akses digital untuk informasi dan pendidikan serta peluang ekonomi yang adil bagi semua.

    Terakhir, pada pilar Governance, Telkom menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk mencegah pelanggaran pada seluruh aktivitas perusahaan melalui sistem pengawasan yang kuat, memastikan integritas dan transparansi di seluruh kegiatan perusahaan, menjaga kepercayaan publik, serta kepatuhan terhadap standar etika.

    Telkom yakin keberlanjutan adalah kunci dalam membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan diluncurkannya GoZero, Telkom menunjukkan langkah konkret dalam mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam setiap proses bisnis perusahaan. Telkom yakin GoZero dapat menumbuhkan kesadaran serta mendorong seluruh stakeholders Telkom agar bersama-sama menuju bisnis yang berkelanjutan untuk menciptakan dampak positif terhadap bisnis, lingkungan, dan masyarakat.

    Telkom mengedepankan teknologi dalam program lingkungan, seperti Restorasi Terumbu Karang dengan metode Web Spider dan Fishdom, Reboisasi Hutan dengan 102.400 bibit menggunakan pemantauan GIS, serta Konservasi Mangrove dengan 62.250 bibit di 12 lokasi. Selain itu, Telkom merevitalisasi 14 sarana air bersih di berbagai daerah dengan pendekatan inovatif untuk mendukung keberlanjutan.

    Diharapkan dengan kegiatan ini, terumbu karang yang ditanam bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan generasi yang akan datang.

    Tidak hanya itu, Telkom berupaya untuk menyediakan wadah bagi para UMKM Binaannya dalam menggapai empat aspek yaitu, Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global yang sejalan dengan core values perusahaan. Merangkul UMKM dari berbagai kategori seperti Makanan & Minuman, Craft, Fashion dari seluruh Indonesia.

    Bahkan Telkom menghadirkan Indibiz menghadirkan layanan berbasis Artificial Intelligence (AI) bagi UMKM. Layanan ini dihadirkan untuk mendorong kemajuan bisnis pelaku UMKM. Secara rinci, layanan berbasis AI ini meliputi pusat data, komputasi, hingga digital touch point.

    Di samping itu, Indibiz juga menyediakan layanan CCTV yang dilengkapi AI, yang memudahkan pelaku UMKM mendapatkan informasi terkait bisnis dengan digital touch point.

    Layanan tersebut juga dihadirkan sebagai upaya Indibiz dalam mengikuti tren digitalisasi saat ini. Adapun solusi yang ditawarkan tersebut mulai dari sistem manajemen aset, sistem akuntansi dan keuangan badan usaha, sistem keamanan, hingga jaringan logistik yang disediakan oleh TelkomGroup.

     

    (rah/rah)

  • Tingkatkan PNBP, Komisi XIII DPR Dorong Imigrasi Batam Tingkatkan Pelayan di Perbatasan

    Tingkatkan PNBP, Komisi XIII DPR Dorong Imigrasi Batam Tingkatkan Pelayan di Perbatasan

    Selain itu, aspek digitalisasi juga menjadi sorotan. DPR RI menilai bahwa teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan digitalisasi layanan harus segera diterapkan di sektor imigrasi.

    “Sekarang zamannya sudah digital, bahkan artificial intelligence sudah digunakan di banyak negara. Imigrasi Batam yang super sibuk harus didukung dengan sistem terbaik, mulai dari database hingga peralatan patroli yang lebih modern,” tegas Aditiya.

    Menanggapi hal tersebut Dirjen Imigrasi, Syafarudin Muhammad Godam, menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti masukan dari DPR, termasuk mengoptimalkan pengawasan dengan teknologi satelit untuk meningkatkan keamanan di perbatasan Kepulauan Riau.

    “Kami juga akan meningkatkan penggunaan otogate di semua terminal dan berkoordinasi dengan pengusaha pelabuhan untuk memastikan pelayanan keimigrasian yang optimal, sambil tetap memperketat pengawasan terhadap warga negara asing,” jelasnya.

    Kunjungan ini menjadi momentum bagi Imigrasi Batam untuk semakin maju dengan efisiensi, inovasi, dan digitalisasi sebagai kunci utama. Dengan langkah-langkah konkret yang segera diimplementasikan, Batam tidak hanya menjadi gerbang masuk tersibuk kedua setelah Bali, tetapi juga simbol pelayanan keimigrasian yang modern dan profesional.

  • AS Larang Warganya Pakai Deepseek, Diancam Penjara 20 Tahun  – Halaman all

    AS Larang Warganya Pakai Deepseek, Diancam Penjara 20 Tahun  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Anggota senat Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Josh Hawley mengusulkan Rancangan Undang-undang (UU) baru yang berpotensi memperketat penggunaan DeepSeek dan teknologi AI China lain di AS.

    RUU ‘Decoupling America’s Artificial Intelligence Capabilities from China Act of 2025’ (UU Pemisahan Kemampuan AI Buatan Amerika dan China) digagas Hawley, untuk membatasi warga AS agar tidak mengembangkan kemampuan AI buatan China.

    Termasuk melakukan riset, mentransfer kekayaan intelektual terkait AI, berinvestasi hingga memajukan kemampuan kecerdasan buatan di Republik Tiongkok.

    Meskipun RUU tersebut tidak secara gamblang menyebutkan nama DeepSeek, namun aturan ini kemungkinan besar ditujukan untuk menghambat penggunaan Deepseek, chatbot asal China yang saat ini menjadi aplikasi AI terpopuler di Amerika Serikat, hingga menyebabkan saham-saham teknologi AS anjlok.

    Saat ini RUU tersebut masih dalam pembahasan, namun apabila RUU ini berhasil diloloskan oleh Kongres AS, individu dan perusahaan yang melanggar terancam hukuman berat.

    Mengutip dari The Independent, bagi pengguna individu yang ketahuan mengunduh dan mengembangkan aplikasi AI China seperti Deepseek terancam mendapat hukuman penjara hingga 20 tahun atau denda hingga 1 juta dolar AS.

    Sedangkan perusahaan AS yang melanggar terancam denda hingga 100 juta dolar atau sekitar Rp 1,6 triliun jika ketahuan mentransfer atau melakukan riset AI di China. Tak hanya itu perusahaan juga terancam kehilangan lisensi, kontrak, subkontrak, dan hibah yang sebelumnya diberikan oleh badan federal.

    Lebih lanjut investasi di perusahaan AI asal China juga terancam dilarang. Bila Warga AS kedapatan memiliki saham atau memberi dukungan finansial kepada perusahaan AI China mereka akan dikenakan denda perdata dua kali lipat jumlah transaksi atau sekitar 250.000 dolar AS.

    Deep Seek Dicurigai Curi Data Pengguna

    Pengetatan aturan dilakukan bukan tanpa alasan, pakar keamanan data AS menilai Deepseek telah mengumpulkan sejumlah besar data pribadi dan menyimpannya di server di China.

    Terlebih baru-baru ini Undang-undang intelijen nasional Tiongkok menyatakan bahwa semua perusahaan, organisasi, dan warga negara “harus mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan upaya intelijen nasional.”

    Mengantisipasi terjadinya pencurian data pelanggan, anggota senat AS mengeluarkan larangan bagi masyarakat agar tidak menggunakan aplikasi DeepSeek.

    Langkah ini menyusul tindakan serupa yang dilakukan pemerintah Italia, Taiwan dan Korsel yang telah lebih dulu memblokir Platform kecerdasan buatan (AI) asal China, DeepSeek dari toko aplikasi Google dan Apple.