Xcloud.id

Produk: Anarkisme

  • Antisipasi Aksi Susulan, Mas Dhito Berlakukan Jam Malam Bagi Pelajar di Kediri

    Antisipasi Aksi Susulan, Mas Dhito Berlakukan Jam Malam Bagi Pelajar di Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Mensikapi perkembangan situasi keamanan pasca aksi anarkisme yang dilakukan massa dan mencegah terjadinya aksi susulan, pemberlakukan jam malam diterapkan bagi kalangan pelajar di Kabupaten Kediri.

    Aturan itu disampaikan langsung oleh Bupati Hanindhito Himawna Pramana usai melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda, Kepala OPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bertempat di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (1/9/2025) sore.

    Mas Dhito, sapaan akrab bupati berharap kejadian kerusuhan yang telah terjadi di Kabupaten Kediri akhir pekan lalu tidak kembali terulang. Terlebih, berdasarkan informasi akan ada potensi aksi demonstrasi susulan pada 3 September mendatang di kota-kota besar.

    Disisi lain, hingga saat ini aksi demonstrasi juga masih terjadi di berbagai kota/kabupaten lain. Meski begitu, dikhawatirkan psikologis massa akan merembet hingga ke Kediri.

    “Inilah yang kami antisipasi supaya tidak terjadi,” kata Mas Dhito.

    Berkaca dari aksi anarkisme di Kabupaten Kediri pada Sabtu (30/8) malam, massa yang datang langsung melakukan perusakan, pembakaran Gedung DPRD, Kantor Samsat dan tak terkecuali gedung perkantoran di Komplek Pemkab Kediri. Dalam aksi itu, pelaku juga melakukan penjarahan.

    Dalam kejadian tersebut, Mas Dhito mengaku prihatin karena para pelaku merupakan pelajar yang usianya antara 14-17 tahun. Sebagai bentuk anstisipasi, berdasarkan hasil koordinasi dengan kepolisian, untuk beberapa waktu kedepan pemberlakuan jam malam akan dilakukan di Kabupaten Kediri.

    “Mulai dari hari ini kami menerapkan jam malam,” ungkapnya.

    Jam malam bagi kalangan pelajar itu diberlakukan mulai jam 21.00 WIB. Para pelajar pada jam itu diminta untuk sudah berada di rumah. Bilamana ditemukan masih berkerumun, akan langsung dibubarkan. Dalam hal ini kegiatan patroli akan ditingkatkan, khususnya di daerah rawan.

    Adapun di Kabupaten Kediri titik yang menjadi fokus yakni berada di wilayah Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Pare. Penerapan jam malam itu diberlakukan sampai situasi dirasa telah kembali kondusif.

    Mas Dhito pun mengimbau kepada orang tua/wali termasuk kalangan guru untuk bersama memberikan pemahaman bagi anak maupun siswanya. Termasuk kepada masyarakat Kabupaten Kediri diharapkan dapat menjaga wilayahnya masing-masing.

    Mas Dhito mengaku akan menghidupkan sistem jaga desa atau yang biasa dikenal siskamling. Untuk itu, pihaknya telah mengintruksikan kepada camat untuk berkomunikasi intens dengan para Kapolsek maupun Danramil.

    “Diharapkan para kepala desa untuk bisa menggerakkan warganya bersama dengan Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas,” tandasnya. [ADV PKP/nm]

  • Viral Polisi Amankan Logo PKI dan Puluhan Bom Molotov, Barang Bukti Aksi Demo di DPRD Kaltim

    Viral Polisi Amankan Logo PKI dan Puluhan Bom Molotov, Barang Bukti Aksi Demo di DPRD Kaltim

    GELORA.CO –  Viral polisi menunjukkan botol bir mahal dan logo PKI yang menjadi barang bukti dalam kasus empat mahasiswa Program Studi Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul) yang dituduh memiliki bom molotov.

    Seperti diketahui, pada Minggu (31/8/2025) malam, Polresta Samarinda mengamankan 22 mahasiswa FKIP Unmul terkait dugaan pembuatan bom molotov.

    Empat di antaranya diperiksa secara lebih intensif yakni MZ, MH, MAG, dan AR. Pengamanan dilakukan di kawasan Jalan Banggeris, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda.

    Selain memeriksa mahasiswa, polisi juga mengamankan 27 bom molotov dan atribut bergambar Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ditemukan di area kampus.

    Barang-barang tersebut diduga akan digunakan sebagai atribut aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kaltim, Senin (1/9/2025). Dari video yang beredar di Twitter atau X, polisi juga menyita sekitar empat botol bir mahal bermerek Bali Hai. Bir ini pun sontak menjadi perhatian netizen.

    Beberapa menganggap penungkapan barang bukti ini terlalu mencurigakan.

    “Siapaa juga yang ngegambar PKI. Ah elah, repot amat. Tinggal donlot aja wkwk,” timpal akun lainnya.

    “Kemahalan pak, birnya. Lain kali pake bukti miras murah ae. Gen Z gak ada duit.”

    “Mereka ni ga pernah ada upgrade version soal isu2 gini apa ya… Tahun 2025 isunya masih asing lah pki lah… BASI!!!” ulas akun lain.

    Baca Juga: Pasar Senen Bangkit! Aktivitas Kembali Normal Pasca Kerusuhan Mako Brimob

    “Lucu banget, pak. Lagian logo buat apa dulu itu?” seloroh akun lainnya.

    Namun, ada pula yang meminta untuk aparat agar menggunakan momen ini untuk memperbaiki diri. “Terlepas dari barbuk dan penangkapan, ada baiknya polisi juga intrsopeksi.”

    Sebagai informasi, Bali Hai merupakan merek bir premium yang ada di Indonesia. Bir ini bahkan telah diperjualbelikan di luar negeri.

    Bali Hai Premium adalah Munich Lager yang diseduh dengan malt Eropa dua baris yang menyegarkan langit-langit mulut, dengan rasa yang bersih dan renyah serta dipuncaki oleh hop aromatik, memberikan nuansa buah dan bunga. Bir ini memiliki rasa yang unik dan penuh serta akhir yang halus dan memuaskan yang menetapkan standar untuk bir premium.

    Menanggapi hal ini, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (HMPS) telah merilis pernyataan sikap yang diunggah di akun Instagramnya.

    Organisasi tersebut membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan kepada mahasiswa Unmul. Terkait tindakan anarkis, bom molotov, hingga lukisan PKI hingga smoke bomb merupakan tuduhan yang tidak berdasar.

    Oleh sebab itu, HMPS mengecam keras segala bentuk tuduhan yang mengaitkan mahasiswa dengan anarkisme. HMPS dalam setiap gerakannya selalu berlandaskan dengan intelektual dan moral, serta menolak cara-cara kekerasan.

    Sehingga, tuduhan kepemilikan bom molotov adalah sebuah fitnah keji dan upaya sistematis untuk melakukan kriminalisasi terhadap gerakan mahasiswa.

    Sementara itu, terkait logo PKI yang dijadikan alat bukti, HMPS menolak adanya pendangkalan sejarah dan stigmatisasi.

    Pasalnya keberadaan logo tersebut murni bertujuan sebagai diskursus akademik dan edukasi kesejarahan bagi mahasiswa baru 2024, bukan untuk menyebarkan ideologi terlarang.

    Terkait kepemilikan smoked bomb, digunakan untuk memeriahkan acara penutupan orientasi mahasiswa baru pada 30 Agustus 2025.

    Upaya untuk mengaitkan properti dengan tuduhan anarkisme adalah bukti bahwa aparat mencari-cari kesalahan dengan narasi yang dipaksakan. Hal ini justru menjadi bentuk intimidasi yang bertujuan menciptakan citra buruk bagi seluruh aktivitas mahasiswa yang legal dan sah.

    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda meminta polisi segera membebaskan empat mahasiswa Unmul yang ditahan. LBH menilai penahanan tidak tepat karena para mahasiswa tidak memiliki niat untuk menyiapkan molotov dan aksi.

    Pernyataan LBH ini juga didukung oleh para netizen. Warganet membela para mahasiswa dengan menyerukan komentar yang menyasar kesalahan aparat kepolisian.

    “Udah bener narasi hantu anarko, malah hantu PKI, basi banget. Bodoh kok gak kelar-kelar. Btw itu botol mulus2 bener,” ujar seorang warganet.

    Baca Juga: Pasar Senen Bangkit! Aktivitas Kembali Normal Pasca Kerusuhan Mako Brimob

    “Nuduh PKI >Rakit Molotov >Pake botol Bali Hai, premium lagi >Polisi tolol gk tau tupoksinya apa, mana ada simpatisan marxisme belinya miras diatas 50rb? Beli tuak warung madura aja kadang kasbon,” netter lain menimpali.

    “Pokoknya kalo polisi pegang-pegang barbuk ga pake glove, itu artinya pelakunya juga mereka Ingat kasus Gamma,” timpal yang lain.

  • 580 Perusuh Aksi Massa Diamankan Polda Jatim, 479 Dipulangkan

    580 Perusuh Aksi Massa Diamankan Polda Jatim, 479 Dipulangkan

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengamankan 580 orang yang diduga terlibat dalam aksi anarkis dan perusuh yang melakukan pembakaran di dua lokasi, yaitu Kantor Perwakilan Pemerintah (KPKP) Gedung Grahadi dan beberapa pos polisi.

    “Dari 580 orang yang diamankan, 89 orang diproses hukum, 12 orang masih dalam proses pemeriksaan, dan 479 orang telah dipulangkan ke keluarganya atau melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya,” ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Senin (1/9/2025) malam.

    Secara rinci, Polda Jatim mengamankan 66 orang, di mana 9 orang diproses hukum dan 57 orang dipulangkan. Mereka adalah pelaku unjuk rasa.

    “Polres Kediri Kota mengamankan 20 orang, dengan rincian 7 orang diproses hukum dan 13 orang dipulangkan,” paparnya.

    Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan bahwa Polda Jatim telah melaksanakan patroli gabungan skala besar yang dimulai sejak Minggu (31/8/2025) malam dan akan terus dilakukan setiap hari hingga batas waktu yang belum ditentukan.

    Patroli ini melibatkan 240 personel gabungan yang menyisir beberapa desa/kelurahan di seluruh Jawa Timur. Apel gabungan dilaksanakan sebagai persiapan sebelum patroli dimulai pada pukul 20.00 WIB.

    “Patroli skala besar ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas,” ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast.

    Selain itu, Polda Jatim juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan aksi anarkisme yang terjadi di enam kota/kabupaten di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Malang (Kota dan Kabupaten), Kediri (Kota dan Kabupaten), dan Sidoarjo.

    Polda Jatim sendiri, berkomitmen untuk terus menjaga kamtibmas di seluruh wilayah Jawa Timur dan menindak tegas segala bentuk aksi anarkisme yang dapat meresahkan masyarakat. [uci/but]

     

  • Terlibat Aksi Anarkis, 580 Orang Diamankan Polda Jatim

    Terlibat Aksi Anarkis, 580 Orang Diamankan Polda Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengamankan 580 orang yang diduga terlibat dalam aksi anarkis dan perusuh yang melakukan pembakaran di dua lokasi, yaitu Kantor Perwakilan Pemerintah (KPKP) Gedung Grahadi dan beberapa pos polisi.

    “Dari 580 orang yang diamankan, 89 orang diproses hukum, 12 orang masih dalam proses pemeriksaan, dan 479 orang telah dipulangkan ke keluarganya atau melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya,” ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Senin (1/9/2025) malam.

    Secara rinci, Polda Jatim mengamankan 66 orang, di mana 9 orang diproses hukum dan 57 orang dipulangkan. Mereka adalah pelaku unjuk rasa.

    “Polres Kediri Kota mengamankan 20 orang, dengan rincian 7 orang diproses hukum dan 13 orang dipulangkan,” paparnya.

    Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan bahwa Polda Jatim telah melaksanakan patroli gabungan skala besar yang dimulai sejak Minggu (31/8/2025) malam dan akan terus dilakukan setiap hari hingga batas waktu yang belum ditentukan.

    Patroli ini melibatkan 240 personel gabungan yang menyisir beberapa desa/kelurahan di seluruh Jawa Timur. Apel gabungan dilaksanakan sebagai persiapan sebelum patroli dimulai pada pukul 20.00 WIB.

    “Patroli skala besar ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas,” ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast.

    Selain itu, Polda Jatim juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan aksi anarkisme yang terjadi di enam kota/kabupaten di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Malang (Kota dan Kabupaten), Kediri (Kota dan Kabupaten), dan Sidoarjo.

    Polda Jatim sendiri, berkomitmen untuk terus menjaga kamtibmas di seluruh wilayah Jawa Timur dan menindak tegas segala bentuk aksi anarkisme yang dapat meresahkan masyarakat. [uci/ian]

  • Forkopimda dan Ojol Mojokerto Gelar Istighotsah Kedamaian Bangsa

    Forkopimda dan Ojol Mojokerto Gelar Istighotsah Kedamaian Bangsa

    Mojokerto (beritajatim.com) – Suasana duka yang tengah melanda bangsa Indonesia tak menyurutkan langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga ketenangan masyarakat. Forkopimda bersama para pengendara ojek online (ojol) se-Kota Mojokerto menggelar Istighotsah Kedamaian Bangsa di Rumah Rakyat.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan pentingnya mempererat persatuan di tengah maraknya kabar simpang siur yang beredar melalui media sosial maupun pesan berantai. “Kami jajaran Forkopimda ini harus segera merapatkan barisan demi menjaga kedamaian dan ketentraman di wilayah Mojokerto Raya ini,” ungkapnya, Senin (1/9/2025).

    Istighotsah Kedamaian Bangsa di Rumah Rakyat, Kota Mojokerto. [Foto : ist]Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, driver ojol di Jakarta pada, Kamis (28/8/2025) pekan lalu. Ia menyebut, almarhum merupakan sosok yang rela berkorban dalam insiden yang tidak pernah diharapkan.

    “Semoga Allah menerima beliau sebagai syahid, sehingga dosa-dosanya diampuni dan kebaikan-kebaikannya mengantarkan ke tempat terbaik di sisi-Nya. Kita ini bangsa yang berbudaya. Menyampaikan aspirasi silakan, ini negara demokrasi. Tapi harus dilakukan dengan adab dan etika. Tidak boleh disertai anarkisme karena yang diuntungkan hanya provokator, sementara masyarakat yang dirugikan,” imbuhnya.

    Forkopimda, pimpinan partai politik, hingga organisasi kemasyarakatan di Kota Mojokerto sepakat menolak segala bentuk aksi anarkis dalam penyampaian aspirasi. Dalam kegiatan tersebut, para pengendara ojol juga menerima paket sembako yang disalurkan melalui Baznas Kota Mojokerto sebagai bagian dari Gerakan Pangan Murah (GPM).

    Sementara itu, doa bersama untuk almarhum Affan Kurniawan dan kedamaian bangsa juga dilakukan secara serentak di setiap kantor perangkat daerah Kota Mojokerto. [tin/but]

  • Ormas se-Kabupaten Bogor gelar deklarasi damai jaga daerahnya kondusif

    Ormas se-Kabupaten Bogor gelar deklarasi damai jaga daerahnya kondusif

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Sejumlah organisasi massa (ormas) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melakukan deklarasi damai untuk menjaga daerahnya kondusif, pada kegiatan yang berlangsung di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin.

    Deklarasi itu menghasilkan kesepakatan bersama lintas ormas untuk menolak segala bentuk tindakan anarkis serta berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Pembacaan deklarasi tersebut disaksikan oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor.

    Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif ormas yang berkomitmen menjaga daerahnya kondusif.

    Ia menegaskan pemerintah daerah selalu terbuka memfasilitasi penyampaian aspirasi selama dilakukan secara damai dan tertib.

    “Kami sangat menghormati setiap aspirasi yang disampaikan di muka umum. Namun, kita semua sepakat untuk menjaga keamanan, mencegah perpecahan, dan menolak anarkisme. Kita ingin anak-anak tetap bisa berangkat sekolah, masyarakat tetap beraktivitas, dan roda ekonomi tetap berjalan,” ujar Rudy.

    Rudy menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa sebagai benteng terakhir dalam menghadapi tantangan.

    Ia mengingatkan bahwa musuh utama bangsa adalah perpecahan sehingga seluruh elemen diminta mengedepankan musyawarah.

    Ia juga mengimbau masyarakat tetap beraktivitas normal, menjaga keamanan lingkungan masing-masing, serta bijak dalam menyikapi informasi di media sosial.

    Rudy meminta warga tidak mudah terprovokasi kabar bohong atau hoaks.

    “Kita akan menjadi kuat jika bersatu. Mari sama-sama menjaga Kabupaten Bogor tetap aman, kondusif, dan terus bergerak maju membangun bangsa,” kata dia menegaskan.

    Deklarasi damai itu menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan ormas dalam menjaga stabilitas wilayah Kabupaten Bogor di tengah dinamika sosial dan politik nasional.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Monetisasi Live Streaming di Medsos Dinilai Wajar, ICT Institute Beri Penjelasan

    Monetisasi Live Streaming di Medsos Dinilai Wajar, ICT Institute Beri Penjelasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi menyebut monetisasi siaran langsung (live streaming) di media sosial sebagai hal wajar dan tak perlu disikapi secara berlebihan. 

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan donasi yang diberikan saat live streaming adalah hal yang lumrah dan tak perlu dicurigai sebagai tindak pelanggaran hukum. 

    Heru menjelaskan selama ini donasi yang diterima oleh kreator live streaming di platform seperti TikTok maupun YouTube bersifat sukarela, sama seperti yang dilakukan masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial. 

    “Itu kan dana donasi, bukan pencucian uang atau pendanaan terorisme seperti dilarang dalam UU. Banyak yang minta donasi untuk beli pulsa saat live streaming,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (1/9/2025). 

    Heru berpendapat tak perlu ada stigma negatif terhadap praktik donasi saat live streaming. Praktik pemberian donasi atau dana kepada konten kreator merupakan bagian dari budaya memberi dan gotong royong. 

    Lebih lanjut, Heru menegaskan yang melakukan siaran langsung di media sosial bukan hanya individu, tetapi juga banyak perusahaan besar sehingga praktik tersebut sudah banyak terjadi. 

    Laporan langsung di lapangan oleh warga saat demo, tegas Heru, bukanlah praktik meminta-minta, melainkan bentuk jurnalisme warga. 

    “Kalaupun tidak dapat gift mereka tetap live report. Kalau ada yang donasi ya itu kadang untuk beli air minum.  Sebagai semangat jurnalisme warga, ya live report ini dari warga, oleh warga dan didukung warga,” tutur Heru.

    Dia juga menegaskan, donasi dalam live streaming sifatnya betul-betul sukarela, besar-kecilnya tergantung pemberi, bahkan boleh saja tidak memberi sumbangan. Sementara terkait isu kekerasan atau anarki dalam siaran langsung, Heru menyatakan sulit memprediksi suatu kejadian terjadi di tengah aksi, terlebih para peliput live streaming umumnya mengambil gambar dari jarak aman dan tidak terlibat langsung. 

    “Misal ada pembakaran halte, video diambil dari jarak jauh, begitu juga saat aksi di Mako Brimob, posisi peliput di belakang aparat,” katanya.

    Heru menuturkan semangat siaran langsung di media sosial lebih banyak mendukung transparansi informasi dan partisipasi warga ketimbang menimbulkan risiko pelanggaran hukum atau sosial, asalkan tetap mengedepankan prinsip etika dan tanggung jawab dalam beraktivitas digital.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menemukan adanya aliran dana yang cukup signfikan mengalir ke sejumlah akun yang menyiarkan konten kekerasan lewat fitur live di media sosial. Dana tersebut mengalir dalam bentuk gift dan donasi.

    “Sejak beberapa hari terakhir, kami juga memantau adanya aliran dana dalam jumlah signifikan melalui platform digital. Konten kekerasan dan anarkisme disiarkan secara langsung (live streaming) dan dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gifts bernilai besar. Beberapa akun yang terlibat terhubung dengan jaringan judi online,” kata Meutya Hafid dilansir dari Instagram, Senin (1/9/2025).   

    Komdigi menegaskan, pemerintah menghormati warga yang menyampaikan aspirasi dengan tertib. Namun, pada saat yang sama, Komdigi juga mencatat adanya kelompok yang sengaja digerakkan melalui media sosial, menuju titik-titik tertentu, menayangkan konten secara maraton, dan menerima insentif dalam jumlah tidak wajar.

  • Elemen masyarakat Tanah Abang gelar deklarasi damai jaga Jakarta

    Elemen masyarakat Tanah Abang gelar deklarasi damai jaga Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah elemen masyarakat di Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggelar deklarasi damai untuk bersama-sama menjaga Jakarta dari perusak dan pelaku anarkis.

    Ratusan masyarakat Tanah Abang itu berkumpul di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin siang, untuk menyerukan perdamaian dan bersama-sama mengutuk tindakan anarkis yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    Ketua Rumah Guyub Tenabang Heru di Jakarta, Senin, mengatakan deklarasi damai itu bertujuan menjaga Jakarta dari para pelaku anarkis yang telah menyusup ke dalam massa unjuk rasa.

    “Aksi pada siang hari ini bentuk keprihatinan masyarakat Tanah Abang yang dirusak orang yang anarki dan ini perlawanan kami,” kata Heru.

    Menurut dia, unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen masyarakat memang perlu dilakukan untuk mengingatkan pemerintah supaya kembali ke jalur yang benar.

    Akan tetapi, lanjut dia, tindakan anarkis berupa perusakan di sejumlah tempat umum tidak dibenarkan, dan tindakan tersebut yang ditentang oleh warga Tanah Abang.

    “Kami akan melawan siapa pun yang merusak Jakarta. Dan kami akan konsolidasi lintas ormas dan tokoh masyarakat dalam menyikapi situasi Jakarta seperti saat ini,” ujar Heru.

    Sejumlah elemen masyarakat saat menggelar deklarasi damai di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025). ANTARA/Khaerul Izan.

    Sementara itu, Tokoh Betawi Jakarta Dedi Sukur mengajak masyarakat untuk bersatu menjaga Kota Jakarta agar tetap kondusif dan aman, serta tidak lagi dirusak oleh penyusup.

    “Masyarakat untuk bersatu menjaga kampungnya sendiri, ini menyangkut stabilitas. Maka kami menolak segala jenis kekerasan dan anarkisme,” seru Dedi.

    Dalam kegiatan deklarasi damai tersebut, sejumlah elemen masyarakat, di antaranya RW, LMK, Dewan Kota, Jakmania, MUI, DMI, dan Karang Taruna bersepakat untuk menjaga Jakarta dari perusak.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dugaan Aliran Dana di Live Demo, Pakar Siber: Monetisasi Konflik

    Dugaan Aliran Dana di Live Demo, Pakar Siber: Monetisasi Konflik

    Jakarta –

    Dugaan adanya aliran dana signifikan ke akun-akun media sosial yang menyiarkan demonstrasi secara langsung direspon oleh pakar siber, Ardi Sutedja, Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan indikasi adanya monetisasi konten provokatif di media sosial selama aksi demo beberapa hari lalu. Hal itu diketahui berdasarkan temuan yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait aksi demo.

    Ardi menilai hasil investigasi Komdigi menemukan bahwa beberapa akun yang terlibat dalam aktivitas siaran langsung demonstrasi ini memiliki keterkaitan atau terhubung dengan jaringan judi online dan aktivitas ekonomi ilegal lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan motif ekonomi terstruktur di balik penyiaran konten-konten tersebut.

    Temuan Komdigi juga mengindikasikan adanya upaya terorganisir dan sistematis untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi dengan insentif finansial yang jelas dan terukur. Pola ini menunjukkan adanya ekosistem ekonomi digital yang memanfaatkan situasi ketegangan sosial untuk kepentingan finansial.

    “Fenomena ini pada dasarnya merupakan bentuk monetisasi konflik sosial yang sangat problematik, di mana pembuat konten mendapatkan keuntungan finansial langsung dari situasi kekacauan publik dan ketidakstabilan sosial,” ujar Ardi dalam pernyataannya kepada detikINET, Senin (1/9/2025).

    Disampaikannya, pihak kepolisian sendiri telah mengidentifikasi adanya motif pencarian gift sebagai pendorong utama di balik maraknya aksi siaran langsung demonstrasi, yang dengan jelas menunjukkan bahwa sebagian pelaku tidak murni bermotif menyampaikan aspirasi atau mendokumentasikan peristiwa penting, melainkan secara sadar mencari keuntungan finansial dari situasi tersebut.

    “Hal ini telah mendorong pihak kepolisian untuk melakukan pemantauan khusus terhadap aktivitas siaran langsung selama demonstrasi berlangsung,” kata Ardi.

    Lebih jauh, ia menilai aliran dana yang dimaksud Menkomdigi ini dapat dimaknai sebagai komersialisasi aktivisme yang berpotensi menggerus esensi gerakan sosial.

    “Dalam konteks yang lebih luas, aliran dana ke akun-akun yang melakukan siaran langsung demonstrasi dapat dimaknai sebagai bentuk komersialisasi aktivisme yang berpotensi menggerus esensi dan integritas dari gerakan sosial itu sendiri,” jelasnya.

    Ketika motivasi finansial menjadi faktor pendorong utama dalam aktivitas dokumentasi dan penyebaran informasi terkait demonstrasi, objektivitas dan kebenaran informasi yang disampaikan menjadi sangat dipertanyakan.

    “Hal ini menciptakan distorsi informasi yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu penting yang sebenarnya menjadi substansi dari demonstrasi tersebut,” imbuhnya.

    Kementerian Komdigi mengungkapkan telah menerima lonjakan laporan masyarakat terkait maraknya provokasi di internet. Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan bahwa provokasi tersebut tidak hanya berupa ujaran kebencian, tetapi juga ajakan penjarahan, penyerangan, hingga penyebaran isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

    Meutya mengungkapkan Komdigi menemukan adanya informasi keliru yang disebarkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan kecepatan penyebaran yang sangat tinggi mirip banjir bandang yang menenggelamkan informasi yang benar, masukan, kritikan konstruktif, atau aktivitas produktif, seperti pembelajaran, UMKM, dan sebagainya.

    Menurut Meutya, indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi. Temuan pemerintah juga memperlihatkan adanya aliran dana signifikan melalui platform digital, yang diduga digunakan untuk mendanai aktivitas anarkis.

    “Indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi,” ujar Meutya di akun Instagram miliknya @meutyahafid sebagaimana dilihat detikINET, Senin (1/9).

    Meski tidak menyebutkan secara spesifik, Meutya mengatakan dugaan aliran dana yang jumlahnya signifikan melalui platform digital.

    “Sejak beberapa hari terakhir, kami juga memantau adanya aliran dana dalam jumlah signifikan melalui platform digital. Konten kekerasan dan anarkisme disiarkan secara langsung (live streaming) dan dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gifts bernilai besar. Beberapa akun yang terlibat terhubung dengan jaringan judi online,” tutur Meutya.

    (agt/fay)

  • Pakar Usul Aturan Komprehensif Tangkal Monetisasi Live Berbahaya di Medsos

    Pakar Usul Aturan Komprehensif Tangkal Monetisasi Live Berbahaya di Medsos

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar siber menyampaikan pentingnya respons tegas dan proporsional dari pemerintah serta platform TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, dalam menghadapi tantangan monetisasi konten digital yang berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

    Langkah tersebut perlu diambil dengan catatan tanpa mengabaikan prinsip kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi.

    Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan kerangka regulasi yang lebih terukur, transparan, dan sistematis terkait monetisasi konten—khususnya aspek transparansi aliran dana, pelaporan transaksi mencurigakan, dan pertanggungjawaban bagi platform yang abai terhadap moderasi konten. 

    “Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pembentukan gugus tugas khusus yang melibatkan berbagai kementerian terkait untuk menangani isu monetisasi konten berbahaya secara holistik,” kata Ardi kepada Bisnis, Senin (1/9/2025). 

    Ardi mengapresiasi langkah proaktif platform seperti TikTok yang secara sukarela membatasi fitur live streaming saat maraknya aksi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Namun, dia mengingatkan pentingnya pendekatan yang lebih presisi dengan dukungan kecerdasan buatan untuk mendeteksi konten provokatif secara real-time, tanpa menonaktifkan fitur secara menyeluruh sehingga tidak merugikan pelaku UMKM.

    Platform, tegas Ardi, juga perlu memperjelas kriteria dan mekanisme monetisasi konten, serta menyiapkan sistem peninjauan yang transparan untuk mencegah penyalahgunaan.

    Pelaku UMKM fesyen tengah melakukan streaming

    ICSF mendorong adanya kolaborasi berkesinambungan antara pemerintah, platform, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan standar industri monetisasi konten berbahaya yang bertanggung jawab. Forum dialog reguler antara regulator dan pelaku industri dinilai penting untuk bertukar informasi serta menyusun praktik terbaik dalam moderasi konten.

    “Kolaborasi ini juga harus mencakup pengembangan standar industri yang dapat diadopsi secara luas mengenai monetisasi konten yang bertanggung jawab,” kata Ardi.

    Ardi juga mengatakan mekanisme pelaporan konten bermasalah perlu diperkuat dan dipermudah, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi konten-konten yang berpotensi memicu kekerasan atau menyebarkan disinformasi.

    Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pla orm media sosial untuk tujuan provokasi juga perlu ditingkatkan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip due process dan proporsionalitas.

    Dia menekankan ruang digital adalah aset strategis nasional yang menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia. 

    “Diperlukan kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama untuk menjaga agar ruang digital tetap sehat, aman, dan dak disalahgunakan oleh pihak- pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang dapat memecah belah bangsa. Monetisasi konten di media sosial harus diarahkan untuk mendukung ekonomi kreatif yang produk,” kata Ardi.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menemukan adanya aliran dana yang cukup signfikan mengalir ke sejumlah akun yang menyiarkan konten kekerasan lewat fitur live di media sosial. Dana tersebut mengalir dalam bentuk gift dan donasi.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), kata Meutya, menerima lonjakan laporan masyarakat terkait provokasi di ruang digital, termasuk ajakan penjarahan, penyerangan, dan penyebaran isu SARA. 

    Komdigi juga menemukan adanya informasi keliru yang disebarkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan kecepatan penyebaran yang sangat tinggi mirip banjir bandang yang menenggelamkan informasi yang benar, masukan, kritikan konstruktif, atau aktivitas produktif, seperti pembelajaran, UMKM, dan sebagainya.

    Meutya mengatakan hal ini menjadi Indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi.

    “Sejak beberapa hari terakhir, kami juga memantau adanya aliran dana dalam jumlah signifikan melalui platform digital. Konten kekerasan dan anarkisme disiarkan secara langsung (live streaming) dan dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gifts bernilai besar. Beberapa akun yang terlibat terhubung dengan jaringan judi online,” kata Meutya Hafid dilansir dari Instagram, Senin (1/9/2025).