Xcloud.id

Produk: Anarkisme

  • Gelar Aksi Damai, Mahasiswa IPB Sematkan Rapor Merah ke DPR dan Pemerintah – Page 3

    Gelar Aksi Damai, Mahasiswa IPB Sematkan Rapor Merah ke DPR dan Pemerintah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ratusan mahasiswa memadati pelataran Gedung Rektorat Andi Hakim Nasution IPB University, Dramaga, Bogor, Rabu (3/9/2025).  Dengan mengenakan pakaian serba hitam, Keluarga Mahasiswa (KM) IPB mengelar aksi solidaritas sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi bangsa.

    Dalam aksi tersebut, mereka membentangkan selembar kertas “rapor merah” untuk pemerintah dan DPR.

    Tak hanya itu, mereka menyalakan lilin, menaburkan bunga, serta melantunkan lagu rohani untuk para korban yang meninggal saat aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah Indonesia.

    Presiden KM IPB, Muhammad Afif Fahreza menegaskan bahwa mahasiswa selama ini tidak tinggal diam. Namun, melihat, mencatat, dan menyuarakan aspirasi.

    “Mahasiswa tidak hanya membawa tuntutan, tetapi juga harapan. Harapan akan bangsa yang adil, damai, dan berpihak pada rakyat. Harapan yang mereka percaya, akan tumbuh dari ruang-ruang akademik, dari suara-suara yang jujur, dan dari keberanian yang lahir di tengah duka,” kata dia.

    Arif lantas mengajak seluruh peserta aksi untuk bersama-sama mendoakan para korban unjuk rasa.

    “Kita semua turut berduka atas gugurnya sahabat-sahabat kita. Mari kita lawan segala bentuk anarkisme, provokasi, dan upaya yang mengganggu keutuhan bangsa. Kita jaga demokrasi, kita jaga NKRI,” tegasnya.

     

     

  • Ajak Pengikut Bakar Mabes Polri di Sosmed, Wanita Ini Jadi Tersangka Provokasi Demo – Page 3

    Ajak Pengikut Bakar Mabes Polri di Sosmed, Wanita Ini Jadi Tersangka Provokasi Demo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bareskrim Polri menetapkan Laras Faizati (LFK) sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan melalui media sosial. Lewat akun Instagramnya @Larasfaizati yang memiliki 4.008 pengikut, dia mengajak massa untuk membakar Mabes Polri selama eskalasi demonstrasi yang memanas beberapa hari belakangan.

    “Menghasut atau memprovokasi massa aksi unjuk rasa untuk melakukan pembakaran terhadap gedung Mabes Polri,” tutur Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).

    Menurut Himawan, perempuan berusia 26 tahun itu bekerja sebagai pegawai kontrak lembaga internasional. Salah satu konten yang dibuatnya adalah saat dirinya berada di dalam kantor yang berada di sebelah Mabes Polri, dan menunjuk markas kepolisian tersebut dari jendela, sembari membubuhi kalimat yang diduga bermuatan provokatif.

    “Tersangka membuat konten di lokasi yang berkaitan dengan Mabes Polri, yang merupakan objek vital nasional yang bisa memetakan target lebih dekat dengan potensi membahayakan. Yang bersangkutan memposting pada saat ada demo di Mabes Polri, di mana berpotensi memberikan penguatan anarkisme dengan jumlah pengikut akun Instagram Laras Faizati 4.008,” jelas dia.

     

    Sejauh ini polisi telah menetapkan 38 tersangka terkait aksi demo beberapa hari lalu. Dan diantara 38 tersangka itu, polisi mengklasifikasikan enam tersangka dengan tuduhan penghasut melalui media sosial termasuk di antaranya Direktur Eksekutif Delpe…

  • Polisi Tahan 12 Orang Perusak Kantor Polsek hingga Pos Polisi di Malang

    Polisi Tahan 12 Orang Perusak Kantor Polsek hingga Pos Polisi di Malang

    MALANG – Kepolisian Resor (Polres) Malang menahan 12 dari total 13 tersangka kasus perusakan pos polisi dan kantor kepolisian sektor (polsek) di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur.

    “Penyidik sudah melengkapi berkas, menyita barang bukti, dan melakukan gelar perkara,” kata Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar dilansir ANTARA, Rabu, 3 September.

    Adapun identitas dari 12 para tersangka yang ditahan, yakni SDA, RJA, AJ, FPA, MAWT, ME, MAS, ADS, NIK, MRA, MAF, dan TFMI.

    Para tersangka tidak hanya berasal dari wilayah Kabupaten Malang, melainkan juga dari Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

    “Tersangka dijerat Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan terhadap barang bersama-sama. Tujuh berkas perkara sedang kami selesaikan untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan kami berkomitmen menangani kasus ini secara transparan,” ucapnya.

    Bambang juga menyampaikan untuk satu orang yang tidak ditahan statusnya masih di bawah umur, dia juga tak berperan dominan ketika aksi perusakan dilakukan.

    Meski demikian, tersangka di bawah umur itu diminta untuk melakukan wajib lapor.

    “Tetap dilakukan pemberkasan dan yang bersangkutan wajib lapor,” ujarnya.

    Berdasarkan keterangan kepolisian, aksi perusakan pos polisi dan kantor polsek yang dilancarkan oleh belasan orang itu terjadi pada Minggu (31/8) dini hari.

    Para tersangka menjadikan empat lokasi berbeda sebagai sasaran tindakan anarkisme itu, yakni Pos Lalu Lintas Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, kantor Polsek Pakisaji, Pos Pantaun Simpat 4 Kepanjang, Kecamatan Kepanjen, dan Pos Laka 12.50 Satuan Lalu Lintas di Jalan Sumedang, Kecamatan Kepanjen.

    Barang bukti yang diamankan oleh kepolisian setempat, diantaranya paving, pecahan kaca, dan sepeda motor.

    Kepolisian setempat memastikan tak segan mengambil tindakan tegas terhadap setiap aksi yang berpotensi mengganggu keamanan dan suasana  kondusif di wilayah Kabupaten Malang.

  • Cegah Aksi Anarkis, Polisi di Gresik Gelar Turnamen Catur Bareng Warga

    Cegah Aksi Anarkis, Polisi di Gresik Gelar Turnamen Catur Bareng Warga

    Gresik (beritajatim.com) – Guna mencegah aksi anarkisme terjadi di tengah masyarakat, aparat penegak hukum di wilayah Gresik menggelar turnamen catur. Langkah kreatif dan humanis ini dilakukan untuk menyalurkan energi positif serta mempererat kebersamaan, seperti yang digelar di wilayah Kecamatan Cerme.

    Turnamen tersebut berlangsung di Mapolsek Cerme dan diikuti puluhan peserta yang tergabung dalam Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) setempat.

    Kapolsek Cerme, Iptu Andik Asworo, mengatakan kegiatan ini tidak hanya sekadar adu strategi di atas papan catur, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat. “Lomba catur menjadi ruang silaturahmi sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap keamanan lingkungan, khususnya di sekitar wilayah Cerme. Kami berharap tidak ada lagi warga yang terjerumus dalam tindakan merugikan,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).

    Antusiasme peserta olahraga otak ini, lanjutnya, bisa menjadi alternatif kegiatan produktif bagi warga. Ia berharap turnamen serupa dapat terus berlanjut agar kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban semakin tumbuh.

    Sementara itu, salah satu peserta, Agus Ismanto asal Desa Cagak Agung, Kecamatan Cerme, menuturkan olahraga yang tidak membutuhkan biaya ini sangat positif untuk mengajak masyarakat ikut berperan serta supaya tidak terjerumus dalam kegiatan yang tidak bertanggung jawab. “Kalau bisa digelar secara kontinyu. Apalagi turnamen ini banyak diikuti masyarakat,” tuturnya.

    Turnamen catur tersebut berlangsung tertib, lancar, dan penuh semangat. Hal ini mencerminkan keberhasilan pendekatan humanis yang dijalankan aparat penegak hukum dalam menjaga kondusivitas wilayah. [dny/ian]

  • Pengamat Unej paparkan solusi atasi krisis kepercayaan rakyat

    Pengamat Unej paparkan solusi atasi krisis kepercayaan rakyat

    “Mengembalikan kepercayaan publik terhadap parlemen bisa dilakukan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal karena selama ini terkesan tumpul,”

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Pengamat politik Universitas Jember (Unej) Dr Muhammad Iqbal memaparkan beberapa solusi untuk mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR, pemerintah dan aparat kepolisian terkait dengan gejolak masyarakat yang berujung pada anarkis dan penjarahan beberapa waktu lalu.

    “Mengembalikan kepercayaan publik terhadap parlemen bisa dilakukan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal karena selama ini terkesan tumpul,” katanya di Jember, Rabu.

    Dalam hal legislasi, lanjut dia, sudah seharusnya seluruh produk undang-undang yang memang berpihak kepada kepentingan publik harus segera disahkan karena masyarakat butuh keadilan, supremasi hukum, dan kepastian pemberantasan korupsi hingga akarnya, sehingga RUU Perampasan Aset harus segera disahkan.

    “Parlemen dan pemerintah harus memastikan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjamin kebebasan berekspresi dan melakukan kritik, sehingga tidak boleh lagi ada pasal yang menyudutkan, mendiskriminasi, dan mengkriminalisasi rakyat,” ucap pakar komunikasi politik itu.

    Ia menjelaskan partai politik harus melakukan reformasi total terhadap anggotanya yang duduk di parlemen karena dengan hanya pemecatan terhadap Ahmad Sahroni, Eko Patrio dan Uya Kuya belum cukup untuk mengembalikan krisis kepercayaan masyarakat.

    “Terkait defisit krisis kepercayaan rakyat, Presiden Prabowo harus memastikan dan menjamin semua aksi unjuk rasa atau demonstrasi masyarakat, bebas dari kekerasan aparat yang represif,” katanya.

    Jangan sampai atas nama mengatasi anarkisme, semua aksi massa dipukul rata dengan kekerasan represif karena sudah saatnya profesionalitas aparat keamanan mulai dari intelijen sampai petugas di lapangan bekerja demi melindungi dan menjamin kebebasan berekspresi rakyat tanpa represif.

    “Celah dan gerak kelompok provokator sudah seharusnya secara profesional mampu dideteksi secara canggih dan tidak merugikan aksi massa yang murni menuntut keadilan dan supremasi hukum,” ujarnya.

    Ia berharap Presiden Prabowo dapat merekalibrasi tujuan kemerdekaan dan agenda reformasi total yang dinilai sudah melenceng dari arah haluan bernegara dan reformasi.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolres Sinjai Berkelit soal Video Viral Pukul Demonstran Pakai Kayu

    Kapolres Sinjai Berkelit soal Video Viral Pukul Demonstran Pakai Kayu

    Tindakan Kapolres Sinjai yang terekam kamera tersebut pun menuai kecaman. Ketua Bidang Advokasi dan Kajian Strategis HMI Badko Sulselbar, Ashabul Qahfi, menilai aksi Kapolres Sinjai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mencederai citra kepolisian.

    “Kapolres Sinjai telah salah menafsirkan instruksi Kapolri tentang tindak tegas terhadap perusuh. Instruksi itu seharusnya dijalankan sesuai koridor hukum dan standar operasional,” kata Ashabul dalam keterangannya.

    Ashabul menegaskan, demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara, sementara polisi berkewajiban mengayomi masyarakat. Oleh sebab itu, menurut dia, tidak seharusnya aksi demonstrasi ditindak secara represif.

    “Tidak ada pembenaran atas kekerasan maupun anarkisme, baik dari massa aksi maupun aparat penegak hukum,” ujarnya.

    Sebagai informasi, demonstrasi berujung ricuh itu digelar oleh aliansi mahasiswa dari HMI-MPO, HMI, IMM, PMII, dam GMNI di depan DPRD Kabupaten Sinjai pada Senin (1/9/2025) sekitar pukul 16.00 Wita. Dalam aksinya mereka mendesak penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta penghapusan tunjangan anggota DPRD Sinjai.

     

  • Bahas Pengamanan Indonesia, Kapolri Ajak TNI, Raffi Ahmad, dan Dasco

    Bahas Pengamanan Indonesia, Kapolri Ajak TNI, Raffi Ahmad, dan Dasco

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menggelar makan malam bersama dengan 320 personel pengamanan TNI dan Polri di DPR RI.

    Berdasarkan foto yang diterima Bisnis, nampak Kapolri duduk bersama dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan pejabat utama (PJU) Mabes Polri.

    Jajaran PJU Mabes Polri yang hadir mulai dari Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Dankorbrimob Komjen Pol Imam Widodo hingga Astamaops Komjen Fadil Imran.

    Selanjutnya, Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi dan Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad juga turut hadir dalam acara ini. 

    Dalam momen itu, Kapolri Sigit mengapresiasi anggota maupun prajurit TNI yang telah mengamankan objek vital selama serangkaian aksi demonstrasi beberapa hari terakhir.

    Dia mengingatkan juga kepada seluruh pasukan bahwa tugas pengamanan ini harus dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Di samping itu, jenderal polisi bintang empat ini meminta agar seluruh pasukan menindak secara tegas dan terukur apabila ada anarkisme.

    “Dan apabila melanggar, tentunya kita boleh untuk membubarkan. Selama ini yang kita jaga adalah bagaimana agar aspirasi masyarakat betul-betul bisa kita kawal dan semuanya bisa berjalan dengan aman dan tertib,” ujar Sigit dalam arahannya di DPR RI, Senin (1/9/2025) malam.

    Dia juga mengimbau kepada seluruh pasukan agar bisa menjaga dan menghormati kebebasan berpendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam UU No.9/1998.

    “Harus menjaga kebebasan umum, harus menjaga nilai-nilai aturan yang ada dan tentunya juga harus tetap menjaga semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat,” pungkasnya. 

  • Menjaga damai, merawat persatuan

    Menjaga damai, merawat persatuan

    Mataram (ANTARA) – Gelombang aksi massa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir menyisakan keprihatinan mendalam. Di sejumlah daerah, aspirasi rakyat yang semestinya menjadi wujud kebebasan berpendapat justru berujung pada kericuhan, kerusakan fasilitas umum, bahkan korban jiwa.

    Fenomena ini menjadi pengingat bahwa dalam demokrasi, ruang ekspresi tidak boleh berubah menjadi panggung anarkisme.

    Di tengah situasi penuh ketegangan, suara para tokoh agama dan masyarakat tampil sebagai cahaya penuntun. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, hingga Gereja Katolik sepakat menyerukan hal yang sama: damai adalah jalan, dialog adalah kunci, persatuan adalah tujuan.

    Bahkan Presiden Prabowo Subianto merangkul 16 ormas Islam untuk duduk bersama membicarakan tantangan bangsa. Momentum ini memberi pesan penting bahwa bangsa Indonesia masih memiliki banyak penyangga moral yang siap menjaga tenun persaudaraan di tengah badai.

    Aspirasi rakyat adalah hak yang dilindungi konstitusi. Namun, aspirasi kehilangan makna jika disampaikan dengan cara-cara yang merugikan orang banyak. Kerusuhan, pembakaran fasilitas umum, dan peristiwa tragis yang merenggut nyawa seorang anak bangsa di Jakarta adalah contoh nyata bagaimana garis antara perjuangan dan perusakan bisa begitu tipis.

    Oleh sebab itu, seruan para tokoh agar demonstrasi berlangsung damai dan bermartabat patut dijadikan pedoman. Aspirasi yang benar harus disalurkan dengan cara yang benar. Aparat pun dituntut menghadirkan pendekatan persuasif dan humanis. Ketika masyarakat dan aparat sama-sama menahan diri, ruang anarkisme akan menyempit dengan sendirinya.

    Pilar penyejuk

    Indonesia beruntung memiliki modal sosial yang kuat melalui ormas keagamaan dan komunitas adat. Imbauan Nahdlatul Wathan agar masyarakat memperbanyak doa dan tidak mudah terprovokasi, instruksi PBNU untuk menjaga stabilitas nasional, hingga seruan Muhammadiyah agar semua pihak menahan diri, adalah bukti bahwa tokoh agama tetap menjadi jangkar moral bangsa.

    Bahkan, doa bersama melalui hizib, istighatsah, maupun misa lintas iman bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga simbol persatuan yang mengikat kebangsaan.

    Tokoh agama, adat, dan masyarakat memiliki posisi strategis untuk menjembatani rakyat dengan pemerintah. Dalam situasi rawan provokasi, kehadiran mereka dapat meredam gejolak dengan bahasa yang lebih diterima oleh masyarakat. Inilah kekuatan khas Indonesia yang tidak dimiliki banyak negara lain.

    Meski demikian, seruan damai saja tidak cukup. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dituntut untuk tidak sekadar mendengar aspirasi, tetapi juga menjawabnya dengan kebijakan nyata. Kekecewaan rakyat atas ketimpangan ekonomi, lapangan kerja yang terbatas, atau kebijakan yang dianggap elitis tidak bisa diabaikan.

    Solusi damai yang orisinal harus berbentuk keberanian politik untuk membuka ruang dialog formal yang mempertemukan pemerintah, ormas, dan perwakilan masyarakat secara rutin, sehingga aspirasi tersalurkan tanpa harus turun ke jalan.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gelar Doa Bersama di Depan Pemkab Kediri, Mas Dhito: Jangan Larut dalam Kesedihan

    Gelar Doa Bersama di Depan Pemkab Kediri, Mas Dhito: Jangan Larut dalam Kesedihan

    Kediri (beritajatim.com) – Aksi pembakaran dan penjarahan di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Kediri termasuk Gedung DPRD meninggalkan duka mendalam bagi para pegawai. Kegiatan doa bersama pun digelar di halaman perkantoran yang hangus, untuk menguatkan dan membangkitkan semangat para pegawai untuk kembali bekerja.

    Doa bersama itu diikuti Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama istri Eriani Annisa Hanindhito, Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa, Forkopimda, Kepala OPD dan pegawai, tokoh agama bersama berbagai elemen masyarakat termasuk komunitas ojek online.

    Mas Dhito sapaan bupati Kediri berharap melalui acara doa bersama itu Kabupaten Kediri kembali lekas berbenah dan bangkit. Tidak hanya bangunan gedung namun juga semangat para pemangku kepentingan termasuk semua pegawai yang ada di sana.

    “Harapannya semoga kita lekas bangkit, tidak boleh terlalu lama larut dalam kesedihan,” ajak Mas Dhito usai acara doa bersama Senin (1/9/2025) sore.

    Dampak aksi anarkisme massa yang teridentifikasi anak-anak pelajar ini, mengakibatkan sebagian besar gedung perkantoran di komplek tersebut hangus terbakar. Aset-aset pemerintah selain ikut hangus terbakar, sebagian habis dijarah.

    Aksi yang dilakukan itu sangat tidak dibenarkan dan harus menjadi perenungan bersama untuk kembali bangkit dan mempererat semangat perdamaian dan kesatuan. Mas Dhito juga berharap kejadian itu menjadikan para orang tua/wali termasuk guru untuk bersama mengingatkan dan memastikan anak maupun siswanya tidak bertindak diluar kewajaran.

    Total kerugian material akibat aksi anarkis yang dilakukan malam itu baik aset maupun bangunan menurut Mas Dhito sekitar Rp500 miliar, belum termasuk kendaraan. Pun begitu, untuk kerugian gedung secara pasti masih menunggu perhitungan appraisal.

    “Kita menggunakan ahli dari ITS untuk menghitung (kerugian) dari kerusakan bangunan,” ungkapnya. [ADV PKP/nm]

  • Mas Dhito Buka Hotline Pengembalian Aset Pemkab Kediri dan Artefak yang Dijarah

    Mas Dhito Buka Hotline Pengembalian Aset Pemkab Kediri dan Artefak yang Dijarah

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana membuka layanan pengembalian barang-barang serta artefak yang dijarah pada insiden yang terjadi pada Sabtu (30/8/2025) kemarin.

    Menurut bupati yang akrab disapa Mas Dhito, layanan tersebut dibuka guna menekan besarnya kerugian yang terjadi akibat insiden penjarahan yang terjadi.

    “Kita buka layanan hotline (pengembalian aset yang dijarah) mohon bantuannya kepada teman-teman media,” ujar bupati 33 tahun usai rakor bersama Forkopimda di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (1/9/2025).

    Usai kejadian tersebut, beberapa orang tua pelaku penjarahan tersebut telah berani untuk mengembalikan sebagian aset Pemerintah Kabupaten Kediri yang hilang.

    Beberapa yang dimaksud seperti LPG, alat tulis, dan beberapa aset lain. Mas Dhito mengapresiasi para orang tua yang berani menegur anak-anaknya tersebut.

    Penjarahan yang dilakukan di hampir seluruh gedung di kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri ini, kata Mas Dhito, masuk dalam tindak anarkisme.

    “Kami sangat mengapresiasi sekali orang tua yang berani untuk menegur anaknya (yang melakukan penjarahan),” terang Mas Dhito.

    Terkait artefak fragmen Kepala Ganesha yang tak luput dari penjarahan, Mas Dhito mengungkapkan sampai saat berita ini dibuat, peninggalan sejarah tersebut belum ditemukan.

    Pun demikian Mas Dhito menegaskan masih terus melakukan pencarian terhadap artefak yang sempat berada di Museum Bagawanta Bhari yang juga dirusak saat insiden terjadi.

    Adapun hotline aduan pengembalian aset Pemerintah Kabupaten Kediri, masyarakat bisa menghubungi hotline 085816310842. Pengembalian juga bisa dilakukan di Kantor Satpol PP atau Damkar Kabupaten Kediri di Desa Menang, Kecamatan Pagu serta di balai desa terdekat.

    Sedangkan untuk pengembalian artefak, Mas Dhito meminta agar artefak tersebut dapat di kembalikan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Kediri atau menghubungi hotline 08122951510.

    Atas kejadian tersebut, bupati dua periode ini mengungkapkan kerugian yang terjadi di taksir sebesar Rp500 Milyar. Namun angka tersebut masih belum termasuk kendaraan.

    “(Kerugian) kendaraan belum kita hitung,” pungkas Mas Dhito.

    Usai Rakor Mas Dhito juga menggelar Doa bersama lintas agama. Selain OPD dan Forkopimda, pada doa bersama ini juga dihadiri organisasi mahasiswa serta ojek online.

    Doa bersama ini dilakukan di Halaman Depan Pemerintah Kabupaten Kediri. Dari pantauan di lapangan, puing kebakaran dan penjarahan masih terlihat. [ADV PKP/nm]