Xcloud.id

Produk: Anarkisme

  • Demo 24 November Ditunda, Buruh Jadwalkan Aksi Mogok Nasional

    Demo 24 November Ditunda, Buruh Jadwalkan Aksi Mogok Nasional

    Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyatakan akan menunda atau membatalkan rencana aksi demonstrasi pada 24 November 2025.

    Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa rencana itu urung digelar karena tujuan utama aksi adalah meminta pemerintah tidak mengumumkan kenaikan upah minimum pada 21 November lalu.

    “Akhirnya pemerintah menunda pengumuman tersebut, sehingga KSPI dan Partai Buruh pun membatalkan atau menunda aksi 24 November 2025,” kata Said dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin, 24 November 2025.

    Meski begitu, Said menegaskan bahwa aksi buruh tetap akan dilaksanakan satu hari sebelum dan satu hari sesudah pengumuman pemerintah, apabila kenaikan upah minimum 2026 tidak sesuai dengan tuntutan para pekerja.

    Selain itu, kalangan buruh juga menyiapkan opsi mogok nasional yang melibatkan sekitar lima juta pekerja di seluruh Indonesia. Langkah tersebut disebut bakal ditempuh jika Menteri Ketenagakerjaan tetap memaksakan pengumuman kenaikan upah minimum 2026 tanpa mempertimbangkan aspirasi buruh.
     

     

    Tiga opsi buruh terkait kenaikan upah minimum

    Buruh mengajukan tiga skema terkait penetapan kenaikan upah minimum 2026.

    Kenaikan 8,5-10,5 persen

    Angka ini mengacu pada pernyataan Said Iqbal pada Agustus 2025. Perhitungan tersebut berasal dari inflasi 3,26 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dengan indeks tertentu 1,0.

    Formula tersebut menghasilkan kenaikan 8,46 persen yang dibulatkan menjadi 8,5 persen. Adapun kenaikan 10,5 persen menggunakan indeks 1,4, misalnya di Maluku Utara yang pertumbuhan ekonominya melampaui 30 persen.

    Kenaikan 7,77 persen

    Usulan ini merujuk pada data makro ekonomi BPS, yakni inflasi 2,65 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen dalam periode Oktober 2024–September 2025. Hasil penghitungan menghasilkan kenaikan 7,77 persen.

    Kenaikan 6,5 persen

    Angka ini mengacu pada kenaikan upah minimum tahun 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, dengan asumsi kondisi makro ekonomi pada periode Oktober 2024–Oktober 2025 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

    “Jadi bilamana Menaker memutuskan Rancangan Peraturan Pengupahan yang memuat kenaikan upah minimum dengan menggunakan nilai indeks tertentu 0,2 sampai 0,7, maka bisa dipastikan buruh akan melakukan mogok besar-besaran,” tegas Said.
     
    Agendakan aksi lanjutan

    Ia merinci dua bentuk aksi yang akan disiapkan antara lain aksi akbar di seluruh Indonesia, dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian sebagai pengganti aksi 24 November yang ditunda.

    Kemudian rencana mogok nasional yang diperkirakan berlangsung antara pekan kedua hingga pekan keempat Desember 2025, melibatkan lebih dari lima juta buruh dari lebih dari 5.000 perusahaan di lebih dari 300 kabupaten/kota.

    “Aksi-aksi tersebut di atas diselenggarakan oleh aliansi serikat buruh di seluruh Indonesia secara konstitusional dengan memberitahukan aparat penegak hukum sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dilakukan secara tertib dan damai, anti kekerasan, dan anti anarkisme,” pungkas Said.

    Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyatakan akan menunda atau membatalkan rencana aksi demonstrasi pada 24 November 2025.
     
    Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa rencana itu urung digelar karena tujuan utama aksi adalah meminta pemerintah tidak mengumumkan kenaikan upah minimum pada 21 November lalu.
     
    “Akhirnya pemerintah menunda pengumuman tersebut, sehingga KSPI dan Partai Buruh pun membatalkan atau menunda aksi 24 November 2025,” kata Said dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin, 24 November 2025.

    Meski begitu, Said menegaskan bahwa aksi buruh tetap akan dilaksanakan satu hari sebelum dan satu hari sesudah pengumuman pemerintah, apabila kenaikan upah minimum 2026 tidak sesuai dengan tuntutan para pekerja.
     
    Selain itu, kalangan buruh juga menyiapkan opsi mogok nasional yang melibatkan sekitar lima juta pekerja di seluruh Indonesia. Langkah tersebut disebut bakal ditempuh jika Menteri Ketenagakerjaan tetap memaksakan pengumuman kenaikan upah minimum 2026 tanpa mempertimbangkan aspirasi buruh.
     

     

    Tiga opsi buruh terkait kenaikan upah minimum

    Buruh mengajukan tiga skema terkait penetapan kenaikan upah minimum 2026.
     
    Kenaikan 8,5-10,5 persen
     
    Angka ini mengacu pada pernyataan Said Iqbal pada Agustus 2025. Perhitungan tersebut berasal dari inflasi 3,26 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dengan indeks tertentu 1,0.
     
    Formula tersebut menghasilkan kenaikan 8,46 persen yang dibulatkan menjadi 8,5 persen. Adapun kenaikan 10,5 persen menggunakan indeks 1,4, misalnya di Maluku Utara yang pertumbuhan ekonominya melampaui 30 persen.
     
    Kenaikan 7,77 persen
     
    Usulan ini merujuk pada data makro ekonomi BPS, yakni inflasi 2,65 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen dalam periode Oktober 2024–September 2025. Hasil penghitungan menghasilkan kenaikan 7,77 persen.
     
    Kenaikan 6,5 persen
     
    Angka ini mengacu pada kenaikan upah minimum tahun 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, dengan asumsi kondisi makro ekonomi pada periode Oktober 2024–Oktober 2025 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.
     
    “Jadi bilamana Menaker memutuskan Rancangan Peraturan Pengupahan yang memuat kenaikan upah minimum dengan menggunakan nilai indeks tertentu 0,2 sampai 0,7, maka bisa dipastikan buruh akan melakukan mogok besar-besaran,” tegas Said.
     

    Agendakan aksi lanjutan

    Ia merinci dua bentuk aksi yang akan disiapkan antara lain aksi akbar di seluruh Indonesia, dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian sebagai pengganti aksi 24 November yang ditunda.
     
    Kemudian rencana mogok nasional yang diperkirakan berlangsung antara pekan kedua hingga pekan keempat Desember 2025, melibatkan lebih dari lima juta buruh dari lebih dari 5.000 perusahaan di lebih dari 300 kabupaten/kota.
     
    “Aksi-aksi tersebut di atas diselenggarakan oleh aliansi serikat buruh di seluruh Indonesia secara konstitusional dengan memberitahukan aparat penegak hukum sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dilakukan secara tertib dan damai, anti kekerasan, dan anti anarkisme,” pungkas Said.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Pengumuman UMP Ditunda, Buruh Batal Demo Hari Ini

    Pengumuman UMP Ditunda, Buruh Batal Demo Hari Ini

    Jakarta –

    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menunda pelaksanaan demonstrasi besar-besaran di sekitar Istana Merdeka Jakarta dan DPR hari ini. Penundaan demo buruh tersebut dilakukan karena pemerintah menunda pengumuman kenaikan upah minimum provinsi yang sebelumnya dijadwalkan pada 21 November lalu.

    “Rencana aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 24 November 2025 dibatalkan atau ditunda, karena tujuan aksi 24 November adalah meminta pemerintah tidak mengumumkan dulu kenaikan upah minimum pada 21 November 2025 yang lalu. Dan akhirnya pemerintah menunda pengumuman tersebut, sehingga KSPI dan Partai Buruh pun membatalkan atau menunda aksi 24 November 2025,” kata Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, Senin (24/11/2025).

    Said Iqbal mengatakan nantinya demo buruh dipastikan tetap akan digelar satu hari sebelum dan satu hari setelah pengumuman pemerintah apabila kenaikan upah minimum 2026 tidak sesuai dengan harapan buruh.

    Selain aksi tersebut, buruh juga berencana melakukan mogok nasional yang diikuti 5 juta buruh stop produksi di seluruh Indonesia apabila pemerintah memaksakan kehendak mengumumkan kenaikan upah minimum 2026. Buruh juga memberikan usulan 3 opsi kenaikan upah minimum kepada pemerintah.

    Ketiga opsi kenaikan upah minimum dari kelompok buruh, yaitu:

    1. Kenaikan 8,5% – 10,5%, sebagaimana yang diumumkan Said Iqbal di awal Agustus 2025. Angka ini didapat dari inflasi 3,26%, pertumbuhan ekonomi 5,2% dengan indeks tertentu 1,0. Maka didapat kenaikan upah minimum sama dengan 3,26% + (1,0 x 5,2%) = 8,46% yang dibulatkan menjadi 8,5%. Sedangkan kenaikan 10,5% bilamana menggunakan indeks tertentu 1,4, misal di Maluku Utara pertumbuhan ekonominya di atas 30% melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

    2. Kenaikan upah minimum 2026 adalah 7,77%, berdasarkan angka makro ekonomi yang sudah dirilis oleh BPS di mana inflasi 2,65% dan pertumbuhan ekonomi 5,12% dengan indeks tertentu 1,0 dalam kurun waktu Oktober 2024 sampai dengan September 2025. Maka didapat kenaikan upah minimum sama dengan 2,65% + (1,0 x 5,12%) = 7,77%.

    3. Kenaikan upah minimum 2026 adalah sebesar 6,5%, sama dengan nilai kenaikan upah minimum 2025 yang dinaikkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan bahwa angka makro ekonomi tahun lalu (inflasi dan pertumbuhan ekonomi) hampir sama dengan angka makro ekonomi tahun ini yaitu kurun waktu Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025.

    Said Iqbal menambahkan, jika pemerintah memutuskan kenaikan upah minimum dengan menggunakan nilai indeks tertentu 0,2 sampai 0,7, maka buruh mengancam akan menggelar demo besar-besaran. Selain demo besar-besaran, buruh juga mengancam akan menggelar mogok nasional.

    “Pertama, aksi akbar di seluruh Indonesia yang tanggalnya akan ditetapkan kemudian sebagai pengganti penundaan aksi akbar 24 November 2025. Dan yang kedua, mogok nasional yang waktunya diperkirakan di antara minggu kedua sampai dengan minggu keempat bulan Desember 2025, yang diikuti oleh 5 juta buruh lebih dari 5 ribu perusahaan stop produksi di lebih 300 kabupaten/kota,” kata Said Iqbal.

    Aksi-aksi tersebut akan digelar aliansi serikat buruh di seluruh Indonesia secara konstitusional dengan memberitahukan aparat penegak hukum sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dilakukan secara tertib dan damai, anti kekerasan, dan anti anarkisme.

  • Polresta Pekanbaru ke Sekolah, Ajak Siswa Tertib Lalin dan Peduli Lingkungan

    Polresta Pekanbaru ke Sekolah, Ajak Siswa Tertib Lalin dan Peduli Lingkungan

    Pekanbaru –

    Polresta Pekanbaru kembali mengunjungi sekolah dalam rangka menguatkan komitmen dalam pelestarian lingkungan dan tertib lalu lintas. Polisi mengajak para siswa untuk menanam pohon.

    Kegiatan ‘Police Goes To School’ itu digelar oleh Satlantas Polresta Pekanbaru, Satuan Samapta, Satresnarkoba hingga Tim RAGA (Riau Anti Geng dan Anarkisme). Kegiatan yang dipimpin oleh Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio BW Wicaksana ini digelar untuk menggelorakan program Green Policing hingga RAGA Polda Riau.

    AKP Satrio mengatakan bahwa edukasi kepada generasi muda menjadi salah satu fokus kepolisian untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan di Pekanbaru.

    “Kami ingin anak-anak sekolah memahami pentingnya tertib berlalu lintas, bahaya balap liar, dan faktor-faktor penyebab kecelakaan. Tujuannya agar mereka bisa menjadi pelopor keselamatan di jalan,” ujar AKP Satrio, Jumat (7/11/2025).

    Dalam kunjungannya kali ini, personel kepolisian memberikan sosialisasi langsung kepada siswa mengenai aturan berkendara, etika berlalu lintas, hingga risiko fatal ugal-ugalan di jalan raya. Selain edukasi keselamatan lalu lintas, polisi juga mengenalkan konsep Green Policing. Para siswa diajak menanam pohon di lingkungan sekolah sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

    Foto: Polresta Pekanbaru turun ke sekolah mengkampanyekan Green Policing dan ajak siswa tertib lantas. (dok. Polresta Pekanbaru)

    Kegiatan juga diisi penyuluhan bahaya narkoba oleh Satresnarkoba Polresta Pekanbaru. Polisi menjelaskan jenis zat adiktif, dampaknya bagi tubuh, serta ancaman hukum bagi pengedar dan pengguna.

    Selain itu, Tim RAGA, Satlantas, dan Samapta memperkenalkan peralatan pendukung tugas kepolisian, seperti alat pengendali massa, mobil patroli, dan perlengkapan taktis. Kegiatan ini diharapkan membangun kesadaran para siswa untuk lebih sadar hukum, dan tertib berlalu lintas hingga lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.

    (mea/imk)

  • Polda Riau Beberkan Empat Program Unggulan ke Pelajar SMK Taruna Satria

    Polda Riau Beberkan Empat Program Unggulan ke Pelajar SMK Taruna Satria

    Pekanbaru: Direktorat Lalu Lintas Polda Riau menggelar program Police Goes To School di SMK Taruna Satria, Kota Pekanbaru dipimpin langsung Dirlantas Polda Riau Kombes Taufik Lukman Nurhidayat.

    Taufik mengatakan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya tertib berlalu lintas serta cinta lingkungan melalui program Green Policing.

    “Keselamatan di jalan bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal budaya dan tanggung jawab bersama. Generasi muda harus dibekali pemahaman dan kesadaran untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas,” kata Taufik di Pekanbaru, Senin, 3 November 2025.

    Taufik hadir bersama Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasri dan disambut pihak manajemen sekolah serta para siswa yang tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan.

    Dalam pemaparannya Taufik menekankan pentingnya disiplin berkendara sejak dini sebagai bekal keselamatan di jalan raya. Para pelajar juga diajak peduli terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari konsep Green Policing, yang menggabungkan keselamatan lalu lintas dengan pelestarian alam.
     

    Taufik memaparkan empat program prioritas unggulan Polda Riau, yaitu Green Policing sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas kepolisian. Kedua RAGA (Riau Anti Gank dan Anarkisme), program yang difokuskan untuk menekan tindak kekerasan jalanan, geng motor, dan aksi anarkis demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.

    Program ketiga RADAR (Riau Damai Anti Cyber Crime), terobosan inovatif Polda Riau dalam menangkal dan menanggulangi kejahatan siber yang marak di era digital, dengan memperkuat pengawasan serta edukasi keamanan siber kepada masyarakat.

    Keempat ada JALUR (Jelajah Riau untuk Rakyat), program berbasis pelayanan publik yang menjangkau wilayah pesisir, terpencil, dan perbatasan guna memastikan kehadiran Polri dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Hari ini kita tidak hanya bicara soal tertib di jalan, tetapi juga peduli terhadap lingkungan. Melalui program Green Policing, kami ingin menanamkan bahwa keselamatan dan kelestarian lingkungan adalah dua hal yang berjalan seiring,” jelas Taufik.

    Sementara Kepala SMK Taruna Satria Pekanbaru, Tarmizi, mengatakan kegiatan edukasi ini sangat penting untuk memberi pemahaman kepada para pelajar.

    “Program ini bukan hanya menambah wawasan tentang keselamatan berlalu lintas, tetapi juga menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di sekolah kami,” ungkap Tarmizi.

    Pekanbaru: Direktorat Lalu Lintas Polda Riau menggelar program Police Goes To School di SMK Taruna Satria, Kota Pekanbaru dipimpin langsung Dirlantas Polda Riau Kombes Taufik Lukman Nurhidayat.
     
    Taufik mengatakan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya tertib berlalu lintas serta cinta lingkungan melalui program Green Policing.
     
    “Keselamatan di jalan bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal budaya dan tanggung jawab bersama. Generasi muda harus dibekali pemahaman dan kesadaran untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas,” kata Taufik di Pekanbaru, Senin, 3 November 2025.

    Taufik hadir bersama Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasri dan disambut pihak manajemen sekolah serta para siswa yang tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan.
     
    Dalam pemaparannya Taufik menekankan pentingnya disiplin berkendara sejak dini sebagai bekal keselamatan di jalan raya. Para pelajar juga diajak peduli terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari konsep Green Policing, yang menggabungkan keselamatan lalu lintas dengan pelestarian alam.
     

     
    Taufik memaparkan empat program prioritas unggulan Polda Riau, yaitu Green Policing sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas kepolisian. Kedua RAGA (Riau Anti Gank dan Anarkisme), program yang difokuskan untuk menekan tindak kekerasan jalanan, geng motor, dan aksi anarkis demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.
     
    Program ketiga RADAR (Riau Damai Anti Cyber Crime), terobosan inovatif Polda Riau dalam menangkal dan menanggulangi kejahatan siber yang marak di era digital, dengan memperkuat pengawasan serta edukasi keamanan siber kepada masyarakat.
     
    Keempat ada JALUR (Jelajah Riau untuk Rakyat), program berbasis pelayanan publik yang menjangkau wilayah pesisir, terpencil, dan perbatasan guna memastikan kehadiran Polri dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
     
    “Hari ini kita tidak hanya bicara soal tertib di jalan, tetapi juga peduli terhadap lingkungan. Melalui program Green Policing, kami ingin menanamkan bahwa keselamatan dan kelestarian lingkungan adalah dua hal yang berjalan seiring,” jelas Taufik.
     
    Sementara Kepala SMK Taruna Satria Pekanbaru, Tarmizi, mengatakan kegiatan edukasi ini sangat penting untuk memberi pemahaman kepada para pelajar.
     
    “Program ini bukan hanya menambah wawasan tentang keselamatan berlalu lintas, tetapi juga menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di sekolah kami,” ungkap Tarmizi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Sumpah Pemuda 2025, Dispora Jatim Soroti Anarkisme, Narkoba dan LGBT

    Sumpah Pemuda 2025, Dispora Jatim Soroti Anarkisme, Narkoba dan LGBT

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim akan menggelar peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, pada Selasa (28/10/2025) besok.

    Acara ini akan menjadi forum krusial bagi berbagai elemen kepemudaan untuk memperkuat nilai kebangsaan dan membahas tantangan moral serta sosial yang marak di kalangan anak muda.

    ​Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Jatim, M. Hadi Wawan Guntoro, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi ruang refleksi. Peserta yang diundang meliputi BNPT, Duta Damai, IPNU, GP Ansor, santri, dan berbagai elemen kepemudaan.

    ​”Untuk aksi anarkis pada akhir Agustus kemarin sampai fenomena LGBT, dan narkoba juga akan kami bahas bersama,” ujar Hadi dalam acara Teras Informasi yang diadakan Dinas Kominfo Jatim, Senin (27/10/2025).

    ​Hadi Wawan menyoroti fenomena LGBT sebagai perhatian serius setelah terungkapnya pesta seks sesama jenis di salah satu hotel di Surabaya. Kasus tersebut menjadi peringatan bersama bagi seluruh daerah di Jatim untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik yang tidak sesuai dengan norma masyarakat.

    ​Hadi menilai, fenomena LGBT bukan hanya persoalan moral, tetapi juga berdampak pada kesehatan publik. Ia mencontohkan adanya korelasi antara hubungan sesama jenis dengan tingginya kasus HIV/AIDS di beberapa daerah.

    ​”Tingkat HIV itu bisa dilihat nanti, apakah ada korelasi positif dengan fenomena LGBT. Ini perlu dicek dan diwaspadai bersama,” ungkapnya.

    ​Sebagai langkah antisipasi, Hadi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar, serta peningkatan pengawasan terhadap tempat-tempat tertutup seperti hotel dan penginapan.

    ​Meskipun demikian, Hadi menegaskan bahwa langkah kewaspadaan ini tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk diskriminasi. “Kita tidak menytigma, tapi menjaga agar norma-norma sosial tetap terpelihara,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Tim Raga Patroli Siang dan Malam Wujudkan Keamanan di Rokan Hulu

    Tim Raga Patroli Siang dan Malam Wujudkan Keamanan di Rokan Hulu

    Rokan Hulu –

    Tim RAGA (Riau Anti Geng dan Anarkisme) melaksanakan patroli secara intensif siang dan malam hari di berbagai titik rawan. Patroli digelar untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra menyampaikan tujuan utama dari kegiatan patroli RAGA adalah untuk menolak segala bentuk tindakan kekerasan dan anarkisme, mencegah keterlibatan masyarakat-khususnya kalangan remaja-dalam aktivitas kelompok atau geng yang meresahkan, serta meningkatkan kesadaran hukum dan sosial di masyarakat.

    “Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres Rokan Hulu dalam menegakkan ketertiban serta mencegah potensi gangguan keamanan demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujar AKBP Emil Eka Putra, Kamis (9/10/2025).

    Emil mengatakan kegiatan patroli juga digelar sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman. Di sisi lain, patroli juga dilaksanakan untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat merasa aman dan terlindungi. Polri akan terus hadir di tengah masyarakat untuk menjaga ketertiban dan membangun kedekatan dengan warga,” ujarnya.

    Polres Rokan Hulu menggelar patroli Tim Raga, Rabu (8/10/2025) untuk memastikan keamanan warga. Foto: Polres Rokan Hulu menggelar patroli Tim Raga, Rabu (8/10/2025) untuk memastikan keamanan warga. (dok. Polres Rohul)

    Patroli pertama dilaksanakan pada Rabu (8/10) sekira pukul 16.00 WIB, kemudian dilanjut pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB. Patroli dipimpin Kasat Samapta Polres Rohul, Ipda Yusika Chandra selaku Katim Regu I, dengan melibatkan personel gabungan dari beberapa satuan fungsi di Polres Rokan Hulu, yakni Satuan Samapta, Satuan Reskrim, dan Satuan Narkoba.

    Adapun personel yang tergabung dalam Regu I Team RAGA antara lain Bripka Afandi Lubis, Brigpol Makmur, dan Bripda David Michael Siringoringo dari Satuan Samapta; Briptu Aditya Azhari, Bripda Teguh Prayoga, serta Bripda Robinson Aritonang dari Sat Reskrim, dan Brigpol Tigor Lumban Gaol dari Sat Narkoba. Kegiatan patroli ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Surat Perintah Kapolres Rokan Hulu Nomor Sprin/1030/IX/2025 tanggal 01 Oktober 2025 tentang pembentukan Team RAGA.

    (mea/mea)

  • Tidak Relevan, Polisi Kembalikan Buku yang Disita Terkait Demo Ricuh di Jatim

    Tidak Relevan, Polisi Kembalikan Buku yang Disita Terkait Demo Ricuh di Jatim

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Jawa Timur telah mengembalikan 39 buku terkait dengan aksi demonstrasi berujung ricuh di wilayah hukumannya pada akhir Agustus lalu.

    Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan alasan pihaknya mengembalikan puluhan buku tersebut lantaran tidak berkaitan dengan tindak pidana yang diusut.

    “Setelah dilakukan evaluasi mendalam oleh penyidik, disimpulkan bahwa buku-buku tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang disidik,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Selasa (30/9/2025).

    Dia menambahkan, pengembalian buku ini merupakan implementasi dari Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP. Pasal tersebut mengatur bahwa barang sitaan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

    “Ketika barang bukti tidak relevan dengan perkara, maka harus dikembalikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pemilik,” imbuhnya.

    Dia menjelaskan bahwa penyitaan buku tersebut merupakan bagian dari proses hukum. Dengan demikian, apabila setelah dianalisis buku tersebut tidak relevan dengan perbuatan tindak pidana maka akan langsung dikembalikan.

    Adapun, pengembalian puluhan buku milik masing-masing tersangka ini sudah dilakukan sejak 29 September 2025.

    “Kami ingin masyarakat memahami bahwa setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum. Polri tidak akan menahan atau menyita barang yang tidak berhubungan dengan tindak pidana,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Polda Jawa Timur dan jajarannya telah menyita sejumlah buku yang diduga berkaitan erat dengan aksi kerusuhan pasca demonstrasi di wilayah Jatim akhir Agustus lalu.

    Sejumlah buku yang disita polisi tersebut di antaranya adalah “Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme” karya Franz Magnis-Suseno, “Anarkisme: Apa yang Sesungguhnya Diperjuangkan” karya Emma Goldman, “Kisah Para Diktator” karya Jules Archer, “Apa itu Anarkisme Komunis?” karya Alexander Berkman, hingga “Strategi Perang Gerilya Che Guevara”.

  • 295 Anak Jadi Tersangka Unjuk Rasa Agustus, KPAI: Investigasinya Harus Transparan Nasional 26 September 2025

    295 Anak Jadi Tersangka Unjuk Rasa Agustus, KPAI: Investigasinya Harus Transparan Nasional 26 September 2025

    295 Anak Jadi Tersangka Unjuk Rasa Agustus, KPAI: Investigasinya Harus Transparan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan bahwa investigasi polisi dalam penetapan 295 tersangka berusia anak dalam unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 harus transparan dan melibatkan berbagai pihak.
    Komisioner KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pihak kepolisian harus objektif dalam menangani persoalan yang menyangkut anak.
    “Jadi harus objektif dan tentu dalam proses investigasinya harus transparan dengan melibatkan berbagai pihak pastinya,” ucap Aris saat ditemui di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
    Aris melanjutkan, kepolisian harus membuktikan secara transparan bagaimana proses investigasi yang dilakukan sebelum menetapkan ratusan anak tersebut menjadi tersangka.
    “Investigasinya harus terang melibatkan berbagai pihak untuk membuktikan bahwa betul-betul pelajar ini terlibat kerusuhan,” ucapnya.
    Pasalnya, kata Aris, KPAI menerima banyak aduan bahwa anak-anak yang ditetapkan itu hanya ikut-ikutan dan terpengaruh media sosial.
    “Mereka hanya kebetulan tertangkap di dalam video kamera, yang kemudian diduga terlibat pada anarkisme,” imbuhnya.
    Sebab itu, Aris memperingatkan agar pihak kepolisian tidak salah tangkap dan menetapkan anak tersebut sebagai tersangka meski tidak ikut terlibat demonstrasi.
    “Jangan sampai salah tangkap begitu atau salah menetapkan yang mungkin dia hanya ikut-ikut, tetapi tidak terbukti secara objektif melakukan, misalkan tindakan anarkis membakar atau merusak dan seterusnya,” tuturnya.
    Untuk diketahui, polisi telah menetapkan 959 orang sebagai tersangka dalam kerusuhan 25-31 Agustus 2025.
    Data tersebut diungkap Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Syahar Diantono dalam konferensi pers di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
    Penetapan tersangka ini dilakukan atas dasar 246 laporan polisi yang tersebar di 15 Polda.
    Dari total tersangka tersebut, ada 295 anak yang ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
    Ada 68 anak yang diproses melalui mekanisme diversi, 56 anak yang sudah tahap II (berkas dilimpahkan ke kejaksaan), 6 anak dengan berkas lengkap (P21), serta 160 anak yang masih dalam tahap pemberkasan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KontraS Surabaya Ungkap Dugaan Penyiksaan dan Kekerasan Seksual oleh Aparat Saat Demo Surabaya

    KontraS Surabaya Ungkap Dugaan Penyiksaan dan Kekerasan Seksual oleh Aparat Saat Demo Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya mengungkap dugaan adanya penyiksaan dan kekerasan seksual yang dilakukan sejumlah oknum aparat kepolisian terhadap peserta aksi unjuk rasa 29–30 Agustus 2025 di Surabaya. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Surabaya, Selasa (23/9/2025).

    Dalam forum tersebut, KontraS menayangkan video pendek berisi kesaksian dua korban dengan nama samaran Warno dan Warni. Keduanya ditangkap aparat namun dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Mereka mengaku mengalami penganiayaan fisik maupun kekerasan seksual selama ditahan dan diperiksa di Mapolrestabes Surabaya.

    “Selang, tongkat, sabuk dipukulkan ke punggung berkali-kali. (jumlah orang yang mendapat tindak penganiayaan) sekitar 150-an,” kata Warno dalam cuplikan video tersebut.

    Sementara Warni mengungkap pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya saat menjalani tes urine. Ia mengaku dipaksa aparat untuk mengoleskan balsem pada kemaluannya, bergantian dengan korban lainnya. “Pas tes urin alat kelamin kita (sensor), dikasih balsem bagian (sensor). Gantian saya ngasih balsem duluan (kemudian berlanjut). Ya anak-anak (dipaksa) ayo kencing ayo kencing, terus misal kencingnya cuma satu tetes dua tetes langsung disikat (dipukul),” ujarnya.

    Kabiro Kampanye HAM KontraS Surabaya, Zaldi Maulana, menyebut kondisi psikologis korban maupun orang tua mereka masih terguncang. Ia menyoroti khususnya Warno yang masih berusia 18 tahun dan berstatus pelajar kelas XII SMK.

    “Untuk langkah hukum kami belum memutuskan, karena itu hak keputusan korban. Sampai hari ini kami masih terus berkoordinasi dengan orang tua, sebab kondisinya ini belum stabil masih ada rasa ketakutan,” jelasnya.

    Zaldi juga menekankan bahwa dugaan kekerasan seksual menimpa Warni dan sekitar 19 orang lainnya. Menurutnya, saat tes urine para korban dipaksa aparat untuk saling mengoleskan balsem pada kemaluan secara bergantian dan dalam jumlah banyak, tanpa diizinkan menggunakan kamar mandi.

    Hingga kini, Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan belum berkenan memberikan tanggapan resmi atas dugaan tersebut.

    KontraS Surabaya mendesak Polri menghentikan penangkapan massal, membebaskan seluruh tahanan, menghormati hak memilih penasihat hukum independen, serta menghentikan narasi kriminalisasi anarkisme. Mereka juga meminta pemerintah menegakkan penuh UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan prinsip diversi, sementara lembaga independen seperti Komnas HAM, KPAI, dan Ombudsman didesak segera melakukan investigasi.

    Selain itu, KontraS mendesak mekanisme HAM PBB menjadikan kasus ini sebagai indikator lemahnya implementasi ICCPR, CRC, dan CAT di Indonesia. [rma/beq]

  • DPP PCTA Indonesia Apresiasi Polri Pulihkan Kamtibmas

    DPP PCTA Indonesia Apresiasi Polri Pulihkan Kamtibmas

    Jakarta –

    Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia (DPP PCTA Indonesia) memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polri atas upaya memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perkembangan positif ini dinilai hadir setelah rangkaian peristiwa yang menguji ketahanan bangsa, menjadikan Indonesia kembali lebih kondusif.

    Dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (21/9/2025), Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia (DPP PCTA Indonesia) adalah organisasi nirlaba yang berfokus membangkitkan kembali rasa cinta tanah air bangsa Indonesia melalui seni, budaya, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi menuju Indonesia Raya. Organisasi ini dideklarasikan pada tanggal 21 Maret 2010 di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

    Ketua Umum Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, I Dewa Nyoman S. Hartana, menegaskan Polri telah menunjukkan sikap sabar dalam pengamanan aksi unjuk rasa.

    “Polri telah hadir sebagai wujud pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kami menghargai cara Polri dalam mengawal masyarakat menyampaikan aspirasinya.” ungkap Hartana.

    Dalam konteks tersebut, DPP PCTA Indonesia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menyampaikan aspirasi secara baik, tertib, dan damai.

    “Mari kita semua menanamkan niat luhur untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sikap dialogis dan saling menghormati, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif,” tambahnya.

    Hartana menekankan pentingnya kembali kepada jati diri bangsa sebagai landasan keimanan dan kemanusiaan.

    “Nilai-nilai ini harus menjadi penggerak untuk menegakkan persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan kebijaksanaan dalam setiap tindakan kita,” imbuhnya.

    DPP PCTA Indonesia juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran organisasi PCTA untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan di lingkungan masing-masing.

    “Kami mengajak semua warga negara untuk menjauhi tindakan anarkisme yang hanya akan merugikan bangsa dan negara. Dengan berpegang kepada nilai-nilai positif, kita dapat berkontribusi pada terciptanya stabilitas dan keadilan sosial,” tegasnya.

    I Dewa Nyoman S. Hartana berharap bahwa semua usaha tersebut dapat berkontribusi secara signifikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

    “Semoga setiap tindakan kita dapat membawa dampak positif bagi terciptanya keamanan yang lebih baik dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” tutupnya.

    (knv/gbr)