Produk: alat pelindung diri (APD)

  • Cerita dari Dapur MBG Karangasem yang Berdayakan Relawan dari Berbagai Latar

    Cerita dari Dapur MBG Karangasem yang Berdayakan Relawan dari Berbagai Latar

    Cerita dari Dapur MBG Karangasem yang Berdayakan Relawan dari Berbagai Latar
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pukul 23.00 WIB, saat sebagian warga terlelap, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangasem Selatan, Batang, Jawa Tengah, justru mulai ramai.
    Puluhan relawan berbaju seragam biru muda berdatangan, mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap, mulai dari masker,
    hair net
    , hingga sarung tangan.
    Di ruang pengolahan, terlihat jagung segar yang baru tiba sedang dipipil. Sementara di dapur utama, aroma bumbu mulai tercium dari panci-panci besar yang mengepul.
    Di sudut lain, tim
    quality control
    (QC) bersiap memastikan setiap hidangan memenuhi standar gizi dan kelayakan konsumsi sebelum didistribusikan.
    Menariknya, mereka yang bekerja keras di balik dapur tersebut berasal dari berbagai latar belakang.
    Bangkit dari keterbatasan, 47 relawan yang ada di SPPG itu diberdayakan untuk menyiapkan ribuan porsi makanan bergizi yang ditujukan kepada anak-anak penerima program
    MBG
    .
    Di antara mereka ada Martini, mantan pedagang
    chicken katsu
    yang kini menjadi bagian tim pengolahan. Setiap malam, perempuan tersebut bertugas mengolah bahan mentah menjadi hidangan siap santap, mulai dari memotong sayuran hingga memasak menu utama untuk ratusan porsi.
    Martini mengaku bergabung sebagai relawan MBG karena omzet dagangannya terus merosot hingga sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.
    “Dulu saya berjualan
    chicken katsu
    di depan SDK
    Karangasem
    . Omzet jualan cenderung menurun sampai untuk kebutuhan sehari-hari saja susah, untuk kembali modal saja sudah alhamdulillah,” ujar Martini.
    Kini, perempuan itu rutin bekerja mulai pukul 23.00 hingga pagi hari. Meski harus meninggalkan fleksibilitas sebagai pedagang, Martini merasa mendapat lebih dari sekadar gaji tetap.
    “Di dapur ini, ibu-ibu rumah tangga seperti saya bisa meng-
    upgrade
    diri. Kami menggali potensi untuk lebih memahami masakan-masakan, baik masakan Nusantara maupun masakan dari luar,” katanya.
    Martini mengaku senang bisa bekerja di SPPG tersebut karena keluarganya mendukung penuh. Ia juga merasa wawasannya bertambah setelah bekerja di dapur MBG.
    Sementara itu, Fachri, relawan lain yang merupakan
    penyandang disabilitas
    dengan keterbatasan fisik pada kaki, juga merasa diterima tanpa diskriminasi di SPPG Karangasem Selatan. Ia bergabung dengan motivasi mulia—mengabdi untuk negara dan membantu masa depan anak-anak Indonesia.
    “Untuk fisik sih fleksibel aja. Di sini kan kami relawan sebagai tim, bukan individu. Maka dari itu, kami saling membantu bila ada yang dibutuhkan,” ujar Fachri.
    Lingkungan kerja yang inklusif membuat Fachri merasa nyaman. Semua relawan tidak ada memandang usia atau kondisi fisik, bekerja sebagai satu keluarga besar yang saling tolong-menolong.
    “Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada masalah sama sekali. Lingkungannya saling tolong-menolong satu sama lain dan kerjanya tim,” katanya.
    Mitra SPPG Karangasem Selatan Nurul Umam menjelaskan bahwa rekrutmen 47 relawan memang dirancang untuk memberdayakan masyarakat sekitar dari berbagai latar belakang. Beberapa di antaranya adalah mantan pengangguran, lulusan SMP, hingga penyandang disabilitas.
    “Kami ingin program ini (MBG) bisa dirasakan di semua kalangan. Jadi, selain relawan harus berkompetensi, mereka (yang punya keterbatasan) juga kami berikan kesempatan untuk bisa ikut bergabung,” jelas Nurul.
    Menurut Nurul, tidak ada perbedaan perlakuan atau fasilitas antara relawan satu dengan lainnya. Hanya saja, untuk relawan penyandang disabilitas, penempatan kerja disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilannya.
    Proses rekrutmen relawan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari lamaran pekerjaan, wawancara, hingga tes kemampuan. Alhasil, tidak ada kendala berarti dalam penyiapan tim relawan.
    Setelah lolos seleksi, relawan mendapat pembekalan tentang standar operasional prosedur (SOP) dan keamanan pangan. SPPG Karangasem Selatan menerapkan protol ketat, termasuk kewajiban menggunakan APD lengkap dan menjaga sterilitas area pengolahan makanan.
    Kepala SPPG Karangasem Selatan Yafi Abdullah memberikan apresiasi terhadap kinerja para relawan. Ia menyebut Martini sangat baik dalam membantu relawan lain di tim pengolahan, sementara Fachri konsisten dan memiliki dedikasi tinggi.
    “Di SPPG ini, kami samakan semua (pekerjanya). Jadi, tidak ada perbedaan antara relawan yang satu dan yang lainnya. Mereka itu ibaratnya general, jadi biar saling berkomunikasi dan tidak ada perbedaan,” ujar Yafi.
    Di SPPG Karangasem Selatan, tiga relawan bahkan sudah memiliki sertifikat juru masak. Mereka bertugas memastikan setiap hidangan yang disiapkan memenuhi standar gizi dan kelayakan konsumsi.
    Keberadaan juru masak bersertifikat pun menjadi tulang punggung dalam menjaga kualitas makanan. Mereka dipercaya untuk memimpin pengolahan, mulai dari pemilihan bahan, teknik memasak, hingga QC sebelum makanan dikemas dan didistribusikan.
    Bagi para relawan,
    program MBG
    bukan sekadar pekerjaan. Martini berharap, program ini terus berjalan dan jangkauannya semakin luas agar dapat dinikmati oleh seluruh anak Indonesia.
    “Kami memasak dengan sepenuh hati. Harapannya, para orangtua dan anak-anak di luar sana membersamai kami, mendukung agar program ini lebih luas jangkauannya,” ujarnya.
    Fachri pun berharap MBG diperluas hingga ke pulau-pulau kecil yang belum terjangkau. Menurutnya, anak-anak di pelosok juga berhak menikmati
    makanan bergizi gratis
    .
    “Harapannya, (program MBG) bisa lebih diperluas, seperti di pulau-pulau kecil yang belum ada dapur MBG. Semoga di tahun depan semua bisa menikmati makanan bergizi gratis ini,” kata Fachri.
    Sementara itu, Nurul menyebut dampak program MBG sangat luar biasa, tidak hanya bagi anak-anak penerima, tetapi juga bagi ekonomi masyarakat sekitar.
    Program MBG turut menggerakkan sektor
    ekonomi lokal
    karena SPPG memprioritaskan penggunaan bahan baku dari petani dan peternak setempat. Hal ini membuka pasar baru bagi produk pertanian dan peternakan di Kabupaten Batang.
    “Dari beberapa masyarakat yang awalnya tidak kerja, sekarang bisa bekerja dan mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa sektor lain seperti pertanian dan peternakan juga ikut berkembang dengan adanya program MBG,” ucap Nurul.
    Di balik setiap piring MBG yang sampai ke tangan anak-anak Indonesia, ada tangan-tangan relawan seperti Martini dan Fachri yang bekerja penuh dedikasi. Mereka tidak hanya menyiapkan makanan, tetapi juga merajut harapan untuk masa depan generasi penerus bangsa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nestapa Sopir Truk Sampah Bertahan Belasan Jam, Terjebak Antrean Bantargebang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        15 Desember 2025

    Nestapa Sopir Truk Sampah Bertahan Belasan Jam, Terjebak Antrean Bantargebang Megapolitan 15 Desember 2025

    Nestapa Sopir Truk Sampah Bertahan Belasan Jam, Terjebak Antrean Bantargebang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Di tengah gunungan sampah Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, antrean truk berwarna oranye terlihat mengular panjang.
    Antrean truk
    itu terjadi di zona empat titik pembuangan sampah
    Bantargebang
    sekitar pukul 15.00 WIB, Jumat (12/12/2025).
    Jumlah truk yang mengantre terlihat terus bertambah setiap menitnya.
    Mereka membawa sampah dari Jakarta dengan kapasitas penuh yang ditutup terpal agar tidak beterbangan.
    Antrean truk terjadi karena para sopir mencari titik paling aman untuk menurunkan muatan sampahnya.
    Sebab, hampir semua lokasi di Bantargebang sudah dipenuhi sampah yang menggunung.
    Salah satu sopir, Hendra (bukan nama sebenarnya, 37) mengaku, dalam beberapa bulan terakhir antrean truk di Bantargebang memang selalu terjadi.
    “Iya, benar itu semenjak dari tiga bulan lalu, itu kita harus menunggu belasan jam atau lebih dari 10 jam ada,” kata Hendra ketika diwawancarai Kompas.com, Jumat.
    Mengantre hingga belasan jam untuk membuang muatan sampah, membuat para
    sopir truk
    kerap kali beroperasi melebihi jam kerja.
    Imbasnya, banyak sopir truk yang tak memiliki waktu untuk istirahat cukup sampai sakit bahkan meninggal dunia.
    Salah satunya Yudi (51),
    sopir truk sampah
    dari Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang tumbang pada Jumat (5/12/2025).
    Kematian Yudi menuai sorotan banyak orang termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung.
    Ia bilang, penyebab meninggalnya sopir itu karena mengalami penyakit jantung.
    Kendati demikian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jakarta berjanji ke depannya akan mengevaluasi sistem pengangkutan sampah di Bantargebang.
    Mereka akan menata ulang pola dan jadwal pengangkutan sampah dari lima wilayah kota di Jakarta agar tidak terjadi antrean yang membuat sopir kelelahan.
    Namun, fakta di lapangan antrean truk di Bantargebang masih terjadi dan membuat sopir menunggu hingga belasan jam.
    “Masih antre, kemarin saya masuk jam 15.00 WIB sore, kebuang jam 03.00 WIB pagi, terus jam 08.30 WIB mulai muat lagi karena menunggu alat berat di lokasi, sekarang jam 15.00 WIB udah di Bantargebang lagi, ini juga belum sempat pulang,” jelas Hendra.
    Antrean belasan jam itu membuat para sopir truk kerja selama 24 jam non-setop dan tak sempat pulang ke rumah, bahkan untuk sekadar mandi.
    Hendra mau tidak mau bekerja dengan kondisi badan yang sudah semakin lengket dan baju kotor imbas terkena sampah.
    Selain bekerja dalam kondisi tidak mandi, antrean truk belasan jam itu membuat para sopir terpaksa mengisi perut di tengah gunungan sampah.
    Aroma bau busuk menyengat tak memengaruhi nafsu makan para sopir truk yang harus mengisi tenaga karena antrean truk masih panjang.
    Makanan-makanan itu mereka beli dari para pedagang yang berkeliling di sekitar area Bantargebang.
    Sementara Hendra memilih untuk menyantap masakan istrinya yang dibawa dari rumah.
    Menunggu belasan jam untuk sekadar membuang muatan sampah membuat para sopir sering terkurung di dalam truk.
    “Kalau itu tergantung cuaca, kalau misalkan lagi hujan kemungkinan sopir terpenjara dalam mobil, kalau samping ada warung tenda kecil kita ke sana,” ucap dia.
    Namun, tidak semua zona pembuangan sampah di Bantargebang terdapat warung tendaan untuk para sopir truk beristirahat.
    Jika tak ada warung, mereka terpaksa harus menunggu di dalam truk sampah yang dikendarainya.
    Sopir akan semakin tersiksa jika tak membawa bekal dan tidak memiliki uang.
    Sebab mereka terpaksa harus menahan rasa lapar selama belasan jam di dalam truk sampahnya itu.
    Mengingat dari pihak Bantargebang tak pernah menyediakan makanan atau minuman untuk para sopir yang harus antre belasan jam.
    Tak hanya lelah secara fisik, pengeluaran uang para sopir truk juga lebih ekstra ketika harus menunggu antrean belasan jam.
    Pasalnya, mereka harus membeli makanan dan minuman, karena perbekalannya dari rumah hanya cukup untuk makan satu kali.
    “Iya, pengeluaran jadi ekstra karena harus beli makan dan minum. Biasanya, uang bisa sampai Rp 100.000 ke atas, kalau makan Rp 15.000 tiga kali udah berapa itu kalau diirit-irit,” ujar Hendra.
    Di tengah pengeluaran yang ekstra, para sopir truk tak mendapat uang lembur, meski harus belasan jam mengantre di Bantargebang.
    Hal itu lah yang membuat mereka harus putar otak dalam mengelola gaji yang diterima per bulan.
    “Kalau soal gaji mau gimana lagi, kita pas-pasin aja buat di dapur. Abis gimana kita kan harus jalanin harus teriak ke mana, mau ngadu ke mana percuma,” kata Hendra.
    Sopir truk lain, Santo (bukan nama sebenarnya, 39) juga mengaku, pengeluaran uangnya lebih banyak karena antrean pembuangan sampah di Bantargebang mencapai belasan jam.
    Di tengah pengeluarannya yang meningkat, Santo mengeluhkan gajinya yang tak kunjung naik.
    “Untuk saat ini saya nerima di rekening itu Rp 7,5 juta. Jadi, enggak ada tunjangan-tunjangan lain, cuma itu doang,” ujar dia.
    Santo berharap, agar para sopir bisa mendapat pesangon ketika sudah tidak lagi dipekerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.
    Pasalnya, meski pendapatannya sudah di atas UMR Jakarta, para sopir merasa gajinya tetap pas-pasan di tengah risiko pekerjaan yang tinggi dan jarang pulang ke rumah.
    Kemudian, Santo juga berharap jalan di Bantargebang segera diperbaiki agar aman dilintasi para sopir truk, sebab banyak akses yang rusak dan licin yang berpotensi membahayakan.
    “Emang semua harapan sopir truk itu. Pengin diperbaiki jalannya, karena menyiksa,” ujar dia.
    Lalu, ia juga meminta agar landfill atau zona untuk membuang sampah bisa dibuat rata dan tidak miring agar tak membahayakan sopir truk.
    Sebab, jika sopir truk membongkar muatan sampah di area landfill yang miring maka kendaraan mereka berpotensi terbalik.
    Pengamat perkotaan Universitas Indonesia (UI) Muh Aziz Muslim menilai, antrean truk menunjukkan bahwa kuantitas sampah Jakarta terus bertambah di tengah kapasitas TPST Bantargebang yang sudah melebihi batas.
    Di sisi lain, infrastruktur TPST yang kurang memadai, seperti jalan rusak, landfill yang sudah penuh juga jadi penyebab terjadinya antrean truk yang mau membuang sampah di Bantargebang mencapai belasan jam.
    “Kondisi ini tentu membutuhkan adanya skenario ya bagaimana kapasitas landfill yang terbatas ya dan infrastruktur yang juga mengalami kerusakan itu dapat diselesaikan,” ujar Aziz.
    Untuk mengatasi persoalan itu maka diperlukan perbaikan dari hulu ke hilir.
    Perbaikan di hulu bisa dimulai dari rumah dan kawasan industri dengan menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) itu nanti akan meringankan beban TPA-nya.
    Dengan berkurangnya volume sampah yang masuk maka permasalahan landfill yang melebihi kapasitas di Bantargebang bisa teratasi.
    Kemudian, infrastruktur jalan di Bantargebang juga tidak akan mudah lagi rusak jika volume sampah yang masuk bisa berkurang secara signifikan.
    Aziz juga menyeroti perihal keselamatan kerja para sopir truk yang melakukan bongkar muat sampah di Bantargebang.
    “Kalau terkait dengan keselamatan kerja bagaimana pemerintah memperlakukan sopir truk sampah. Undang-undangnya jelas, terkait dengan masalah Undang-Undang Ketenagakerjaan kita,” jelas dia.
    Dalam Undang-undang itu, diatur bagaimana penetapan jam kerja, kewajiban, hingga hak-hak para pekerja atau sopir truk.
    “Ini mesti diperhatikan apakah hak-haknya sudah diperhatikan, standar keselamatan kerja sudah diperhatikan atau belum, dan kita melihat kondisi truk serta fasilitas kerja yang mereka miliki juga mesti menjadi perhatian,” kata Aziz.
    Selain itu, pemerintah juga diminta memperhatikan bagaimana mekanisme atau manajemen antrean truk sampah di Bantargebang agar bisa diperpendek dan diperbaiki.
    Jangan sampai, kata Aziz, mekanisme antrean yang buruk justru membuat sopir truk menjadi korban lagi karena tak memiliki waktu istirahat yang cukup.
    Dampak
    kesehatan
    Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Universitas Indonesia Prof. Dr Ari Fahrial Syam menilai, antrean pembuangan sampah di Bantargebang yang mencapai belasan jam tentu saja akan membuat para sopir truk kekurangan jam istirahat.
    Padahal, idealnya dalam satu hari seseorang harus tidur sekitar enam hingga delapan jam, delapan jam lainnya bisa digunakan untuk melakukan aktivitas berat dan delapan jam lagi untuk melakukan aktivitas ringan.
    “Nah, kalau kita lihat bahwa para sopir truk ini bekerja dengan jam sangat panjang, kurang tidur, nah ini tentu akan memengaruhi keadaan tubuhnya, kesehatannya secara keseluruhan,” ungkap Ari.
    Kondisi semakin buruk karena para sopir truk mengantre di tengah gunungan sampah sehingga tanpa sadar terpapar dengan polutan dan gas metana.
    Jadi, sudah seharusnya para sopir truk menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti masker, sehingga tidak terpapar polutan dan gas metana secara langsung.
    Pasalnya, paparan polutan dan gas metana dari tumpukan sampah berpotensi meningkatkan risiko sopir mengalami micro sleep.
    Jika micro sleep itu terjadi, maka akan berpotensi fatal untuk para sopir truk karena bisa menyebabkan kecelakaan.
    Kurang tidur dalam jangka waktu panjang juga membuat para sopir truk mudah mengalami infeksi dan meningkatkan stres.
    “Apalagi kalau dia punya bakat atau sudah ada faktor genetik untuk hipertensi, mungkin hipertensi orang-orang dengan tidur yang kurang, kecapekan, kelelahan tentu juga akan memengaruhi kalau dia punya penyakit kronis misalnya gula darah yang tidak terkontrol ya. Kalau hipertensi tadi mungkin bisa menjadi stroke misalnya seperti itu,” ucap dia.
    Sementara untuk paparan gas metana dan polutan dari sampah dalam jangka panjang bisa membuat paru-paru para sopir truk bermasalah.
    Misalnya, seperti penyakit paru obstruksi kronis, asma, dan lain sebagainya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Kediri Bekali Buruh Pabrik Rokok Keterampilan dan Edukasi K3

    Pemkot Kediri Bekali Buruh Pabrik Rokok Keterampilan dan Edukasi K3

    Kediri (beritajatim.com) – Guna meningkatkan keterampilan kerja (skill) bagi para buruh pabrik rokok, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Peningkatan SDM Buruh Rokok. Kegiatan ini dilaksanakan di Pabrik Rokok Talining Jagat dan Dua Dewi dengan melibatkan 86 peserta. Pelatihan dijadwalkan berlangsung selama 5 hingga 10 hari, mulai (8/12) sampai dengan (18/12).

    Moh. Ridwan dalam keterangannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 72 Tahun 2024 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Peraturan Wali Kota Kediri (Perwali) No. 28 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan kerja yang bersumber dari DBHCHT.

    “Tahun ini kita bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pelatihan yang akan memberikan materi teknis meliputi teknik pelintingan rokok, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pengolahan racikan tembakau untuk bahan baku rokok,” jelasnya.

    Ridwan menjelaskan indikator utama keberhasilan pelatihan ini meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas rokok yang dihasilkan para buruh. Dengan standar kualitas mencakup tingkat kepadatan lintingan, kerapian guntingan, hingga tidak adanya bercak atau cacat pada produk.

    Sedangkan untuk aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), materi pelatihan menekankan pada pentingnya kepatuhan pemakaian alat pelindung diri (APD) seperti masker, apron dan topi kerja guna mengurangi risiko penyakit jangka panjang serta meminimalkan potensi kecelakaan kerja.

    Peserta juga dibekali pemahaman mengenai prosedur K3, kebersihan diri, serta edukasi khusus mengenai pencegahan dan penanggulangan TBC, mengingat kerentanan buruh terhadap penyakit tersebut. “Selain meningkatkan keterampilan teknis, pelatihan ini bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan membiasakan diri memakai APD dan menjaga kebersihan untuk mencegah risiko kesehatan jangka panjang,” ujarnya.

    Melalui pelatihan ini, Ridwan berharap perusahaan rokok di Kota Kediri dapat meningkatkan kualitas produknya sekaligus menekan biaya operasional karena semakin terampil pekerja, semakin sedikit barang rusak yang dihasilkan.

    Disamping itu peningkatan wawasan K3 juga diharapkan mampu menumbuhkan budaya kerja yang lebih sehat, aman dan produktif. Selesai pelatihan, Disperdagin merencanakan akan melakukan monitoring pada awal tahun depan untuk memastikan kualitas hasil kerja tetap terjaga.

    Sementara itu ditemui saat mengikuti pelatihan, salah satu peserta Novita Dewi yang telah bekerja selama tiga tahun menyampaikan apresiasinya terhadap program ini. “Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas pegawai dan kualitas hasil produksi. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan semakin ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” ujarnya. [nm/but]

  • Kinerja Semakin Agresif, PTP Nonpetikemas Catatkan Pertumbuhan

    Kinerja Semakin Agresif, PTP Nonpetikemas Catatkan Pertumbuhan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) mencatat pertumbuhan kinerja perusahaan Laba sebesar 46% hingga Oktober 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Capaian ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjalankan strategi transformasi layanan pelabuhan yang adaptif dan berkelanjutan.

    Selain itu, PTP Nonpetikemas juga memperluas bisnis jasa kepelabuhanan melalui pengelolaan kegiatan shorebase untuk mendukung operasi hulu migas (upstream). Ekspansi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya logistik bagi para pengguna jasa.

    PTP Nonpetikemas terus meningkatkan kualitas operasional melalui optimalisasi bongkar muat, penataan alur logistik, dan efisiensi waktu sandar kapal untuk memperkuat kepercayaan pengguna jasa, sekaligus melakukan standarisasi, sistemisasi, dan integrasi layanan di seluruh pelabuhan sejak 2023–2024 yang dibangun di atas enam pilar utama proses, teknologi, peralatan, HSSE, infrastruktur, dan penguatan SDM serta mengimplementasikan sistem PTOS-M yang memperlancar layanan tanpa antrian, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong transparansi serta keselamatan kerja di seluruh proses penanganan kargo.

    Kinerja Cabang PTP Nonpetikemas Meningkat

    Hingga akhir Oktober 2025, total realisasi throughput PTP Nonpetikemas mencapai 37,67 juta ton/m³, tumbuh 2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komposisi throughput didominasi oleh curah kering (45%), diikuti general cargo (26%), curah cair (23%), dan bag cargo (6%).

    Sejumlah cabang PTP Nonpetikemas mencatat realisasi throughput yang memuaskan hingga Oktober 2025. Cabang Tanjung Priok membukukan realisasi penanganan general cargo sebesar 7,7 juta ton, atau tumbuh 10,12% dari realisasi tahun lalu sebesar 6,9 juta ton. Cabang Teluk Bayur juga mencatat hasil positif pada curah cair dengan realisasi 2,6 juta ton, atau tumbuh 14,21% dari realisasi tahun lalu sebesar 2,3 juta ton. Sementara itu, Cabang Jambi menunjukkan pertumbuhan signifikan pada curah cair dengan realisasi 917 ribu ton, tumbuh 65,13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 556 ribu ton. Pada kemasan bag cargo, Cabang Teluk Bayur tumbuh 10%, dengan realisasi 571 ribu ton terhadap realisasi tahun lalu sebesar 519 ribu ton.

    Peningkatan produktivitas kinerja operasional dalam satuan Ton/Ship/Day (T/S/D) di berbagai cabang Pelabuhan, terlihat dengan capaian tertinggi diraih Cabang Tanjung Priok pada segmen general cargo sebesar 3.558 T/S/D lebih tinggi 10% dari target RKAP sebesar 3.225 T/S/D, diikuti Teluk Bayur pada curah cair dengan realisasi sebesar 5.154 T/S/D atau lebih tinggi 39% dari RKAP sebesar 3.718 T/S/D, capaian ini juga diikuti di Cabang Banten dengan realisasi sebesar 3.560 T/S/D lebih tinggi 32% dari target RKAP sebesar 2.704 T/S/D. Bengkulu menorehkan hasil impresif pada curah kering sebesar 7.274 T/S/D atau lebih tinggi 63% dari target sebesar 4.472 T/S/D.

    Peningkatan Layanan Terminal Kijing Kalimantan Barat

    Sejak dikelola PTP Nonpetikemas pada 1 Agustus 2022, Terminal Kijing di Mempawah berkembang menjadi simpul logistik strategis dengan kapasitas hingga 15 kapal, fasilitas modern untuk menangani berbagai komoditas nonpetikemas, serta peran vital dalam mendukung rantai pasok Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah dan ekspor produk turunan CPO yang ditopang ekosistem sawit regional. Kinerjanya terus menanjak dengan throughput yang tumbuh dari 2,27 juta ton pada 2023 menjadi 3,09 juta ton pada 2024, diproyeksikan menembus 4 juta ton pada 2025 dimana hingga Oktober 2025 telah mencapai 3,9 juta ton, didominasi curah kering sebesar 2,049 juta ton dengan lonjakan pertumbuhan 342 persen dan produktivitas rata-rata 3.620 ton per ship per day.

    Fokus pada Penerapan HSSE dan GCG

    Tak hanya berfokus pada kinerja keuangan dan operasional, PTP Nonpetikemas juga berhasil mempertahankan predikat zero accident hingga Oktober 2025. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata penerapan standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) yang konsisten di seluruh cabang, melalui berbagai inisiatif peningkatan budaya keselamatan kerja, pelatihan rutin, serta pengawasan ketat terhadap prosedur operasi. Dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG) konsisten menerapkan prinsip GCG untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.

    Indra Hidayat Sani Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, menyampaikan bahwa capaian positif ini merupakan hasil sinergi seluruh insan perusahaan dalam menjalankan transformasi secara konsisten dan berintegritas.

    “Pencapaian hingga Oktober 2025 ini menunjukkan bahwa arah transformasi yang kami jalankan sudah berada di jalur yang tepat. Kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan volume, tetapi juga memastikan setiap proses bisnis berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Ke depan, PTP Nonpetikemas akan terus memperkuat kapabilitas operasional dan inovasi layanan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan,” ujar Indra

    Dengan kombinasi kinerja operasional yang solid, komitmen terhadap keselamatan kerja, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PTP Nonpetikemas optimistis dapat mempertahankan tren pertumbuhan positif hingga akhir 2025.

    Peduli PTP Nonpetikemas Lewat TJSL

    Sebagai wujud komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PTP Nonpetikemas merealisasikan sejumlah program di bidang Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMK), pendidikan, lingkungan dan sosial. Sejumlah inisiatif juga dijalankan sebagai bagian dari creating shared value (CSV), di antaranya melalui program TJSL PTP EduPort: Magang Berkarya & Inovasi Bersama di Terminal Kijing serta program Bantuan Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Pekerja Harian. Selain itu, PTP Nonpetikemas turut menyalurkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) serta melaksanakan pelatihan HSSE melalui program PTP Peduli K3 di seluruh cabang, guna meningkatkan keselamatan dan awareness bagi tenaga kerja bongkar muat di lingkungan perusahaan.

  • Kementan: ISPO payung perlindungan pekerja perempuan sektor sawit

    Kementan: ISPO payung perlindungan pekerja perempuan sektor sawit

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 33/2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) menjadi payung hukum dalam perlindungan pekerja perempuan di sektor kelapa sawit.

    Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Baginda Siagian di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa Permentan 33/2025 mengikat seluruh perusahaan sawit terkait lima kriteria dan 36 indikator ketenagakerjaan sebagai syarat memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

    “Seluruh aktivitas perusahaan kini diukur kontribusinya terhadap 17 tujuan SDGs. ISPO wajib memastikan tidak boleh ada pekerja anak, penerapan kesetaraan gender, dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Industri Sawit Melindungi Pekerja Perempuan dan Menghapus Pekerja Anak”.

    Menurut dia, Bappenas juga akan mengaitkan penilaian pembangunan nasional dengan tingkat pemenuhan standar SDG’s sehingga kinerja perusahaan sawit akan berdampak langsung pada audit ISPO.

    Baginda menekankan bahwa isu keberlanjutan bukan semata tuntutan global, melainkan kebutuhan domestik mengingat besarnya ekosistem sawit Indonesia.

    Saat ini, terdapat 9,6 juta pekerja langsung di sektor sawit dan 7 juta – 8 juta tenaga kerja tidak langsung, lanjutnya, bila termasuk keluarga, sedikitnya 50 juta jiwa bergantung pada sektor ini.

    “Sawit menyumbang 3,5 persen terhadap PDB dan menopang ketahanan energi melalui B40 dan rencana B50 tahun depan. Jika keberlanjutan terganggu, maka risiko tekanan terhadap ekspor menjadi nyata,” katanya.

    Namun, ia mengakui masih ada isu lapangan, seperti penempatan pekerja perempuan di pekerjaan berisiko, ketimpangan upah, kurangnya alat pelindung diri (APD), minimnya fasilitas penitipan anak, dan akses kesehatan yang belum merata.

    Di sisi lain, terjadi pula kesalahan persepsi berkaitan isu anak-anak yang terlihat berada di perkebunan sawit.

    “Seringkali anak-anak hanya ikut orang tuanya sepulang sekolah, bukan bekerja. Namun ketika didokumentasikan, dianggap pekerja anak,” katanya.

    Meski demikian, lanjutnya, perusahaan tetap dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk apa pun dan dinilai gagal dalam proses sertifikasi ISPO jika terbukti ada temuan tersebut.

    Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Delima Hasri Azahari menyatakan kerangka hukum sebenarnya sudah kuat seperti UU 13/2003, UU Perlindungan Anak, hingga standar ISPO/RSPO, namun implementasi lapangan masih perlu diperkuat, termasuk audit yang lebih ketat.

    Ia mendorong agar perusahaan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan pekerja di lapangan seperti ketersediaan klinik kebun yang siaga 24 jam hingga perbaikan sanitasi di beberapa wilayah sekitar perkebunan sawit.

    Dia menekankan bahwa banyak temuan “pekerja anak” kerap disimpulkan secara keliru oleh pihak luar, dimana anak-anak yang ikut ke kebun sering dianggap bekerja, padahal mereka hanya bermain atau menemani sehingga hal itu harus dilihat secara hati-hati.

    Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kompartemen Pekerja Perempuan dan Perlindungan Anak, Marja Yulianti menyebutkan 758 perusahaan anggota GAPKI telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja termasuk pelatihan K3, fasilitasi APD, posyandu, PAUD, ruang laktasi, hingga Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3).

    Menurut dia, sekitar 69 persen perusahaan anggota GAPKI telah tersertifikasi ISPO karena ini sebuah indikator bahwa perlindungan pekerja perempuan dan hak anak semakin kuat.

    Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono, menegaskan pemberdayaan perempuan petani dan pekerja di industri kelapa sawit nasional adalah salah satu cara, sekaligus investasi guna mewujudkan sawit berkelanjutan dan bebas pekerja anak pada industri sawit di Indonesia.

    Perempuan petani dan pekerja yang berdaya serta terpenuhi hak-haknya, tambahnya, akan menjaga produktivitas komoditas kelapa sawit dalam jangka panjang, termasuk mencegah adanya anak-anak yang bekerja di sektor ini.

    “Kami percaya bahwa ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, hak, dan representasi/suara, stabilitas ekonomi keluarga akan meningkat, yang secara langsung menurunkan risiko anak-anak ikut bekerja di kebun sawit,” katanya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di Tengah Keterbatasan Sarana, Damkar Pamekasan Tetap Sigap Atasi Setiap Kesulitan Masyarakat
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        25 November 2025

    Di Tengah Keterbatasan Sarana, Damkar Pamekasan Tetap Sigap Atasi Setiap Kesulitan Masyarakat Surabaya 25 November 2025

    Di Tengah Keterbatasan Sarana, Damkar Pamekasan Tetap Sigap Atasi Setiap Kesulitan Masyarakat
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Pamekasan tetap menunjukkan komitmen tinggi untuk membantu masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas.
    Hal ini terlihat pada Selasa (25/11/2025), ketika mereka tetap sigap merespons setiap laporan yang diterima melalui telepon darurat.
    Petugas Damkar tidak hanya hadir untuk memadamkan api, tetapi juga menangani berbagai masalah lainnya, seperti membuka cincin yang terlepas, mobil terkunci dan penangkapan hewan liar.
    Bahkan, mereka pernah berhasil mengevakuasi seorang perempuan yang berusaha bunuh diri.
    Herwanto, Penanggung Jawab Pengendali Lapangan (Padal) Regu 01 Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Satpol PP dan
    Damkar Pamekasan
    , mengakui masih banyak fasilitas yang kurang memadai.
    “Salah satunya mobil pemadam kebakaran yang masih minim. Dua unit kendaraan damkar dinilai masih kurang untuk mengatasi kejadian di 13 kecamatan,” ujarnya.
    Kendati demikian, keterbatasan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas Damkar.
    Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tiba dengan cepat saat menerima laporan, terutama di wilayah Pantura.
    “Kami harus cepat meski jaraknya jauh menuju Pantura. Kami biasanya lebih cepat setengah jam lebih dari waktu normal,” kata Herwanto.
    Ia berharap pemerintah dapat memberikan tambahan mobil damkar untuk ditempatkan di wilayah Pantura, sehingga respons terhadap kebakaran dapat lebih cepat.
    Supardi, Padal Regu 03 Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Satpol PP dan Damkar Pamekasan, juga menyampaikan bahwa minimnya alat pelindung diri (APD) menjadi masalah saat membasmi tawon vespa.
    “Damkar Pamekasan hanya punya satu APD yang bisa digunakan saat evakuasi sarang tawon vespa. Satu orang yang hanya pakai APD, kami lainnya menggunakan pakaian biasa. Padahal berbahaya ketika disengat,” ungkapnya.
    Meskipun banyak fasilitas yang masih kurang, petugas Damkar tetap berkomitmen untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi.
    “Kami selalu siap menerima laporan masyarakat kapan saja dan di mana saja,” tegas Supardi.
    Ia menambahkan, keterbatasan alat bukanlah halangan untuk tidak mengatasi masalah.
    “Justru petugas damkar terlatih kreatif dalam bertugas sehari-hari. Kami sudah dilatih untuk menolong dan selalu berusaha maksimal membantu masyarakat,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Garap Tanggul Pengaman Pantai NCICD, Brantas Abipraya Jamin Tak Ada Kecelakaan Kerja

    Garap Tanggul Pengaman Pantai NCICD, Brantas Abipraya Jamin Tak Ada Kecelakaan Kerja

    Liputan6.com, Jakarta PT Brantas Abipraya (Persero) terus menggarap Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1 yang berlokasi di Ancol Barat – Sunda Kelapa Jakarta Utara ini menjadi upaya mitigasi banjir rob di DKI Jakarta. 

    Sejalan dengan itu, Brantas Abipraya juga meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta memperkuat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan proyek lewat kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) dan Sertifikasi K3.

    Sertifikasi ini berlaku bagi seluruh pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek yang sedang digarap BUMN konstruksi ini, yaitu NCICD.

    Dengan menggandeng Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) GATENSI, juga Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan LSP GATAKSINDO, program sertifikasi SKK dan K3 ini melibatkan 47 tenaga kerja dari berbagai posisi dengan jenjang 3-9 untuk memastikan setiap personel proyek memiliki kompetensi sesuai standar nasional sekaligus memahami prosedur keselamatan kerja yang berlaku.

    “Penyelenggaraan sertifikasi SKK dan K3 ini merupakan komitmen kami untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja memiliki keahlian dan kesadaran K3 yang memadai,” ujar Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana, Selasa (25/11/2025).

    Ditambahkan Dian Sovana, dengan adanya sertifikasi ini Brantas Abipraya ingin memberikan jaminan bahwa proyek berjalan dengan aman, berkualitas, dan sesuai regulasi.

    Sebagai informasi, dengan mengantongi Sertifikasi SKK dapat menilai kemampuan teknis pekerja berdasarkan standar kompetensi nasional, sementara sertifikasi K3 berfokus pada pemahaman pekerja terkait penerapan prosedur keselamatan, mengidentifikasi bahaya, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), dan respons terhadap keadaan darurat.

  • Tim Damkar Jombang Evakuasi Biawak dari Kamar Mandi Warga

    Tim Damkar Jombang Evakuasi Biawak dari Kamar Mandi Warga

    Jombang (beritajatim.com) – Sebuah kejadian tak terduga terjadi di Dusun Pekunden, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Jombang pada Rabu (12/11/2025). Seekor biawak sepanjang 1,5 meter dan berat lebih dari 5 kilogram, ditemukan berada di kamar mandi rumah warga.

    Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Mojoagung segera dikerahkan untuk mengevakuasi hewan reptil tersebut karena membahayakan penghuni.

    Menurut keterangan Hendrik, anggota Pos Damkar Mojoagung, peristiwa bermula sekitar pukul 12.00 WIB, ketika penghuni rumah, Zakaria, melihat biawak jatuh dari atap dan masuk ke kamar mandi. “Zakaria kaget bercampur takut. Dia tidak berani mengevakuasi biawak tersebut karena khawatir diserang,” ujar Hendrik.

    Setelah kejadian itu, Zakaria melaporkan insiden tersebut ke Pusdalops BPBD Jombang yang kemudian meneruskan laporan tersebut ke Pos Damkar Mojoagung. Dalam waktu singkat, tim yang dilengkapi dengan peralatan lengkap langsung dikerahkan menuju lokasi.

    “Saat berusaha kami tangkap, biawak tersebut sempat menyerang. Namun dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan lengkap lainnya, kami berhasil menangkapnya dengan aman,” kata Hendrik menjelaskan proses evakuasi.

    Kendala yang dihadapi oleh tim Damkar adalah sempitnya lorong menuju kamar mandi. Lorong tersebut hanya cukup dilalui oleh satu orang, sehingga evakuasi menjadi lebih sulit. Meski begitu, petugas tetap sigap dan berhasil menangkap biawak tersebut.

    Lebih lanjut, Hendrik menambahkan bahwa warga sekitar sempat melaporkan kehilangan ayam, yang kemungkinan dimangsa oleh biawak. “Biawak ini mungkin sudah beberapa kali berkeliling mencari mangsa di sekitar rumah,” ungkap Hendrik. [suf]

  • Sudinkes Jaktim tekankan pentingnya gunakan pelindung diri saat banjir

    Sudinkes Jaktim tekankan pentingnya gunakan pelindung diri saat banjir

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Timur (Jaktim) menekankan pentingnya menggunakan alat pelindung diri (APD) saat beraktivitas di lingkungan yang tergenang air atau banjir.

    “Kami selalu mengingatkan warga untuk menggunakan alat pelindung diri apabila sedang melakukan aktivitas di genangan air ataupun banjir, apalagi sekarang musim hujan,” kata Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifendy kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Dia menyarankan warga untuk mengenakan sepatu boot dan sarung tangan apabila harus berjalan atau bekerja di area yang terkena banjir.

    “Gunakan sepatu boot dan sarung tangan bila melakukan aktivitas di genangan air. Hal ini penting untuk mencegah kulit terpapar langsung oleh air yang mungkin terkontaminasi bakteri atau virus,” ujarnya.

    Selain itu, Herwin mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan air bersih dan detergen setiap selesai beraktivitas di luar rumah atau setelah kontak dengan air banjir.

    Kebiasaan sederhana itu dapat mencegah penyebaran penyakit melalui tangan yang kotor. “Setelah beraktivitas di luar rumah, pastikan mencuci tangan dengan air bersih dan detergen sebelum makan atau menyentuh wajah. Ini langkah kecil tapi sangat penting untuk mencegah penyakit menular,” paparnya.

    Dia juga mengingatkan masyarakat agar menghindari kontak dengan air banjir apabila memiliki luka terbuka di kulit. Luka kecil sekalipun dapat menjadi pintu masuk bagi bakteri penyebab leptospirosis yang sering muncul setelah banjir.

    Gejala penyakit ini biasanya berupa demam tinggi, nyeri otot, dan sakit kepala, dan bisa berujung fatal bila tidak segera ditangani.

    Selain itu, kata dia, menjaga kebersihan lingkungan menjadi kunci penting lainnya dalam upaya pencegahan penyakit.

    Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan masing-masing, seperti menjaga kebersihan rumah dan halaman, tidak membuang sampah sembarangan, serta memastikan saluran air tidak tersumbat.

    “Selalu menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan PHBS. Ini sangat penting agar lingkungan tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk atau tikus yang dapat membawa penyakit,” ucap Herwin.

    Adapun penyakit menular yang sering muncul saat musim hujan dan banjir di antaranya Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditularkan oleh nyamuk dan Leptospirosis ditularkan melalui tikus.

    Selain itu, ada penyakit yang disebabkan oleh kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik seperti diare, penyakit kulit (gatal-gatal) dan penyakit lainnya.

    Kelompok masyarakat yang paling rentan terkena penyakit tersebut seperti anak-anak, lanjut usia (lansia), dan petugas kebersihan yang sering bersentuhan langsung dengan air atau lumpur di wilayah banjir.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anak Buaya Muara Tersangkut Perangkap Biawak, Warga Gresik Geger

    Anak Buaya Muara Tersangkut Perangkap Biawak, Warga Gresik Geger

    Gresik (beritajatim.com) – Warga di sekitar Jalan Daendels Pantura Gresik, tepatnya di dekat Jembatan Sembayat, Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar, dikejutkan oleh kemunculan seekor anak buaya muara dengan panjang sekitar satu meter. Hewan buas tersebut ditemukan terperangkap di jebakan biawak milik warga yang dipasang di dekat aliran Sungai Bengawan Solo.

    Afif, warga setempat, mengaku awalnya mengira hewan yang terperangkap adalah seekor biawak. “Saat saya dekati dikira biawak, ternyata buaya muara berukuran satu meter,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).

    Kemunculan buaya itu membuat warga panik dan segera melapor ke petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarla) Gresik, khawatir hewan tersebut dapat membahayakan warga sekitar yang sedang beraktivitas di tepi sungai.

    Mendapat laporan tersebut, tim Damkarla Gresik langsung bergerak menuju lokasi. Sebanyak sepuluh personel bersama satu unit mobil rescue diterjunkan untuk mengevakuasi buaya tersebut. Dengan mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap dan menggunakan penjepit khusus, petugas melakukan proses evakuasi dengan hati-hati dibantu warga setempat.

    “Setelah berhasil kami evakuasi dibantu warga, buaya tersebut kami bawa ke tempat lebih aman supaya tidak membahayakan warga,” tutur Sulyono, petugas Damkarla Gresik.

    Hingga kini, petugas masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap buaya tersebut, termasuk kemungkinan pelepasliaran ke habitat yang lebih sesuai. Warga diimbau tetap waspada dan menghindari aktivitas terlalu dekat dengan area sungai. [dny/beq]