Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa Kecam Seruan Kurdi untuk Federalisme
TRIBUNNEWS.COM- Kantor Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa mengecam seruan Kurdi baru-baru ini untuk federalisme di Suriah, dengan mengatakan seruan itu bertentangan dengan kesepakatan yang dicapai antara Damaskus dan otoritas dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi di wilayah otonomi timur laut negara itu.
Kantor Sharaa mengeluarkan pernyataan yang menyerukan SDF untuk dengan tulus mematuhi perjanjian yang disepakati dengan pemerintah Suriah dan memprioritaskan kepentingan nasional tertinggi.
Pada 10 Maret, para pemimpin SDF mencapai kesepakatan dengan pemerintah Sharaa untuk mengintegrasikan pasukannya ke dalam Kementerian Pertahanan. SDF saat ini menguasai wilayah timur laut Suriah, mengelola wilayah tersebut bersama pasukan pendudukan AS sebagai wilayah otonom. Wilayah timur laut yang dikuasai SDF mencakup ladang minyak terbesar di Suriah.
Kepemimpinan SDF tidak dapat memonopoli pengambilan keputusan di Suriah timur laut, pernyataan dari kantor Sharaa menambahkan, sembari memperingatkan agar tidak mengganggu kinerja lembaga negara Suriah di wilayah yang dikuasai SDF.
“Persatuan Suriah, tanahnya dan rakyatnya, adalah garis merah,” pernyataan itu menyimpulkan, seraya mengklaim bahwa hak-hak suku Kurdi, serta hak-hak semua komponen rakyat Suriah, akan dilindungi.
Sharaa mengeluarkan pernyataan itu sebagai tanggapan atas seruan federalisme yang dikeluarkan menyusul konferensi untuk mempromosikan persatuan Kurdi yang berlangsung di timur laut Suriah pada Sabtu, 26 April.
Konferensi Persatuan dan Konsensus Kurdi di Kurdistan Barat mengumpulkan lebih dari 400 orang Kurdi dari Suriah, Wilayah Kurdistan Irak, dan Turki.
Kelompok politik Kurdi yang menghadiri konferensi tersebut menyepakati visi bersama untuk “negara demokrasi terdesentralisasi” yang menjamin hak-hak Kurdi dan menyerukan dialog nasional untuk membentuk kembali masa depan negara tersebut, menurut pernyataan akhir yang dikeluarkan oleh konferensi tersebut.
“Visi tersebut melindungi hak-hak etnis Kurdi, menegakkan prinsip-prinsip dan perjanjian hak asasi manusia internasional, dan mempromosikan hak-hak dan partisipasi perempuan di seluruh bidang politik, sosial, dan militer,” bunyi pernyataan tersebut.
“Ia berkontribusi dalam membangun Suriah baru yang mengakomodasi semua rakyatnya tanpa pengecualian atau marginalisasi terhadap komponen mana pun, jauh dari dominasi sepihak dalam pemikiran dan praktik,” bunyi pernyataan itu.
Pernyataan akhir konferensi tersebut merekomendasikan agar visinya diadopsi sebagai landasan bagi dialog nasional antara kelompok politik Kurdi dan antara Kurdi dan pemerintahan baru di Damaskus.
Suku Kurdi di timur laut Suriah, seperti kelompok minoritas lain di negara itu, khawatir dengan sentralisasi kekuasaan Sharaa dan ketergantungannya pada yurisprudensi Islam dalam konstitusi transisi yang telah diadopsi oleh pemerintah sementara di Damaskus.
Sharaa menjadi presiden Suriah secara de facto setelah organisasinya, Hayat Tahir al-Sham (HTS), menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad pada bulan Desember. HTS adalah bekas afiliasi Al-Qaeda di Suriah dan mempromosikan ideologi sektarian yang bersifat genosida terhadap Muslim non-Sunni, khususnya terhadap kaum Alawi.
Sharaa berjanji untuk membentuk “pemerintahan transisi inklusif yang akan mencerminkan keberagaman Suriah,” tetapi telah menghadapi kritik domestik dan internasional setelah pembunuhan sektarian massal terhadap warga Alawi baru-baru ini.
Pada tanggal 7 Maret, orang-orang bersenjata yang berafiliasi dengan pemerintah Suriah menyerbu wilayah pesisir Suriah dan membantai ribuan warga sipil Alawite.
Orang-orang bersenjata yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan dan Keamanan Umum mendatangi rumah-rumah di lingkungan dan desa-desa Alawite, mengeksekusi semua pria yang cukup umur untuk berperang, serta beberapa wanita, orang tua, dan anak-anak. Orang-orang bersenjata tersebut juga menjarah dan membakar rumah-rumah.
SUMBER: THE CRADLE