TRIBUNNEWS.COM – Presiden Palestina Mahmoud Abbas dianggap telah memberikan kata-kata tak pantas pada Hamas selama pertemuan dewan Palestina, di Ramallah.
Para kritikus pun menuduh Abbas telah merusak persatuan nasional dalam menghadapi agresi Israel.
Selama sesi pertemuan tersebut, Abbas menuntut agar para tawanan Israel yang ditahan oleh perlawanan Palestina dibebaskan.
Namun Abbas mengatakannya, digambarkan dengan kalimat ‘cabul’ dan tidak pantas.
“Serahkan mereka dan kami selesai,” katanya, menurut Al-Jazeera, Kamis (24/4/2025).
Sementara The New Arab melaporkan bahwa Abbas menyebut Hamas sebagai “anak anjing”.
Abbas mengklaim bahwa kelompok itu memberi Israel alasan untuk memperpanjang genosida di Gaza.
Pernyataan tersebut langsung menuai kecaman di media sosial, aktivis dan komentator pun menuduh Abbas lebih memilih menyelaraskan kebijakan Israel daripada berdiri dengan rakyatnya sendiri.
Terutama karena Jalur Gaza menghadapi genosida Israel yang sedang berlangsung dan tetap dikepung.
“Demi Tuhan, tidak ada orang Palestina yang akan merasa terhormat memiliki Abbas sebagai presiden mereka. Dia meninggalkan mengutuk musuh rakyat Palestina, yang bersikap keras dan gagal dalam kesepakatan tahanan, seperti yang dibuktikan oleh mediator dan semua orang yang berpikiran adil, untuk menyerang Hamas dengan bahasa cabul hanya sesuai dengan segelintir anggota gerakan yang telah berbalik melawan dirinya sendiri dan menempatkan dirinya dalam pelayanan pendudukan,” tulis seorang pengguna X, menurut Al-Jazeera.
“Mahmoud Abbas adalah salah satu alasan pemborosan hak-hak Palestina, dan dia adalah faktor kunci dalam memungkinkan pendudukan Israel untuk mengendalikan wilayah Palestina,” kata pengguna media sosial lainnya.
“Dia tidak layak menjadi pemimpin atau presiden yang mewakili perjuangan Palestina. Awal mengakhiri pendudukan dimulai dengan berakhirnya pemerintahan Abbas,” ujat pengguna sosial media.
Aktivis juga mengkritik Abbas bagaimana ia berbicara kepada rekan-rekan politiknya, menyebut kata-kata vulgar dan tidak pantas saat menjadi kepala negara dan pemimpin gerakan pembebasan nasional.
Sementara itu Gerakan Perlawanan Palestina Hamas mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pertemuan Dewan Pusat tersebut, dengan mengatakan itu “tidak mencerminkan konsensus nasional”, mengutip Palestine Chronicle.
Hamas menggambarkan pertemuan Presiden Abbas itu sebagai kesempatan yang terlewatkan untuk membentuk front nasional terpadu melawan kebijakan genosida Israel di Gaza dan pemindahan paksa di Tepi Barat dan Yerusalem.
Hamas menyerukan implementasi keputusan sebelumnya yang dibuat oleh Dewan Pusat, termasuk menghentikan koordinasi keamanan dengan Israel, memutuskan hubungan, dan meningkatkan perlawanan rakyat dan politik.
“Berulang kali dan curiga bersikeras menahan orang-orang kami yang bertanggung jawab atas kejahatan pendudukan dan agresi yang sedang berlangsung,” ujar pejabat tinggi Hamas Bassem Naim.
Naim mengkritik Abbas karena menggunakan “bahasa cabul” untuk menggambarkan “bagian besar dan otentik dari rakyatnya” selama pertemuan kepemimpinan.
Front Populer untuk Pembebasan Palestina dan Inisiatif Nasional Palestina sama-sama memboikot pertemuan Dewan Pusat, dengan PFLP tersebut.
Mereka menyebut pertemuan tersebut sebagai “langkah parsial.”
Kritikus juga mempertanyakan legitimasi kemampuan dewan untuk mewakili persatuan nasional di bawah iklim politik di Palestina saat ini.
Sementara itu, Komite Sentral Fatah membela Abbas dan mengubah kritik terhadap Hamas, menuduh kelompok itu ‘bermain dengan nasib rakyat Palestina sesuai dengan agenda luar negerinya.’
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)