Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengeklaim tak bersalah atas keputusannya menetapkan status darurat militer pada 3 Desember lalu.
Dalam pernyataan publik yang disiarkan televisi, Kamis (11/12), Yoon mengatakan deklarasi darurat militernya merupakan sebuah tindakan pemerintahan.
Ia berujar penetapan itu dimaksudkan untuk mempertahankan demokrasi liberal dan tatanan konstitusional dalam menghadapi partai oposisi yang menurutnya telah melumpuhkan urusan negara dan mengancam konstitusi.
“Saya akan berjuang sampai akhir, untuk mencegah kekuatan dan kelompok kriminal yang bertanggung jawab melumpuhkan pemerintah negara dan mengganggu tatanan konstitusional negara agar tidak mengancam masa depan Republik Korea,” kata Yoon, seperti dikutip The Korea Times.
Yoon melanjutkan keputusannya menetapkan darurat militer tidak bisa diselidiki dan tidak bisa diartikan sebagai pemberontakan.
Meski begitu, ia meminta maaf atas kekacauan yang telah ditimbulkan imbas status tersebut.
“Saya minta maaf sekali lagi kepada orang-orang yang pasti terkejut dan cemas karena darurat militer. Tolong percayalah pada kesetiaan saya kepada rakyat,” ujarnya.
Seiring dengan itu, Yoon menyampaikan dirinya tak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik sehubungan dengan keputusan dia menerapkan darurat militer.
Polisi Korea Selatan menggeledah kantor Yoon pada Rabu (11/12) untuk melakukan investigasi terkait dugaan pemberontakan.
Polisi hendak mencari tahu apakah Yoon dan pejabat tinggi militer lain yang terlibat dalam penerapan status darurat militer telah melakukan pemberontakan.
Eks Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun dan dua pejabat tinggi kepolisian telah ditangkap atas tuduhan ini. Kim diduga kuat memainkan peran vital dalam pemberontakan dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
Kendati begitu, penggeledahan di kantor Yoon terkendala imbas pembatasan ketat yang dilakukan pasukan pengamanan presiden (paspampres). Para penyelidik tak bisa mendapatkan banyak bukti mengenai Yoon.
Yoon saat ini sudah dilarang bepergian ke luar negeri dan sudah dibebastugaskan dari pengambilan keputusan terkait urusan negara. Segala urusan dan keputusan kini harus berdasarkan konsultasinya dengan partai berkuasa, People Power Party.
(blq/bac)
[Gambas:Video CNN]
