Jakarta, CNN Indonesia —
Kelompok yang fokus isu hak asasi manusia di Korea Selatan, Center for Military Human Rights Korea (CMHRK) mengklaim Presiden Yoon Suk Yeol akan mendeklarasikan darurat militer kedua.
Ketua CMHRK Im Tae Hoon mengklaim Yoon mempertaruhkan negara demi ambisi politiknya.
“Yoon mungkin akan terus bertaruh dengan risiko yang lebih besar untuk mempertaruhkan urusan negara,” kata Im, dikutip Korea Herald.
Dia lalu berujar, “Deklarasi darurat militer masih harus dilihat sebagai pilihan yang sah bagi Yoon.”
CMHRK menilai indikasi darurat militer kedua muncul usai Angkatan Darat tetap siaga darurat meski darurat militer dicabut. Menurut mereka situasi ini membuat peluang pengerahan pasukan untuk darurat militer kedua terbuka lebar.
Kelompok itu juga mencatat sejumlah komandan Angkatan Darat diminta untuk bersiap-siap jika menghadapi panggilan darurat.
Selain itu, militer melarang cuti sementara hingga Minggu (9/12). Namun, CMHRK tak memberi rincian lebih lanjut siapa saja komandan yang disuruh siaga.
Sementara itu, juru bicara partai oposisi utama Demokratik, Jo Seoung Lae, mengatakan 170 anggota parlemen dari partai ini tak akan meninggalkan Majelis Nasional.
“Mulai hari ini,” kata Jo ke awak media, Jumat.
Menanggapi tuduhan CMHRK, Angkatan Darat Korsel membantah. Mereka juga menegaskan tak melarang cuti di tingkat apapun dan wilayah mana pun.
Korea Selatan menyaksikan peristiwa politik paling dramatis sejak 44 tahun usai Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa.
Namun, langkah itu dikecam warga secara luas termasuk legislator. Masyarakat Korsel tak ingin kembali ke era penuh kediktatoran dan pembatasan.
Enam jam kemudian, Yoon mencabut status tersebut usai parlemen sepakat menolak darurat militer dalam sidang pleno.
Setelah dicabut warga ramai-ramai meminta Yoon mundur. Oposisi di parlemen juga telah mengajukan mosi pemakzulan dan akan menggelar pemungutan suara pada Sabtu.
Nasib Yoon kini di ambang batas, sementara oposisi terus melakukan gerilya.
(isa/bac)
[Gambas:Video CNN]
