PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prancis Immanuel Macron menyatakan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan secara serius rencana untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 9 April 2025 kemarin dan mengindikasikan potensi perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Prancis terkait konflik Israel-Palestina.
Macron mengungkapkan bahwa pengakuan ini kemungkinan akan diumumkan dalam sebuah konferensi internasional yang rencananya akan digelar bersama oleh Prancis dan Arab Saudi pada bulan Juni mendatang.
“Kita perlu membuat pengakuan… Tujuan kita adalah menjadi ketua bersama dalam sebuah konferensi dengan Arab Saudi pada Juni, di mana kita bisa menyelesaikan pengakuan ini,” ujar Macron dalam wawancaranya dengan stasiun televisi France 5.
Langkah yang dipertimbangkan oleh Prancis ini terjadi di tengah meningkatnya seruan internasional untuk solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan Timur Tengah. Saat ini, lebih dari 140 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah secara resmi mengakui keberadaan negara Palestina.
Sejarah mencatat bahwa Majelis Umum PBB pada tahun 1947 mengeluarkan resolusi yang menyerukan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, satu untuk bangsa Arab dan satu untuk bangsa Yahudi, dengan Yerusalem berada di bawah pengelolaan internasional khusus.
Rencana pembagian ini seharusnya diimplementasikan pada Mei 1948, bertepatan dengan berakhirnya mandat Inggris atas Palestina. Namun, realitas yang terbentuk justru berbeda, dengan hanya berdirinya negara Israel.
Respons Palestina akan Diakui Prancis
Pemerintah Palestina menyambut baik pernyataan Presiden Macron ini. Melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Palestina melalui platform media sosial X, langkah Prancis ini dipandang sebagai cerminan kepatuhan terhadap hukum internasional.
“Langkah ini menunjukkan komitmen Prancis terhadap nilai-nilai internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung hak-hak rakyat Palestina, khususnya hak mereka untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak bernegara,” demikian bunyi pernyataan Kemlu Palestina.
Lebih lanjut, Palestina mendesak negara-negara lain yang hingga kini belum mengakui kedaulatan Palestina untuk mengikuti jejak Prancis. Mereka juga menyerukan dukungan penuh dari seluruh anggota PBB terhadap upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh organisasi internasional tersebut.
Selain itu, Palestina mengajak semua negara untuk berpartisipasi aktif dalam konferensi internasional yang direncanakan di Arab Saudi pada bulan Juni. Konferensi ini diharapkan dapat menjadi platform penting untuk membahas implementasi solusi dua negara secara konkret dan mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif bagi Palestina dan Israel.
Potensi pengakuan negara Palestina oleh Prancis, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dapat memberikan momentum signifikan bagi upaya internasional untuk mencapai solusi dua negara. Langkah ini juga dapat mendorong negara-negara Eropa lainnya untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka terkait pengakuan negara Palestina, yang selama ini didominasi oleh kehati-hatian dan penundaan. Konferensi di Arab Saudi pada bulan Juni mendatang diharapkan menjadi tonggak penting dalam dinamika politik internasional terkait isu Palestina.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
