Pramono: Tarif Transportasi Umum di Jakarta Paling Murah Dibanding Daerah Lain Megapolitan 10 Oktober 2025

Pramono: Tarif Transportasi Umum di Jakarta Paling Murah Dibanding Daerah Lain
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, tarif transportasi umum di ibu kota saat ini masih tergolong paling murah dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Ia mencontohkan, masyarakat hanya membayar Rp3.500 untuk naik Transjakarta, padahal biaya operasional sebenarnya jauh lebih besar.
“Tetapi perlu diketahui, tarif di Jakarta ini hampir semua angkutan dibandingkan dengan kota-kota di tetangga, kita jauh lebih murah,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
Menurut Pramono, murahnya tarif ini karena pemerintah provinsi menanggung sebagian besar biayanya melalui subsidi.
Besaran subsidi untuk transportasi di Jakarta bahkan mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang.
Untuk itu, Pemprov DKI sedang mengkaji kemungkinan kenaikan tarif Transjakarta dan transportasi umum lainnya.
Kajian ini dilakukan setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk DKI Jakarta dipangkas sebesar Rp15 triliun.
“Mengenai kenaikan, itu kan saya sampaikan sebelum DBH-nya dipotong. Nah, sekarang ini kami belum memutuskan apa pun, akan melakukan kajian,” ucap Pramono.
Mesi begitu, Pramono memastikan belum ada keputusan untuk menaikkan tarif. Pemerintah masih menghitung kondisi keuangan daerah dan dampaknya bagi masyarakat.
“Karena bagaimanapun nanti pada saatnya tentunya kami akan melihat apakah perlu ada penyesuaian atau enggak,” kata dia.
Sebelumnya, Pramono juga mengatakan subsidi transportasi di Jakarta sangat besar, bahkan mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang.
Karena itu, pemerintah daerah akan meninjau kembali besarnya subsidi agar sesuai dengan kemampuan keuangan setelah DBH dipangkas.
“Apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp 15.000, sedangkan dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
Ia menegaskan, kajian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tertekan akibat pemangkasan DBH.
“Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” lanjut Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.