Pramono Akan Koordinasi dengan Kepala Daerah Bodebek Atasi Banjir Jakarta Megapolitan 8 Juli 2025

Pramono Akan Koordinasi dengan Kepala Daerah Bodebek Atasi Banjir Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
akan berkoordinasi dengan kepala daerah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) untuk mengatasi masalah
banjir
Jakarta sejak Minggu (6/7/2025).
Hal itu disampaikan Pramono usai memimpin Apel Siaga
Banjir
di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025).
“Saya segera mengkoordinasikan dengan terutama Wali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi. Dan pada hari ini saya juga akan menerima Wali Kota Bekasi. Karena memang tidak bisa menyelesaikan persoalan di Jakarta itu sendirian,” ucap Pramono, Selasa.
Menurut Pramono,
banjir Jakarta
sering kali dipicu oleh tingginya curah hujan di wilayah hulu, terutama Bogor dan sekitarnya.
Namun, ia tidak ingin menyalahkan daerah lain dan lebih memilih mencari solusinya.
“Karena memang kontribusi terbesar kadangkala kondisinya cerah seperti ini, tiba-tiba banjir seringkali terjadi. Karena memang kiriman dari atas. Tetapi saya sekali lagi tidak akan pernah menyalahkan kiriman ini. Ini adalah given,” kata dia.
Ia menambahkan, Pemprov DKI tidak menggunakan pendekatan “melawan” banjir, melainkan berfokus pada langkah antisipatif dan preventif agar dampaknya bisa ditekan semaksimal mungkin bagi warga.
“Banjir ini kita siasati sebaik mungkin bagaimana caranya supaya tidak memberikan dampak kepada masyarakat,” ungkap Pramono.
Untuk mencegah banjir berulang, Pramono meminta pengerukan saluran air dan sungai terus dilakukan.
Saat ini Pemprov DKI menargetkan pengerukan di 200 titik dengan total volume 388 ribu meter kubik.
“Kemudian terjadi banjir di Jakarta, curah hujan yang cukup tinggi, walaupun sebenarnya curah hujan pada waktu itu tidak di atas 200. Kemudian di atas, beberapa yang curah hujannya ada di atas 200,” kata Pramono.
Pramono juga memastikan normalisasi Kali Ciliwung terus berjalan.
Ia mengaku sudah menandatangani empat penetapan lokasi relokasi warga, dua di Jakarta Selatan dan dua di Jakarta Timur.
Kawasan tersebut dianggap tak layak huni karena berada lebih rendah dari permukaan sungai.
“Kalau tanggul jebol, pasti terendam. Karena air sudah jauh lebih tinggi dari permukiman warga,” katanya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin mengatakan pembayaran pembebasan lahan ditargetkan dimulai bulan depan setelah tim pengadaan dari Kementerian ATR/BPN menyelesaikan prosesnya.
Kementerian PU akan segera melanjutkan pekerjaan fisik.
“Kami justru tinggal menunggu Kementerian PU untuk melakukan pekerjaan fisik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.