Prabowo Sudah Bijak Blokir Anggaran IKN, Proyek Tak Produktif dan Bukan Kebutuhan Utama Rakyat

PIKIRAN RAKYAT – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dinilai sebagai langkah yang bijaksana.

“Untuk sehat fiskal, maka harus ada penghematan. IKN stop dulu karena tidak produktif dan tidak menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata pengamat ekonomi Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ihsan Ro’is Ihsan di Mataram, Jumat 7 Februari 2025.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram itu menilai bahwa keputusan Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran adalah strategi pemerintah untuk memperbaiki kondisi fiskal yang saat ini sedang tidak stabil.

“IKN hanya simbol saja, itu tidak mengena kepada keadaan ekonomi kita dan masyarakat kita,” ucap Ihsan Ro’is Ihsan.

Menurutnya, pembangunan IKN yang menyita banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang perlu dievaluasi. Sebab, proyek itu tidak produktif dan tidak menyangkut kebutuhan utama masyarakat.

Lebih lanjut, Ihsan Ro’is Ihsan menyarankan pemerintah agar serius menjalankan program pengentasan kemiskinan, yakni jumlahnya kini mencapai 24 juta orang atau sekitar 8,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Apalagi, Indonesia juga baru lepas dari perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan jumlah pengangguran yang masih tinggi sebanyak 7,2 juta orang. Oleh karena itu, katanya kebijakan harus dengan skala prioritas yang langsung berdampak kepada masyarakat.

“Apa kita mau ekonomi jadi carut marut? Itu berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau hanya masalah simbol, itu terlalu kecil untuk kita korbankan,” tutur Ihsan Ro’is Ihsan.

Bukan Efisiensi

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

“Beda lah, beda,” ucap Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah yang ditemui di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025.

Menurut Mohammad Zainal Fatah, pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun, serta memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional.

“Yang bisa dipakai hanya untuk operasional, yang lain diblok dulu,” ujarnya.

Meski begitu, Mohammad Zainal Fatah menyampaikan bahwa instruksi efisiensi tersebut berdampak pada pengurangan belanja di Ibu Kota Nusantara tersebut, karena adanya perubahan alokasi dana.

“Apapun bukan cuma IKN, jadi misalkan contohnya beli ATK (alat tulis kantor), dulu ada Rp100 misalkan, eh dengan pendekatan baru, jangan Rp100, cukup Rp10 aja,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya saat ini berfokus untuk melanjutkan pembangunan yang sedang berlangsung di IKN, sementara pembangunan baru akan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

“Sebenarnya membangun yang baru bukan di kita, di OIKN, kita hanya melanjutkan,” tutur Mohammad Zainal Fatah.

Komitmen Bangun IKN

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran di salah satu kementerian terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN.

“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian,” katanya ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat 7 Februari 2025.

Menurutnya, semua komitmen pembangunan tentang IKN di kepemimpinan Presiden Prabowo masih terus berlanjut sejalan dengan tujuan pembangunan awalnya. Hasan Nasbi menegaskan bahwa meski efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, hal itu tidak akan mengganggu komitmen pembangunan IKN.

Dia mengacu pada pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa anggaran sebesar Rp48 triliun dipastikan tersedia untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Sejumlah dana itu disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif.

“Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” ucap Hasan Nasbi.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News