PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subiantor diyakini segera menandatangani atau meneken keputusan presiden (Kepres) penetapan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI menjadi UU.
“Saya kira iya (menandatangani RUU TNI),” ujar Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Jumat 21 Maret 2025.
Menurut dia, revisi UU TNI yang sudah disahkan DPR sudah tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat sipil terhadap UU TNI ada pemisahan dan pembagian posisi yang cukup jelas.
“Apa yang boleh ditempatkan oleh TNI aktif apa yang harus ditinggalkan dan dia menanggalkan kedinasan aktifnya dan pensiun pada saat dia mendapatkan jabatan apa,” ujarnya.
Muzani mengatakan prajurit aktif masuk ke kementerian atau lembaga di luar yang telah diatur akan ada konsekuensi.
“Hanya beberapa lembaga tertentu yang diizinkan mereka bisa berkiprah, dan rata-rata jabatan-jabatan yang bisa diduduki mereka dengan posisi militer aktif adalah jabatan-jabatan yang masih terkait dengan dunia kemiliteran atau dunia upaya untuk pertahanan negara seperti Indonesia,” jelasnya.
“Jika ada posisi militer yang menempati dunia di luar itu, mereka harus meninggalkan posisinya sebagai militer aktif,” lanjutnya.
Kendati demikian Muzani belum dapat memastikan kapan UU tersebut akan ditandatangani. “Saya tidak tahu, Cukup ya Terima kasih,” tuturnya.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
/data/photo/2025/03/22/67de371f48c69.jpg?w=250&resize=250,140&ssl=1 "Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Bidan hingga Perawat")
