TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto ingin koperasi setara dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta.
Pria nomor satu di Indonesia itu ingin koperasi bisa memiliki andil yang sama seperti perusahaan plat merah.
Keinginan Prabowo itu diungkap oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat berbicara dalam acara diskusi bertajuk “Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan” di Jakarta, Selasa (7/1/2025).
“Beliau ingin badan usaha koperasi juga punya andil sama dengan BUMN dan swasta. Tinggal ini menjadi gerakan kita semua,” katanya.
Menurut dia, keinginan Prabowo itu terlihat dari keputusannya memisah Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dua kementerian berbeda.
Selama 26 tahun Kementerian Koperasi dan UKM berdiri, Ferry menilai koperasi kerap dipandang sebagai usaha kecil.
Meskipun memang ada yang skalanya kecil, menengah, dan mikro, ia mengatakan koperasi sebenarnya ada juga yang berasal dari sektor besar.
“Dengan ketempelan selama 26 tahun, memang sedikit banyaknya juga menimbulkan persepsi di publik bahwa koperasi di Indonesia itu identik dengan usaha kecil,” ujar Ferry.
“Padahal kalau lihat referensi di negara luar, di banyak negara, koperasi itu bisa masuk ke sektor usaha besar, bahkan bisa menjadi konglomerasi,” lanjutnya.
Oleh karena itu, dengan pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM, Ferry menyebut pihaknya langsung mempercepat jalan mereka agar koperasi bisa masuk ke sektor industri.
Sebagai informasi, saat ini total aset koperasi Indonesia baru mencapai Rp 281 triliun, jauh di bawah BUMN yang mencapai Rp 7.000 triliun dan sektor swasta yang berkisar antara Rp 10.000 hingga Rp 20.000 triliun.
Ferry sebelumnya pernah menyebut nilai tersebut masih sangat kecil, ia mengibaratkannya bagaikan kurcaci dan raksasa.
Maka dari itu, ia memiliki target ke depannya total aset koperasi se-Indonesia dapat menyentuh angka Rp500 triliun.
“Memang ini kondisi keadaannya, oleh Kementerian Koperasi (sedang berupaya) bagaimana caranya aset usaha koperasi yang Rp281 triliun tadi kita dorong jadi Rp500 triliun. Secara bertahap,” katanya dalam bincang bersama Tribunnews di kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Untuk jangka pendek, Kemenkop memiliki upaya untuk meningkatkan pengembangan dan penguatan koperasi. Yakni melalui rebranding, digitalisasi, dan penguatan tata kelola serta sumber daya manusia.
Dalam eksekusinya, tentu diperlukan anggaran yang cukup. Di mana Kemenkop juga telah mengajukan jumlah anggaran kerja untuk tahun 2025, menjadi Rp2,1 triliun.
Selain itu Kemenkop mendorong keberadaan jenis koperasi produksi, yang dinilai lebih berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi.
Diketahui, koperasi produksi adalah jenis koperasi yang bidang usahanya membuat barang atau memproduksi dan menjual secara bersama-sama.
Berbeda halnya dengan Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki usaha yakni menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman.
Ia melanjutkan, Kemenkop bakal memperkuat peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk kebutuhan pembiayaan koperasi di sektor produksi.
Dengan demikian, LPDB akan mengurangi bahkan menghentikan pembiayaan kepada jenis koperasi simpan pinjam.
Ia mendorong, mayoritas pembiayaan LPDB nantinya untuk kegiatan koperasi-koperasi yang produktif, dalam rangka menghidupkan kembali koperasi-koperasi produsen.
“Badan usaha koperasi sekarang harus terlibat di dalam proses industri, terlibat dalam pengolahan, terlibat proses di mana kita bisa mendapatkan manfaat keuntungan yang lebih besar,” ungkap Ferry.
