Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum DPP Asosiasi Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menilai, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) ke level 12% akan menghambat upaya untuk menekan backlog atau kekurangan hunian yang terjadi di Indonesia. Awalnya, ia menyatakan belum bisa menghitung dampak yang bakal dirasakan oleh 185 industri turunan pada sektor properti akibat kenaikan PPN 12%.
Menurutnya, para pelaku usaha di sektor ini perlu melakukan penghitungan ulang sehingga ketika PPN itu benar ditingkatkan di pada 2025 mendatang, sehingga dampak negatifnya dapat diminimalisir oleh industri. Namun, Joko mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki kepentingan untuk mengatasi backlog.
“Backlog rumah di Indonesia ini masih besar dan terakhir sesuai dengan data zonasi itu mencapai 9,9 juta. Namun, pada akhir 2024 ini kecenderungannya sudah di atas 10 juta lagi,” beber Joko Suranto dalam “Investor Market Today” IDTV, Kamis (21/11/2024).
Joko melanjutkan, dengan adanya kenaikan PPN 12% ini akan memperkecil akses masyarakat untuk bisa membeli rumah. Terlebih di tengah kondisi sektor properti yang belum pulih sepenuhnya. Hal itu tercermin dari pemberian stimulus PPN DTP oleh pemerintah sampai akhir 2024.
“Namun, kemudian ini ada kenaikan (PPN), jadi ada anomali dan kontraproduktif. Apalagi program tiga juta rumah itu dimaksudkan untuk memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi dari sektor properti,” ucap dia.
Diketahui, skema kenaikan PPN berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN telah berangsur naik sejak 2020 dari level 10%. Kemudian pada level 11% yang berlaku pada 1 April 2022 lalu dan akan kembali ditingkatkan pada 1 Januari 2025 ke level 12%.
Apabila pemerintah tetap menaikkan PPN 12% pada Januari 2025 mendatang, maka pengusaha properti menyebut kebijakan itu akan menambah angka backlog rumah di Indonesia.
