Yogyakarta, CNN Indonesia —
PP Muhammadiyah bersama seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia akan berkumpul dan membahas izin tambang ormas dari pemerintah pada 27 dan 28 Juli 2024 di Yogyakarta.
“Kalau enggak ada perubahan 27 dan 28, biasanya di salah satu kampus. Bukan di hotel,” kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas ditemui di kantornya, Kota Yogyakarta, Jumat (19/7).
Namun, kata Busyro, acara tersebut secara garis besar sejatinya adalah konsolidasi. Sementara pembahasan soal izin tambang cuma salah satu agendanya saja dan akan dibahas lewat rapat pleno. Hal serupa sebelumnya juga sempat diungkap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.
“Itu acaranya konsolidasi, bukan hanya tambang saja. (Pleno), iya,” ujar Busyro.
Namun, Busyro belum bisa memastikan apakah dalam acara itu akan sekaligus memutuskan sikap PP Muhammadiyah atas tawaran pemerintah soal konsesi izin usaha tambang (IUP) ormas.
“Saya belum tahu agenda detailnya,” katanya.
Rencana pertemuan dan agenda di Yogyakarta ini sebelumnya diungkap oleh Ketua LKKS PP Muhammadiyah Fajar Riza ul Haq.
Dia mengatakan pertemuan PP Muhammadiyah dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia itu akan dilakukan di DI Yogyakarta.
Fajar menjelaskan Muhammadiyah memiliki mekanisme organisasi tersendiri dalam memutuskan suatu keputusan. Lewat forum tersebut PP Muhammadiyah akan mendengarkan pandangan dari para pengurus wilayah terkait pemberian izin tambang.
Bagi pihaknya, persoalan menerima dan menolak pemberian izin tambang itu merupakan pilihan kebijakan. Ia menekankan Muhammadiyah tetap mengedepankan orientasi untuk kesejahteraan masyarakat, bukan cuma golongan saja.
“Karena apa? Begitu keputusan diambil akan jadi keputusan organisasi yang harus dipatuhi semua anggotanya,” kata Fajar dalam sebuah diskusi di Kantor Ma’arif Institute, Tebet, Jakarta, Kamis (18/7).
Fajar mengakui dinamika diskusi di internal Muhammadiyah membahas soal tambang berlangsung cukup hangat. Namun perbedaan opini di internal Muhammadiyah itu tak sampai muncul ke permukaan secara terbuka.
Ia juga mengungkapkan masing-masing majelis di Muhammadyah telah diminta melakukan kajian dan rekomendasi untuk diberikan ke PP Muhammadiyah. Bahkan, ia mengatakan PP Muhamadiyah telah menggelar pleno yang mengundang pelbagai pihak yang mengetahui seluk beluk industri pertambangan.
Oleh karena itu, Fajar mahfum bila proses pengambilan keputusan di Muhammadiyah cukup panjang, beda dengan PBNU yang mengambil keputusan dengan cukup cepat terkait menerima atau tidak izin tambang buat ormas yang diberikan pemerintah.
“Saya ibaratkan NU itu sistemnya presidensialisme. Kalau di Muhammadiyah parlementer. Karena kepemimpinan dipilih kolektif kolegial. Karena ketum enggak bisa memutuskan kewenangan mutlak mengenai satu hal,” kata dia.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah juga sempat mendengarkan penjelasan dari sejumlah pengelola tambang di Jakarta beberapa waktu lalu.
(kum/kid)
[Gambas:Video CNN]
