Potret Permukiman Padat di Klender, Hidup 3 Meter di Bawah Jalan dengan Infrastruktur Minim Megapolitan 6 Januari 2026

Potret Permukiman Padat di Klender, Hidup 3 Meter di Bawah Jalan dengan Infrastruktur Minim
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com – 
Di tengah hiruk-pikuk Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur, terdapat sebuah permukiman padat penduduk yang tersembunyi di bawah permukaan jalan.
Kompas.com
menelusuri permukiman yang nyaris tak terlihat dari jalan raya tersebut pada Senin (5/1/2026).
Akses menuju permukiman hanya tersedia melalui empat gang sempit dengan lebar tak sampai satu meter, serta satu gapura utama yang berada di sisi Kali Sunter.
Dari mulut gang, tangga beton yang licin menurun tajam, menandakan bahwa permukiman ini berada sekitar tiga meter di bawah permukaan jalan.
Permukiman ini berada di lokasi strategis, bersebelahan dengan SMP Negeri 198 Jakarta Timur dan berdampingan langsung dengan aliran Kali Sunter.
Di bagian terdepan permukiman, yang mencakup RT 06, RT 07, dan RT 12, dinding gang berdempetan rapat. Material bangunan didominasi tembok bata tanpa plester, seng tua, dan papan kayu yang telah lapuk.
Lumut hijau menempel di sejumlah sudut, menandakan tingkat kelembapan yang tinggi serta minimnya paparan sinar matahari.
Aktivitas domestik berlangsung di ruang sempit tersebut. Panci, wajan, ember, dan baskom tergantung di dinding atau ditata di atas meja kayu kecil di depan rumah.
Aroma minyak goreng bercampur dengan bau lembap dari saluran air terbuka menjadi wangi khas lingkungan ini.
Pakaian digantung menjuntai rendah hingga nyaris menyentuh kepala pejalan kaki. Anak-anak bermain di gang sempit, berbagi ruang dengan orang dewasa yang duduk di depan rumah.
Di bagian lebih dalam permukiman, pencahayaan kian minim. Beberapa rumah dibangun tepat di atas saluran air besar yang sebagian tertutup papan dan seng, menciptakan ruang gelap di bawahnya.
Rahmat Satriono (60), Ketua RW 01, menceritakan bahwa permukiman ini telah ada sejak tahun 1980-an.
“Jalannya memang tinggi dari awal, bukan karena ditinggikan belakangan. Warga mulai menempati area ini sekitar 1980 sampai 1985. Warga lama semua, warga asli sini,” ujar Rahmat saat ditemui di sekretariat RW, Senin.
RW 01 membentang sekitar enam hektare, namun sekitar 40 persen wilayahnya ditempati sekolah dan perkantoran. Area yang paling rendah dan rawan genangan berada di RT 06, RT 07, dan RT 12.
“RT 06 masih agak tinggi, jadi air jarang masuk. Tapi yang lain gotnya sudah mati,” kata dia.
Kondisi sanitasi menjadi tantangan utama. Rumah-rumah tidak memiliki sistem pengolahan air limbah.
“SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) tidak ada. Limbah langsung ke saluran, terus ke kali. Rumah-rumah kecil, petak-petak, ukurannya cuma 4×4 atau 4×5 meter, jadi enggak memungkinkan bikin
septic tank
,” ungkap Rahmat.
Sebagian fasilitas komunal pernah dibangun, tetapi tidak berjalan efektif karena warga harus mengeluarkan biaya tambahan.
Sanitasi menjadi masalah krusial. Sekitar 50 persen rumah di pinggir permukiman tidak memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak. Limbah langsung dibuang ke saluran.
Menurut Rahmat, meski Puskesmas sering melakukan kontrol, kondisi sanitasi tetap menjadi tantangan.
“Dulu pernah dikasih fasilitas komunal, tapi tidak dipakai. Warga harus keluar biaya lagi, jadi enggak ada yang berminat. Saya sendiri pernah pasang dua unit, tapi tetap enggak dipakai,” ujar dia.
Permukiman ini pernah menjadi target revitalisasi pemerintah. Pada masa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terdapat rencana pembenahan kawasan dari Banjir Kanal Timur (BKT) hingga SMA Negeri 50.
Saat itu, warga menyatakan setuju. Namun, rencana tersebut terhenti setelah Ahok tidak lagi menjabat sebagai gubernur.
Wacana revitalisasi terbaru juga sempat muncul dari PJKA atau KAI karena lokasi permukiman yang berdekatan dengan stasiun, tetapi hingga kini belum ada kejelasan realisasi.
Rahmat menekankan bahwa warga pada dasarnya terbuka terhadap pembangunan hunian vertikal.
“Kalau mau dibangun, silakan. Yang penting disediakan dulu tempatnya. Warga pindah dulu, baru lingkungan ini dibenahi,” ujar dia.
Menurut Rahmat, mayoritas warga bekerja di sektor informal, di antaranya pengemudi ojek
online
, pedagang, sopir, atau pekerja lepas. Jumlah pegawai formal atau aparatur sipil negara (ASN) kurang dari 10 persen.
Keterikatan warga dengan lokasi yang strategis membuat mereka enggan pindah jauh. Kedekatan dengan sekolah, transportasi umum, dan pasar menjadi faktor utama warga bertahan.
Kehidupan di gang sempit membentuk pola sosial tersendiri. Anak-anak bermain di lorong yang sama dengan orang dewasa. Warga saling mengenal satu sama lain dan interaksi sosial terjalin kuat.
Meski demikian, ruang yang terbatas dan kondisi bangunan semi permanen tetap menimbulkan risiko bagi keselamatan dan kesehatan. Longsor kecil, kebakaran, atau genangan air menjadi ancaman nyata.
Tuti (45), ibu rumah tangga warga RT 07, telah tinggal di permukiman ini lebih dari 25 tahun. Setiap hari ia harus menaiki dan menuruni tangga sempit untuk keluar rumah menuju jalan raya.
“Kalau mau ke jalan besar, ya harus naik tangga ini. Sudah biasa, dari dulu juga begini,” kata Tuti saat ditemui langsung di depan rumahnya.
Selama musim hujan, air kerap masuk ke rumahnya. Genangan biasanya setinggi mata kaki hingga betis, terutama saat hujan deras.
“Kalau hujan gede, air suka masuk ke rumah. Tapi biasanya cepat surut. Paling sejam dua jam sudah kering,” ujar Tuti.
Soal sanitasi, Tuti mengatakan rumahnya tidak memiliki
septic tank
. Limbah langsung mengalir ke saluran depan rumah dan bermuara ke Kali Sunter.
Sementara itu, Rono (38), warga RT 06 yang bekerja sebagai ojol, tinggal bersama istri dan dua anaknya di rumah petak berukuran 4×5 meter.
“Rumah kecil, tapi cukup buat kami. Dari dulu tinggal di sini. Lokasinya strategis, dekat sekolah dan akses transportasi,” kata Rono.
Ia menambahkan bahwa banjir besar sudah jarang terjadi sejak adanya pembangunan dan pengendalian aliran air di Kali Sunter. Meski begitu, genangan kecil tetap muncul saat hujan deras.
Wacana revitalisasi kawasan pernah disampaikan pemerintah, tetapi belum ada tindak lanjut yang nyata.
“Kalau tempatnya jelas dan masih di sekitar sini, saya mau pindah. Yang penting kehidupan kami enggak makin susah,” ujar dia.
Meskipun sanitasi buruk, warga mengaku jarang terkena penyakit serius. Warga telah terbiasa dengan lingkungan lembap dan got terbuka. Namun, pengamat perkotaan menekankan bahwa risiko jangka panjang tetap ada.
Pengamat perkotaan Universitas Indonesia, Muh Aziz Muslim, menilai keberadaan permukiman di bawah permukaan jalan menimbulkan berbagai risiko.
“Risiko terkait kualitas hidup warga menjadi pertaruhan utama. Kondisi ini merupakan bentuk perencanaan tata ruang yang tidak memadai,” ujar Aziz saat dihubungi.
Menurut dia, kawasan padat penduduk seperti ini menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari keterbatasan ruang, buruknya infrastruktur, serta persoalan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Risiko kebakaran, banjir, dan terbatasnya akses ke layanan dasar menjadi konsekuensi nyata bagi penghuni.
Ia menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui program penataan permukiman.
“Langkah awal bisa melalui pendataan warga dan status kepemilikan tanah. Setelah itu, hadirkan program bedah kampung untuk memperbaiki infrastruktur, drainase, sanitasi, dan kualitas lingkungan permukiman,” ujar dia.
Program-program masa lalu berupa Kampung Improvement Program atau bedah kampung diharapkan bisa menjadi model.
“Intervensi harus melibatkan partisipasi masyarakat. Integrasi antara pemerintah, warga, dan sektor swasta melalui CSR juga penting,” tutur Aziz.
Kondisi permukiman di
Klender
mencerminkan persoalan yang lebih luas di Jakarta.
Urbanisasi cepat dan keterbatasan ruang bagi masyarakat berpenghasilan rendah mendorong munculnya pemukiman padat di lokasi yang tidak ideal.
Risiko kesehatan, banjir, dan keterbatasan akses ke fasilitas dasar menjadi konsekuensi nyata. Muh Aziz menekankan perlunya pendekatan terpadu.
“Program pemerintah harus terintegrasi, bukan sektoral. Perlu adanya kolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lain. Tujuannya memperbaiki kondisi fisik dan sosial, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga,” jelas Aziz.
Tanpa intervensi yang serius, kisah permukiman ini akan terus berulang, menguji ketahanan warga yang memilih bertahan di tengah ketidakpastian urban Jakarta.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.