Potensi Kelapa yang Terlupakan, Pelatihan Cocopeat di Langkat Bantu Tingkatkan Ekonomi

Ketua Kelompok Putri Mangrove, Putri Handayani mengatakan, selama ini bahan baku cocopeat, yakni serabut kelapa di desanya tidak pernah dimanfaatkan. Dengan adanya mesin pencacah dan pelatihan ini, dia yakin dapat memacu masyarakat untuk memaksimalkan potensi.

Dengan cocopeat, menurutnya, akan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, yang mana sebelumnya ibu-ibu rumah tangga umumnya tidak memiliki pekerjaan. Apalagi, pasar untuk cocopeat ternyata terbuka lebar saat ini, sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

“Harapan saya agar ibu-ibu yang tidak punya pekerjaan bisa terlibat, sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga, bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan mendukung suami,” ujarnya.

Manajer Program GJI, Sofian Adly mengatakan, selain pelatihan juga dilakukan pembibitan nipah sebanyak 3.000 batang untuk ditanam di wilayah Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dikelola Kelompok Tani Nipah seluas 242 hektare.

“Tujuan utamanya melestarikan ekosistem dan menyediakan habitat yang baik bagi ikan, udang dan kepiting,” ujarnya.

Manfaat paling nyata dan penting dari hutan nipah adalah sebagai salah satu sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat, yakni pucuk nipah yang menjadi sebagai bahan dasar pembuatan kertas rokok.

“Didinya dapat diolah menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti piring lidi dan produk lainnya,” bebernya.

Pria yang akrab dipanggil Ali ini mengatakan, di desa ini masyarakat telah berupaya melakukan pelestarian. Meski demikian, masih dibutuhkan peran serta pihak lain melalui kolaborasi positif misalnya dalam hal mitigasi perubahan iklim.

Kawasan ini memiliki banyak potensi sebagai tempat penelitian di bidang pertanian, kelautan, dan kehutanan. Desa Kwala Serapuh bisa menjadi laboratorium alami bagi perguruan tinggi untuk penelitian sosial-ekonomi masyarakat, ekologi, serta vegetasi dan habitat yang sangat kompleks di sungai tersebut.

“Saat berkeliling, saya melihat betapa teduhnya hutan nipah yang terjaga dengan baik. Namun, ada juga hutan nipah di pinggir sungai yang terganggu yang telah dialihfungsikan menjadi sawit, yang berdampak pada kerusakan vegetasi dan habitatnya,” terangnya.

Dalam kasus ini, menurutnya, negara harus hadir untuk menyelamatkan hutan mangrove di wilayah ini dengan mempertegas batas wilayah kelola masyarakat.

“Negara seharusnya tidak lagi memberikan wilayah kelola masyarakat kepada perusahaan sawit. Negara harus hadir menengahi agar konflik tidak terus terjadi,” tandasnya.