Batam, CNN Indonesia —
Seorang oknum Polisi yang bertugas di Satlantas Polres Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) ditangkap atas dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.
Dugaan keterlibatan oknum tersebut saat ini ditangani penyidik dari Satreskrim Polresta Tanjungpinang untuk proses hukum lebih lanjut.
“Iya memang benar, Oknum Polisi yang bertugas di Satlantas Polres Bintan inisial A diamankan Polresta Tanjungpinang, terkait kasus TPPO” Kata Kasi Humas Polres Bintan Iptu Prasojo saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (23/12).
Namun, dia mengaku tak bisa memberikan keterangan lebih lanjut keterlibatan oknum Polisi tersebut dalam kasus pengiriman PMI ilegal ke Malaysia, karena ditangani Polresta Tanjungpinang.
“Kasus ini sudah ditangani Polresta Tanjungpinang, silakan tanyain ke Polresta Tanjungpinang ya,” ujarnya.
CNNIndonesia.com telah mencoba menghubungi Kasi Humas Polresta Tanjungpinang, Iptu Sahrul Damanik. Namun, belum ada keterangan darinya terkait oknum polisi Polres Bintan yang diamankan penyidik PolrestasTanjungpinanghingga berita ini ditulis.
Sengkarut oknum aparat dan jaringan TPPO
Sementara itu aktivis HAM di Batam, Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus mengatakan dugaan keterlibatan oknum itu menunjukkan kasus TPPO di Kepri tak berhenti tanpa keterlibatan bekingan. Salah satunya, kata dia, yang terbukti pada 2022 silam di mana sejumlah oknum penegak hukum malah jadi rantai sindikat TPPO. Dia menyebut, apabila ingin TPPO ini berhenti, pihak penegak hukum harus berhenti dari kepentingan dan mau menuntaskan kasus ini.
“Menurut saya ini, soal perspektif, soal hati, soal kemauan apa nggak. Nggak terlalu sulit, kamu mau apa nggak gitu, apa yang nggak dipunya aparat penegak hukum,” katanya kepada CNNIndonesia.com pada Jumat (20/12) lalu.
Menurutnya masih lakunya korban memilih jalur belakang atau ilegal ketimbang jalur resmi untuk bekerja di luar negeri merupakan buah sistem tata kelola jalur resmi penyaluran PMI ke negara mitra. Selain itu, ongkos yang diduga harus dikeluarkan lebih banyak, membuat calon PMI akhinrya memilih jalur cepat tergiur oknum penyalur PMI ilegal.
“Kita masih kalah, sementara mafia itu luar biasa, setiap hari di media sosial disebarkan tentang keberangkatan yang nampaknya begitu sempurna padahal itu perangkap dibuat para mafia, agar orang bisa masuk dalam siklus perdagangan orang ini,” ujarnya.
Menurut dia selama ini pemerintah juga seolah tak menunjukkan keseriusan dalam mengatasi kasus TPPO dan penyaluran PMI ilegal, misalnya dalam pencegahan bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman, sistem yang sederhana, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
(arp/kid)
[Gambas:Video CNN]
