loading…
Ketua DPR Puan Maharani turut buka suara ihwal polemik pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Foto/Achmad Al Fiqri
JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani turut buka suara ihwal polemik pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Ia berharap agar persoalan itu bisa ditindaklanjuti secara transparan.
Puan menyerahkan sepenuhnya keputusan evaluasi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto . Namun, ia berharap masalah itu bisa diselesaikan secara transparan.
“Kami dari DPR berharap semua hal yang terjadi di kementerian itu bisa ditindaklanjuti secara transparan di internal,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengatakan, persoalan itu merupakan ranah eksekutif. Namun, ia menegaskan bahwa DPR akan menindaklanjuti masalah itu di Komisi X DPR.
“Apa pun yang kami lakukan tentu saja itu ranah dari eksekutif, walaupun DPR akan mencermati dan menindaklanjutinya di komisi terkait,” terang Puan.
Sekadar informasi, sekitar ratusan oegawai Kemdikti Saintek menggelar aksi damai di Gedung Kemedikti Saintek, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025) pagi. Aksi itu ditujukan untuk menuntut keadilan dan sebagai bentuk solidaritas terhadap sejumlah pegawai yang diduga diperlakukan semena-mena oleh Satryo.
Penanggung jawab (Pj) Rumah Tangga Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Neni Herlina menjadi salah satu pegawai yang dipecat sepihak oleh Satryo. Ia menuturkan, kejadian itu bermula kala istri Prof Satryo mengajukan permintaan pergantian meja kantor di ruang kerja Mendiktisaintek.