Polda Jatim Naikan Status Perkara SHGB Laut Sidoarjo jadi Penyidikan

Liputan6.com, Surabaya – Direktur Reskrimum Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Farman membenarkan, pihaknya telah meningkatkan status perkara Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut Sidoarjo ke tingkat penyidikan.

Kombes Farman mengungkapkan, pihaknya telah menemukan bukti adanya unsur pidana dalam kasus tersebut setelah memeriksa 14 saksi, termasuk dari dua perusahaan yang mengantongi HGB, yakni PT SIP dan PT SC. Selain itu juga setelah dikantongi bukti lainnya.

“Untuk perkara HGB laut Sidoarjo sudah naik sidik (penyidikan). Belum ada penetapan tersangka,” ujar Kombes Farman kepada Liputan6.com di Surabaya, Sabtu (22/2/2025).

Kombes Farman menjelaskan, berdasarkan alat bukti yang ditemukan, tiga HGB tersebut diterbitkan dengan modal surat keterangan riwayat tanah yang pembuatannya diduga melanggar.

Surat keterangan riwayat tanah itu diperlukan sebagai syarat permohonan hak tanah yang diajukan ke Kantor Pertanahan ATR/BPN daerah setempat.

Bermodal surat keterangan itu, pihak BPN lantas menerbitkan HGB untuk tiga bidang lahan yang berada di kawasan laut Sidoarjo. Surat keterangan riwayat tanah tersebut dibuat oleh kepala desa setempat pada tahun 1996.

“Yang isinya seolah-olah benar menjadi delic karena digunakan untuk pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan,” ucap Kombes Farman.

“Terbit HGB berdampak pada adanya kerugian bagi orang lain yang menguasai hak sampai saat ini, di antaranya beberapa petani tambak,” imbuh Kombes Farman.

Bikin Kaget, Murahnya Harga Lobster Raksasa dan Udang Jerbung di Cilacap