Pj Gubernur: Tawuran di Jakarta Tak Hanya karena Konflik, tapi Juga Demi Konten Megapolitan 13 Februari 2025

Pj Gubernur: Tawuran di Jakarta Tak Hanya karena Konflik, tapi Juga Demi Konten
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi menilai, tawuran yang semakin marak di Jakarta terjadi bukan hanya karena konflik sosial.
Menurutnya, tawuran juga dipicu oleh motif lain, salah satunya untuk mencari perhatian di media sosial.
“Beberapa tawuran yang ada di wilayah DKI Jakarta mungkin bukan hanya di Kalibata, betul-betul apakah itu tawuran sesuatu yang alami karena suatu masalah-masalah tertentu, ataukah tawuran juga karena masalah konten,” ucap Teguh saat ditemui di Jakarta Timur, Kamis (13/2/2025).
Oleh karenanya, kata Teguh, pihaknya telah berdiskusi dengan sejumlah pihak, termasuk media sosial seperti TikTok, guna membahas fenomena ini.
Ke depan, Pemprov Jakarta berencana mengundang pihak Instagram dan platform lainnya untuk berdialog terkait peran media sosial dalam meningkatkan angka
tawuran di Jakarta
.
“Jadi ada tawuran yang memang itu alami karena masalah-masalah persinggungan sosial sebagainya, tapi ternyata juga ada tawuran yang karena konten,” ungkap Teguh.
Teguh menambahkan, maraknya tawuran juga berdampak pada infrastruktur publik.
Salah satu dampaknya adalah penutupan permanen jembatan penyeberangan orang (JPO) Rawajati-Cililitan.
Penutupan dilakukan oleh petugas menyusul meningkatnya insiden tawuran antar-remaja di wilayah tersebut.
Di lain sisi, penutupan JPO Rawajati menuai keluhan dari warga sekitar yang biasa menggunakan jembatan.
Terkait ini, Teguh belum bisa memastikan kapan jembatan kembali dibuka.
“Nanti kami akan berkoordinasi dulu ya dengan wali kota dengan pengamanan di JPO juga dengan Dinas Binamarga dan Dinas Perhubungan, serta Satpol PP. Kami cek-cek,” kata Teguh.
Menurutnya, tindakan penutupan JPO jadi solusi terbaik untuk mencegah terjadinya tawuran.
“Paling tidak apa yang akan kami lakukan adalah yang terbaik, tapi juga dilihat semata-mata itu suatu kebijakan yang sifatnya reaktif, kami juga harus mengkajinya kalau itu dibuka, nanti kita lihat,” ungkap Teguh.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.