Xcloud.id

Perusahaan: Zoom

  • Menteri Maman Mau Hapus Stigma Negatif Pelaku UMKM – Page 3

    Menteri Maman Mau Hapus Stigma Negatif Pelaku UMKM – Page 3

    Sebelumnya, Komunitas Pengusaha TDA (Tangan Di Atas) resmi meluncurkan program Pesta Wirausaha Nasional (PWN) 2025. Acara peluncuran ini diselenggarakan secara daring melalui Zoom, dihadiri oleh dua sosok penting dalam perjalanan TDA: Presiden TDA 8.0, Eko Desriyanto, dan Presiden TDA 1.0, Iim Rusyamsi, dan seluruh anggota se-Indonesia.

    Dalam arahannya, keduanya menyampaikan semangat dan harapan untuk PWN 2025 sebagai ajang kolaborasi dan pemberdayaan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.

    Presiden TDA 8.0, Eko Desriyanto, mengatakan dengan diluncurkannya program ini maka kami siap menggelar acara PWN 2025. Dan acara tahunan untuk kali ini mengusung tema besar, Elevate Your Journey yang mencerminkan misi TDA untuk terus mendukung perkembangan wirausaha Indonesia, yang akan diadakan pada tanggal 17-19 Januari 2025 di Gedung SMESCO, Jakarta.

    “Pesta Wirausaha Nasional 2025 adalah wujud dari komitmen TDA untuk terus mendukung dan memajukan wirausahawan di Indonesia. Dengan mengusung tema Elevate Your Journey, kami berharap dapat memberikan pengalaman baru dan semangat yang lebih besar bagi para pelaku usaha untuk berkembang ke level berikutnya,” ujarnya.

    Apalagi, lanjut Eko, di bawah komando pemerintahan Pak Prabowo, sektor dunia usaha mendapatkan perhatian lebih dari pemerintahan sekarang. baik dari skala mikro, menengah, maupun besar.

    Oleh karena itu PWN 2025 diharapkan menjadi wadah bagi para wirausahawan dalam membangun jaringan, bertukar pemikiran, demi kamajuan dunia usaha dan industri sebagai pilar membangun eknomi Indonesia yang lebih baik.

    “Di tangan Pak Presiden Prabowo harapannya harmonisasi antara Pemerintah dan Pengusaha lebih erat sehingga tujuan dan cita-cita membawa ekonomi Indonesia yang lebih baik bisa terwujud,”ujar Eko lagi.

  • Samsung ViewFinity S9 Meluncur, Sasar Kreator Konten dan Profesional – Page 3

    Samsung ViewFinity S9 Meluncur, Sasar Kreator Konten dan Profesional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Samsung Electronics Indonesia resmi memperkeanlkan monitor terbaru besutannya untuk pasar Indonesia, yakni ViewFinity S9. Monitor ini disebut untuk menunjang aktivitas para kreator konten dan profesional.

    Menurut Visual Display Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia Ario Aditya, Samsung ViewFinity S9 memberikan kinerja dan pengalaman visual terbaik lewat ukuran layar 27 inci dengan resolusi 5K.

    “Dengan konektivitas Thunderbolt 4 dan Display Port, monitor ini juga bisa multitasking menjadi Smart TV sebagai perangkat hiburan,” tuturnya dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (13/11/2024).

    Dengan luas dan resolusi tinggi yang dimilikinya, monitor ini mampu memberikan kejernihan yang dibutuhkan para profesional. Jadi, pengguna tidak perlu melaukan zoom in ketika menampilkan konten beresolusi tinggi.

    Monitor ini memiliki 99 persen DCI-P31 dan 218 PPI, sehingga warnanya lebih kaya dan detail bisa ditampilkan lebih tajam. Memiliki kecerahan 600 cd/m2, pengguna dapat memanfaatkan monitor ini di hampir semua kondisi pencahayaan.

    ViewFinity S9 diperkuat fitur Smart Calibration yang bisa dikontrol dari smartphone melalui aplikasi SmartThings. Monitor Samsung ini telah tervalidasi Pantone untuk menghasilkan lebih dari 2.000 warna Pantone, termasuk 100 Pantone SkinTone.

    Dibekali dengan port Thunderbolt 4 dan input mini Display Port, monitor mampu melakukan transfer data lebih cepat serta memiliki kompabilitas tinggi dengan perangkat lain, baik yang berbasis Windows maupun Mac.

    Selain itu, Samsung menyebut, pengguna juga bisa memakainya untuk mengisi daya berbagai perangkat lain dengan daya hingga 90W dan melakukan transfer data hingga 40Gbps.

     

  • Rumor Samsung Galaxy S25 Slim Bakal Usung Kamera Ultra

    Rumor Samsung Galaxy S25 Slim Bakal Usung Kamera Ultra

    Jakarta –

    Rumor kehadiran Samsung Galaxy S25 Slim semakin santer terdengar setelah ponsel Samsung Galaxy misterius muncul di database IMEI. Kini informasi lainnya tentang Galaxy S25 Slim mulai beredar, termasuk bocoran spesifikasi kameranya.

    Dalam postingannya di Twitter/X, tipster Ice Universe mengklaim Galaxy S25 Slim benar-benar ada dan akan memiliki kamera ‘Ultra’. Namun ia tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kamera Ultra.

    Sekilas bocoran ini mengindikasikan spesifikasi kamera Galaxy S25 Slim akan sama seperti Galaxy S25 Ultra. Hal ini mungkin akan sulit tercapai karena Galaxy S25 Slim rumornya akan memiliki desain yang sangat tipis dan mungkin tidak bisa mengakomodasi sensor kamera yang terlalu besar.

    Karena keterbatasan tempat ini, mungkin Galaxy S25 Slim hanya akan mengadopsi kamera utama Galaxy S25 Ultra yang sepertinya masih menggunakan sensor 200 MP.

    Samsung Galaxy S25 Ultra kabarnya akan memiliki kamera utama 200 MP dengan OIS, kamera ultrawide 50 MP, kamera telephoto 10 MP dengan optical zoom 3x, dan kamera telephoto 50 MP dengan optical zoom 5x.

    Jika rumor ini benar, konfigurasi kamera Galaxy S25 Slim mungkin akan menyerupai Galaxy Z Fold Special Edition yang hanya meminjam kamera utama 200 MP dari Galaxy S24 Ultra, sedangkan spesifikasi kamera lainnya sama seperti Galaxy Z Fold 6.

    Kamera lainnya yang mungkin diusung Galaxy S25 Slim mungkin akan sama seperti Galaxy S25+, yang mengusung kamera ultrawide 12 MP dan kamera telephoto 10 MP dengan optical zoom 3x, seperti dikutip dari SamMobile, Senin (11/11/2024).

    Tapi, kalau ruangan internalnya benar-benar terbatas, bukan tidak mungkin Galaxy S25 Slim hanya akan dilengkapi satu kamera belakang 200 MP. iPhone 17 Slim yang akan menjadi pesaing Galaxy S25 Slim juga dirumorkan hanya akan memiliki satu kamera belakang.

    Tentu saja ini semua baru sekedar rumor dan spekulasi yang belum dikonfirmasi oleh Samsung. Galaxy S25 Slim sendiri kabarnya baru akan diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2025, terpisah dari trio Galaxy S25 lainnya.

    (vmp/fay)

  • Samsung Rilis Patch Keamanan Terbaru untuk HP Android dan Wearable – Page 3

    Samsung Rilis Patch Keamanan Terbaru untuk HP Android dan Wearable – Page 3

    Di sisi lain, Samsung juga baru saja memperkenalkan smartphone layar lipat terbaru mereka, W25 dan W25 Flip, yang khusus dirilis untuk pasar China.

    Samsung W25 sendiri merupakan versi khusus dari seri Galaxy Z Fold6 Special Edition yang sudah diluncurkan di Korea pada bulan lalu.

    Samsung W25 merupakan versi spesial dari Galaxy Z Fold6, hadir dengan bodi setebal 10.6mm–lbeih tipis 1.5mm dari model internasional.

    Saat dibuka, ketebalannya hanya 4.9mm, menjadikannya salah satu ponsel lipat tertipis di kelasnya. Layar utama HP Samsung ini memiliki ukuran 8 inci dengan resolusi QXGA+ dan rasio aspek 20:18, memberikan pengalaman tampilan lebih luas saat dipakai.

    Tak hanya pada bodi, Samsung juga meningkatkan spesifikasi Galaxy W25 di sektor fotografi. Berbeda dari Galaxy Z Fold6 yang memiliki kamera utama 50Mp, W25 dibekali kamera 200MP.

    Kamera lainnya tetap serupa, yaitu lensa 12MP ultrawide dan 10MP telefoto dengan zoom optik 3x. Untuk selfie, HP baru Samsung ini masih menggunakan kamera 4MP di bawah layar bagian dalam dan 10MP di bagian luar.

    W25 didukung oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, RAM 16GB, dan pilihan penyimpanan hingga 1TB, serta baterai berkapasitas 4400mAh.

    W25 Flip: Spesifikasi Tinggi, Desain KompakDi sisi lain, Samsung W25 Flip hadir dengan spesifikasi hampir sama dengan Galaxy Z Flip6 versi global, menggunakan Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12GB, serta opsi penyimpanan 256GB atau 512GB.

    Kedua perangkat ini dijual dengan balutan kotak eksklusif berdesain hitam dan emas, dilengkapi dengan pengisi daya 25W dan casing berbahan kulit imitasi, memberikan kesan mewah bagi pengguna.

  • Bawaslu telusuri mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bengkulu

    Bawaslu telusuri mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bengkulu

    Kordiv PPPS Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri. Sabtu (9/11/2024). ANTARA/Anggi Mayasari

    Bawaslu telusuri mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bengkulu
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Minggu, 10 November 2024 – 07:33 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan menelusuri terkait adanya informasi mutasi 22 pejabat eselon tiga dan empat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri di Bengkulu, Sabtu, mengatakan bahwa pihaknya akan menjadikan adanya mutasi tersebut di lingkungan Pemkot Bengkulu sebagai informasi awal.

    “Yang jelas kita jadikan sebagai informasi awal dan kita lakukan investigasi untuk dilakukan penelusuran apakah benar kejadian tersebut atau tidak,” ujar dia.

    Dengan dilakukannya penelusuran awal tersebut untuk mengetahui apakah informasi adanya mutasi menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Sebab, terang Ahmad, jika benar adanya mutasi di lingkungan Pemkot Bengkulu tersebut, Bawaslu akan menindaklanjutinya.

    Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serta pelaksana tugas dilarang melakukan mutasi pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan yang bersangkutan berakhir masa jabatannya.

    “Ini yang perlu dipastikan, kita tidak boleh menduga-duga. Ketika kita mendapatkan informasi dan dijadikan informasi awal akan segera kita lakukan penelusuran,” terangnya.

    Sebelumnya, Pemkot Bengkulu melaksanakan pelantikan administrator bidang pengawasan yang dihadiri oleh 19 peserta di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan tiga orang melalui zoom.

    Asisten III Setda Pemkot Bengkulu Tony Elvian menyebutkan bahwa pelantikan tersebut dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan di sejumlah instansi pemerintah yang telah lama kosong.

    Kemudian, pelantikan tersebut juga dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemkot Bengkulu untuk memastikan kelancaran operasional dan pelayanan publik, khususnya dalam mengisi posisi yang kosong di sejumlah instansi seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan beberapa dinas lainnya.

    Lanjut Tony, pelantikan tersebut merupakan langkah penting yang dilakukan dalam menyesuaikan regulasi yang berlaku dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah.

    Kemudian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mendukung program-program pembangunan di lingkungan Kota Bengkulu.

    Sumber : Antara

  • Kemendagri siap dukung upaya Menteri PKPsediakan tiga juta rumah

    Kemendagri siap dukung upaya Menteri PKPsediakan tiga juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mendukung upaya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam menyediakan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan dukungan ini salah satunya bakal melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam membantu program tersebut. Ia pun bakal menggelar pertemuan secara virtual dengan kepala daerah, DPRD, maupun kementerian/lembaga terkait.

    “Jadi saya sampaikan ke Pak Ara, nanti kita minggu depan zoom meeting, dengan seluruh kepala daerah, DPRD,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pihaknya akan memberikan pemahaman kepada para kepala daerah bahwa penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang harus didukung.

    “Supaya mereka memahami bahwa ini adalah program, sekali lagi, atensi, prioritas Bapak Presiden yang harus dikerjakan juga oleh daerah,” jelasnya.

    Tito mengatakan salah satu arahan yang akan disampaikan yaitu meminta kepala daerah agar mengidentifikasi aset lahan Pemda yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan-lahan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk membangun perumahan.

    “Yang bisa disumbangkan dan kemudian dibangun, entah itu dibangun oleh pemerintah pusat, atau dibangun juga oleh pemerintah daerah,” ujar Tito.

    Selain itu, dirinya bakal meminta kepala daerah agar membangun gerakan gotong royong untuk mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Gerakan tersebut dapat melibatkan masyarakat yang memiliki aset maupun berpenghasilan tinggi. “Kita akan lihat nanti, daerah-daerah, kemampuan daerah-daerah untuk menggerakkan kegotongroyongan itu,” tambahnya.

    Selain langkah tersebut, Kemendagri bakal membantu melalui sejumlah kebijakan lainnya yang dibutuhkan. Hal ini akan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

    Baca juga: Kemendagri dorong pemda beri insentif retribusi daerah basis kinerja

    Baca juga: Bima Arya: Presiden perintahkan efisiensi pemerintah pusat dan daerah

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dana Desa 2015-2024 Capai Rp 610 Triliun, Mendes Yandri Perkuat Pengawasan

    Dana Desa 2015-2024 Capai Rp 610 Triliun, Mendes Yandri Perkuat Pengawasan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan pemerintah sudah menggelontorkan dana desa Rp 610 triliun sejak 2015 hingga 2024. Dia menegaskan akan memperkuat pengawasan agar dana tersebut tepat sasaran.

    “Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua (Ketua Komisi V Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Yandri mengaku hal tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang bakal diperkuatnya. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin inspektur jenderal (irjen).

    “Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Selain itu, Yandri mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memperkuat pengawasan dana desa dan mencegah terjadi korupsi dana tersebut. Yandri dan Jaksa Agung menyadari masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan.

    “Lalu mungkin dari sisi basic pembukuan enggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” jelas dia.

    Yandri mengatakan pihaknya akan memperkuat dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun langsung ke lapangan.

    “Saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa, mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” pungkas Yandri.

  • Mendes Buka-bukaan Pengawasan Dana Desa Rp 610 T Belum Maksimal, Kenapa?

    Mendes Buka-bukaan Pengawasan Dana Desa Rp 610 T Belum Maksimal, Kenapa?

    Jakarta –

    Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

    Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

    “Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

    “Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” terangnya.

    Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

    “Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

    Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

    “Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” kata Yandri.

    Alokasi dana desa 2025 di halaman berikutnya.

    Alokasi Dana Desa 2025

    Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

    Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

    “Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes,” ujarnya.

    Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

    “Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan,” terangnya.

    Lihat juga video: Mendes Yandri Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal

  • Pembukaan MTQ Tanpa Sambutan, Jhon Sitorus: Mau Tidak Mau Harus Terbiasa dengan Kelakuan Aneh Wakil Presiden Kita

    Pembukaan MTQ Tanpa Sambutan, Jhon Sitorus: Mau Tidak Mau Harus Terbiasa dengan Kelakuan Aneh Wakil Presiden Kita

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, tak memberi sambutan dalam perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional VII Korpri di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

    Dia hanya memukul katambung, alat musik tabuh khas Dayak yang biasa digunakan untuk membuka acara selain gong.

    Gibran yang hadir di acara itu membuka kegiatan tanpa penyampaian sambutan. Hal ini mengundang reaksi berbagai pihak.

    Salah satunya Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus. Dia memberikan sentilan menohok kepada orang nomor dua Indonesia itu.

    “Pembukaan tanpa Sambutan. Kawan-kawan, kita mau tidak mau harus terbiasa dengan kelakuan aneh Wakil Presiden kita ini,” kata Jhon dalam akun X, Rabu, (6/11/2024).

    Padahal kata dia, sebelumnya Gibran sudah diminta Gubernur Kalteng dan Panitia, tetapi Wapresnya malah tidak berani kasih sambutan.

    Jhon Sitorus pun menyarankan agar Gibran membuka acara via zoom jika memang tidak ingin sambutan.

    “Jeii…Mas Gibran, anda itu orang nomor dua di Indonesia. Kalo sekadar datang clingak clinguk, terus menabuh katambung lebih baik via zoom aja,” tandasnya. (selfi/fajar)

  • Dana Desa Sudah Digelontorkan Rp 610 T, Mendes: Pengawasan Belum Maksimal

    Dana Desa Sudah Digelontorkan Rp 610 T, Mendes: Pengawasan Belum Maksimal

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

    Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

    “Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

    “Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” terangnya.

    Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

    “Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

    Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

    “Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” kata Yandri.

    Sementara itu, pada 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk dana desa. Dari jumlah tersebut, minimal 20% di antaranya atau sekitar Rp 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

    (shc/ara)