Xcloud.id

Perusahaan: YouTube

  • KPK Pertanyakan Sikap Khalid Basalamah Umbar Rahasia Penyidikan ke Ruang Publik

    KPK Pertanyakan Sikap Khalid Basalamah Umbar Rahasia Penyidikan ke Ruang Publik

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan sikap Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Mutiara Haji, Khalid Zeed Abdullah Basalamah (KZM/KB), yang diniai telah membocorkan materi penyidikan terkait dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama tahun 2023–2024.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyinggung hal itu saat menanggapi pernyataan Khalid dalam video di kanal YouTube Kasisolusi yang diunggah 13 September 2025. Dalam video tersebut, Khalid menyinggung soal pengembalian uang dalam kasus kuota haji.

    “Informasi detail tersebut berangkat dari yang bersangkutan menyampaikan di ruang publik. Artinya, sebetulnya itu adalah materi penyidikan yang seharusnya belum bisa kami sampaikan secara detail,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025).

    Budi menegaskan, KPK belum bisa membeberkan detail jumlah uang yang dikembalikan Khalid maupun teknis pengembaliannya. Pasalnya, hal itu masih termasuk materi penyidikan belum bisa diungkapkan ke publik hingga analisis barang bukti secara utuh.

    Ia juga menambahkan, lembaganya belum dapat menyampaikan total keseluruhan dana yang telah dikembalikan pihak terkait dalam kasus tersebut. Termasuk, pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

    “Pada waktunya tentu kami akan sampaikan ketika menyampaikan update penyidikannya, termasuk update pihak-pihak yang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka,” kata Budi.

    Sebelumnya, Khalid rampung menjalani pemeriksaan KPK pada Selasa (9/9/2025) malam selama hampir delapan jam, sejak pukul 11.03 WIB hingga 18.48 WIB.

    Cerita di Podcast

    Kemudian, menceritakan pengalamannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di kanal YouTube Kasisolusi yang tayang pada 13 September 2025.

    Khalid menjelaskan, awalnya ia bersama 122 jemaah haji Uhud Tour telah membayar visa haji furoda, termasuk akomodasi dan transportasi di Arab Saudi. Namun, Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas’ud, menawarkan visa haji khusus yang merupakan bagian dari 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi. Visa tersebut diklaim resmi dan disertai fasilitas maktab VIP dekat Jamarat.

    “Ini akhirnya menarik nih. Oh kami bisa masuk sini nih. Selain visanya resmi, kami juga bisa dapat maktab VIP,” kata Khalid.

    Menurut Khalid, jemaah diminta membayar 4.500 dolar AS per orang. Namun, sebanyak 37 dari 122 jemaah belum diurus visanya dan diminta menambah 1.000 dolar AS. Uang tambahan itu diakui sebagai biaya jasa Ibnu Mas’ud.

    “Terus saya bilang, kenapa tiba-tiba antum (Ibnu Mas’ud) minta jasa? Dia bilang, antum (Khalid Basalamah) ini kayak orang enggak ngerti,” kata Khalid.

    “Antum sudah dibantu begini begitu, bahasanya sambil marah-marah. Antum, ustaz, masa antum enggak paham?” lanjutnya menirukan ucapan Ibnu.

    Khalid mengaku keberatan karena sebagai ustaz ia harus memahami halal dan haram. Namun, Ibnu Mas’ud mengancam tidak akan melanjutkan pengurusan visa. Akhirnya, Khalid dan jemaah tetap membayar karena tidak mungkin mundur.

    “Pokoknya jemaah Uhud sudah tidak boleh diurus, kecuali mungkin kalau kami bayar itu. Ya sudah kami bayar karena kami enggak mungkin mundur,” jelasnya.

    Usai ibadah haji, Khalid mengaku Ibnu Mas’ud mengembalikan 4.500 dolar AS yang telah dibayarkan jemaah. Kemudian, KPK meminta uang itu dan ia mengembalikannya.

    “Waktu KPK undang kami, kami datang. KPK pun meminta uang itu dikembalikan, kami kembalikan. Kami sudah ikuti semua prosedur,” kata Khalid.

    Konstruksi Perkara

    Kasus dugaan korupsi kuota haji ini naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025) melalui sprindik umum tanpa penetapan tersangka. Kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

    KPK menjelaskan, kasus bermula dari tambahan kuota 20.000 jemaah haji dari Arab Saudi setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023. Tambahan kuota itu dituangkan dalam SK Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 15 Januari 2024, dengan pembagian 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dari kuota khusus, 9.222 dialokasikan bagi jemaah dan 778 untuk petugas, yang dikelola biro travel swasta.

    Sementara kuota reguler dibagi ke 34 provinsi, dengan Jawa Timur memperoleh porsi terbanyak (2.118 jemaah), disusul Jawa Tengah (1.682 jemaah) dan Jawa Barat (1.478 jemaah).

    Pembagian itu diduga melanggar Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur komposisi 92 persen kuota reguler dan 8 persen kuota khusus.

    Diduga terjadi praktik jual beli kuota haji khusus yang melibatkan oknum Kemenag dan sejumlah biro travel. Setoran perusahaan travel kepada pejabat Kemenag berkisar antara 2.600–7.000 dolar AS per kuota, atau Rp41,9 juta hingga Rp113 juta. Uang setoran berasal dari penjualan tiket haji berharga tinggi dengan janji bisa berangkat di tahun yang sama.

    Akibatnya, sekitar 8.400 jemaah reguler yang telah menunggu bertahun-tahun gagal berangkat karena kuotanya terpotong.

    Dari hasil dugaan korupsi itu, sejumlah oknum Kemenag diduga membeli aset mewah, termasuk dua rumah di Jakarta Selatan senilai Rp6,5 miliar yang disita KPK pada Senin (8/9/2025).

  • China Sepakati Divestasi TikTok di AS, Siapa yang Bakal Beli?

    China Sepakati Divestasi TikTok di AS, Siapa yang Bakal Beli?

    Bisnis.com, JAKARTA— Amerika Serikat (AS) dan China dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mengalihkan kepemilikan TikTok di AS kepada investor lokal. 

    Namun, kesepakatan tersebut rencananya baru akan diumumkan secara resmi setelah Presiden Donald Trump berbicara langsung dengan Presiden China Xi Jinping. Trump juga memberikan tenggat waktu penjualan diperpanjang hingga 16 Desember 2025. Dengan sekitar 170 juta pengguna di AS, sejauh ini TikTok berhasil menghindari ancaman penutupan permanen.

    Meski demikian, pertanyaan masih menggantung, siapa yang akhirnya akan membeli bisnis TikTok di AS?

    Valuasi bisnis TikTok di Negeri Paman Sam diperkirakan bisa melambung hingga lebih dari US$60 miliar atau sekitar Rp985 triliun. Karena itu, tidak sedikit pihak yang disebut berusaha masuk dalam perebutan kepemilikan.

    Melansir laman TechCrunch pada Rabu (17/9/2025), salah satu upaya serius datang dari konsorsium bernama The People’s Bid yang digagas Frank McCourt, mantan pemilik klub baseball Los Angeles Dodgers sekaligus pendiri Project Liberty. 

    Konsorsium ini menekankan pentingnya privasi dan kontrol data pengguna dengan pendekatan berbasis open source. Dukungan datang dari tokoh-tokoh besar seperti Alexis Ohanian, co-founder Reddit, investor Kevin O’Leary, hingga Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web.

    Selain itu, ada pula konsorsium investor AS yang dipimpin Jesse Tinsley, pendiri dan CEO Employer.com. 

    Mereka bahkan menyiapkan tawaran tunai senilai US$30 miliar atau sekitar Rp492 triliun untuk mengakuisisi operasional TikTok di AS. 

    Nama-nama yang terlibat dalam kelompok ini, antara lain David Baszucki, co-founder dan CEO Roblox; Nathan McCauley dari perusahaan kripto Anchorage Digital; hingga kreator YouTube populer Jimmy Donaldson atau yang lebih dikenal sebagai MrBeast.

    Di luar kedua konsorsium tersebut, sederet perusahaan besar juga disebut ikut masuk dalam perebutan TikTok. Amazon, Microsoft, dan Walmart kembali meramaikan bursa setelah sebelumnya sempat tertarik pada 2020. 

    Oracle bahkan disebut sebagai kandidat terkuat untuk menjadi mitra teknologi cloud TikTok di AS, sementara perusahaan teknologi seluler AppLovin disebut mengajukan penawaran dengan dukungan pengusaha kasino Steve Wynn. 

    Ada pula nama Bobby Kotick, mantan CEO Activision, startup mesin pencari Perplexity AI, hingga platform video Rumble yang terang-terangan menyatakan minatnya lewat media sosial. 

    Mantan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin pun dikabarkan kembali ikut dalam pembicaraan, sementara startup media sosial Zoop yang didirikan Tim Stokely, pendiri OnlyFans, mencoba masuk lewat proposal di tahap akhir.

    Di tengah beragam manuver tersebut, Trump disebut tengah menyiapkan rencana pembentukan “TikTok America,” sebuah entitas baru yang akan dimiliki separuhnya oleh investor Amerika, sementara ByteDance hanya akan memegang sekitar 19,9% saham. Meski begitu, hingga kini, belum ada kesepakatan final.

  • 7 Kisah Hasan Nasbi: Mau Mundur tapi Ditolak Prabowo, Kini Akhirnya Diberhentikan Nasional

    7 Kisah Hasan Nasbi: Mau Mundur tapi Ditolak Prabowo, Kini Akhirnya Diberhentikan Nasional

    Kisah Hasan Nasbi: Mau Mundur tapi Ditolak Prabowo, Kini Akhirnya Diberhentikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hasan Nasbi akhirnya diberhentikan Presiden RI Prabowo Subianto dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
    Posisi Hasan Nasbi digantikan oleh Angga Raka Prabowo.
    Angga Raka bakal memimpin Badan Komunikasi Pemerintah, yang disebut sebagai transformasi dari PCO.
    “Memberhentikan dengan hormat, Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan,” ujar pemandu acara di Istana, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
    Sebenarnya, Hasan Nasbi sudah sempat mengundurkan diri dari Kepala PCO beberapa bulan lalu.
    Namun, saat itu, pengunduran diri Hasan Nasbi ditolak Prabowo.
    Bagaimana kisah Hasan Nasbi, yang sebenarnya sudah sempat mundur, tapi akhirnya dicopot sendiri oleh Prabowo?
    Pada April 2025 silam, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.
    Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025.
    Surat itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    “Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip pada Selasa (29/4/2025).
    Hasan mengungkapkan bahwa 21 April adalah hari terakhirnya beraktivitas sebagai Kepala PCO.
    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” tutur dia.
    Dia menjelaskan bahwa keputusan ini bukan dilakukan secara tiba-tiba.
    Hasan mengaku sudah memikirkan hal ini secara matang.
    “Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ucap dia.
    Pernyataan Hasan Nasbi ketika menjadi Kepala PCO sebenarnya memang beberapa kali menimbulkan gaduh.
    Salah satu yang paling diingat adalah ketika ia mengomentari teror kiriman kepala babi kepada seorang jurnalis dan host siniar Bocor Alur Politik Tempo, Francisca Christy Rosana.
    Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat “dimasak saja” yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut.
    “Sudah dimasak saja, sudah dimasak saja,” ucap Hasan, Jumat (21/3/2025) malam.
    Hasan meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers.
    Ia pun menyinggung bagaimana pers saat ini tidak dihalang-halangi dalam peliputan hingga pembuatan berita.
    “Ada yang takut enggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi enggak untuk liputan di Istana? Kan enggak. Itu artinya enggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita enggak? Boleh kan? Masih boleh siaran Bocor Alus enggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah enggak ikut campur sama sekali, enggak ganggu sama sekali,” kata Hasan, saat itu.
    Presiden Prabowo Subianto pernah menyentil pernyataan Hasan Nasbi saat mengomentari aksi teror kepala babi terhadap redaksi Tempo.
    Menurut Prabowo, pernyataan Hasan Nasbi itu teledor dan keliru.
    Prabowo menyebut Hasan Nasbi juga menyesali pernyataannya.
    “Tapi, benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Ya, saya kira beliau menyesal,” ungkap Prabowo, dikutip dari Youtube Harian Kompas, Senin (7/4/2025).
    Prabowo pun meminta maaf atas buruknya pola komunikasi pemerintah selama ia menjabat sebagai presiden.
    Meski mundur, Hasan Nasbi terpantau masih mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025) sore.
    Saat itu, Hasan Nasbi tampak duduk di sebelah Menteri Kependudukan Wihaji, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
    Hasan tampak mengenakan kemeja putih, sama seperti jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.
    Lalu, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pun memasuki ruangan sidang kabinet.
    Prabowo dan Gibran menyalami satu per satu menteri dan wamen yang hadir.
    Ketika menyalami Hasan, Prabowo pun menyapanya.
    “Hei,” ucap Prabowo.
    Pada Mei 2025, Hasan Nasbi batal mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
    Meski sudah mengajukan mundur, permohonan tersebut nampaknya ditolak oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
    Dengan demikian, Hasan pun tetap mengisi posisi di Kabinet Merah Putih dan berkantor di PCO.
    “Per hari ini saya kembali berkantor di PCO,” ujar Hasan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).
    Hasan enggan mengatakan surat pengunduran dirinya ditolak oleh Prabowo, dan meminta hal itu ditanyakan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
    Dia hanya menegaskan bahwa dirinya diperintahkan untuk tetap memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan.
    Hasan Nasbi mengaku sudah menemui Presiden Prabowo Subianto setelah mengajukan pengunduran diri sebagai kepala PCO.
    “Memang minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab. Dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya,” ujar dia.
    Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan pesan Prabowo kepadanya, yakni agar memperbaiki hal-hal yang belum berjalan dengan baik.
    Oleh karena itu, ia berjanji akan memperbaiki komunikasinya setelah sempat dianggap teledor oleh Prabowo soal komentarnya mengenai teror terhadap majalah Tempo.
    “Yang jelas pesan Presiden, hal-hal yang perlu diperbaiki, segera diperbaiki. Hal-hal yang belum baik di masa lalu kemudian akan diperbaiki dan harus diperbaiki. Jadi perintah Presiden itu lebih umum,” kata Hasan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembantu Baru Presiden Jangan Lagi “ABS”

    Pembantu Baru Presiden Jangan Lagi “ABS”

    GELORA.CO -Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyoroti pentingnya komunikasi politik yang sehat di tubuh pemerintahan. Jangan ada lagi gaya komunikasi para menteri kerap kali justru menimbulkan kontroversi dan kegaduhan.

    “Karena ini merugikan citra pemerintah itu sendiri,” ujar Adi lewat kanal Youtube seperti dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 17 September 2025.

    Ia menekankan, kehadiran menteri sejatinya bukan hanya sebagai pembantu presiden, tetapi juga eksekutor dan akselerator dalam mewujudkan visi-misi kepala negara. 

    Karena itu, menteri-menteri baru yang masuk kabinet perlu menunjukkan kemampuan berinovasi dan melakukan manuver yang bermuara pada perbaikan kinerja kementerian masing-masing.

    Lebih jauh, Adi menegaskan bahwa seorang menteri juga dituntut untuk selalu jujur dan terbuka menyampaikan kondisi riil di lapangan. 

    “Kalau pahit katakan pahit, kalau manis katakan manis. Jangan sampai menteri itu hanya menyampaikan yang manis tapi sesuatu yang pahit itu disembunyikan,” tegasnya.

    Analis politik Universitas UIN Syarif Hidayatullah itu pun mengingatkan agar menteri tidak lagi terjebak pada pola lama, yakni hanya sekadar “ABS” alias asal bapak senang. 

    “Makanya menteri itu dulu dikritik jangan ABS. Karena yang terpenting, Presiden harus tahu persis case yang terjadi di lapangan,” pungkasnya.

  • Cara Baru Cari Uang di YouTube Buat Penghasilan Tambahan

    Cara Baru Cari Uang di YouTube Buat Penghasilan Tambahan

    Jakarta, CNBC Indonesia – YouTube jadi tempat beberapa pembuat konten untuk mendapatkan uang. Kini ada sejumlah cara lain yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan bagi kreator.

    Beberapa waktu lalu, platform berbagi video itu baru saja mengumumkan fitur-fitur tersebut dalam gelaran Made on Youtube. Termasuk cara agar mereka bisa mendapatkan komisi dari brand yang muncul di videonya.

    Salah satunya menyisipkan merek pada segmen yang lebih dinamis dan bisa ditukar-tukar, bukan dalam durasi panjang. Jadi para kreator bisa menjual slot itu ke brand di masa depan.

    Fitur itu akan diujicoba awal tahun depan sebelum akan meluncurkannya beberapa waktu kemudian, dikutip dari The Verge, Rabu (17/9/2025).

    Selain itu juga ada fitur pendanaan AI. Ini akan menemukan dan menandai produk yang memenuhi syarat yang ada dalam konten, berdasarkan gambar, voice over, dan informasi dalam video.

    Fitur lainnya adalah kemampuan menautkan situs merek di Youtube Shorts. Jadi pembuat konten bisa mengarahkan penonton langsung ke web produk yang direkomendasikan dalam video pendeknya.

    Pihak platform akan memulai pengujian fitur akhir tahun ini dan diluncurkan tahun 2026 mendatang.

    Terakhir adalah fitur untuk penonton bisa membeli merchandise eksklusif dari kreator favoritnya. Ujicoba fitur dimulai awal tahun 2026, namun belum diketahui kapan akan diluncurkan secara luas.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah ramainya isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang belum berhenti karena dua kursi menteri belum diisi oleh pejabat definitf, dua orang kepercayaan Prabowo ini bertemu.
    Dua kursi menteri yang belum terisi itu adalah kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).
    Adapun dua orang kepercayaan Prabowo itu adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mereka berjumpa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Dasco tampak menyambut Sjafrie di Gedung Nusantara II dan menemaninya berjalan menuju ruang pimpinan DPR RI. Kemarin, Sjafrie datang Senayan untuk mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
    “Jadi ini adalah menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Itu makna dari saya bertemu Pak Dasco,” ujar Sjafrie pada awak media.
    Berdasarkan unggahan video di akun Instagram Dasco @sufmi_dasco, keduanya sempat berbincang empat mata sebelum akhirnya menuju ke ruang Komisi I DPR. Tawa merekah pada wajah dua orang dekat Prabowo itu.
    Dalam masa penting dan genting, Sjafrie dan Dasco memang sering tampil di muka umum. Misalnya, Dasco menjadi figur yang muncul saat bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pertama kali mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya.
    Selain itu, Dasco juga ikut rapat penyelesaian konflik empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
    Kemudian, dari Dasco pula kita mengetahui Prabowo memberikan abolisi untuk eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong serta amnesti untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Sementara, Sjafrie tampil ke muka publik setelah aksi demonstrasi dan kerusuhan 25-31 Agustus 2025 terjadi. Kala itu, Sjafrie memastikan bahwa TNI dan Polri solid untuk memastikan keamanan nasional.
    Bahkan, saat ini Sjafrie juga ditunjuk Prabowo untuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sementara atau ad interim setelah Budi Gunawan bersama empat menteri lain dicopot pada Senin (8/9/2025).
    Menilik sepak terjang Dasco dan Sjafrie, keduanya memang memiliki kedekatan dengan Prabowo sejak lama.
    Dasco merupakan loyalis Prabowo yang juga terlibat langsung dalam pembentukan Partai Gerindra di tahun 2008. Ia juga sudah mengenal Prabowo sejak medio ’90-an.
    Selain itu, perjalanan politik Dasco juga tak lepas dari kedekatannya dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon karena keduanya pernah menjadi rekan bisnis.

    Founder lembaga riset KedaiKopi Hendri Satrio mengatakan, Dasco memang dikenal sebagai pembawa pesan Prabowo.
    “Kelihatannya yang bisa menterjemahkan mau-maunya Pak Prabowo ini orang-orang loyalis di sekitarnya, ya ada Sugiono, ada Sudaryono, ya salah satunya Dasco,” ujar Hensat dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , 25 Agustus 2025.
    Selain itu, Hensat menganggap, Dasco bisa diterima semua elite politik karena selalu tegak lurus dengan Prabowo. Artinya, langkah yang diambilnya selalu atas persetujuan dan perintah Prabowo.
    Jika melihat ke belakang, Dasco pun sempat mendapatkan pujian dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai
    rising star
    dalam politik Tanah Air.
    Tak hanya itu, ia juga mengunggah momen pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan dua anaknya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani setelah amnesti pada Hasto diberikan.
    “Dasco itu secara politik diterima oleh semua pihak, karena dia dianggap oleh banyak pihak bukan ancaman, karena dia tak punya pretensi apa-apa,” tutur Hensat.
    “Dalam politik itu di saat seseorang dianggap bukan ancaman, dia bisa bebas masuk ke mana-mana,” sambung dia.
    Sementara itu, Sjafrie adalah teman satu angkatan Prabowo, keduanya sama-sama lulus dari Akabri di tahun 1974.
    Tak hanya itu, Sjafrie juga pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto yang merupakan mantan mertua Prabowo, dalam setiap lawatan ke luar negeri.
    Penasihat Senior Lab 45 Andi Widjajanto memandang, Prabowo memang sangat memercayai Sjafrie. Baginya, Sjafrie adalah orang yang paling dipercaya Prabowo ketimbang siapa pun.
    Hal itu tampak dari munculnya Sjafrie menyampaikan konferensi pers di Istana pada 31 Agustus 2025.
    “Presiden Prabowo jauh-jauh lebih dalam memahami operasional
    skill
    dan tempo seorang Sjafrie daripada siapa pun di republik ini. Karena mereka sudah bersama lama banget,” ucap Andi dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (13/9/2025).
    Andi yang juga pernah menjadi Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) di periode pertama Presiden ke 7 RI Joko Widodo itu melihat, pada masa kritis, seorang presiden memang lebih baik menunjuk orang yang paling dipercaya untuk tampil di depan masyarakat.
    “Jadi pada saat
    critical time
    terjadi, memang sebaiknya tidak mencari, tidak membentuk tim baru.
    Critical time
    terjadi saat pemimpin harus segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan cepat, tuntas, dan membutuhkan orang yang sudah betul-betul dipercaya, dipahami, itu ada di diri Pak Sjafrie,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Baleg DPR Siapkan Naskah Akademik RUU Perampasan Aset untuk Prolegnas Prioritas

    Baleg DPR Siapkan Naskah Akademik RUU Perampasan Aset untuk Prolegnas Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan Baleg menyiapkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar bisa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

    Sturman mengatakan bahwa Baleg DPR RI akan menggelar rapat evaluasi Prolegnas pada Rabu (17/9), yang isinya akan mengusulkan RUU tersebut masuk prioritas 2025. Baleg juga akan berkoordinasi dengan komisi-komisi terkait dalam rapat tersebut.

    “Persyaratan Prolegnas prioritas ini, RUU harus melalui dulu proses panjang, yaitu tentang RUU punya naskah akademiknya, kemudian apa urgensi kenapa diubah, kenapa dibicarakan, kenapa didiskusikan,” kata Sturman dikutip dari Antara, Selasa (16/9/2025).

    Ia mengatakan nantinya hasil dari naskah akademik itu akan menjadi draf RUU versi DPR RI yang sudah melalui rapat dengar pendapat umum, baik dengan masyarakat, pemerintah, maupun lembaga terkait.

    Di sisi lain, Sturman mengatakan bahwa pembahasan RUU tersebut akan cukup panjang karena aturan perampasan aset tidak bisa keluar dari undang-undang serupa yang sudah ada sebelumnya.

    Landasan filosofis, sosial, dan historisnya harus jelas agar tidak bertabrakan dengan undang-undang lain.

    “Jangan bertabrakan, beririsan dengan undang-undang lain yang mungkin sejenis. Misalnya, KUHP, aduh, kan masih ada ini. Makanya kita hati-hati,” katanya.

    Ia juga mengingatkan bahwa RUU Perampasan Aset harus dibahas secara hati-hati agar tidak justru menjadi alat politis untuk merugikan orang lain.

    Menurut ia, kemungkinan besar RUU Perampasan Aset itu akan dibahas di Komisi III DPR RI yang membidangi urusan penegakan hukum atau RUU itu juga bisa dibahas dengan mekanisme panitia khusus (pansus).

    “Bisa cepat, bisa lambat. Jadi, kadang-kadang kita bisa cepat karena semua sudah sesuai. Ada yang lama karena tidak sepakat,” katanya.

    RUU Perampasan Aset Ditarget Selesai Tahun Ini

    Sebelumnya, Baleg DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk prolegnas dan selesai pada tahun ini.

    Ketua Baleg, Bob Hasan mengatakan masih membutuhkan partisipasi publik agar isi RUU lebih komprehensif.

    “Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan. Tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset. Harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Itu kalau bicara makna,” katanya di Komplek Parlemen, Selasa (9/9/2025).

    Bob menambahkan partisipasi publik dibutuhkan untuk memastikan isi RUU apakah dalam konteks tertentu masuk dalam kategori pidana, pidana pokok, atau pidana tambahan. “Nah disitu nanti di-meaningful-kan. Kita akan sajikan di depan umum di Youtube. Terbuka, secara terbuka,” jelas Bob.

    Pembahasan RUU Perampasan Aset akan dibahas secara paralel bersamaan RKUHAP dan RKUHP. Senada, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan proses pembentukan RUU Perampasan Aset tidak perlu menunggu pengesahan RKUHAP dan RKHUP.

    “Berstimulasi. Saya katakan tadi berstimulasi. RKUHAP tetap harus berjalan. RKUHAP juga punya tantangan karena dia harus mengiringi KUHP,” pungkasnya.

  • Gatot Nurmantyo Dianggap Kuat Jadi Menko Polkam Ketimbang Jenderal Lain, Ini Alasannya

    Gatot Nurmantyo Dianggap Kuat Jadi Menko Polkam Ketimbang Jenderal Lain, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Gatot Nurmantyo dianggap sosok lebih kuat mengisi kursi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Ketimbang tokoh lain dari militer.

    Itu diungkapkan Pengamat Politik Refly Harun. Melalui video yang diunggah di YouTube pribadinya.

    Menurutnya, Gatot layak mengisi kursi tersebut. Bahkan kandidat yang diperhitungkan.

    “Kalau Gatot Nurmantyo menjadi Menko Polkam bukan Menko Polhukam, rasanya layak sekali. Karena urusannya hanya soal politik dan keamanan,” kata Refly dikutip dari Selasa, (16/9/2025).

    “Gatot Nurmantyo itu kandidat yang sangat diperhitungkan,” tambahnya.

    Apalagi, kata dia, Gatot beruntung karena tidak terikat pada kekuatan politik lain. Berbeda dengan jenderal lainnya.

    “Gatot Nurmantyo adalah jenderal yang relatif independen dari kekuatan politik yang berseberangan dengan Gerindra, karena dia tidak gabung dengan kekuatan partai politik manapun. Seperti Moeldoko, seperti Andika Perkasa,” jelasnya.

    Ia mengatakan sosok Menko Polkam harus sosok yang senior. Kalaupun bukan dari militer, harus yang berwibawa.

    “Sosok Menko Polkam harus sosok yang senior. Atau paling tidak orang yang memiliki wibawa sendiri kendati dia sipil, seperti Mahfud MD dulu. Ada Purnomo Yus Giantoro, dan sebelumnya Jono Sudarsono,” ujarnya.

    “Berarti dia membawahi Kementerian Pertahanan, kemudian saya tidak tahu polisi di mana. Apakah urusan hukum, apakah urusan keamanan gitu ya. Kemudian bidang pertahanan dan berbagai macamnya,” sambungnya.

    Apalagi, kata dia, Gatot Nurmantyo adalah tokoh yang dipersepsi sebagai anti Jokowi. Mengingat ia bagian dari koalisi yang kerap mengkritik Jokowi.

  • Google Gabung Apple Jadi Perusahaan Bernilai 3 Triliun Dolar AS

    Google Gabung Apple Jadi Perusahaan Bernilai 3 Triliun Dolar AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Induk perusahaan Google, Alphabet Inc, menembus kapitalisasi pasar sebesar US$3 triliun untuk pertama kalinya pada Senin (15/9/2025). Capaian ini menjadikan Alphabet bergabung dengan Apple dan Microsoft sebagai perusahaan raksasa teknologi dengan valuasi jumbo.

    Saham Kelas A Alphabet ditutup naik 3,8% menjadi US$250, sementara saham Kelas C menguat 3,7% ke level US$250,4.

    Keduanya mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Sepanjang tahun ini, harga saham Alphabet sudah melonjak lebih dari 32%, jauh melampaui kenaikan indeks S&P 500 yang hanya 12,5%.

    Pencapaian ini juga menempatkan Alphabet sebagai saham dengan kinerja terbaik di antara “Magnificent 7”, kelompok tujuh saham teknologi terbesar Wall Street. Saat ini, hanya Nvidia yang lebih tinggi, dengan kapitalisasi pasar US$4,25 triliun.

    Reli saham teknologi dan AI mendorong indeks utama Wall Street ke rekor baru, di tengah optimisme investor bahwa The Federal Reserve akan memangkas suku bunga pekan ini. Dorongan tambahan datang setelah pengadilan AS mengizinkan Alphabet tetap mengendalikan browser Chrome dan sistem operasi Android.

    Keputusan tersebut menghilangkan kekhawatiran investor terkait potensi pelepasan dua aset utama perusahaan. Sebaliknya, Alphabet semakin percaya diri memperluas bisnisnya, termasuk lewat komputasi awan yang mencatat lonjakan pendapatan kuartal kedua sebesar hampir 32%.

    “Mereka memang masih sangat bergantung pada pencarian, tetapi dengan YouTube, Waymo, serta berbagai kemampuan dan produk lain yang sedang mereka kembangkan, investor mulai melihat bahwa ini bukan sekadar perusahaan mesin pencari lagi. Alphabet sedang bergerak ke banyak bidang lain,” kata Dennis Dick, Kepala Strategi Stock Trader Network, dikutip dari Reuters, Selasa (16/9/2025).

    Dengan rasio valuasi sekitar 23 kali laba ke depan, Alphabet saat ini tercatat paling murah dibandingkan anggota lain dari “Magnificent 7”, menurut data LSEG.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • UMKM Girang Prabowo Perpanjang PPh Final 0,5% hingga 2029

    UMKM Girang Prabowo Perpanjang PPh Final 0,5% hingga 2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperpanjang insentif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM hingga 2029.

    Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero menilai kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah terhadap keberlangsungan sektor UMKM di tengah dinamika ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.

    Menurut Edy, keputusan tersebut merupakan angin segar bagi para pelaku UMKM yang masih berjuang mempertahankan bisnis pascapandemi.

    Mulanya, kebijakan insentif Paket Kebijakan Ekonomi bagi wajib pajak orang pribadi UMKM sebesar 0,5% akan berakhir pada akhir 2025.

    “Kan tadinya akhir 2025 ini akan hapus. Itu yang kami keberatan, karena dalam situasi ekonomi seperti ini, beban PPh itu dibantulah untuk diperpanjang,” kata Edy saat dihubungi Bisnis, Selasa (16/9/2025).

    Edy menyebut, keberlanjutan insentif ini tidak hanya memberikan keringanan beban pajak, melainkan juga menciptakan ruang bagi UMKM untuk menjaga harga jual produk dan jasa tetap terjangkau bagi masyarakat.

    Alhasil, ungkap dia, kebijakan yang digulirkan pemerintah berpotensi mendorong daya beli masyarakat di sektor riil yang tengah melemah.

    Selain itu, Edy menyebut, dengan adanya perpanjangan insentif PPh final 0,5%, maka UMKM tidak harus menaikkan harga jual produk atau jasa hanya demi mengimbangi kenaikan beban pajak.

    “Saya kira jasa dan barang menjadi tetap normal saja [dengan insentif PPh final 0,5%], sehingga diharapkan beli masyarakat baik untuk jasa dan barangnya tetap [terjaga], bahkan bisa bertambah,” ujarnya.

    Ke depan, Akumindo memproyeksikan perpanjangan insentif ini akan berdampak langsung pada geliat sektor UMKM.

    Dengan beban pajak yang relatif ringan, maka pelaku usaha memiliki ruang lebih luas untuk melakukan ekspansi, memperbesar skala produksi, dan meningkatkan kualitas layanan.

    Bahkan, Edy memperkirakan, jika perputaran ekonomi membaik, maka volume transaksi UMKM bakal ikut terkerek. Ini artinya, barang yang dijual lebih banyak terserap pasar, begitu pula dengan jasa yang ditawarkan dapat lebih jangkau oleh masyarakat.

    “Sehingga dari sisi pertumbuhan ekonomi sendiri akan menjadi lebih baik,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, pemerintah resmi memperpanjang insentif PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM hingga 2029. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (15/9/2025).

    Airlangga menyampaikan pemberian insentif PPh final 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi UMKM itu untuk meringankan beban pajak. Di samping itu, insentif tersebut juga untuk menyederhanakan kewajiban administrasi.

    Adapun, pemberian insentif PPh final 0,5% ini diperuntukkan bagi UMKM dengan pendapatan Rp4,8 miliar dalam satu tahun.

    “Terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya Rp4,8 miliar setahun itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun-satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” jelas Airlangga dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/9/2025).

    Airlangga menambahkan, pemerintah juga melakukan penyesuaian penerima PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp2 triliun untuk pemberian insentif PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), wajib pajak UMKM yang terdaftar telah mencapai 542.000.

    Seiring dengan perpanjangan insentif PPh 0,5% untuk UMKM, Airlangga mengungkap pemerintah juga akan melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) atas kebijakan ini.

    “Wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000 ini dari Kementerian keuangan, kemudian kita memerlukan revisi PP,” pungkasnya.