Perusahaan: YouTube

  • Pakar Pertahanan Andi Widjajanto: Negara ini Punya Uang atau Tidak?

    Pakar Pertahanan Andi Widjajanto: Negara ini Punya Uang atau Tidak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Pertahanan, Andi Widjajanto bicara persoalan anggaran besar militer yang saat ini jadi pertanyaan.

    Lewat podcast di channel YouTube, Akbar Faizal Unsunsored, ia bicara banyak soal itu.

    Apalagi, perbicangan dan kesan awal bahwa Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dibuat tidak memiliki uang.

    Dengan beberapa kebijakan yang membuat kesan tersebut, salah satunya adalah efisiensi.

    Namun, setelah pelantikan Menteri Keuangan baru kesan tersebut pun memudar dan terungkap fakta baru.

    “Sebenarnya negara ini mengarah ke teka-teki, negara ini punya uang atau tidak,” katanya.

    “Misal ketika pak Purbaya dilantik jadi Menteri tiba-tiba kita tahu negara ini punya uang,” ujarnya.

    Ia menyebut dari pernyataan tersebut, Indonesia sebenarnya punya uang namun belum digerakkan.

    “Hanya saja uang ini tidak digerakkan, tapi sejak awal Pemerintahan Pak Presiden kita seolah menangkap negara ini tidak punya uang,” ungkapnya.

    Namun, pertanyaan besar muncul disaat negara dibuat kesannya tidak memiliki dana atau uang.

    Beberapa kebijakan ekonomi makro dengan ekspaksi fiskal salah satu di anggaran militer pun kini menjadi pertanyaan.

    “Pada saat bersamaan saat kesan negara ini tidak punya uang, ada beberapa kebijakan yang dalam ekonomi makro menutupkan ekspaksi fiskal,” tuturnya.

    Andi menjelaskan adalah salah satu program yaitu Patriot Fun yang coba digarap Pemerintah dengan cara mencari dana segar.

    “Salah satunya adalah Patriot Fun yang dirancang memang tidak komersial sehingga bunganya tapi berharap ada orang yang menampatkan dananya sehingga terkumpul,” terangnya.

  • Ini Link Rapat Paripurna DPR, Sahkan APBN 2026 dan Calon Hakim Agung

    Ini Link Rapat Paripurna DPR, Sahkan APBN 2026 dan Calon Hakim Agung

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR akan menggelar Rapat Paripurna pada hari ini Selasa (23/9/2025). Dalam jadwal acara, DPR bakal mengambil keputusan mengesahkan RUU APBN 2026 hingga penetapan calon hakim agung.

    Pengambilan keputusan terkait APBN 2026 dan calon hakim agung dilakukan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, pukul 10.00 WIB. 

    “Berdasarkan jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, yang diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 22 September 2025, bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengadakan Rapat Paripurna,” tulis surat yang diterima Bisnis, Selasa (23/9/2025).

    Dalam lampiran surat, anggota pria mengenakan pakaian sipil lengkap dan wanita menyesuaikan serta mengenakan lencana DPR RI.

    Jadwal Acara Rapat Paripurna APBN 2026:

    1. Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU APBN 2026.

    2. Laporan Badan Legislasi tentang perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Tahun 2025-2029.

    3. Laporan Komisi III mengenai hasil uji kelayakan (fit and proper test) calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung.

    4. Laporan Komisi XI tentang hasil uji kelayakan calon anggota dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    5. Laporan Komisi XII mengenai hasil uji kelayakan calon ketua dan anggota komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk masa jabatan 2025-2029.

    Rapat paripurna bisa disaksikan secara daring melalui link YouTube:

  • Bukan untuk Bangsa, PDIP: Seruan Jokowi agar Relawannya Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode Demi Kepentingan Anaknya Saja

    Bukan untuk Bangsa, PDIP: Seruan Jokowi agar Relawannya Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode Demi Kepentingan Anaknya Saja

    Fajar.co.id, Jakarta — Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar relawannya mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjabat dua periode kini menuai polemik.

    Kritikan datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira. Dia merespons tajam pernyataan ayah Gibran itu.

    Menurut Andreas, dukungan tersebut tidak lahir dari niat menjaga kepentingan bangsa, melainkan demi keberlangsungan karier politik sang anak.

    “Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu bukan soal kepentingan bangsa dan negara, kepentingan menjaga pemerintahan ini, tapi kepentingan anaknya,” tegas Hugo dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Senin (22/9/2025).

    Hugo menilai, pernyataan dukungan Jokowi tak lepas dari berbagai persoalan yang kini tengah membelit Gibran Rakabuming Raka.

    Salah satunya adalah ketidakhadiran Gibran dalam pelantikan menteri baru hasil reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

    Gibran saat ini juga mendapat gugatan terkait ijazah SMA-nya yang dinilai tidak sah secara hukum oleh seorang pengacara bernama Subhan Palal.

    Subhan menggugat keabsahan ijazah SMA Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia menyebutkan bahwa dokumen tersebut tidak memenuhi syarat formal pencalonan wakil presiden.

    Gugatan tersebut diajukan secara pribadi tanpa dukungan pihak lain, dan menyasar dua tergugat. Masing-masing Gibran secara pribadi serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. (bs-sam/fajar)

  • Pidato Lengkap Prabowo di KTT PBB soal Solusi Dua Negara Palestina-Israel
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 September 2025

    Pidato Lengkap Prabowo di KTT PBB soal Solusi Dua Negara Palestina-Israel Nasional 23 September 2025

    Pidato Lengkap Prabowo di KTT PBB soal Solusi Dua Negara Palestina-Israel
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato sambutan dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Ini pidato lengkap Prabowo.
    Forum ini disiarkan langsung oleh kanal YouTube United Nations, Selasa (23/9/2025).
    Sidang dipimpin (co-chairs) oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.
    Forum ini dibuka oleh pimpinan sidang yakni Emmanuel Macron, Pangeran Faisal, Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock, dan juga sambutan secara virtual dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
    Presiden Prabowo berbicara usai Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Brazil Luis Ignacio Lula Da Silva, Presiden Portugal Marcel Rebelo de Sousa.
    Prabowo berbicara soal dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina.
    Prabowo juga menyerukan pengakhiran kekerasan di Palestina. Dia mengecam kekerasan terhadap warga sipil.
    Prabowo berpidato dalam bahasa Inggris dan berikut adalah terjemahan Bahasa Indonesia-nya.
    Yang terhormat Presiden Prancis Emmanuel Macron, Yang Mulia Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, selaku pimpinan bersama (co-chairs) pertemuan terhormat ini.
    Pimpinan sidang, perwakilan sidang PBB yang terhormat,
    Saya ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan tertinggi kami kepada Pemerintah Prancis dan Kerajaan Arab Saudi atas kepemimpinan dan keyakinan mereka dalam musyawarah penting ini.
    Dengan sepenuh hati, kami mengenang tragedi tak terperi yang sedang berlangsung di Gaza. Ribuan nyawa tak berdosa, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak, telah terbunuh, kelaparan membayangi. Bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita.
    Kami mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak berdosa.
    Oleh karena itu, hari ini dengan bermartabat kita berkumpul untuk mengemban tanggung jawab sejarah kita.
    Tanggung jawab ini tidak hanya berbicara tentang nasib Palestina, tetapi juga tentang masa depan Israel, dan juga tentang kredibilitas PBB.
    Kami mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa.
    Oleh karena itu, Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina.
    Hanya solusi dua negara yang akan membawa perdamaian.

    Kita harus menjamin kenegaraan Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel. Dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel.
    Deklarasi New York telah menyediakan jalan damai dan adil menuju perdamaian.

    Kenegaraan harus berarti perdamaian. Pengakuan harus berarti peluang nyata menuju perdamaian abadi. Harus ada perdamaian sejati bagi semua pihak.
    YouTube United Nations Presiden Prabowo Subianto di KTT PBB soal Solusi Dua Negara Palestina-Israel (YouTube United Nations)
    Yang Mulia,
    Negara-negara terkemuka di dunia yang mengambil langkah-langkah prinsip ini,

    Prancis, Kanada, Inggris, Portugal, dan banyak negara terkemuka di dunia telah mengambil langkah di sisi sejarah yang benar.
    Pengakuan negara Palestina adalah langkah yang tepat di sisi sejarah yang benar.
    Bagi mereka yang belum bertindak, kami katakan: Sejarah tidak berhenti. Kita harus mengakui Palestina sekarang. Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza.
    Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita.

    Kita harus mengatasi kebencian, ketakutan, kita harus mengatasi kecurigaan, kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia.
    Kita siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian ini.
    Kita siap menyediakan pasukan penjaga perdamaian. (audio tak terdengar)
    Damai, damai sekarang! Damai, segera! Kita butuh perdamaian.
    Terima kasih banyak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Mahfud MD Cerita Ditelepon Jenderal Senior, Ditawari Kursi Menko Polkam
                        Nasional

    5 Mahfud MD Cerita Ditelepon Jenderal Senior, Ditawari Kursi Menko Polkam Nasional

    Mahfud MD Cerita Ditelepon Jenderal Senior, Ditawari Kursi Menko Polkam
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, membenarkan bahwa dirinya ditawari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) untuk kabinet bentukan Presiden Prabowo Subianto.
    Pada Minggu (7/9/2025) malam, seorang jenderal senior yang tidak diungkapkan namanya menelepon Mahfud untuk memintanya ke Jakarta.
    “Malam menjelang pelantikan (menteri), menjelang pengumuman
    reshuffle
    , ‘Pak Mahfud di mana?’ ‘Saya di Yogya’. ‘Ke sini (Jakarta)’ katanya oleh sang jenderal,” ujar Mahfud dalam kanal Youtube Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).
    Diketahui, Prabowo resmi mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam dan melantik sejumlah nama untuk posisi di Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).
    Mahfud pun mengungkapkan, ia bertemu secara langsung dengan jenderal senior tersebut pada Selasa (9/9/2025) dan menawarkan kursi Menko Polkam.
    “Dia bilang begini, ‘Pak Mahfud, ini Menko Polhukam perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri. Dan diskusi-diskusi kami kecenderungannya ke Pak Mahfud’,” ujar Mahfud.
    Pada saat itu, Mahfud mengaku tidak menjawab ketika ditanyakan kesediaannya untuk mengisi posisi Menko Polkam.
    Mahfud menyampaikan, jawaban soal bersedia atau tidaknya untuk jabatan itu tidak ia berikan karena komitmen dan etika politik yang dipegangnya.
    “Saya kan dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” ujar Mahfud.
    “Standar etik saya sudah diumumkan 22 April (2024) ketika diputus oleh MK, kan banyak yang tanya, ‘Bapak mau masuk ndak?’ Ini standar etik,” sambungnya.
    Menurut Mahfud, banyak nama yang sudah berjuang untuk memenangkan Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    Sedangkan pada kontestasi tersebut, Mahfud merupakan lawan politiknya dengan menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo.
    “Yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak, sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya ndak mungkin apa namanya ‘saya ingin masuk ke situ’ tidak etis,” tegas Mahfud.
    Sebagai informasi, Prabowo resmi mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam di Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).
    Akhirnya pada Rabu (17/9/2025), Prabowo menunjuk dan melantik nama Djamari Chaniago untuk menjabat sebagai Menko Polkam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Prabowo di KTT PBB: Jika Israel Akui Palestina, RI Akui Israel
                        Nasional

    1 Prabowo di KTT PBB: Jika Israel Akui Palestina, RI Akui Israel Nasional

    Prabowo di KTT PBB: Jika Israel Akui Palestina, RI Akui Israel
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan mengakui Israel bila Israel mengakui Palestina.
    “Kita harus menjamin status kenegaraan Palestina, tapi Indonesia juga menyatakan bahwa jika Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan langsung mengakui negara Israel, dan kita akan menjamin keamanan Israel,” kata Prabowo di mimbar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025) waktu setempat.
    Para hadirin bertepuk tangan menyambut kalimat Prabowo.
    Pidato Prabowo ini dia sampaikan dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel, yang disiarkan PBB lewat situs web dan kanal YouTube-nya.
    Sidang dipimpin (
    co-chairs
    ) oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga memberikan sambutan di awal forum.
    Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap solusi dua negara untuk mengakhiri tragedi yang terus berlangsung di Palestina akibat agresi Israel.
    “Indonesia sekali lagi menekankan komitmennya terhadap solusi dua negara untuk mengakhiri masalah Palestina. Hanya solusi dua negara yang akan mengarah ke perdamaian,” ujar Prabowo.
    Prabowo menyampaikan kecaman terhadap aksi kekerasan yang menimpa warga sipil di Gaza. Dia menyebutnya sebagai tragedi dan bencana kemanusiaan.
    “Kami mengecam segala bentuk tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil tak berdosa,” kata Prabowo.
    Forum ini, kata Prabowo, merupakan langkah bersejarah mewujudkan perdamaian di Palestina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bedah Persepsi Publik, Median Sebut Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR Jadi Pemicu Utama Demo Rusuh

    Bedah Persepsi Publik, Median Sebut Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR Jadi Pemicu Utama Demo Rusuh

    Liputan6.com, Jakarta – Median baru saja merilis hasil penelitian terkait demo berujung kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia pada akhir Agustus dan awal September silam. Proses pengambilan data berlangsung pada 8-13 September 2025, menggunakan kuesoner berbasis google form yang disebar melalui media sosial Meta, dengan target pengguna aktif berusia 17-60 tahun. Form pertanyaan disebar di akun media sosial di seluruh provinsi di Indonesia, hasilnya terkumpul 643 responden.

    Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, saat ditanya apakah responden tahu terhadap aksi demonstrasi, mayoritas mengetahuinya. 

    Mayoritas responden yakni 85,8 persen mengetahui aksi demonstrasi itu, dan tidak tahu 14,2 persen,” kata Rico dalam paparannya, Senin (22/9/2025).

    Adapun sumber informasi responden tahu informasi demonstrasi tertinggi berasal dari Facebook 72 persen, Instagram 67,2 persen, Tiktok 61,4 persen, televisi 58,5 persen, dan Youtube 44,9 persen.

    Sementara Responden menjawab tahu aksi unjuk rasa dari portal berita 35 persen, pembicaraan dengan teman 30 persen, X (twitter) 28,9 persen, dan melihat langsung 17,1 persen, dan radio 8,1 persen.

    Rico juga memeaparkan, saat responden ditanya terkait persepsi atas demostrasi, jawaban terbanyak adalah kerusuhan 26,9 persen, tolak kenaikan gaji DPR 17,1 persen, menyampaikan aspirasi 15,7 persen, dan tuntut keadilan korban ojol Affan Kurniawan 10,6 persen.

    “Bubarkan DPR 5,3 persen, kekecewaan rakyat 5 persen, tuntutan 17+8 sebanyak 3,3 persen, jalanan macet juga 3,3 persen, dan aksi damai 2,8 persen,” papar Rico.

    Tidak ketinggalan, Median juga menanyakan ke responden apa yang memicu aksi demo berujung kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Tertinggi adalah kenaikan gaji dan tunjangan DPR 30,2 persen, perilaku arogan DPR 9,8 persen, tidak peduli rakyat 8,1 persen, kesulitan ekonomi 6,5 persen, serta kesenjangan ekonomi 4,2 persen.

    “Pejabat korupsi dan kekecewaan rakyat ke DPR masing-masing 4 persen dan kinerja buruk 3,1 persen dan pejabat tidak empati 2,6 persen,” kata Rico.

     

  • Pilihan Oke, Chemistry-nya Cocok dengan Prabowo

    Pilihan Oke, Chemistry-nya Cocok dengan Prabowo

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi soal penunjukan Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI (Menkopolkam) yang baru.

    Adapun Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menkopolkam RI dalam reshuffle (perombakan) Kabinet Merah Putih jilid III di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    Sebelumnya, kursi Menkopolkam RI diduduki Budi Gunawan yang dicopot dalam reshuffle kabinet jilid II pada Senin (8/9/2025) dan sempat dirangkap oleh Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin selama sembilan hari.

    Selain ditunjuk sebagai Menkopolkam RI, Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago juga dianugerahi kenaikan pangkat berupa Jenderal Kehormatan (Hor), sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjangnya di TNI.

    Djamari Chaniago sendiri sudah pensiun pada 2004 silam, serta dikenal sebagai perwira tinggi TNI AD yang pernah menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi pada 1997–1998 dan Wakil Kepala Staf TNI AD (1999–2000).

    Mahfud MD menilai, Djamari Chaniago adalah sosok yang tepat sebagai Menkopolkam RI.

    Sebab, purnawirawan TNI yang kini berusia 76 tahun tersebut adalah tokoh senior yang bisa menempati posisi senior pula sebagai Menteri Koordinator yang membawahi berbagai kementerian dan lembaga.

    “Menurut saya, tepat ya,” kata Mahfud MD, sebagaimana dikutip dari tayangan Terus Terang yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).

    “Tepat dalam pengertian senioritas karena Menkopolkam itu kan membawahi beberapa kementerian, ada 14 kementerian lembaga yang di bawah itu,” jelasnya.

    “Jadi dia harus berada di atas, harus bersuara sehingga memberi warna yang sama kebijakan pemerintah terhadap kementerian yang dia bawa,” tambahnya.

    Mahfud MD juga menyebut Djamari Chaniago cocok jadi Menkopolkam RI karena lebih senior daripada Prabowo.

    Diketahui, Djamari Chaniago yang lahir di Padang, Sumatra Barat pada 8 April 1949 dan berusia 76 tahun, lebih tua dua tahun daripada Prabowo yang lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951.

    Menurut Mahfud MD, tugas sebagai Menkopolkam tidak sulit, hanya butuh keberanian untuk menyatukan opini yang beragam menjadi satu suara yang mewakili pemerintah.

    “Dan itu menurut saya, Pak Djamari Chaniago oke. Dia seorang Letjen pada saat pensiun dan menjadi jenderal ketika diangkat. Dan dia lebih senior dari Presiden Prabowo. Iya, dia lebih senior dari Presiden Prabowo,” papar Mahfud.

    “Jadi menurut saya oke, nggak sulit kok Menkopolkam itu, tinggal keberanian untuk berada di atas opini yang berserakan dan dia membuat opini yang mewakili keseluruhan opini pemerintahan,” sambungnya.

    Sebagai informasi, saat ini ada delapan kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenkopolkam RI pada Kabinet Merah Putih 2024-2029.

    Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. 

    Menurut Pasal 24 ayat (1) Perpres RI Nomor 139 Tahun 2024, delapan kementerian/lembaga tersebut adalah sebagai berikut: 

    Kementerian Dalam Negeri;Kementerian Luar Negeri;Kementerian Pertahanan;Kementerian Komunikasi dan Digital;Kejaksaan Agung Republik Indonesia;Tentara Nasional Indonesia;Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan instansi lain yang dianggap perlu.

    Kemudian pada Pasal (2) disebutkan, instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikoordinasikan oleh Menkopolkam RI dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik dan keamanan.

    Chemistry yang bagus dengan Prabowo

    Mahfud MD juga menyebut bahwa sosok Djamari Chaniago sebagai Menkopolkam RI penting untuk menyerasikan langkah pemerintahan yang dipimpin Prabowo.

    Pakar hukum tata negara yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2008–2013 ini juga menilai, chemistry (perasaan saling terhubung) antara Djamari dan Prabowo cocok.

    Sehingga, Djamari dapat merepresentasikan Prabowo dalam kebijakannya.

    “Sangat penting ya. Pertama untuk menyerasikan langkah-langkah pemerintahan kita yang mewakili wajah Pak Prabowo sebagai presiden. Representasi Pak Prabowo dalam kebijakannya,” ujar Mahfud MD.

    “Dan untuk itu mungkin chemistry-nya cocok [dengan] Pak Prabowo, karena lebih kepada persoalan chemistry,” tambahnya.

    “Jadi bisa dan mungkin Pak Prabowo cukup hormatlah kepada Djamari karena kan lebih senior sedikit,” katanya.

    “Oleh sebab itu ya kita lihat saja bahwa kita ingin melihat Menkopolkam itu seperti elang yang ada di atas semua yang dibawahinya itu,” imbuhnya.

    “Lalu suarakan, ‘Ini loh Kominfo begini, kejaksaan begini, polisi begini, kasus ini kalau menimbulkan kontroversi penyelesaiannya begini, penjelasan publiknya begini.’ Nah, saya kira Pak DJamari oke,” tandas Mahfud.

    Sosok Djamari Chaniago

    Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatra Barat, pada 8 April 1949 dan merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1971.

    Ia resmi pensiun sebagai perwira tinggi (Pati) TNI AD pada 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal (Letjen).

    Sepanjang perjalanan kariernya, Djamari pernah menempati sejumlah jabatan strategis di tubuh TNI AD.

    Djamari tercatat pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) sejak Mei 1998 hingga November 1999.

    Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak November 1999 hingga Maret 2000.

    Karier Djamari makin moncer kala ia menduduki kursi jabatan sebagai Kepala Staf Umum TNI sejak Maret 2000 hingga Maret 2004.

    Djamari diketahui juga pernah menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan bahwa Prabowo terbukti melakukan pelanggaran ketika terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998.

    Selain Djamari Chaniago, DKP tersebut terdiri dari Subagyo Hadisiswoyo dan Fachrul Razi sebagai ketua dan wakil ketua, lalu ada juga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, dan Arie J. Kumaat.

  • Mendagri Tito Datangi Kantor Menkeu Purbaya, Ini yang Dibahas!

    Mendagri Tito Datangi Kantor Menkeu Purbaya, Ini yang Dibahas!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menandatangani kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melaporkan komitmennya memperkuat pengawasan belanja pemerintah daerah supaya makin cepat.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan mencatat, belanja di daerah masih belum optimal karena masih membengkaknya dana pemda di perbankan yang mencapai Rp 233,11 triliun per Agustus 2025. Jauh lebih tinggi dari catatan Agustus 2024 yang hanya Rp 192,57 triliun.

    Untuk mengurai masalah itu, Tito mengatakan, sebetulnya Kemendagri sudah memiliki program mengumumkan secara rutin tiap bulan realisasi pendapatan dan belanja masing-masing daerah yang terpantau melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

    “Di depan zoom meeting seluruh kepala daerah kan dia malu yang rendah. Apalagi kadang-kadang saya live streaming YouTube dengan yang bisa diakses media, yang tinggi ya kita berikan reward, yang rendah pasti malu,” kata Tito sesuai pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/9/2025).

    “Tujuannya adalah sekali lagi memacu daerah supaya pendapatan sesuai target dan belanjanya tinggi supaya ada uang beredar di masyarakat,” tegasnya.

    Pada kesempatan pertemuan itu, Tito juga mengajak supaya Purbaya ikut dalam program monitoring pendapatan dan belanja daerah itu. Ia mengatakan, Purbaya bersedia hadir mulai Oktober 2025.

    “Dan beliau berkenan awal bulan depan, Oktober, beliau akan hadir pada acara Rakor tentang Realisasi Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia, Zoom Meeting, ditambah dengan Rakor tentang Pertumbuhan Ekonomi,” papar Tito.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp 571,5 triliun atau 62,1% dari pagu APBN per 31 Agustus 2025. Besaran transfer ini mengalami peningkatan sebesar 1,7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Tahun lalu Rp 562,1 triliun, tahun ini Rp 571,5 triliun. Namun sebelah kanan, kita melihat bahwa belanja daerah itu lebih lambat dari dibandingkan tahun lalu,” kata Suahasil dalam paparan APBN KITA Edisi September 2025.

    Beberapa poin belanja daerah yang disoroti a.l. belanja pegawai yang 1,5% di bawah realisasi periode yang sama tahun lalu. Hal serupa juga dibukukan oleh belanja barang dan jasa yang 10,6% turun dari posisi 31 Agustus 2024 dan belanja modal 32,6% turun dibandingkan periode 31 Agustus 2024.

    “Memang tahun ini ada pergantian pemimpin daerah banyak, bisa jadi ini ada perlambatan karena ada pergantian kepemimpinan juga karena ada kebijakan pencadangan yang kita keluarkan lewat Inpres No.1/2025 tapi salur TKD-nya lebih tinggi,” papar Suahasil.

    Oleh karena itu, dia meminta pemerintah daerah melakukan belanja lebih cepat pada 3 bulan terakhir tahun ini.

    “Transfernya kalau kita lihat tetap tinggi tapi belanjanya lambat sehingga dana Pemda di perbankan meningkat per Agustus Rp 233,11 triliun,” kata Suahasil.

    Posisi dana mengendap ini lebih tinggi jika dibandingkan Rp 192, 57 triliun per 31 Agustus 2024.

    “Jadi kita harap bahwa daerah akan terus mendorong akselerasi belanja agar APBD mampu beri stimulus bagi perekonomian di daerah bersama-sama dengan APBN,” tegasnya.

    (arj/arj)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pria Ini Kena Penyakit Langka, Tangan dan Kakinya Bak Kulit Kayu

    Pria Ini Kena Penyakit Langka, Tangan dan Kakinya Bak Kulit Kayu

    Jakarta

    Seorang pria dijuluki ‘manusia pohon’ karena mengidap kondisi langka yang mengerikan. Kondisi itu membuat tangan dan kakinya berubah menyerupai kulit kayu.

    Dalam kebanyakan kasus, satu-satunya pengobatan yang dijuluki ‘tree man syndrome’ atau sindrom manusia pohon adalah amputasi.

    Dikutip dari Daily Star, kondisi ini dikenal sebagai epidermodysplasia verruciformis. Penyakit ini menyebabkan pertumbuhan kulit yang tidak tersembuhkan dan hanya mempengaruhi beberapa orang di seluruh dunia.

    Pertumbuhan penyakit ini dipicu oleh adanya kecacatan pada sistem kekebalan tubuh yang meningkatkan risiko seseorang tertular human papillomavirus (HPV). Ahli bedah plastik di Michigan, Amerika Serikat, Dr Anthony Youn mengatakan bahwa sindrom ini sangat menyakitkan.

    “Ini adalah kondisi yang sangat langka, biasanya diwariskan oleh kedua orang tua. Orang dengan kondisi ini memiliki kelemahan dalam menghadapi HPV, virus yang sama yang menyebabkan kutil kelamin,” ujar Dr Youn dalam sebuah video di YouTube.

    “Biasanya muncul pada orang usia 20-an,” tambahnya.

    Orang tersebut juga mengalami gangguan kekebalan tubuh, sehingga mereka lebih mungkin tertular penyakit lain. Pertumbuhan ini juga bisa menjadi kanker jika tidak diobati.

    Mahmoud Taluli (44) di Gaza adalah salah satu orang yang mengidap kondisi ini. Pasien tersebut tidak dapat menggunakan tangannya selama lebih dari satu dekade, mengidap ribuan lesi yang menyakitkan di sekujur tubuhnya.

    Pada tahun 2019, Taluli menjalani serangkaian operasi untuk mengangkat lesi yang menyerupai kulit kayu. Dokter di Pusat Medis Universitas Hadassah di Yerusalem mencangkok kulit dari bagian lain tubuhnya untuk menutupi luka setelah lesi pohon diangkat.

    Sejauh ini, operasi tersebut terbukti berhasil, dan Taluli bersikeras bahwa operasi tersebut telah mengubah hidupnya. Artinya, ia bisa bebas beraktivitas dan bermain dengan anak-anaknya.

    “Selain rasa sakitnya, penyakit ini sangat berbahaya dan dapat mudah berkembang menjadi kanker. Taluli akhirnya tidak dapat menggerakkan tangannya,” terang dokter bedah yang menangani Taluli.

    “Ia menjadi pendiam dan takut akan situasi apapun yang dapat membuatnya menunjukkan tangannya kepada orang lain. Ia selalu menutupi tangannya dan hidup terasa sangat sulit baginya,” lanjutnya.

    Namun, tidak semua orang seberuntung Taluli, Sejak 2016 Abul Bajandar (28) telah menjalani 25 operasi untuk menghilangkan benjolan di tangan dan kakinya yang disebabkan oleh kondisi tersebut.

    Ia dijuluki sebagai ‘manusia pohon’ Bangladesh dan terpaksa memohon ke dokternya untuk meredakan rasa sakit yang tidak tertahankan itu. Akhirnya, dokter mengamputasi tangannya yang tertutup benjolan seperti kulit kayu tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (sao/naf)