Seruan Prabowo di PBB: Gunakan Sains untuk Memajukan, Bukan Menghancurkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto mengajak pemimpin dunia untuk menggunakan ilmu pengetahuan atau sains untuk memajukan dan bukan menghancurkan.
Hal ini dikatakannya saat mengajak semua pihak bertindak untuk menolong Gaza, Palestina, dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (23/9/2025).
“Mari kita lanjutkan perjalanan agung umat manusia menuju cita-cita, aspirasi tanpa pamrih yang melahirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mari kita gunakan sains untuk memajukan, bukan untuk menghancurkan,” kata Prabowo, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.
Prabowo juga mengajak pemimpin dunia membantu negara yang sedang bangkit dan mengangkat dirinya sendiri.
Ia meyakini, pemimpin peradaban dunia dari barat hingga timur, dari selatan hingga utara, dan dari negara-negara Islam hingga negara Eropa mampu menjalankan peran itu.
“Biarkan bangsa-bangsa yang sedang bangkit membantu bangsa lain untuk mengangkat diri mereka sendiri. Kita semua berharap pemimpin dunia akan menunjukkan kenegarawanan yang agung, kebijaksanaan yang agung, pengendalian diri, kerendahan hati, mengatasi kebencian, dan mengatasi kecurigaan,” tutur Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan apresiasi kepada negara-negara lain yang telah menyatakan dukungan yang berpihak pada sejarah yang benar, yakni dukungan terhadap Palestina.
“Memilih sisi sejarah yang benar, jalan moral yang luhur, jalan kebenaran, jalan keadilan, jalan kemanusiaan, menjauhi kebencian, mengatasi kecurigaan, dan menghindari penggunaan kekerasan,” ucap dia.
Menurutnya, kekerasan akan menghasilkan kekerasan. Baginya, tidak ada satu negara pun yang dapat menindas seluruh komunitas umat manusia, begitu pula sebaliknya.
Oleh karena itu, ia mengajak semua negara untuk bersatu ke jalan yang benar.
“Kita mungkin lemah secara individu, tetapi telah dibuktikan dalam sejarah umat manusia bahwa rasa ketidakadilan ini, rasa penindasan ini, akan bersatu menjadi kekuatan yang kuat yang akan mengatasi penindasan ini, yang akan mengatasi ketidakadilan ini,” tandas Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Perusahaan: YouTube
-
/data/photo/2025/09/23/68d2bdc1cfd70.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Seruan Prabowo di PBB: Gunakan Sains untuk Memajukan, Bukan Menghancurkan Nasional 24 September 2025
-

Presiden Prabowo Bela dan Akui Kemerdekaan Palestina di Pidatonya, Umar Hasibuan: Your Speech Was Awesome
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan menyampaikan apresiasinya ke Presiden Prabowo Subianto.
Apresiasi yang diberikannya itu terkait pidato yang disampaikan untuk membela dan mengakui Palestina.
Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar menyampaikan apresiasinya ini ke Presiden Prabowo.
“Terimakasih atas pidatonya membela palestina dan akui Palestine sbg negara,” tulisnya dikutip Selasa (23/9/2025).
Ia pun dengan tegas mengungkap tidak akan pernah setuju mengakui Israel sebagai negara.
Umar mengungkap alasannya untuk tidak mengakui karena sudah menghilangkan banyak nyawa warga Palestina.
“Tp saya tak akan pernah setuju israel sbg negara krn sdh membunuh 70 ribu warga gaza pak prabowo,” ujarnya.
“Your speech was awesome 👏,” tuturnya.
Adapun Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel.
Ini pidato lengkap Prabowo.
Forum ini disiarkan langsung oleh kanal YouTube United Nations, Selasa (23/9/2025).
Berikut Pidato Lengkap Presiden Prabowo Subianto.
Yang terhormat Presiden Prancis Emmanuel Macron, Yang Mulia Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, selaku pimpinan bersama (co-chairs) pertemuan terhormat ini.
Pimpinan sidang, perwakilan sidang PBB yang terhormat, Saya ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan tertinggi kami kepada Pemerintah Prancis dan Kerajaan Arab Saudi atas kepemimpinan dan keyakinan mereka dalam musyawarah penting ini.
-

Mendagri instruksikan daerah bangun ekonomi lewat dua mesin utama
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepada jajaran pemerintah daerah untuk membangun ekonomi daerah dengan menggunakan dua mesin utama, yakni mesin ekonomi sektor pemerintah dan sektor swasta.
Menurut Tito, Kemendagri terus memantau kinerja ekonomi daerah melalui rapat rutin bulanan yang khusus membahas realisasi pendapatan dan belanja daerah.
“Kami memiliki Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dapat memantau pendapatan dan belanja secara real time. Setiap bulan kami umumkan data tersebut agar daerah lebih kompetitif. Harapannya, yang rendah menjadi malu, yang tinggi kami berikan reward. Bahkan kami siarkan langsung di YouTube agar transparan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Tito juga menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk segera merealisasikan belanja daerah, seraya mengingatkan pentingnya percepatan belanja daerah untuk mendorong uang beredar di masyarakat.
“Mesin pemerintah ini bukan hanya pusat, tetapi juga daerah. Itu tanggung jawab utama Mendagri. Awal bulan depan, Menkeu juga akan hadir dalam rapat koordinasi terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia,” ujarnya.
Instruksi Mendagri kepada jajaran pemerintah daerah tersebut disampaikan setelah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan belanja daerah tahun 2025 justru melambat dibanding 2024, terutama pada pos belanja pegawai (-1,5 persen), belanja barang dan jasa (-10,6 persen), serta belanja modal (-32,6 persen).
Menurut Suahasil, perlambatan ini salah satunya dipengaruhi pergantian kepala daerah serta kebijakan pencadangan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Akibatnya, dana pemda yang mengendap di perbankan per Agustus 2025 mencapai Rp233,11 triliun, lebih tinggi dibanding tahun 2024 sebesar Rp192,57.
“Kami berharap pemda mempercepat belanja pada tiga bulan terakhir agar APBD benar-benar menjadi stimulus ekonomi daerah bersama APBN,” ujar Suahasil.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/09/17/68ca76b2bae79.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1 KPK Jelaskan Alasan Uang yang Disita dari Khalid Basalamah Tak Dikembalikan ke Jemaah Haji Nasional
KPK Jelaskan Alasan Uang yang Disita dari Khalid Basalamah Tak Dikembalikan ke Jemaah Haji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan uang yang disita dari pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah, tidak dikembalikan kepada para jemaah.
KPK mengatakan, uang yang disita itu akan menjadi barang bukti untuk proses pembuktian perkara di pengadilan.
“Itu (uang) nanti bergantung pada keputusan hakim nantinya di tahap putusan pengadilannya. Jadi saat ini kita masih fokus di tahap penyidikan, yaitu kebutuhan pembuktian perkaranya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Budi mengatakan, hingga saat ini KPK masih fokus untuk mengusut tindakan yang diduga melawan hukum oleh pihak-pihak terkait.
“Kita fokus di perbuatan melawan hukumnya dari pihak-pihak ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengembalikan sejumlah uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
“Benar (ada pengembalian uang),” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan, Senin (15/9/2025).
Setyo belum bisa mengungkap total uang yang diserahkan Khalid.
Namun, dana itu dijadikan barang bukti terkait perkara kuota haji.
“Untuk jumlahnya belum terverifikasi,” ujarnya.
Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pengembalian uang tersebut berkaitan dengan penjualan kuota haji yang dilakukan Khalid Basalamah melalui travel penyelenggara haji.
“Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustaz KB melalui Biro perjalanannya,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.
Pernyataan KPK ini mengonfirmasi pengakuan Ustaz Khalid Basalamah dalam podcast YouTube di kanal Kasisolusi.
Khalid menyebutkan sudah mengembalikan uang ke negara melalui KPK sebagai bagian dari penyelidikan.
“Nah makanya teman-teman KPK saya sampaikan semua ini, mereka (KPK) bilang, ‘Ustaz, yang ini, yang 4.500 (USD) kali sekian jemaah (118 jemaah), kembalikan ke negara Ustaz’. Oke, yang 37.000 (USD) juga dikembalikan ke negara,” kata Khalid.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/23/68d23eebb1393.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Mahfud Siap Gabung Komite Reformasi Polri, Istana: Alhamdulillah… Nasional
Mahfud Siap Gabung Komite Reformasi Polri, Istana: Alhamdulillah…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Istana mengaku bersyukur bahwa eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Mahfud MD setuju bergabung dengan Komite Reformasi Polri.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat merespons kabar Mahfud bersedia bergabung di komite yang segera dibentuk tersebut.
“Alhamdulillah beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” ujar Prasetyo saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).
Meski begitu, Prasetyo menegaskan bahwa susunan keanggotaan Komite Reformasi Polri belum ditetapkan secara resmi.
“Ya bersama-sama lah, belum ada yang ditunjuk siapa yang akan menjadi ketua,” kata Prasetyo.
Dia pun meminta semua pihak menunggu pengumuman resmi mengenai siapa saja sosok yang akan bergabung di dalam komite, selain Mahfud MD.
“Tunggu lah,” singkat Prasetyo.
Prasetyo menegaskan bahwa pengumuman pembentukan Komite Reformasi Polri kemungkinan akan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia.
Diketahui, Prabowo sedang berada di New York, Amerika Serikat untuk mengikuti Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kalau dari istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden, berkenaan dengan Komisi Reformasi Kepolisian akan diumumkan,” pungkas Prasetyo.
Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD menyatakan bersedia bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
Kesediaannya itu disampaikan langsung kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menemui Mahfud pada Selasa (16/9/2025).
“Nah, di situlah kami diskusi banyak, tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri,” ujar Mahfud di kanal Youtube Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).
Mahfud mengaku dapat membantu Prabowo dalam rencananya mereformasi Polri dan memandangnya sebagai bagian kontribusi untuk negara.
Kendati sudah setuju bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian bentukan Prabowo, Mahfud tidak ingin membahas soal posisinya.
“Ya nanti kita lihat pada posisi apa, tetapi saya punya beberapa catatan penting kalau mau reformasi Polri sungguh-sungguh,” ujar Mahfud.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Mikrofon PM Kanada Juga Mati Saat Pidato Dukung Negara Palestina di PBB
New York –
Peristiwa mikrofon mati di tengah pidato soal Palestina di PBB juga dialami Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Mikrofon itu mati setelah durasi 5 menit berakhir.
Dilihat dari siaran langsung KTT PBB untuk solusi dua negara Palestina dan Israel di kanal YouTube DW News, Selasa (23/9/2025), Presiden Prancis Emmanuel Macron yang memimpin KTT ini bersama Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud telah menyampaikan ada batas waktu 5 menit bagi setiap kepala negara yang berpidato.
Jika lewat dari 5 menit, maka mikrofon yang digunakan akan mati secara otomatis. Macron juga menyebut durasi pidato untuk menteri atau perwakilan lain dibatasi 3 menit.
“Kami ingatkan delegasi dibatasi 5 menit untuk kepala pemerintahan dan untuk menteri dibatasi 3 menit. Mikrofon akan dimatikan secara otomatis,” ujar Macron.
Setelah menyampaikan regulasi itu, Macron mempersilakan Raja Yordania Abdullah II untuk berpidato pada urutan pertama. Setelahnya, giliran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang berpidato.
Mikrofon yang digunakan Erdogan mati otomatis setelah 5 menit. Mikrofon itu mati usai Erdogan menyampaikan desakan ‘Israel, segera tarik pasukan dari Gaza’. Erdogan tetap melanjutkan pidatonya dan mengakhirinya sekitar 1 menit setelah mikrofon mati.
Dilansir Antara, mikrofon mati juga dialami Prabowo. Mikrofon itu mati saat Prabowo menyampaikan kalimat ‘Kami bersedia menyediakan pasukan perdamaian’.
Prabowo tampak melanjutkan pidatonya setelah mikrofon mati. Prabowo mengakhiri pidato sekitar 1 menit setelah mikrofon mati dan disambut tepuk tangan delegasi yang hadir dalam KTT tersebut.
Momen mikrofon mati juga terjadi saat PM Kanada Mark Carney berpidato di forum tersebut. Dalam pidatonya, Carney mendeklarasikan dukungan Kanada terhadap negara Palestina. Dia menyatakan Kanada selalu mendukung solusi dua negara, Palestina dan Israel, sejak tahun 1947.
“Sejak 1947, telah menjadi kebijakan setiap pemerintahan Kanada untuk mendukung solusi dua negara bagi perdamaian abadi di Timur Tengah. Posisi ini merupakan visi dari deklarasi dukungan terhadap negara Palestina yang berdaulat dan demokratis membangun masa depan perdamaian dan keamanan berdampingan dengan negara Israel,” ujar Carney dalam bahasa Inggris.
Carney menggunakan bahasa Inggris dan Prancis dalam pidatonya. Carney kembali menegaskan pengakuan Kanada atas negara Palestina.
“Kanada mengakui negara Palestina,” ujar Carney yang disambut tepuk tangan delegasi dalam KTT tersebut.
Dia mengatakan negara Palestina itu harus dipimpin oleh otoritas Palestina. Dia juga mengatakan berdirinya negara Palestina harus menjadi akhir dari keberadaan Hamas. Dia mengatakan Kanada berpandangan bahwa perdamaian dan keamanan bagi Israel juga akan didapatkan lewat solusi dua negara.
Setelah durasi 5 menit berakhir, mikrofon yang digunakan Carney langsung mati. Namun, Carney tetap berpidato dan baru mengakhirinya sekitar 1 menit kemudian.
Halaman 2 dari 3
(haf/imk)
-

Seperti Dialami Prabowo, Mikrofon Erdogan Mati karena Pidato Lewati Durasi di PBB
New York –
Mikrofon yang digunakan Presiden Prabowo Subianto mati otomatis karena melewati batas waktu 5 menit saat pidato dalam KTT terkait solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Hal serupa dialami Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Dilihat dari siaran langsung KTT PBB untuk solusi dua negara Palestina dan Israel di kanal YouTube DW News, Selasa (23/9/2025), Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang memimpin KTT ini bersama Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, telah menyampaikan ada batas waktu 5 menit bagi setiap kepala negara yang berpidato.
Jika lewat dari 5 menit, mikrofon yang digunakan akan mati secara otomatis. Setelah menyampaikan regulasi itu, Macron mempersilakan Raja Yordania Abdullah II untuk berpidato.
Setelah Abdullah menyampaikan pidatonya, giliran Erdogan yang berpidato. Erdogan menegaskan soal pentingnya pengakuan terhadap negara Palestina.
Dia juga mendesak gencatan senjata, tidak dibatasinya bantuan kemanusiaan ke Gaza serta agar Israel sesegera mungkin menarik pasukannya dari Gaza. Mikrofon Erdogan kemudian mati setelah dia menyampaikan desakan agar Israel segera menarik pasukan dari Gaza.
“Sekarang adalah saatnya untuk mendeklarasikan gencatan senjata dan jangan batasi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dan untuk Israel, segera tarik pasukan dari Gaza,” ujar Erdogan yang diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh interpreter dalam siaran langsung.
Dilansir Anadolu Agency, Direktorat Komunikasi Turki menyatakan Erdogan tidak diinterupsi saat pidato. Turki menyebut mikrofon yang digunakan Erdogan memang otomatis mati karena durasi 5 menit yang diberikan kepada para pemimpin negara telah berakhir.
“Pidato Kepala Negara dan Pemerintahan diberikan waktu 5 menit, sementara pembicara lainnya diberikan waktu 3 menit,” demikian pernyataan tersebut.
Turki menyatakan Erdogan bukan tidak diizinkan berbicara atau kata-katanya diinterupsi selama pidato. Turki menyatakan mikrofon dimatikan secara otomatis pada akhir menit kelima sesuai dengan prosedur teknis yang berlaku.
“Presiden kemudian menyelesaikan pidatonya tak lama kemudian. Demikian pula, mikrofon Presiden Indonesia juga dimatikan sesuai dengan prosedur yang sama,” ujarnya.
“Sebagaimana di semua platform, Turki diwakili di tingkat tertinggi di Majelis Umum PBB, dan pidato-pidato Presiden kami diikuti dengan saksama sebagai pesan yang membentuk agenda global dan menciptakan dampak yang luas,” tambahnya.
Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, bertujuan untuk mengintensifkan upaya-upaya untuk menghidupkan kembali solusi dua negara dan menyediakan jalan menuju perdamaian.
Halaman 2 dari 2
(haf/imk)
-

RI Harap Pengakuan Negara Palestina Percepat Realisasi Solusi Dua Negara
Bisnis.com, JAKARTA – Pengakuan sejumlah pihak terhadap negara Palestina diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam mencapai solusi dua negara (two state solution) di tengah konflik di Gaza.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, Indonesia mengapresiasi pengakuan terhadap Palestina yang dilakukan dalam forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Selasa (22/9/2025) waktu AS. Dia menuturkan, beberapa negara baru yang mengakui Palestina diantaranya adalah Inggris, Australia, Portugal, Kanada, dan Prancis.
Menurutnya, pengakuan dari negara-negara tersebut merupakan langkah yang benar di mata sejarah. Dia mengatakan, konflik Palestina-Israel di Gaza bukan hanya masalah politik, tetapi juga merupakan isu kemanusiaan.
Sugiono berharap, bertambahnya pihak-pihak yang mengakui Palestina dapat semakin meningkatkan upaya dalam mencapai solusi dua negara.
“Kita berharap dari pengakuan ini ada satu langkah konkret yang terbuka yang bakal mencapai solusi dua negara,” kata Sugiono dalam Press Briefing yang disiapkan oleh kanal YouTube Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (23/9/2025).
Adapun, Sugiono menyampaikan bahwa konferensi terkait isu Palestina diprakarsai oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud.
Dalam konferensi tersebut, Sugiono menuturkan, Presiden Prabowo Subianto yang mendapat kesempatan berbicara dan membahas situasi yang memprihatinkan atas kekerasan serta kelaparan yang disebabkan oleh pendudukan di Gaza.
“Apresiasi Indonesia, khususnya pada negara-negara yang memutuskan untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mendesak negara lain untuk segera mengakui negara Palestina sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah.
“Hanya solusi dua negara ini yang akan mengarah pada perdamaian. Kita harus menjamin kenegaraan bagi Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel,” tegas Prabowo.
Prabowo juga menegaskan pentingnya kredibilitas PBB dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Dia mengatakan bahwa pengakuan kenegaraan harus diiringi dengan peluang nyata menuju perdamaian yang adil dan abadi.
-

Pakar Pertahanan Andi Widjajanto: Negara ini Punya Uang atau Tidak?
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Pertahanan, Andi Widjajanto bicara persoalan anggaran besar militer yang saat ini jadi pertanyaan.
Lewat podcast di channel YouTube, Akbar Faizal Unsunsored, ia bicara banyak soal itu.
Apalagi, perbicangan dan kesan awal bahwa Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dibuat tidak memiliki uang.
Dengan beberapa kebijakan yang membuat kesan tersebut, salah satunya adalah efisiensi.
Namun, setelah pelantikan Menteri Keuangan baru kesan tersebut pun memudar dan terungkap fakta baru.
“Sebenarnya negara ini mengarah ke teka-teki, negara ini punya uang atau tidak,” katanya.
“Misal ketika pak Purbaya dilantik jadi Menteri tiba-tiba kita tahu negara ini punya uang,” ujarnya.
Ia menyebut dari pernyataan tersebut, Indonesia sebenarnya punya uang namun belum digerakkan.
“Hanya saja uang ini tidak digerakkan, tapi sejak awal Pemerintahan Pak Presiden kita seolah menangkap negara ini tidak punya uang,” ungkapnya.
Namun, pertanyaan besar muncul disaat negara dibuat kesannya tidak memiliki dana atau uang.
Beberapa kebijakan ekonomi makro dengan ekspaksi fiskal salah satu di anggaran militer pun kini menjadi pertanyaan.
“Pada saat bersamaan saat kesan negara ini tidak punya uang, ada beberapa kebijakan yang dalam ekonomi makro menutupkan ekspaksi fiskal,” tuturnya.
Andi menjelaskan adalah salah satu program yaitu Patriot Fun yang coba digarap Pemerintah dengan cara mencari dana segar.
“Salah satunya adalah Patriot Fun yang dirancang memang tidak komersial sehingga bunganya tapi berharap ada orang yang menampatkan dananya sehingga terkumpul,” terangnya.
-

Ini Link Rapat Paripurna DPR, Sahkan APBN 2026 dan Calon Hakim Agung
Bisnis.com, JAKARTA – DPR akan menggelar Rapat Paripurna pada hari ini Selasa (23/9/2025). Dalam jadwal acara, DPR bakal mengambil keputusan mengesahkan RUU APBN 2026 hingga penetapan calon hakim agung.
Pengambilan keputusan terkait APBN 2026 dan calon hakim agung dilakukan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, pukul 10.00 WIB.
“Berdasarkan jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, yang diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 22 September 2025, bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengadakan Rapat Paripurna,” tulis surat yang diterima Bisnis, Selasa (23/9/2025).
Dalam lampiran surat, anggota pria mengenakan pakaian sipil lengkap dan wanita menyesuaikan serta mengenakan lencana DPR RI.
Jadwal Acara Rapat Paripurna APBN 2026:
1. Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU APBN 2026.
2. Laporan Badan Legislasi tentang perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Tahun 2025-2029.
3. Laporan Komisi III mengenai hasil uji kelayakan (fit and proper test) calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung.
4. Laporan Komisi XI tentang hasil uji kelayakan calon anggota dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
5. Laporan Komisi XII mengenai hasil uji kelayakan calon ketua dan anggota komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk masa jabatan 2025-2029.
Rapat paripurna bisa disaksikan secara daring melalui link YouTube: