Xcloud.id

Perusahaan: YouTube

  • Mahfud MD Blak-blak Soal Terima Tawaran Istana untuk Bantu Reformasi Polri, Masuk Posisi Apa?

    Mahfud MD Blak-blak Soal Terima Tawaran Istana untuk Bantu Reformasi Polri, Masuk Posisi Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD menerima tawaran dari istana melalui Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya untuk membantu pelaksanaan Reformasi Polri.

    Hal itu dia sampaikan di podacst Youtube pribadinya @Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025). Dia menegaskan akan membantu pemerintah jika dirasa sanggup untuk dikerjakan. 

    “Saya bantu itu urusan Polri, Reformasi Polri,” katanya dalam podcast tersebut. 

    Mulanya Teddy mengabari Mahfud pada 15 September 2025. Kala itu Mahfud sedang mengajar di Yogyakarta sehingga tidak bisa bertemu. Pertemuan baru terlaksana pada 16 September, sore. 

    Lalu, Mahfud rencananya akan bertemu Prabowo di Istana Negara pada 19 September atau hari Jumat minggu lalu. Namun pertemuan batal karena Prabowo harus menghadiri sidang PBB.

    Mahfud menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan mengenai posisi atau jabatan di Komite Reformasi Polri. 

    “Tetapi tidak bicara posisi ya. Saya ingin membantu, membantu tetapi juga ngasih bahan,” jelasnya.

    Saat dirinya menjabat sebagai Menkopolhukam, dia sudah mengetahui hal-hal yang harus diperbaiki dalam struktural Polri, sehingga hanya perlu waktu yang singkat untuk membenahi berbagai permasalahan.

    Dia menyebut ada tiga aspek dalam menegakan hukum. Pertama, isinya atau aturannya. Kedua, struktur atau aparatnya. Ketiga, kultur atau budaya. Kendati berdasarkan temuannya, Polri hanya memiliki masalah kultural.

    “Polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Nah sehingga enggak banyak yang perlu dirombak karena aturan apapun yang dicari di Polri yang bagus itu gimana sih? Sudah ada semua di Undang-Undang,” terangnya

    Salah satu aspek yang perlu dibenahi adalah kuktur. Dia menjelaskan saat ini masyarakat telah melegitimasi polisi sebagai pihak yang kerap memeras dan membengking ketika ada masalah.

    Dia mengaku tidak masalah dan telah mengetahui risiko mendapatkan cibiran dari publik saat menerima bantuan tersebut. 

  • Kisah Mahfud MD Ditelepon, Diajak jadi Menko Polkam Saat Reshuffle Kabinet

    Kisah Mahfud MD Ditelepon, Diajak jadi Menko Polkam Saat Reshuffle Kabinet

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD mengaku ditelepon oleh salah satu jenderal senior untuk mengisi jabatan sebagai Menko Polkam.

    Hal itu dia sampaikan di podcast Youtube pribadinya @Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025). Namun dia mengatakan tidak pernah memberitahu informasi tersebut kepada pihak lain.

    “Karena ini benar. Saya dihubungi. Benar saya dihubungi tapi saya berkomitmen untuk tidak membicarakan itu dengan siapa,” katanya dalam podcast tersebut.

    Mantan Ketua Kompolnas itu menyebut ditelepon oleh jenderal senior pada tanggal 7 September malam atau menjelang reshuffle.

    Sang jenderal, katanya, mengajak bertemu. Namun saat itu Mahfud sedang berada di Yogyakarta. Meski begitu pertemuan tetap terjadi pada 9 September 2025, tetapi Mahfud enggan memberikan jawaban yang pasti mengisi jabatan Menko Polkam.

    Sebab, dia mengaku mempunyai standar etik bahwa pihak yang mengisi pemerintahan harus diduduki oleh mereka yang menang secara politik.

    “Yang berkeringat untuk Prabowo kan banyak,  sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya enggak mungkin saya ingin masuk ke situ,” tuturnya.

    Dia berjanji mengabdi kepada negara tanpa harus masuk ke dalam sistem pemerintah.

    Di sisi lain, Mahfud memberikan tanggapan terkait penetapan Djamari sebagai Menko Polkam. Dia menjelaskan Menko Polkam memiliki peran penting dalam pemerintahan. Menurutnya Menko Polkam harus mampu menyelaraskan langkah-langkah pemerintah dalam kebijakan di bidang Polkam.

    “Mungkin chemristry-nya cocok Pak Prabowo dengan Pak Djamari dan mungkin Pak Prabowo cukup hormat dengan Djamari,” terangnya.

    Mengenai Djamari yang merupakan mantan TNI. Mahfud menilai tidak masalah kalau dia harus menjabat sebagai Menko Polkam, pasalnya Djamari telah pensiun dan menjadi sipil serta tidak terikat dengan TNI.

  • Gibran Sudah Perlihatkan Ijazahnya, Dian Sandi PSI: Jangan Terjebak Tipu Daya

    Gibran Sudah Perlihatkan Ijazahnya, Dian Sandi PSI: Jangan Terjebak Tipu Daya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik seputar ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini menjadi salah satu isu paling hangat dibicarakan.

    Menanggapi hal tersebut, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menegaskan bahwa Gibran sudah lama memperlihatkan ijazahnya.

    Dian pun menyayangkan pihak-pihak yang kembali mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran.

    “Ini kok baru sekarang bilang tidak berani tunjukkan ijazah? Sudah dari dulu ditunjukkan, buka saja video di YouTube, banyak,” ujar Dian di X @DianSandiU (24/9/2025).

    Ia menegaskan bahwa Gibran pernah menunjukkan ijazahnya secara terbuka, namun tetap saja isu itu terus diperdebatkan.

    “Mas Wapres Gibran pernah menunjukkan ijazahnya, toh masih saja ribut!,” Dian menuturkan.

    “Itulah gambaran yang akan terjadi jika Pak Jokowi kemarin terpancing menunjukkan ijazahnya,” tambahnya.

    Dian juga menuding bahwa seruan untuk memperlihatkan ijazah hanyalah siasat politik.

    “Jadi yang teriak, tunjukkan ijazahnya dan selesai! Itu tipu daya, muslihat kaum Jahiliyah,” tegasnya.

    Lebih jauh, ia menyebut adanya upaya sistematis untuk merusak reputasi mantan Presiden Jokowi dan keluarganya dengan biaya yang tidak kecil.

    “Proyek pembusukan nama Pak Jokowi dan keluarganya ini berbiaya mahal,” tandasnya.

    Dian bilang, proyek pembusukan nama itu bisa jadi dibekingi oleh sekelas pemain minyak atau konsesi jutaan hektar.

    “Bukan mantan menteri apalagi sekelas mantan Menpora,” kuncinya.

    (Muhsin/fajar)

  • 1 Kelakar Trump ke Prabowo yang Entakkan Meja Saat Pidato di Sidang PBB Nasional

    1 Kelakar Trump ke Prabowo yang Entakkan Meja Saat Pidato di Sidang PBB Nasional

    Kelakar Trump ke Prabowo yang Entakkan Meja Saat Pidato di Sidang PBB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berkelakar kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang mengentakkan meja berkali-kali saat pidato di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS).
    Momen ini terjadi di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, ketika Prabowo menghadiri Multilateral Meeting on the Middle East atas undangan Trump, pada Selasa (23/9/2025).
    Awalnya, Trump memuji pidato Prabowo yang berapi-api.
    Trump menyebutnya sebagai pidato yang hebat.
    “Dan Anda juga, sahabatku. Pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengentakkan tangan di meja itu,” kata Trump, dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden RI.
    Setelahnya, Trump berkelakar sambil menyebut bahwa tidak akan mudah jika berhadapan dengan Prabowo saat sedang marah.
    Pernyataan Trump ini mencairkan suasana dan direspons dengan senyuman serta tawa kecil oleh Prabowo.
    Terlihat juga beberapa petinggi negara lain di ruangan turut tersenyum.
    “Saya berkata, bagaimana kalau harus berhadapan dengan dia kalau ia marah? Tidak mudah,” canda Trump, diikuti senyum dari berbagai delegasi negara di ruangan.
    “Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak,” ujar Trump lagi.
    Di momen yang sama, Trump juga memuji pidato dari Emir Qatar Syekh Tamim ibn Hamad Al Thani dalam forum yang sama.
    “Dan juga, pidato yang hebat yang Anda sampaikan hari ini. Saya menyaksikannya, pidato yang benar-benar hebat. Terima kasih banyak,” ujar Trump.
    Sebagai informasi, Prabowo mendapat urutan ke-3 berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), kemarin.
    Sejumlah isu diangkat Kepala Negara, utamanya soal perdamaian dunia hingga dukungan kemerdekaan Palestina.
    Dalam forum tersebut, Prabowo tampak berapi-api dan penuh semangat saat menyampaikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB.
    Terdapat delapan momen Prabowo terpantau sampai mengentakkan tangannya ke meja mimbar yang ada di Markas PBB.
    Ada juga delapan kali tepuk tangan dari para petinggi dan delegasi negara lain yang terdengar saat Prabowo berpidato dalam forum tersebut, termasuk standing ovation di akhir pidato Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dino Patti Djalal Bongkar Politik Luar Negeri Jokowi yang Buruk, ke Ukraina Untuk Pencitraan

    Dino Patti Djalal Bongkar Politik Luar Negeri Jokowi yang Buruk, ke Ukraina Untuk Pencitraan

    GELORA.CO  – Usai pensiun jadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, mata publik baru terbuka.

    Karena mulai banyak orang yang berani membongkar sikap buruknya.

    Terbaru, mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, ungkap unek-unek yang sudah lama dipendam.

    Sebagai mantan diplomat, Dino memiliki jarinagn luar negeri yang luas dan kredibel.

    Karena itu Dino sangat tahu sikap politik luar negeri Jokowi saat dua periode menjabat.

    Ternyata, Jokowi menjadi salah satu Presiden RI yang paling enggan mengikuti acara pemimpin dunia lewat berbagai forum atau organisasi.

    Entah karena kendala bahasa Inggris yang tak lancar, atau persoalan lain.

    Yang pasti, kata Dino, Jokowi sering mendelegasikan acara penting itu kepada para menteri atau Wakil Presiden saat dijabat Jusuf Kalla.

    Hal ini diungkap Dino di kanal YouTube Total Politik, Rabu (24/9/2025), yang dikutip Tribunnews.com.

    Menurut Dino, Jokowi bukanlah sosok presiden yang tertarik dengan politik luar negeri.

    Dino mengungkapkan hal itu sudah terlihat ketika Jokowi pertama kali menjabat sebagai Presiden RI pada tahun 2014 lalu.

    Adapun contohnya ketika Jokowi enggan menghadiri forum G20 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC.

    Bahkan, kata Dino, Jokowi juga tidak tertarik akan pertemuan dengan negara anggota ASEAN.

    Baca juga: Jokowi Arahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Ahli: Sebagai Eks Presiden, Ini Menyedihkan

    Jokowi, sambung Dino, menyebut bahwa pertemuan semacam itu tidak menimbulkan dampak nyata bagi masyarakat.

    “Saya ingat waktu beliau menjadi Presiden diminta untuk ke G20 dan KTT APEC, setelah beliau disumpah jadi Presiden, susah banget karena beliau tidak tertarik.”

    “Bahkan ASEAN pun, banyak cerita-cerita diplomat, beliau sempat bilang ini apa sih perkumpulan hanya ngomong-ngomong aja,” katanya.

    Keengganan Jokowi untuk hadir dalam pertemuan internasional semakin terlihat ketika dirinya juga enggan untuk mengikuti Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Jokowi memang tidak pernah menghadiri langsung Sidang Umum PBB selama dua periode menjadi orang nomor satu di Indonesia.

    Dia selalu memerintakan Menteri Luar Negeri (Menlu) ataupun Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), untuk menghadirinya.

    Dino pun sempat memperoleh cerita ketika Jusuf Kalla bercerita ke Jokowi terkait padatnya rangkaian acara di PBB.

    Menurut Dino, hal tersebut turut menjadi alasan Jokowi enggan untuk menghadiri Sidang Umum PBB.

    “Pernah ada cerita, beliau nanya ke pak JK, Pak JK waktu itu sedang di New York ‘pak saya hari ini 5-10 meeting, sibuk. Pak Jokowi lalu bilang ‘ya karena itulah saya nggak mau ke sana’. Nah jadi interest-nya emang nggak ada,” tuturnya.

    Selanjutnya, mantan juru bicara SBY tersebut juga menyebut bahwa kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia saat konflik kedua negara tersebut terjadi hanya untuk pencitraan di dalam negeri.

    Jokowi memang pernah pergi ke Ukraina dan bertemu Presiden Volodymyr Zelenskyy pada 29 Juni 2022 lalu.

    Dikutip dari laman Presiden RI, Jokowi menyebut bahwa kunjungan ke Ukraina adalah wujud kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina.

    Sehari setelahnya, Jokowi pun sempat bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow dan mengatakan siap menjembatani agar kedua negara berdamai.

    “Kita lihat waktu konflik Rusia-Ukraina, beliau datang ke Ukraina dan Rusia dan saya dan kita semua kan senang, ya,” ujarnya.

    “Tetapi ternyata, dan mohon maaf sekali untuk para pendukung Jokowi, tapi ternyata ini lebih untuk konsumsi dalam negeri dan bukan untuk menyelesaikan konflik. Kalau kita benar-benar mau bantu, ya bantu,” lanjut Dino.

    Dino lantas membandingkan kepemimpinan Jokowi dan SBY di mana mantan atasannya itu memiliki keseimbangan dalam mengurusi urusan dalam negeri dan luar negeri.

    “Ini Pak SBY, dalam negeri bagus secara politik, ekonomi, demokrasi, reformasi, tetapi (urusan) luar negeri aktif dan berdampak,” tuturnya.

    Dia pun berharap agar Presiden Prabowo Subianto mencontoh cara kepemimpinan SBY di masa lalu.

    “Dan saya kira dari sekarang, Pak Prabowo harus bisa berpikir bagaimana saya jadi Presiden di dalam negeri secara politik dan ekonomi sukses tapi juga luar negeri, kita bisa berdampak. Itu susah sekali,” pungkasnya

  • Aksi Demo Saat Hari Tani Nasional Rabu 24 September 2025, Ribuan Personel Disiagakan – Page 3

    Aksi Demo Saat Hari Tani Nasional Rabu 24 September 2025, Ribuan Personel Disiagakan – Page 3

    Proses pengambilan data berlangsung pada 8-13 September 2025, menggunakan kuesoner berbasis google form yang disebar melalui media sosial Meta, dengan target pengguna aktif berusia 17-60 tahun.

    Form pertanyaan disebar di akun media sosial di seluruh provinsi di Indonesia, hasilnya terkumpul 643 responden.

    Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, saat ditanya apakah responden tahu terhadap aksi demonstrasi, mayoritas mengetahuinya.

    Mayoritas responden yakni 85,8 persen mengetahui aksi demonstrasi itu, dan tidak tahu 14,2 persen,” kata Rico dalam paparannya, Senin (22/9/2025).

    Adapun sumber informasi responden tahu informasi demonstrasi tertinggi berasal dari Facebook 72 persen, Instagram 67,2 persen, Tiktok 61,4 persen, televisi 58,5 persen, dan Youtube 44,9 persen.

    Sementara Responden menjawab tahu aksi unjuk rasa dari portal berita 35 persen, pembicaraan dengan teman 30 persen, X (twitter) 28,9 persen, dan melihat langsung 17,1 persen, dan radio 8,1 persen.

    Rico juga memeaparkan, saat responden ditanya terkait persepsi atas demostrasi, jawaban terbanyak adalah kerusuhan 26,9 persen, tolak kenaikan gaji DPR 17,1 persen, menyampaikan aspirasi 15,7 persen, dan tuntut keadilan korban ojol Affan Kurniawan 10,6 persen.

    “Bubarkan DPR 5,3 persen, kekecewaan rakyat 5 persen, tuntutan 17+8 sebanyak 3,3 persen, jalanan macet juga 3,3 persen, dan aksi damai 2,8 persen,” papar Rico.

    Tidak ketinggalan, Median juga menanyakan ke responden apa yang memicu aksi demo berujung kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Tertinggi adalah kenaikan gaji dan tunjangan DPR 30,2 persen, perilaku arogan DPR 9,8 persen, tidak peduli rakyat 8,1 persen, kesulitan ekonomi 6,5 persen, serta kesenjangan ekonomi 4,2 persen.

    “Pejabat korupsi dan kekecewaan rakyat ke DPR masing-masing 4 persen dan kinerja buruk 3,1 persen dan pejabat tidak empati 2,6 persen,” kata Rico.

     

  • 2 Titik Terang Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Ada Mahfud MD hingga Eks Kapolri Nasional

    2 Titik Terang Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Ada Mahfud MD hingga Eks Kapolri Nasional

    Titik Terang Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Ada Mahfud MD hingga Eks Kapolri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komite Reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan titik terang.
    Sosok Mahfud MD hingga eks Kapolri bakal bergabung di komite tersebut.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, komite tersebut berbeda dengan Tim Transformasi Reformasi yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di internalnya.
    Namun, pemerintah dan Polri disebut memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki institusi kepolisian.
    “Iya kan semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi, ya kita apresiasi dengan terbentuknya tim reformasi,” kata Prasetyo, di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).
    Menurut Prasetyo, Komite Reformasi Polri kemungkinan akan diumumkan secara resmi setelah Presiden Prabowo kembali ke Tanah Air.
    Sebab, kepala negara saat ini sedang menghadiri rangkaian Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
    “Kalau dari Istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden, berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian akan diumumkan,” kata Prasetyo.
    Prasetyo mengungkapkan, komite tersebut kemungkinan akan beranggotakan sembilan orang.
    Dia tidak merinci siapa saja sosok yang bakal duduk di dalamnya, tetapi tidak menampik akan ada mantan Kapolri.
    “Mungkin kurang lebih sekitar sembilan. Ada lah (eks Kapolri). Beberapa nama lah,” ucap Prasetyo.
    Salah satu nama yang sudah pasti bergabung adalah eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
    Prasetyo menyatakan, pemerintah bersyukur Mahfud bersedia ikut serta dalam komite itu.
    “Alhamdulillah beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo.
    Meski demikian, dia menegaskan bahwa susunan keanggotaan komite belum ditetapkan secara resmi, termasuk siapa yang akan menjadi ketuanya.
    “Tunggu lah,” ujar dia.
    Mahfud MD sendiri menyampaikan kesediaannya bergabung usai bertemu Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, pada Selasa (16/9/2025).
    “Saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri,” kata Mahfud, melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).
    Menurut Mahfud, bergabungnya dia dalam komite merupakan bentuk kontribusi bagi negara.
    Namun, dia belum ingin membicarakan soal posisi dirinya dalam komite.
    “Ya nanti kita lihat pada posisi apa, tetapi saya punya beberapa catatan penting kalau mau reformasi Polri sungguh-sungguh,” ujar dia.
    Mahfud menilai, ada tiga hal utama yang harus diperbaiki dalam kaitan dengan penegakan hukum, yakni aturan, aparat, dan budaya.
    Dia menekankan bahwa persoalan paling krusial terletak pada aspek kultur di tubuh kepolisian itu sendiri.
    “Masalahnya kultural ini, polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Nah, sehingga saya enggak banyak yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus itu gimana sih? sudah ada semua di undang-undang,” kata Mahfud.
    Dia pun menyoroti pandangan negatif masyarakat terhadap polisi, mulai dari praktik pemerasan hingga budaya perbantuan terhadap kepentingan tertentu.
    Menurut Mahfud, absennya meritokrasi menyebabkan orang-orang baik kesulitan mendapatkan posisi, jika tidak dekat dengan pimpinan atau membayar.
    “Kultur buruk dari kepolisian inilah yang harus dibenahi,” ucap Mahfud.
    Diberitakan sebelumnya, Prasetyo menyampaikan bahwa pembentukan Komite Reformasi Polri dilakukan sebagai langkah evaluasi dan perbaikan yang diinginkan Presiden.
    Menurut Prasetyo, reformasi adalah hal yang biasa bagi setiap institusi.
    Kini, anggota Komite Reformasi Kepolisian itu tengah disusun.
    “Keinginan beliau (Presiden Prabowo) adalah tentunya kan kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi,” kata Prasetyo, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025) kemarin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Puji Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB: You Did a Great Job – Page 3

    Trump Puji Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB: You Did a Great Job – Page 3

    Untuk itu, Prabowo mengajak negara-negara tidak tinggal diam dengan penderitaan rakyat Palestina. Dia meyakini dengan PBB yang kuat, maka kaum lemah tak menderita dan keadilan akan didapatkan.

    “Dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kuat, kita dapat membangun dunia di mana kaum lemah tidak menderita sebagaimana mestinya,tetapi hidup dalam keadilan yang pantas mereka dapatkan,” tutur Prabowo.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, saat ini konflik dan ketidakadilan terjadi di dunia akhir-akhir ini. Dia juga menyinggung kondisi dunia saat ini yang diwarnai oleh penderitaan hingga genosida.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato pada Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Gedung Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa 23 September 2025. Adapun, yang bersangkutan mendapatkan urutan ketiga saat berpidato.

    “Dunia kita didorong oleh konflik, ketidakadilan, dan ketidakpastian yang semakin dalam. Setiap hari kita menyaksikan penderitaan, genosida, dan pengabaian terhadap hukum internasional dan kepatutan manusia,” kata Prabowo sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa 23 September 2025.

    Prabowo mengatakan, para pemimpin dunia tak boleh menyerah dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Prabowo mengajak semua negara untuk bersatu dan berjuang mencapai perdamaian dunia.

    “Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerahkan harapan atau cita-cita kita. Kita harus bersatu, bukan menjauh. Bersama-sama kita harus berjuang untuk mencapai harapan dan impian kita,” jelasnya.

    Prabowo menuturkan bahwa PBB dibentuk untuk menjamin perdamaian, keamanan, keadilan, dan kebebasan dunia.

    Dia pun menekankan komitmen Indonwsia memperkuat lembaga PBB.

    “Kami tetap berkomitmen pada internasionalisme, multilateralisme, dan pada setiap upaya yang memperkuat lembaga besar ini,” ujar Prabowo.

  • Hoaks! Prabowo pecat massal 200 anggota DPR RI

    Hoaks! Prabowo pecat massal 200 anggota DPR RI

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di YouTube pada 21 September 2025 menarasikan bahwa Presiden Prabowo memecat secara massal 200 anggota DPR RI.

    Dalam video tersebut disebutkan bahwa pemecatan dilakukan karena para anggota DPR sengaja absen dari rapat untuk menggagalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

    Berikut narasi dalam video tersebut:

    “PRABOWO UMUMKAN DAFTAR DEWAN DPR YANG DIPECAT

    TERBUKTI SENGAJA ABSEN UNTUK GAGALKAN RAPAT DPR

    200 ANGGOTA DPR DIPECAT MASAL MALAM INI”

    Unggahan tersebut juga disertakan narasi:

    “PRABOWO UMUMKAN DAFTAR 200 ANGGOTA DPR YANG DIPECAT KARENA SENGAJA ABSEN UNTUK GAGALKAN RAPAT DPR”

    Namun, benarkah Prabowo pecat massal 200 anggota DPR RI?

    Unggahan yang menarasikan Prabowo pecat massal 200 anggota DPR RI. Faktanya, pernyataan tersebut tidak berdasar. (YouTube)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo terkait pemecatan massal anggota DPR RI.

    Foto thumbnail dalam video tersebut merupakan saat Presiden Prabowo mengumumkan susunan kabinet Merah Putih 2024-2029 pada 20 Oktober 2024 lalu.

    Sementara itu, dalam sistem kenegaraan Indonesia, sesuai pasal 7c UUD 1945, Presiden tidak memiliki kewenangan membekukan atau membubarkan DPR. Presiden juga tidak bia memberhentikan anggota DPR karena keduanya memiliki keduukan sejajar sebagai lembaga negara.

    Di sisi lain, partai politik Gerindra hanya memiliki 86 kursi dari 580 kursi anggota DPR RI, sehingga Prabowo sebagai ketua umum partai politik tersebut tidak mungkin dapat memecat 200 anggota DPR.

    Klaim: Prabowo pecat massal 200 anggota DPR RI

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Brazil Sindir Ulah Trump yang ‘Jajah’ Palestina di Sidang PBB

    Presiden Brazil Sindir Ulah Trump yang ‘Jajah’ Palestina di Sidang PBB

    Jakarta –

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyindir Presiden Amerika (AS) Serikat Donald Trump yang mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan para delegasi jelang perhelatan Sidang Umum PBB di New York. Lula menyesalkan keputusan tersebut.

    Dalam pidatonya di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Lula mulanya menjelaskan tentang konflik yang berkecamuk di Palestina. Dia mengatakan serangan yang dilancarkan Hamas memang tidak bisa dibenarkan, namun rentetan serangan Israel jelas salah dan termasuk dalam genosida.

    “Tidak ada situasi yang lebih menunjukkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan ilegal daripada yang terjadi di Palestina. Serangan teroris yang dilakukan oleh Hamas tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun,” kata Lula dilihat dalam siaran langsung YouTube United Nations, Rabu (24/9/2025).

    “Namun, tidak ada satu pun yang dapat membenarkan genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Di sana, di bawah berton-ton reruntuhan, terkubur puluhan ribu perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa,” imbuhnya.

    Lula juga menyoroti kelaparan di Gaza yang dijadikan celah untuk memindahkan para penduduknya. Dia mendorong konflik yang terjadi di Palestina untuk segera diakhiri.

    “Pembantaian ini tidak akan terjadi tanpa keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya bisa mencegahnya. Di Gaza, kelaparan digunakan sebagai senjata perang dan pemindahan paksa penduduk tidak dihukum,” ujarnya.

    Lula mengatakan kondisi di Gaza ini seharusnya bisa disampaikan langsung di Sidang Umum PBB. Namun, dia menyesalkan sikap pemerintahan Trum yang mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan para delegasi jelang perhelatan Sidang Umum PBB.

    “Ini adalah solusi yang dipertahankan oleh lebih dari 150 anggota PBB yang ditegaskan kembali kemarin di sini. Di sidang paripurna yang sangat paripurna, namun dihalangi oleh satu hak veto. Sangat disesalkan bahwa Presiden Mahmoud Abbas dicegah oleh negara tuan rumah dengan ‘menduduki’ (menjajah) bangku Palestina pada momen bersejarah ini,” jelasnya.

    Sebagaimana diketahui, AS mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Meski begitu, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengizinkan Mahmud Abbas berpidato melalui sambungan video.

    “Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presidennya yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum,” kata keterangan PBB dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/9).

    Halaman 2 dari 2

    (wnv/wnv)