Xcloud.id

Perusahaan: YouTube

  • Dirjen Pajak Bersiap Buka Perluasan Pertukaran Data Antarinstansi

    Dirjen Pajak Bersiap Buka Perluasan Pertukaran Data Antarinstansi

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan terbuka untuk saling bertukar data dengan instansi lain dalam upaya kolaborasi meningkatkan penerimaan negara.

    Dalam diskusi publik bertajuk ‘Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba’ yang digelar Kamis (11/12/2025), Bimo menyampaikan bahwa praktik pertukaran data antarkementerian dan lembaga sejatinya telah berjalan untuk berbagai kepentingan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kerja sama tersebut difokuskan untuk mendorong kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

    Namun, Bimo mengakui bahwa DJP masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur kerahasiaan data wajib pajak (WP). Pembatasan tersebut, menurut dia, kerap menjadi sumber keluhan dari instansi lain yang membutuhkan data perpajakan untuk keperluan analisis dan pengawasan.

    “Dulu mungkin Ditjen Pajak [dikeluhkan] cuma minta-minta data doang, enggak mau ngasih data. Iya, pasal 34 enggak boleh ngasih karena rahasia. Sekarang gini terus terang saja, saya buka data untuk bapak ibu sesuai dengan aturan,” ujar Bimo dalam forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Pusdiklat Pajak, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Bimo mengungkapkan bahwa usulan untuk memperluas ruang pertukaran data WP telah ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, baik saat jabatan tersebut masih dipegang Sri Mulyani Indrawati maupun di era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tujuannya agar DJP dapat lebih leluasa berbagi data dengan tetap mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

    Menurut Bimo, sikap tersebut dilandasi keinginan agar DJP tampil lebih inklusif dan membangun hubungan timbal balik yang setara dengan instansi lain. Saat ini, Kemenkeu telah melakukan pertukaran data secara terbatas dengan sejumlah lembaga, terutama untuk kebutuhan pengawasan lintas sektor.

    “Kalau bapak ibu memang mau mendapatkan data untuk menganalisis kinerja di sektor bapak ibu, saya kasih. Tentu tanpa identifikasi. Itu halal, enggak usah dipersulit. Saya kasih, saya minta Direktur Data. Kenapa? Karena dengan begitu ada trust, kan dari [Ditjen] Minerba [Kementerian ESDM] juga ngasih. Sama-sama kami awasi,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Bimo juga menyinggung langkah pengawasan terhadap wajib pajak kaya atau high wealth individual (HWI). Ia mengungkapkan, pada hari tersebut DJP baru saja memanggil sejumlah WP dengan kekayaan besar untuk klarifikasi kepatuhan.

    Bimo menjelaskan bahwa sebagian WP kaya masih belum menyadari otoritas pajak memiliki akses ke berbagai sumber data lintas instansi, termasuk data kepemilikan manfaat (beneficial ownership/BO) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum. Data tersebut dinilai penting sebagai pembanding kepatuhan pelaporan pajak.

    “Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan,” ungkapnya.

  • Otoritas Pajak Soroti Praktik Sawit, Ungkap Dugaan Pelanggaran Hulu hingga Hilir

    Otoritas Pajak Soroti Praktik Sawit, Ungkap Dugaan Pelanggaran Hulu hingga Hilir

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana Sumatra memicu semakin banyak pihak yang menyoroti dampak masifnya perkebunan sawit di Indonesia terhadap berkurangnya area tutupan hutan. Hal itu tidak terkecuali dari otoritas pajak.

    Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dinilai berkaitan dengan masifnya penggundulan hutan di Sumatra. Kondisi tersebut disebut kian diperburuk oleh fenomena siklon tropis Sinyar yang terjadi dalam periode yang sama.

    Dalam diskusi publik bertajuk “Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba” yang digelar Kamis (11/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyinggung peran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam menindak pelanggaran di sektor kehutanan dan pertambangan. Satgas tersebut dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

    Bimo, yang juga tergabung dalam Satgas PKH, menjelaskan bahwa penindakan dilakukan dari sisi hulu hingga hilir. Di sektor hulu, perusahaan industri ekstraktif, termasuk perkebunan sawit dan pertambangan, menjadi sasaran apabila ditemukan memiliki perizinan yang tidak sesuai, meskipun aktivitas usaha telah terlanjur berlangsung di kawasan hutan.

    “Bahkan ada beberapa kawasan hutan lindung taman nasional yang majority areanya itu digunakan untuk di-exploit untuk perkebunan sawit, untuk tambang dan lain-lain. Tesso Nilo itu perkebunan sawitnya menutupi 80 persen area Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. Itu sangat menyedihkan sekali,” ujar Bimo dalam forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Pusdiklat Pajak, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Menurut Bimo, praktik tersebut berkontribusi terhadap dampak lingkungan yang kini dirasakan masyarakat, seperti banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Kerusakan ekosistem akibat alih fungsi kawasan hutan dinilai meningkatkan kerentanan bencana hidrometeorologi.

    Selain di hulu, dugaan ketidakpatuhan juga ditemukan di sisi hilir. Otoritas pajak mengungkap masih maraknya praktik penyelundupan, salah satunya melalui modus underinvoicing, yakni pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari harga sebenarnya untuk menghindari bea masuk, pajak, dan pungutan lain.

    Salah satu temuan besar yang diungkap Direktorat Jenderal Pajak adalah dugaan penghindaran bea keluar ekspor sawit dengan melaporkannya sebagai limbah crude palm oil (CPO) atau fatty acid methyl ester (FAME). Melalui skema base erosion and profit shifting (BEPS), sebanyak 87 kontainer CPO dikirim ke luar negeri, tetapi dilaporkan sebagai FAME sehingga dibebaskan dari bea keluar.

    “Kalau tadi di sisi hulu serious non-compliance activity-nya mengambil hutan yang tidak seharusnya dimanfaatkan untuk perkebunan atau pertambangan, di sisi hilir masih terdapat banyak sekali penyelundupan. Penyelundupan yang mungkin dilegalisasi karena sistem,” kata Bimo.

  • UWKS Tegaskan Dugaan Rasisme Resbob sebagai Pelanggaran Berat

    UWKS Tegaskan Dugaan Rasisme Resbob sebagai Pelanggaran Berat

    Jakarta, Beritasatu.com – Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Prof Dr Ir Rr Nugrahini Susantinah Wisnujati Msi akhirnya buka suara terkait dugaan rasisme yang menyeret YouTuber Muhammad Adimas Firdaus atau yang dikenal dengan nama Resbob.

    Melalui unggahan resmi akun Instagram @uwksmediacenter pada 12 Desember 2025, UWKS menegaskan, tindakan yang dilakukan Resbob dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Pihak kampus menyatakan akan menindaklanjuti kasus tersebut sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

    “Terkait beredarnya video yang menampilkan Muhammad Adimas Firdaus atau yang lebih dikenal dengan Resbob, memang betul beliau adalah mahasiswa FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya semester 3, tetapi mahasiswa yang bersangkutan tidak mengikuti pembelajaran secara penuh,” ujar Nugrahini dalam pernyataannya.

    Nugrahini menegaskan, UWKS memiliki komitmen kuat dalam menjunjung nilai-nilai kebinekaan, menghormati perbedaan, serta menolak secara tegas segala bentuk tindakan yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

    “Terkait kasus tersebut, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah memproses dengan mengumumkan bukti-bukti karena pada Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tentang Kode Etik dan Tata Pergaulan Mahasiswa, aktivitas menyebar video yang berpotensi menimbulkan konflik kesukuan, agama, ras, dan antargolongan di mana konten tersebut tidak menjunjung tinggi nilai-nilai edukasi dan keadaban, tidak memilih penggunaan kata-kata yang baik, serta bermuatan penghinaan terhadap suku tertentu, maka pada peraturan rektor Universitas Wijaya Kusuma, termasuk pada pelanggaran berat,” tegasnya.

    Ia berharap masyarakat dapat menerima informasi secara utuh dan proporsional. Menurut Nugrahini, UWKS berkomitmen menjaga integritas, ketertiban, serta kehidupan akademik yang selaras dengan nilai-nilai bermasyarakat.

    Sebelumnya, Polda Jawa Barat melakukan penyelidikan terhadap dugaan ujaran kebencian yang dilakukan YouTuber Resbob atau Adimas Firdaus. Penyelidikan tersebut berawal dari laporan masyarakat setelah unggahan Resbob dianggap menghina masyarakat Sunda serta suporter Persib Bandung.

    Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, penyidik telah melakukan analisis terhadap akun yang digunakan terlapor dan memulai tahap penyelidikan awal.

    Ia menyebutkan, penyidik masih mendalami laporan yang masuk serta mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk kepentingan proses penyidikan.

    “Kami sudah melakukan profiling akun pelaku hate speech terhadap Viking dan warga Jabar serta sudah memulai penyelidikan,” jelas Kombes Pol Hendra, dikutip dari Antara, Jumat (12/12/25).

    Kombes Pol Hendra menjelaskan, kasus ini mencuat setelah dalam salah satu siaran YouTube, Resbob melontarkan ucapan bernada penghinaan terhadap pendukung Persib Bandung dan masyarakat Sunda. Tayangan tersebut kemudian viral dan memicu reaksi keras dari publik.

    “Penerimaan laporan polisi diperlukan untuk melengkapi proses hukum dan menguatkan keterangan saksi korban,” ungkapnya.

  • Setoran Pajak Minerba Baru Rp43,3 Triliun jelang Akhir 2025, DJP Buka-bukaan soal Kepatuhan

    Setoran Pajak Minerba Baru Rp43,3 Triliun jelang Akhir 2025, DJP Buka-bukaan soal Kepatuhan

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa penerimaan pajak dari sektor mineral dan batu bara (minerba) baru mencapai Rp43,3 triliun sampai dengan November 2025. Angka itu merupakan yang terendah sejak realisasi secara keseluruhan pada 2020.

    Pada 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19, setoran penerimaan pajak dari sektor minerba tercatat Rp25,2 triliun. Realisasinya meningkat pada 2021 menjadi Rp48,3 triliun, dan melonjak tajam seiring dengan periode peningkatan harga komoditas pada 2022 menjadi Rp111,2 triliun. 

    Peningkatan berlanjut pada 2023 menjadi Rp137,4 triliun. Setelah itu, penurunan harga komoditas terjadi dan setoran pajak dari minerba pada 2024 anjlok ke Rp71,4 triliun. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu Ihsan Priyawibawa pada acara diskusi publik bertajuk ‘Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba’, Kamis (11/12/2025). 

    Menurut Ihsan, ini sejalan dengan kondisi kontribusi sektor minerba terhadap PDB Indonesia yang pada kuartal III/2025 tercatat tumbuh hanya 5,04% (yoy). Dalam hal ini, batu bara menyumbang 3,36% terhadap PDB, sedangkan mineral lebih kecil yaitu 1,74%. 

    “Artinya kalau kita lihat angka penerimaan sejalan juga kontribusi sektor minerba ini total Rp43,3 triliun atau 2,65% total penerimaan nasional,” ujarnya pada acara yang disiarkan melalui YouTube Pusdiklat Pajak itu, dikutip Minggu (14/12/2025). 

    Secara terperinci, penerimaan pajak dari sektor mineral memiliki kontribusi lebih tinggi terhadap penerimaan sampai dengan November 2025 yakni Rp35,5 triliun. Kontribusinya setara 2,18% di mana sumbangsih terbesar berasal dari pertambangan tembaga. 

    Ihsan tidak menampik bahwa kondisi harga komoditas, khususnya nikel dan batu bara, ikut menyumbang semakin turunnya setoran pajak sektor minerba. Akan tetapi, dia turut mengungkap bahwa ada permasalahan juga soal kepatuhan wajib pajak (WP) di sektor tersebut. 

    Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, rekomendasi treatment terhadap WP minerba selama 2020-2024 didominasi oleh tindakan pemeriksaan atau sebesar 76% dari total WP yang ada. Sisanya, 13% dari total WP direkomendasikan untuk pengawasan, 9% edukasi dan pelayanan, serta 2% dilakukan penegakan hukum. 

    “Jadi kalau kami lihat piramidanya, risiko kepatuhan di sektor ini memang cukup tinggi. Aktivitas pengawasan dan pemeriksaan, itu nilainya bisa hampir mendekati 90%,” ungkap pejabat eselon II Ditjen Pajak Kemenkeu itu. 

    Ihsan memaparkan, beberapa risiko ketidakpatuhan yang dimaksud berkaitan dengan pelaporan tidak benar atau incorrect reporting. Dia menduga ada ketidaksesuaian antara pelaporan WP minerba kepada Ditjen Pajak, maupun terhadap instansi lain seperti Kementerian ESDM, maupun dengan unit lainnya di bawah Kemenkeu. 

    “Atau yang disampaikan ke teman kami di Bea Cukai misalnya transaksi berkaitan dengan ekspor PEB, termasuk yang disampaikan ke DJ [Ditjen Anggaran] untuk PNBP,” ungkapnya. 

    Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Ditjen Anggaran Kemenkeu mengakui bahwa Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) yang saat ini sudah beroperasi juga belum bisa merekam keseluruhan potensi minerba yang ada. 

    Pada forum yang sama, Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP Kemenkeu Kukuh Sumardono Basuki menceritakan bahwa pada awal penerapan Simbara, banyak pembayaran PNBP yang ditolak karena menggunakan pelaporan yang sudah dilakukan di masa sebelumnya. 

    “Simabra tidak bisa identifikasi minerba yang diperdagangkan legal atau tidak, yang bisa dilakukan Simbara sekarang memastikan semua transaksi sudah dibayar PNBP-nya. Ada cukup banyak indikasi minerba ilegal belum bisa kami potret,” ujarnya. 

    Kukuh turut memaparkan bahwa ini turut dipengaruhi oleh belum adanya peta jalan (roadmap) sektor minerba yang bisa disepakati oleh seluruh pihak. 

    “Tidak ada roadmap industri minerba yang bagus yang bisa disepakati, maka regulasinya tidak sinergis. Semua kementerian membuat kebijakan sesuai pikirannya sendiri-sendiri,” terangnya. 

  • Hukuman Diperberat, Nikita Mirzani Siap Ajukan Kasasi

    Hukuman Diperberat, Nikita Mirzani Siap Ajukan Kasasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis Nikita Mirzani menyatakan siap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menambah hukuman penjaranya dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Hal ini diungkapkan kuasa hukumnya, Usman Lawara.

    Usman menyebut kliennya sangat kecewa atas putusan tersebut. Nikita merasa tidak melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    “Kalau ditanya bagaimana sikap Nikita Mirzani atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pastinya dia kecewa ya. Wajar dia kecewa karena tidak melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU, tetapi diputuskan melakukan TPPU. Maka Nikita pasti akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” ungkap Usman, mengutip kanal YouTube Intens Investigasi, Sabtu (13/12/2025).

    Usman menjelaskan pihaknya kini tengah menyusun draft pembelaan sebelum resmi mengajukan kasasi 

    “Senin (15/12/2025) kita akan ajukan kasasi, dan ini harus kasasi karena putusan ini sangat keliru apalagi pasal TPPU adalah pasal yang serius,” tegasnya. 

    Sebagai kuasa hukum Nikita, Usman menilai dimasukkannya pasal terkait pemerasan dan TPPU dalam putusan adalah langkah yang salah. 

    “Kalau dari proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 8 bulan kan jelas bahwa tidak ada fakta yang mengarah pada TPPU dan semua dilakukan atas dasar kesepakatan,” tambah Usman.

    Kuasa hukum Nikita itu juga menyoroti kejanggalan putusan yang hanya menghukum Nikita, sementara Reza Gladys sebagai pemberi uang tidak diperiksa dengan pasal yang sama.

    “Kenapa giliran dimasukkan pasal TPPU hanya Nikita saja yang dihukum, sementara RG sebagai pemberi uang yang dianggap suap tidak dihukum. Atas putusan ini, ke depan orang Indonesia enggak ada lagi yang mau bantu kalau ada orang yang bermasalah,” pungkas Usman. 

    Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta menambah hukuman Nikita setelah Nikita dan jaksa penuntut umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama-sama mengajukan banding.

    Putusan yang dibacakan pada Selasa (6/12/2025) menyatakan Nikita bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui UU ITE. Selain itu, majelis hakim juga memasukkan pasal pemerasan dan TPPU, sehingga hukuman Nikita diperberat menjadi enam tahun.

  • Mensesneg: Penanganan Banjir dan Rekap Hunian Berjalan Paralel

    Mensesneg: Penanganan Banjir dan Rekap Hunian Berjalan Paralel

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan penanganan bencana banjir serta proses rekapitulasi hunian warga terdampak saat ini dilakukan secara paralel. Meski demikian, ia mengakui pendataan hunian memerlukan waktu hingga hitungan bulan.

    Hal tersebut disampaikan Prasetyo seusai mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi pengungsian di Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (13/12/2025). Menurutnya, pemerintah masih memprioritaskan penanganan tanggap darurat sembari mulai menyiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

    “Mungkin hitungan bulan ya. Jadi beberapa proses dilakukan secara paralel, penanganan tanggap darurat berjalan, kemudian mulai dipikirkan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk menghitung jumlah rumah yang terdampak, baik kategori rusak berat, menengah, maupun ringan,” ujar Prasetyo dalam keterangan pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

    Selain pendataan kerusakan, pemerintah juga telah mengoordinasikan penyiapan lokasi baru atau relokasi bagi masyarakat yang dinilai tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggal lama karena faktor keselamatan.

    Prasetyo mengungkapkan, pemerintah telah menginventarisasi lahan negara serta tanah yang pengelolaannya saat ini diserahkan kepada pihak tertentu untuk mendukung rencana relokasi tersebut.

    “Kami sudah berkoordinasi. Dari 52 kabupaten/kota yang terdampak, telah diinventarisasi tanah-tanah negara maupun tanah yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak tertentu, yang nantinya akan dialokasikan sebagai lokasi-lokasi relokasi bagi saudara-saudara kita yang terdampak,” jelasnya.

    Prasetyo menegaskan, pemerintah berupaya maksimal agar seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat, pendataan hunian, hingga relokasi dan pembangunan kembali, dapat diselesaikan secepat mungkin demi pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

  • Wulan Guritno Blak-blakan Ngaku Sudah Lama Minder Soal Jerawat

    Wulan Guritno Blak-blakan Ngaku Sudah Lama Minder Soal Jerawat

    Jakarta, Beritasatu.com – Aktris Wulan Guritno akhirnya blak-blakan terkait masalah kulit wajah yang telah dialaminya sejak remaja. Ia mengaku selalu minder dengan jerawat dan bekas jerawat, yang selama ini ditutupinya.

    “Mungkin buat orang lain ini hal biasa, tetapi buatku ini insecurities aku dari remaja dan ini yang aku tutupin selama ini,” ungkap Wulan, mengutip kanal YouTube Denny Sumargo, Sabtu (13/12/2025). 

    Wulan mengakui ketidaksempurnaan kulitnya yang baru-baru ini terungkap dalam film Norma dan viral hingga menjadi buah bibir netizen di media sosial membuat dirinya syok.

    “Kan selama ini enggak pernah kebongkar. Yang tahu kan hanya orang sekitar gue, lingkungan gue doang. Enggak ada publik yang tahu muka Wulan geradakan,” imbuhnya. 

    Perhatian publik yang mendadak terhadap kulit wajahnya memicu kecemasan dan trauma lama bagi bintang serial Love Therapy tersebut. 

    “Aku sampai enggak ngelihat sosial media dua hari ini, beneran. Pada saat itu ke-trigger trauma lagi gitu. Aku enggak tahu kenanya di mana ya tetapi aku benar-benar cemas. Kepikiran orang lain mikir apa ya gitu kan orang mikir Wulan yang mulus itu yang apalah itu,” curhat Wulan. 

    Kondisi ini sempat memengaruhi konsentrasi Wulan saat bekerja sehari-hari. “Kadang-kadang pada saat aku mau kerja, enggak fokus. Karena misalnya lagi meeting, orang mikir apa ya. Kalau ngelihat Wulan di televisi bagaimana ya. Jadi gue kan enggak fokus,” tutup Wulan. 

  • Wulan Guritno Menangis Saat Viral karena Kulit Wajah ‘Geradakan’

    Wulan Guritno Menangis Saat Viral karena Kulit Wajah ‘Geradakan’

    Jakarta, Beritasatu.com – Wulan Guritno mengaku sempat terpukul hingga menangis karena visual kulit wajahnya yang disebut netizen ‘geradakan’ viral beberapa waktu lalu. Pengakuan ini ia sampaikan saat menjadi bintang tamu dalam acara siniar bersama Denny Sumargo (Densu). 

    “Ih, kok mukanya Wulan ternyata geradakan ya? Enggak ada publik yang tahu muka Wulan geradakan. Aku sempat nangis, tanya sama manajemen aku,” ujar Wulan, mengutip kanal YouTube Denny Sumargo, Sabtu (13/12/2025). 

    Wulan menjelaskan, kondisi kulit wajahnya yang sedang kurang mulus itu terjadi saat syuting film Norma. Ia memang diminta tim produksi menampilkan karakter dengan tampilan yang lebih kasar dan sekaligus alami. 

    “Memang perannya agak berbeda, memang penginnya rough gitu. Jadi memang kulit yang sebenarnya pengin diperlihatkan,” tambahnya. 

    Wulan juga mengungkapkan pengalaman dirinya viral karena kulit wajah yang tak mulus tersebut sukses membuatnya merasa kurang percaya diri. Terlebih, ia sudah berjuang dengan masalah jerawat sejak muda.

     “Sebagai pejuang acne ini hal yang paling bikin aku enggak percaya diri. Ini sudah dari remaja, masalahnya di situ terus lalu pas kebongkar kayak aduh gitu,” tandas Wulan. 

    Sebelumnya, Wulan Guritno merespons tegas kritikan sejumlah netizen terkait visual kulit wajahnya yang terlihat jelas dalam salah satu adegan film terbarunya, Norma.  Pada salah satu adegan, kulit wajah Wulan disorot dari dekat sehingga scars alias bopeng pada pipinya terlihat jelas. 

    Lewat akun Instagram pribadinya, Wulan mengingatkan netizen kalau ia juga manusia biasa yang memiliki cela. 

    “Lucunya ya, kadang bekas luka bisa bikin orang lupa kalau kita juga manusia,” tulis Wulan sebagai keterangan foto bopeng di kulit pipinya dari dekat, dikutip dari akun Instagram @wulanguritno, Rabu (22/10/2025). 

  • Cara Media Jepang Bertahan di Era Disrupsi

    Cara Media Jepang Bertahan di Era Disrupsi

    Bisnis, TOKYO — Industri media di Indonesia mengalami tantangan serius sejak media sosial mendominasi kanal penyebaran informasi. Namun, di Jepang industri media masih cukup tangguh.

    Negeri Samurai tersebut bukannya tidak menghadapi tantangan yang serupa seperti industri media di Indonesia. Namun, rupanya media di sana punya jurus tersendiri untuk dapat tetap relevan di era sekarang.

    Saya bersama sejumlah perwakilan media lain asal Indonesia berkesempatan mengunjungi tiga media mainstream di Jepang dalam kunjungan awal Desember 2025 ini, yakni Nippon TV, The Hokkaido Shimbun Press, dan The NHK Sapporo Broadcasting Station.

    Masing-masing media memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi menghadapi tantangan yang kurang lebih serupa, yakni berkurangnya pelanggan seiring dengan depopulasi yang terjadi di Jepang. Minat generasi muda untuk mengakses media juga relatif menurun.

    Hal ini pun menjadi fokus perhatian ketiga media. Nippon TV mengungkapkan minat generasi tua di Jepang untuk menonton TV atau mengakses informasi dari media resmi masih cukup tinggi. Namun, cukup sulit bagi perusahaan media untuk menarik minat pemirsa muda.

    “Kalau menyasar lansia tentu mudah. Namun, Nippon TV ingin menyasar generasi muda, remaja, anak-anak,” kata Fumi Kobayashi, Chief Editor Commentator, International News, NEWS Division Nippon TV saat ditemui di kantornya pada Selasa (2/12/2025).

    Fumi mengatakan bahwa untuk menjaga relevansi mereka, media yang telah beroperasi sejak 1953 ini berupaya memperluas kehadiran secara internasional.

    Serupa seperti media-media di Indonesia, Nippon TV juga membuka kanal YouTube dan telah memiliki 3,1 juta subscriber dengan sekitar 82.000 video. Selain itu, Nippon TV turut menghadirkan channel dan konten untuk audiens berbahasa asing, seperti Mandarin.

    Upaya lainnya yakni dengan melakukan kolaborasi bersama influencer di berbagai negara untuk mendukung penyebaran informasi dan branding, serta menarik minat generasi muda. Di Asia Tenggara, Nippon TV memiliki kantor perwakilan di Bangkok, Thailand, dan berkolaborasi dengan influencer setempat.

    Sejumlah perwakilan media asal Indonesia, Malaysia, dan Thailand berfoto bersama karyawan Nippon TV (jongkok barisan depan) usai mengikuti diskusi tentang tantangan industri media di Jepang dan mengamati cara kerja Nippon TV di Tokyo, Selasa (2/12/2025). Kunjungan ini difasilitasi oleh JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths), sebuah program pertukaran internasional yang diinisiasi dan didanai oleh Pemerintah Jepang. Bisnis/Jenesys.

    Shinichiro Ochi, Senior Producer, Managing Director, News Center, News, News Department Nippon TV menambahkan bahwa sebenarnya selama media mampu mempertahankan konten yang berkualitas, kepercayaan audiens dan pengiklan akan tetap terjaga.

    “Hal yang tidak dapat dilakukan influencer adalah untuk menampilkan sumber berita yang kaya, penelitian, analisis, kajian yang membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi. Misalnya dengan memanfaatkan gambar satelit. Ini pendekatan diferensiasi yang kami lakukan di tengah tantangan konten medsos saat ini,” katanya.

    Shinichiro mengatakan bahwa untuk menambah penghasilan, Nippon TV kini melihat peluang di lini penjualan konten. “Sebagai produsen konten, kami melihat peluang untuk memonetisasi konten itu untuk dipasarkan ke luar negeri,” katanya.

    Sejauh ini, Nippon TV belum sepenuhnya memanfaatkan artificial intelligence (AI) dalam proses produksi, selain untuk penerjemahan. Kendati demikian, perusahaan kini memiliki tim khusus yang mengkaji potensi pemanfaatan AI untuk tujuan pemeriksaan fakta.

     

    MEDIA ANAK-ANAK

    Berbeda dengan Nippon TV, The Hokkaido Shimbun Press punya strategi yang tak kalah unik. Perusahaan media cetak dan online ini secara khusus menghadirkan koran untuk anak-anak. Tujuannya yakni untuk sedini mungkin menanamkan kebiasaan membaca dan menulis pada generasi muda.

    Koran reguler mereka terbit tiap hari dengan ukuran 40×54 cm sebanyak 28 halaman, sedangkan koran untuk anak-anak terbit dua kali sebulan dengan ukuran lebih kecil, yakni 7×40 cm sebanyak 8 halaman.

    “Ukurannya setengah dari koran biasa, disesuaikan dengan tubuh anak SD sehingga ringan, kecil, dan mudah dibawa,” kata Ishimaru, perwakilan The Hokkaido Shimbun Press.

    Ishimaru menjelaskan bahwa media koran tersebut digunakan sebagai bahan ajar di sekolah, terutama untuk mata pelajaran Bahasa Jepang dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

    Koran reguler dan koran anak-anak The Hokkaido Shimbun Press. Bisnis/Emanuel B. Caesario.

    Anak-anak SD turut berpartisipasi dalam penulisan berita di koran tersebut, sehingga mereka dapat berlatih menulis sejak dini dan lebih merasa memiliki terhadap media tersebut. Tema artikel di koran tersebut pun disesuaikan dengan minat anak-anak.

    Sebagai contoh, ketika berkunjung ke kantor The Hokkaido Shimbun Press, koran anak-anak yang saya terima yakni edisi Sabtu, 22 November 2025.

    Koran tersebut memuat headline tentang fenomena penjualan set kartu Pokemon oleh gerai McDonald’s dalam paket menu ‘Happy Meals’. Isu yang diangkat yakni tentang banyaknya pembeli yang hanya memburu kartu Pokemon dan membuang makanan yang dibeli.

    Para pembeli tersebut tidak benar-benar menginginkan kartu tersebut untuk dikoleksi, melainkan untuk dijual kembali dengan harga yang melambung tinggi. Isi tulisan selanjutnya memuat edukasi tentang buruknya praktik tersebut.

    Secara umum, tulisan-tulisan lainnya di dalam koran tersebut berisi tentang edukasi untuk generasi muda Jepang tentang berbagai hal, aktivitas anak-anak di sekolah mereka, prestasi-prestasi anak-anak, tempat wisata unik, games/teka-teki seperti sudoku, dll.

    The Hokkaido Shimbun Press tetap relevan dengan cara tersebut. Media ini masih mampu menjual korannya dengan oplah hingga 710.000 eksemplar per hari. Sebagai gambaran, media besar di Indonesia ada yang hanya mampu menjual di bawah 10.000 eksemplar per hari.

    Daisaku Oya, Digital Editor, AI Coordinator, Editorial Department, The Hokkaido Shimbun Press mengatakan medianya memasarkan paket berlangganan dengan harga 4.300 yen atau sekitar Rp450.000 per bulan. Ini sudah termasuk koran, media digital, dan koran anak-anak.

    Media yang beroperasi sejak 1942 ini mengandalkan sekitar 1.100 orang pegawai tetap untuk mengoperasikan penerbitan media cetak dan platform online berbayar. Berdasarkan penjelasan Daisaku, saya menangkap sistem kerja mereka relatif tidak berbeda dibanding media di Indonesia.

    Konten berita umumnya diterbitkan lebih dahulu di platform online, sebisa mungkin secara realtime. Koran yang terbit keesokan harinya memuat isu yang kurang lebih sama, tetapi dengan sedikit pengayaan informasi.

    “Namun, pembaca lebih suka membaca koran dibanding online,” kata Daisaku.

    Daisaku OYA, Digital Editor, AI Coordinator, Editorial Department, The Hokkaido Shimbun Press menjelaskan cara kerja media digital mereka. Bisnis.com/Emanuel B. Caesario

    Daisaku juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya media mereka tidak begitu mengejar kuantitas berita, melainkan kedalaman dan ketepatan informasi.

    “Kami lebih mementingkan kualitas pembaca ketimbang jumlah pembaca, lamanya pembaca membaca artikel dibanding jumlah artikel. Sebab, artikel banyak juga belum tentu dibaca sampai habis,” katanya.

     

    LAYANAN INFORMASI BENCANA ALAM

    Hal lain yang membuat media di Jepang tetap relevan yakni layanan informasi bencana alam yang update dan cepat. Sebab, Jepang merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi.

    Media-media berbayar umumnya tetap menyediakan kanal informasi bencana yang dapat diakses secara gratis. The NHK Sapporo Broadcasting Station, misalnya, menjadi salah satu media yang memiliki perhatian besar terhadap layanan keselamatan publik ini.

    Hiroyuki Hamada, Full Time Manager, Media Center, The NHK Sapporo Broadcasting Station mengatakan perusahana yang berdiri sejak 1953 ini telah memiliki sistem deteksi bencana di ruang kontrol.

    “Selalu ada piket malam untuk selamatkan pemirsa, memberi informasi tentang potensi bencana. Tiap bulan ada tayangan latihan evakuasi jika terjadi bencana,” katanya.

    Hiroyuki mengatakan NHK juga menyediakan channel khusus untuk orang asing yang akan memberikan imbauan secara lisan dalam berbagai bahasa untuk melakukan evakuasi saat bencana alam terjadi.

    Perusahaan media ini juga menghadirkan program khusus untuk pelanggan disabilitas. Secara umum, NHK Sapporo Broadcasting Station berorientasi pada kepentingan publik. Seluruh pendapatan bersumber dari langganan pemirsa, tidak dari iklan atau sponsor negara.

    Biaya iuran yang dipungut NHK bervariasi tergantung jenis akses siaran, yakni sekitar 1.100 yen per bulan untuk rumah tangga yang hanya menerima siaran terestrial, dan sekitar 1.450 yen per bulan bagi pelanggan dengan akses siaran satelit.

    “Pelanggan kami ada sekitar 40 juta keluarga di seluruh Jepang. Ada sekitar 20 juta pelanggan yang membayar layanan terestrial dan satelit sekaligus,” kata Hiroyuki.

    Berbeda dengan banyak negara lain, Jepang menerapkan skema iuran wajib bagi penyiaran publik, di mana kepemilikan televisi otomatis mewajibkan rumah tangga membayar iuran bulanan kepada NHK.

    Keandalan media Jepang dalam memberitakan informasi bencana ini turut saya rasakan saat berada di Jepang. Pada Senin (8/12/2025) malam, gempa bumi dengan skala M7,6 mengguncang Jepang.

    Kala itu, gempa berpusat di Prefektur Aomori, di utara Jepang, sedangkan saya tengah berada di Tokyo, sekitar 730 km dari Aomori. Meski cukup jauh, gempa bumi tetap terasa, khususnya di lantai atas bangunan tinggi.

    Saya yang saat itu berada di lantai bawah nyaris tidak begitu merasakan adanya guncangan. Namun, beberapa rekan di lantai atas hotel merasakan guncangan yang keras dan cukup lama. Hampir bersamaan dengan itu, siaran TV Jepang menghadirkan informasi terkait bencana tersebut dan memberikan peringatan akan adanya tsunami.

    Masyarakat Jepang yang tampaknya sudah terbiasa dengan kondisi bencana tampak tidak begitu panik. Tidak ada evakuasi besar-besaran dari gedung-gedung tinggi. Gedung-gedung itu pun tetap kokoh berdiri, bahkan rak-rak di supermarket tetap stabil. Seakan tidak terjadi apa-apa.

     

    UPAYA MENJAGA RELEVANSI

    Kunjungan kami ke media-media di Jepang dilengkapi pula oleh paparan dari Kurasawa Haruo, Direktur Bee Media dan jurnalis senior dengan pengalaman panjang di industri media Jepang.

    Dia menjelaskan bahwa publik Jepang menghadapi tantangan serius terkait dengan penyebaran informasi palsu atau hoax. Hal ini justru menjadikan media di Jepang kembali mendapatkan kepercayaan publik sebagai sumber utama informasi yang terpercaya.

    Di sisi lain, minat baca masyarakat Jepang relatif sangat tinggi, sehingga masih sangat mudah untuk menemukan media cetak seperti koran dan majalah dijual di minimarket atau supermarket.

    Koran masih umum ditemui dijual bebas di gerai minimarket di Jepang. Bisnis/Emanuel B. Caesario.

    Meski oplah media cetak di Jepang cenderung terus menurun, penurunannya tidak separah yang terjadi di Indonesia. Haruo menjelaskan bahwa masih ada sekitar 4.000 koran di Jepang dengan total sirkulasi sekitar 30 juta eksemplar per hari.

    Jumlah tersebut tergolong masih sangat banyak, meskipun pada dekade 1990-an oplah koran di Jepang sempat mencapai lebih dari 50 juta eksemplar per hari. Artinya, hanya terjadi penurunan sekitar 40% dalam 30 tahun terakhir.

    Sebagai pembanding, berdasarkan pemberitaan Antara, Serikat Perusahaan Pers (SPS) mencatat dalam 10 tahun terakhir saja, oplah media cetak di Indonesia mengalami penurunan drastis dari 24 juta tiras pada 2014 menjadi hanya 4,5 juta pada 2024. Dengan kata lain, anjlok 90%.

    Terlepas dari itu, Kurasawa mengonfirmasi tantangan yang disampaikan para petinggi media sebelumnya, bahwa Jepang menghadapi tantangan unik tersendiri, terutama dari sisi populasi yang terus menua dan menurun.

    “Masyarakat makin menua, generasi muda makin menurun, lansia yang makin dominan, sehingga profit yang dapat didapatkan dari siaran maupun penjualan media cenderung makin menurun. Itu masalah serius di Jepang,” katanya.

    Pada akhirnya, industri media di mana pun mengalami tantangan yang serupa, yakni peralihan minat publik ke media digital, terutama media sosial.

    Masing-masing pelaku usaha media dituntut untuk memiliki strategi untuk tepat dalam menghapi tantangan uniknya masing-masing.

    Jepang diuntungkan oleh populasi yang masih gemar membaca, tetapi populasi tersebut makin menua dan berkurang. Sebaliknya, sudah menjadi rahasia umum bahwa minat baca di Indonesia sangat rendah. Namun, Indonesia memiliki keunggulan dari sisi struktur demografi yang jauh lebih muda dan terus bertumbuh.

    Kebutuhan terhadap informasi masih tetap tinggi, tinggal bagaimana industri media di Indonesia memperkuat kehadiran dan kredibilitasnya bagi generasi muda.

  • Pakar Ragukan Akuisisi Netflix-Warner Bros untuk Saingi YouTube

    Pakar Ragukan Akuisisi Netflix-Warner Bros untuk Saingi YouTube

    Jakarta, Beritasatu.com – Rencana Netflix untuk mengakuisisi Warner Bros Discovery senilai sekitar US$ 72 miliar menghadapi keraguan serius dari para pakar antimonopoli. Klaim Netflix bahwa kesepakatan ini diperlukan untuk bersaing dengan YouTube, dinilai berpotensi sulit diterima oleh regulator Amerika Serikat maupun global.

    Melansir Reuters, Sabtu (13/12/2025), akuisisi yang mencakup aset besar, seperti studio Warner Bros dan layanan HBO Max tersebut diperkirakan akan mendapat pengawasan ketat karena besarnya skala transaksi serta potensi dampaknya terhadap struktur persaingan.

    Jika digabung, Netflix dan Warner Bros Discovery akan memiliki basis pelanggan sekitar 428 juta secara global.

    Netflix berpendapat bahwa konsolidasi ini dibutuhkan untuk menghadapi dominasi YouTube, yang menurut data Nielsen saat ini menjadi platform distribusi televisi paling banyak ditonton di Amerika Serikat.

    Namun, sejumlah pengacara antimonopoli menilai perbandingan tersebut tidak sejalan dengan cara regulator mendefinisikan pasar.

    “Netflix mencoba mengatakan bahwa mereka bersaing dengan YouTube karena orang hanya memiliki waktu menonton yang terbatas setiap hari,” kata mitra antimonopoli di firma hukum Kesselman Brantly Stockinger Abiel Garcia.

    “Argumen seperti itu pada akhirnya sulit bertahan di hadapan regulator,” tambahnya.

    Para ahli menilai perbedaan mendasar antara kedua platform menjadi faktor utama. Netflix berfokus pada konten berbayar berbentuk film dan serial berformat skrip, seperti Stranger Things, dengan model bisnis berbasis langganan bulanan. 

    Sementara itu, YouTube bertumpu pada konten buatan pengguna, iklan digital, serta video musik, tutorial, dan kreator populer.

    Robin Crauthers, mantan pengacara antimonopoli Departemen Kehakiman AS (DOJ) yang kini menjadi mitra di McCarter & English mengatakan, regulator kemungkinan besar tidak akan menganggap keduanya saling menggantikan.

    “Netflix akan kesulitan meyakinkan bahwa YouTube dapat menggantikan jenis konten yang ada di HBO Max dan Netflix,” ujarnya.

    Data pangsa penonton juga menunjukkan perbedaan posisi pasar. Pada Oktober lalu, YouTube menguasai sekitar 12,9% pangsa penonton streaming, sedangkan pangsa Netflix diperkirakan berada di kisaran 9%, bahkan setelah digabung dengan HBO Max.

    Selain soal definisi pasar, proses penilaian merger Netflix juga diperkirakan akan semakin ketat karena perubahan aturan pengawasan.