Xcloud.id

Perusahaan: YouTube

  • Kang Dedi Mulyadi Sidak Pabrik Aqua, Warga Ngaku Tak Pernah Nikmati Air dari Perusahaan

    Kang Dedi Mulyadi Sidak Pabrik Aqua, Warga Ngaku Tak Pernah Nikmati Air dari Perusahaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat , Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah videonya saat melakukan sidak ke pabrik air minum kemasan Aqua viral di media sosial.

    Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Perwakilan perusahaan yang mendampingi menjelaskan bahwa sumber air berasal dari beberapa titik sumur di sekitar area pabrik.

    “Airnya dari bawah tanah, bukan air permukaan,” kata perwakilan Aqua.

    Mendengar hal itu, Dedi memastikan kembali. “Oh, jadi di bor?” tanyanya, yang dijawab oleh pihak perusahaan, “Iya, di bor, Pak.”

    Mantan Bupati Purwakarta itu kemudian menyinggung risiko lingkungan dari aktivitas pemboran air tanah dalam.

    “Ngefek enggak sih buat lingkungan? Atau nunggu longsor?” ucapnya menyorot praktik tersebut.

    Usai berkeliling, Dedi juga menyempatkan diri berbincang dengan warga sekitar yang sudah berkumpul.

    Dari sinilah muncul percakapan yang kemudian ramai diperbincangkan publik karena menggambarkan kondisi antara melimpahnya air di pabrik dengan kondisi warga sekitar.

    Dalam video tersebut, Dedi mempertanyakan soal distribusi air dari pabrik ke masyarakat sekitar yang justru tidak merasakan manfaat dari sumber air di wilayahnya sendiri.

    “Ini kan air melimpah nih dari sini, ke setiap warga ada aliran air nggak ke tiap rumah?” tanya Dedi Mulyadi kepada warga sekitar, dikutip YouTube KDM, Sabtu (25/10/2025).

    “Nggak ada,” jawab warga sekitar.

    Warga lain yang mengaku sebagai ketua RW juga mengatakan hal serupa.

    “Saya sebagai RW-nya, saya juga nggak pernah minum dari Aqua,” ujarnya.

  • Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah

    Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah

    GELORA.CO –  Pola komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai sering melontarkan kritik pedas (sentilan) kepada pejabat lain di ruang publik kini menuai sorotan.

    Mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Hasan Nasbi, memperingatkan bahwa gaya komunikasi ‘baku tikam’ antar anggota kabinet tersebut berpotensi mengancam soliditas pemerintahan.

    Melalui kanal YouTube pribadinya, Hasan Nasbi menilai bahwa perbedaan pandangan antar pejabat seharusnya diselesaikan di ruang tertutup, bukan dipertontonkan di depan umum.

    “Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah enggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan, dikutip Senin (27/10/2025).

    Hasan mengingatkan bahwa saling serang di ruang publik justru dapat memberikan dampak negatif pada citra pemerintah. Ia khawatir, polemik yang dipertontonkan itu hanya akan menguntungkan pihak yang tidak menyukai pemerintahan.

    “Kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan meng-entertain orang yang tidak suka dengan pemerintah,” jelasnya.

    Menurutnya, publik mungkin melihat perbedaan pendapat ini sebagai hiburan dalam jangka pendek. Namun, jika dibiarkan berlarut-larut, persepsi publik akan berubah menjadi pandangan bahwa pemerintah tidak solid dan mudah diadu domba.

    Hasan Nasbi menekankan bahwa konsolidasi kekuasaan dan soliditas pemerintah adalah hal fundamental. Meskipun perbedaan pandangan mengenai kebijakan publik masih wajar, hal itu tidak boleh sampai saling menjatuhkan antar pejabat.

    “Padahal soliditas pemerintah itu penting sekali. Konsolidasi kekuasaan itu penting sekali,” tegasnya.

    Ia khawatir jika gaya komunikasi Purbaya terus berlanjut, di mana “Hari ini si A kena setrum, besok si B kena sengat, besok si C kena bakar,” kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk bekerja bersama akan menurun drastis dalam jangka panjang. Hasan berharap perdebatan sebaiknya diredam dan tidak lagi dipertontonkan ke publik.

  • Sumber Aqua dari Air Akuifer Dalam, Pakar Geologi Jelaskan Kualitasnya

    Sumber Aqua dari Air Akuifer Dalam, Pakar Geologi Jelaskan Kualitasnya

    Jakarta –

    Sumber air Aqua belakangan ramai disorot publik setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengunjungi salah satu lokasi pengolahan air milik perusahaan tersebut. Kunjungan tersebut terungkap melalui YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel (KDM).

    Seorang staf perusahaan kemudian menjelaskan air diambil dari bawah tanah melalui proses pengeboran. Terkait hal tersebut Danone menegaskan sumber air yang digunakan bukan berasal dari sumur bor biasa, melainkan dari akuifer dalam lapisan air tanah alami yang terbentuk di sistem hidrogeologi pegunungan.

    “Air ini terlindungi secara alami dan telah melalui proses seleksi serta kajian ilmiah oleh para ahli dari UGM dan Unpad. Sebagian titik sumber bahkan bersifat self-flowing atau mengalir secara alami,” jelas Aqua dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (23/10/2025).

    Guru Besar Teknologi Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Ir Heru Hendrayana menjelaskan air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan bumi dan tak bisa dilihat langsung lantaran tersimpan di dalam batuan. Batuan tersebut disebut akuifer.

    Adapun air tanah dalam atau akuifer ini berbeda dengan air tanah dangkal yang biasa digunakan oleh sumur penduduk. Kedalaman air tanah dalam ini bisa mencapai hingga 200 meter dan seterusnya.

    “Ini air tanah ini terlindungi, tidak banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia sehingga dia kualitasnya jauh lebih baik, gitu ya,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Jumat (24/10/2025).

    Air tanah dalam umumnya memiliki kualitas yang sangat baik dan relatif aman untuk dikonsumsi. Hal ini karena pada kedalaman tersebut, lanjut Prof Heru, air sudah terlindungi dari kontaminasi seperti bakteri dan virus.

    “Bakteri, virus itu tidak bisa hidup di air tanah dalam, karena virus dan bakteri itu mempunyai masa hidup di dalam batuan itu hanya 60 hari, 70 hari, 100 hari, hanya itu. Jadi kalau di dalam sana, itu pasti tidak ada bakteri, itu ya,” tutur Prof Heru.

    Namun yang menjadi perhatian utama adalah kandungan kimia berbahaya. Lantaran hal tersebut, penting untuk melalui proses penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut. Ia juga menjelaskan produsen AMDK yang beredar di pasaran wajib melalui proses penyaringan dan sterilisasi, termasuk dengan teknologi ultraviolet.

    Senada, Rachmat Fajar Lubis dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga mengatakan air tanah dari sumur dalam (air tanah tertekan) berada jauh di bawah permukaan, sehingga tak bersinggungan langsung dengan aktivitas manusia dan hewan.

    “Di bawah permukaan tanah yang cukup dalam, tidak ada kehidupan mikroorganisme. Jadi airnya lebih murni, hanya mengandung mineral alami dari batuan yang dilaluinya,” ungkapnya.

    Inilah alasan mengapa perusahaan air minum memilih menyedot air dari lapisan tanah dalam, bukan dari sumber mata air terbuka.

    “Dengan cara itu, kualitas air bisa dijaga, bebas kontaminasi, dan tetap memenuhi standar kesehatan,” katanya.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/up)

  • MC Salah Sebut Prabowo Jadi Jokowi Bikin Malaysia Minta Maaf

    MC Salah Sebut Prabowo Jadi Jokowi Bikin Malaysia Minta Maaf

    Jakarta –

    Insiden salah sebut nama Presiden Indonesia saat KTT Ke-47 ASEAN berujung permintaan maaf dari Malaysia. Radio Televisyen Malaysia (RTM) sebagai stasiun penyiaran publik milik pemerintah Malaysia telah mengakui kekeliruan tersebut.

    Seperti diberitakan Antara, Minggu (26/10/2025), dalam sesi siaran langsung ketibaan para pemimpin ASEAN dan pemimpin dunia di KTT ASEAN, Kuala Lumpur, komentator RTM menyebutkan sosok Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Presiden RI Joko Widodo. Wartawan dari berbagai negara mendengar langsung salah penyebutan nama itu di media center KTT ASEAN.

    Permintaan maaf pun disampaikan oleh Malaysia. Mereka mengakui kesalahan ini sebagai hal yang serius.

    “Departemen Penyiaran Malaysia menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas kesalahan yang terjadi selama siaran langsung RTM dalam rangka KTT Ke-47 ASEAN dan pertemuan terkait yang diadakan di Pusat Konvensi Kuala Lumpur (KLCC),” tulis keterangan yang diterima di Kuala Lumpur, Minggu.

    Pihak RTM menyatakan, berdasarkan hasil penyelidikan internal, ditemukan bahwa komentator siaran telah keliru menyebutkan Presiden Republik Indonesia sebagai Joko Widodo. Padahal Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Prabowo Subianto.

    “RTM memandang hal ini dengan serius dan telah mengambil tindakan yang sesuai. RTM dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, serta kepada semua pihak yang terdampak oleh kesalahan ini,” tulis keterangan itu.

    RTM menegaskan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan editorial dan proses pemeriksaan fakta untuk memastikan bahwa semua informasi yang disiarkan akurat dan disampaikan dengan integritas.

    Kehadiran Prabowo di KTT ASEAN

    Saat menghadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Prabowo disambut hangat oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Prabowo mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dengan kopiah hitam. KTT ASEAN ini disiarkan langsung akun YouTube Bernama TV.

    PM Anwar Ibrahim sebagai tuan rumah KTT Ke-47 ASEAN menyambut Prabowo selayaknya kawan lama yang bertemu kembali. Hal itu terlihat dari gestur PM Anwar yang menghampiri lebih dahulu Presiden Prabowo, kemudian keduanya berpelukan dan berjabat tangan.

    Perbincangan keduanya juga tampak begitu intensif, saat PM Anwar mempersilakan Prabowo untuk berfoto di hadapan awak media. Sesekali keduanya saling tertawa saat berbincang dan berjabat tangan.

    Presiden Prabowo pun dipersilakan memasuki ruangan Upacara Pembukaan KTT Ke-47 ASEAN, bersama para pemimpin ASEAN lainnya, yang sudah hadir, seperti Presiden Timor Leste José Ramos Horta dan Perdana Menteri Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, karena negara tersebut akan dikukuhkan sebagai anggota ke-11 ASEAN.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, KTT Ke-47 ASEAN juga turut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden European Council António Costa, dan pemimpin negara mitra wicara ASEAN antara lain Presiden Donald Trump, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, hingga Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

    Rangkaian KTT ke-47 ASEAN mencakup 25 pertemuan penting yang akan membahas peningkatan kerja sama ekonomi regional, dorongan transisi energi bersih, dan pengembangan ekonomi digital.

    Salah satu topik yang akan menjadi pembahasan sentral adalah potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai dalam kerangka jaringan listrik ASEAN yang terintegrasi.

    Selain itu, KTT kali ini akan mencatat momen bersejarah dengan pengukuhan Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN.

    Selain isu internal, KTT ASEAN juga dijadwalkan membahas isu global, salah satunya perkembangan situasi di Jalur Gaza dan posisi bersama ASEAN terhadap upaya perdamaian di kawasan tersebut.

    Pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan regional yang kuat untuk mendorong stabilitas global.

    Halaman 2 dari 2

    (knv/knv)

  • Amien Rais Sebut Prabowo Dikelilingi Orang Jahat, Salah Satunya Luhut yang Pemuja Jokowi

    Amien Rais Sebut Prabowo Dikelilingi Orang Jahat, Salah Satunya Luhut yang Pemuja Jokowi

    GELORA.CO – Politikus senior Amien Rais melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam video berjudul “Prabowo, Wake Up” di kanal YouTube pribadinya, Amien menilai Prabowo kini dikelilingi oleh orang-orang jahat yang bisa menjerumuskan pemerintahannya.

    Salah satu sosok yang disorot Amien adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Yang paling berbahaya adalah figur bernama Luhut Binsar Pandjaitan. Dia ini masih pemuja Jokowi,” ujar Amien yang juga Ketua Majelis Syura Partai Ummat

    Amien Rais mengapresiasi kepercayaan publik di masa setahun pemerintahannya terbilang tinggi.

    “Kita bersyukur tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Prabowo itu cukup tinggi. Tapi banyak hal yang dmembuat kita gundah dan khawatir,” tuturnya. 

    Namun Amien Rais mengatakan Luhut adalah sosok plin plan.

    Tidak hanya itu, dia bahkan mengggambarkannya sebagai orang rakus dan serakah.

    “Si Luhut ini juga manusia sombong dan plin-plan. Tapi bagi yang tahu siapa Luhut sebenarnya,” jelasnya. 

    Amien Rais juga mengungkit bagaimana Prabowo pernah mendamprat Prabowo.

    Kala itu Prabowo mencalonkan presiden.

    “Sebagai pemuja Jokowi, dia pernah mendamprat Prabowo seenak mulutnya. Saya kutip omongan Luhut. Dari TNI saja dipecat, masa Prabowo mau jadi presiden,” imbuhnya, mengulang kembali pernyataan Luhut.

    Amien menyebut duet Jokowi–Luhut selama 10 tahun terakhir telah menghancurkan banyak sendi bangsa.

    “Luhut ini sombong, arogan, dan mudah tersinggung. Tapi bagi yang tahu siapa dia sebenarnya, Luhut itu pembohong, maling, dan munafik,” tegas Amien, mengutip pernyataan purnawirawan Mayjen Sunarko.

    Ia juga mempertanyakan mengapa Prabowo masih memberi tempat bagi Luhut meski pernah diserang habis-habisan di masa lalu.

    “Yang saya gagal pahami, kenapa Prabowo masih cinta Luhut. Padahal dulu dia pernah menghina Prabowo,” kata Amien.

    Amien Rais mendesak agar Prabowo segera melakukan reshuffle terhadap Luhut. 

    Amien pun menutup pernyataannya dengan seruan keras:

    “Pak Prabowo, wake up! Anda dikelilingi orang-orang berbahaya. Jangan biarkan mereka menghancurkan negeri ini lagi,” jelasnya. 

  • Dia Tandatangan Atas Nama Negara

    Dia Tandatangan Atas Nama Negara

    GELORA.CO – Beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh bikin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pusing. 

    Pemerintah memastikan tidak akan ikut membiayai beban utang kereta cepat ke China.

    Diketahui, proyek Whoosh berbuntut pada utang yang nilainya fantastis, yakni mencapai lebih dari Rp100 triliun dan membebani BUMN seperti PT KAI (Persero) sebagai salah satu pemegang saham utama.

    Kereta cepat yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

     Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

    Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS (Rp116 triliun) pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

    Baca juga: Sambil Menunggu Informasi dari Mahfud MD, KPK Telusuri Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Era Jokowi

    Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

    Adapun proyek Whoosh digadang-gadang sebagai salah satu proyek mercusuar dan ambisius di masa pemerintahan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

    Setelah terungkap besarnya beban dari proyek kereta cepat ini, nama Jokowi pun turut terseret hingga dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

     Lantas, benarkah Jokowi harus menanggung utang proyek tersebut?

    Tidak Bisa Dibebankan Hanya kepada Jokowi

    Pakar kebijakan publik dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Teguh Yuwono menyebut, suatu proyek pemerintah, ketika dicanangkan dan dilaksanakan, maka sifatnya adalah institusional.

    Pihak-pihak yang menandatangani proyek tersebut bukan lagi perorangan, melainkan sudah atas nama negara atau pemerintah.

    Hal ini dia sampaikan ketika menjadi narasumber dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews, Rabu (22/10/2025).

    “Perlu dicatat, dalam sistem pemerintahan kita, ketika negara atau pemerintah mengambil keputusan, maka keputusan itu bersifat institusional,” tutur Teguh.

    “Ketika seseorang [pejabat publik] sudah menandatangani sesuatu, itu dia atas nama negara, atas nama pemerintah. Jadi pihak-pihak [yang menandatangani] itu bukan perorangan.”

    “Jadi, saya kira, ada orang yang salah memahami tata kelola pemerintahan. Harusnya, pihak-pihak yang melakukan tanda tangan kontrak, maka itu adalah kontrak kelembagaan atau institusional.”

     “Yang ekstrem, seperti kasus IKN (Ibu Kota Nusantara). IKN itu kan sudah dicanangkan, ditandatangani oleh presiden sebagai kepala negara, maka presiden yang selanjutnya juga akan tetap terikat dengan tanda tangan kontrak itu.”

    Selanjutnya, Teguh menilai, proyek KCJB alias Whoosh sifatnya sama, yakni institusional atas nama negara.

    Apalagi, proyek itu dibangun untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi.

    Sehingga, setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, tidak bisa lagi dipandang sebagai orang per orang.

    “Untuk kasus Kereta Cepat Jakarta Bandung itu, sebetulnya proses yang dilakukan kan berbasis kelembagaan. Jadi, bukan orang per orang, misalnya si A, si B, si C, itu pihak swasta, atau itu pihak negara,” ujar Teguh.

    “Yang terjadi di negara kita kan pemerintah mengambil inisiasi lalu memutuskan ini sebagai proyek yang dibiayai untuk meningkatkan pelayanan di bidang transportasi Jakarta-Bandung untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas pelayanan.”

    “Itu harusnya berbasis fungsional kenegaraan.”

    Oleh karena itu, Teguh menegaskan, soal siapa yang harus bertanggung jawab terkait utang Whoosh, tidak bisa dilempar ke perseorangan saja, seperti kepada Jokowi selaku presiden saja atau cuma Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan RI saat itu.

    “Jadi, tidak berarti karena Pak Jokowi yang tanda tangan, maka Jokowi yang harus bertanggungjawab. Itu kan seolah-olah semua beban dikembalikan ke Jokowi,” papar Teguh.

    “Padahal di situ ada banyak pihak yang ikut menandatangani proyek ini. Bahkan itu kan konsorsium, KCIC, Kereta Cepat Indonesia-China.”

    “Artinya kan [proyek Whoosh dikerjakan] melalui beberapa pilar dan pilar-pilar itu harusnya dilakukan berbasis institusi, tidak berbasis perorangan.”

    “Jadi, misal waktu itu Menteri Keuangan RI-nya adalah Sri Mulyani, maka ini salah Sri Mulyani. Bukan begitu.”

    “Siapa pun yang menjadi menteri, ex officio, ya dia harus bertanggungjawab juga karena ini atas nama negara.”

    Proyek Whoosh Bersifat Institusional, Presiden Sekarang Juga Turut Bertanggung Jawab

    Menurutnya, bahkan proyek Whoosh juga menjadi tanggung jawab Presiden RI Prabowo Subianto yang kini menggantikan Jokowi.

    Teguh menambahkan, apabila masih berlanjut, maka proyek yang bersifat kelembagaan atau atas nama negara akan selalu mengikat siapa pun yang menjadi presiden.

    “Ini yang kadang-kadang tidak kita lihat, bahwa ketika manajemen pemerintahan dikembangkan atau diterapkan, maka siapa pun yang tanda tangan, apalagi jika kontraknya serial (5, 10, atau 20 tahun ke depan) seperti IKN, itu kan mengikat presiden,” ujar Teguh.

    “Apalagi kalau itu sudah diundang-undangkan, siapa pun presidennya. Ya walaupun sekarang ini Presiden Prabowo tidak begitu intens ke sana, tetapi beliau berada dalam keterwajiban kelembagaan, sama juga untuk kasus KCJB ini, kira-kira setting policy making-nya begitu.”

    Bom Waktu Utang Whoosh

    Proyek KCJB alias Whoosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) dengan 60 persen saham dan konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen saham).

    Adapun PSBI sendiri dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan porsi saham 58,53 persen, diikuti Wijaya Karya (33,36 persen), PT Jasa Marga (7,08 persen), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII (1,03 persen).

    Sementara, komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd terdiri atas CREC 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRRC 12 persen, CRSC 10,12 persen, dan CRIC 5 persen.

    Proyek Whoosh saat ini menuai sorotan lantaran utangnya yang mencapai Rp116 triliun menjadi beban berat bagi konsorsium BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai lead konsorsium PSBI.

    Bahkan, utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu.

    Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

    Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

    Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

    Sementara, sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

    Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi, jelas memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

    Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

    Karena menjadi lead konsosrium PSBI, maka PT KAI (Persero) menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

    Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI (Persero) begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang.

    Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bahkan menyebut besar utang proyek Whoosh ini bagai bom waktu, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPI Danantara untuk menanganinya.

    “Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Pelonggaran utang

    Kebisingan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuat China melonggarkan utang kereta cepat yang sempat menuai polemik masyarakat Indonesia belakangan ini. 

    Sebelumnya PT KAI mengeluhkan terus merugi lantaran terbebani utang kereta cepat yang cukup mahal setiap tahunnya.

    Pasalnya pendapatan kereta cepat Jakarta-Bandung belum bisa menutup modal utang yang disepakati dengan China sebelumnya. 

    Alhasil, PT KAI terus nombok untuk membayar kekurangan cicilan utang kereta cepat. 

    Dari hal tersebut, muncul inisiasi membayar utang kereta cepat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Namun hal itu buru-buru dibantah oleh Bendahara Negara Purbaya.

    Purbaya mengaku tidak mau mengeluarkan sepeserpun uang negara untuk membayar utang kereta cepat lantaran sedari awal perjanjiannya sudah business to Business (b2b). 

    Pernyataan Purbaya lantas menuai gonjang-ganjing dalam negeri. Hingga mengorek kembali borok proyek kereta cepat yang dikabarkan bermasalah sedari awal. 

    Usai gonjang-ganjing tersebut, kabarnya pihak Danantara pergi ke China untuk melakukan lobi pelonggaran utang proyek.

    Kabarnya, China pun sepakat untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

    Di mana China memberikan perpanjangan pembayaran utang hingga 60 tahun dari yang sebelumnya tenor cicilan hanya 45 tahun. 

    Danantara sendiri belum merinci kesepakatan restrukturisasi yang telah disetujui oleh China. 

    Namun Purbaya pun memberikan acungkan jempol kepada Danantara yang telah melobi China terkait dengan restrukturisasi utang proyek kereta cepat.

    Artinya kata Purbaya, uang negara bisa aman untuk tidak terlibat dalam utang proyek tersebut.

    “Bagus, saya enggak ikut kan? Top,” ujar Purbaya dengan nada sumringah saat menanggapi perkembangan tersebut di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Saat ditanya kenapa tidak diajak ke China bersama Danantara, Purbaya tidak mempermasalahkan hal tersebut. 

    Menurutnya pemerintah memang tidak boleh ikut campur dengan proyek yang sedari awal ditetapkan b2b itu.

    Pun Purbaya juga ogah mendelegasikan anak buahnya untuk ikut dalam perundingan. Sebab kata dia, proyek tersebut harus diselesaikan secara b2b. 

    “Saya sebisa mungkin enggak ikut, biar aja mereka (Danantara) selesaikan business to business, jadi top,” tegas Purbaya.

    Jika pun Pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, harus hadir dalam pertemuan negosiasi, Purbaya menyatakan hal itu hanya sebatas menyaksikan kesepakatan yang telah diputuskan oleh para pihak.

    “Paling menyaksikan, kalau mereka sudah putus kan udah bagus, top,” imbuhnya.

    Penegasan ini sekaligus meredakan kekhawatiran masyarakat bahwa APBN, yang merupakan uang rakyat, akan terbebani oleh proyek prestisius yang biaya pembangunannya membengkak.

  • Jabatan Strategis Justru Diisi Pihak China

    Jabatan Strategis Justru Diisi Pihak China

    GELORA.CO –  Polemik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali mencuat setelah PT KAI mengungkap bahwa pembayaran bunga utang proyek tersebut telah mencapai Rp2 triliun, sementara pemasukan tiket hanya sekitar Rp5 triliun.

    Situasi makin memanas ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek yang kini membengkak hingga Rp116 triliun.

    Menanggapi hal itu, Mahfud MD kembali mengingatkan dugaan adanya praktik mark up dalam proyek KCIC yang dikutip dari pandangan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan pengamat ekonomi Anthony Budiawan.

    Dalam video di kanal YouTube resminya pada Jumat malam, 24 Oktober 2025, Mahfud menyebut meski Whoosh beroperasi di Indonesia, proyek tersebut masih didominasi oleh pihak China.

    “Dalam proyek itu, saham Indonesia memang lebih besar, yakni 60 persen, sementara China 40 persen. Tapi posisi strategis justru banyak diisi ekspatriat China,” ujar Mahfud.

    Mahfud memaparkan bahwa jabatan penting seperti presiden komisaris, direktur keuangan, dan direktur teknik didominasi oleh pihak China.

    “Indonesia justru menanggung utang besar, sementara China sudah mulai mendapat keuntungan,” tambahnya.

    Mengutip data riset thepeoplesmap.net, Mahfud menyebut seharusnya ada 24 ribu pekerja lokal dari total 39 ribu tenaga kerja yang diserap.

    Namun, kenyataannya sebagian besar posisi manajerial diisi ekspatriat China, sedangkan pekerja lokal hanya menempati posisi buruh.

    Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan proyek Whoosh memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia.

    “Kereta cepat ini telah melayani lebih dari 11,7 juta penumpang dan terus membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal,” kata Guo Jiakun pada 20 Oktober 2025.

    Guo juga menegaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dan China akan terus diperkuat demi pengoperasian Whoosh yang lebih efisien dan stabil.

    “China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan pengoperasian berkualitas tinggi dan mendorong pembangunan ekonomi di sepanjang jalur kereta cepat,” ujarnya.

    Terkait utang jumbo proyek Whoosh, pihak Danantara mengonfirmasi akan melakukan restrukturisasi pembayaran dengan tenor hingga 40 tahun dan berencana melakukan negosiasi lanjutan ke China dalam waktu dekat.***

  • Ekonom Tantang Purbaya Turunkan PPN hingga Cukai

    Ekonom Tantang Purbaya Turunkan PPN hingga Cukai

    GELORA.CO -Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ditantang untuk menurunkan semua pajak agar pebisnis dan masyarakat senang, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

    Begitu disampaikan ekonom Profesor Ferry Latuhihin dalam acara podcast Indonesia Economist Club di kanal YouTube Awalil Rizky bertajuk “Beranikah Purbaya?”.

    “Saya bilang, saya akan puji kalau Purbaya itu mau menurunkan PPN, dia bilang kan akan diturunkan 8 persen, kalau bisa 5 persen bos,” kata Ferry seperti dikutip RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.

    Selain itu, Ferry juga mengaku akan memuji Purbaya jika menurunkan corporate tax menjadi 11 persen.

    “Saya puji juga, kalau dia mau menghapuskan cukai, saya puji. Kenapa? Karena apa bos? Karena ini kan misallocation of resources,” terang Ferry.

    Karena kata Ferry, semakin besar pendapatan negara, maka semakin besar peluang untuk korupsi.

    “Oleh karena itu, kita membutuhkan negara yang kecil. Artinya state yang budgetnya itu kecil. Karena tadi, banyak moral hazard. Makanya saya fighting untuk kalau bisa pajak-pajak diturunkan, supaya pemerintah memang dengan cekatan budgetnya bisa beroperasi,” kata Ferry.

    Ferry pun mengaku meramalkan seandainya tahu depan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi, maka Indonesia bisa menjadi zombie state. Hal itu dikarenakan terjadinya kerusuhan sosial, stabilitas politik, dan lainnya.

    “Oleh karena itu, saya bilang Purbaya, I support you. Jangan ngomongin masalah segala macam, you are cowboy atau tidak cowboy, buat saya tidak penting. Berani tidak mengecilkan pendapatan negara, bukan memperbesar. Karena memperbesar semakin memperbesar misallocation,” pungkas Ferry.

  • Aneh Sekali, Jokowi-Luhut Bersemangat Lanjutkan Proyek Busuk

    Aneh Sekali, Jokowi-Luhut Bersemangat Lanjutkan Proyek Busuk

    GELORA.CO -Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais angkat suara soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang menjadi sorotan tajam publik.

    Amien Rais mempertanyakan alasan kengototan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melanjutkan proyek Whoosh. Padahal proyek itu disebut Luhut sudah busuk dari awal.

    “Kalau memang tahu busuk dari awal, tapi Luhut dan Jokowi justru tetap bersemangat melanjutkan proyek yang busuk itu. Jadi aneh sekali,” kata Amien Rais dalam video singkat yang dikutip dari Youtube Amien Rais Official, Minggu 26 Oktober 2025.

    Amien Rais mengatakan, opsi Jepang yang lebih murah bunganya, 0,18 persen, disingkirkan diganti dengan China yang mematok bunga 2 persen, 20 kali lipat lebih tinggi. 

    “Memang dua tokoh manusia ini tidak puas kalau tidak merusak Indonesia dengan segala cara,” sambungnya.

    Sebagai informasi, nilai investasi proyek tersebut tembus 7,2 miliar dolar AS atau Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS).

    Harga itu lebih besar jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam proposal dari China saat menawarkan proyek itu ke Indonesia. Pasalnya, dalam proposal, China hanya menawarkan nilai investasi 6,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS).

    Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank. Sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

  • Usai Lakukan Penelusuran, Pakar Digital Forensik Memastikan Gibran Tidak Lulus SMA

    Usai Lakukan Penelusuran, Pakar Digital Forensik Memastikan Gibran Tidak Lulus SMA

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Riwayat pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terus jadi perbincangan.

    Pakar digital forensik, Rismon Sianipar, kembali bersuara lantang soal skandal ini.

    Ia bahkan memberikan dukungannya untuk Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menuntut pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

    Rismon memberikan dukungan penuhnya ini karena yakin 100 persen Gibran tidak lulus SMA dan tidak memiliki ijazah SMA.

    “100 persen dia nggak lulus SMA dan tidak ada ijazah SMA,” kata Rismon dikutip dalam tayangan YouTube Abraham Samad SPEAK UP.

    Ia bicara dan yakin soal hal ini karena sudah melakukan penelusuran lebih jauh soal riwayat pendidikan Wapres Gibran.

    Rismon menyebut dirinya telah menelusuri website dari Minister of Education Singapore untuk mengetahui bagaimana proses pendidikan di Singapura.

    “Masuknya primary school, primary school kan SD, terus masuk setelah itu secondary school, artinya yang masuk secondary school adalah lulusan SD, kok bisa tiba-tiba outputnya 4 tahun lulusan SMA kan nggak mungkin,” tuturnya.

    Selain menggali lebih jauh informasi soal Gibran, Rismon mengaku telah mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    Tak tanggung-tanggung, ia mengaku sampai empat kali untuk bertanya terkait riwayat pendidikan Gibran.

    Sebagai tambahan informasi, dalam undang-undang salah satu syarat maju sebagai capres-cawapres adalah minimal lulusan SMA.

    Hal ini pun semakin menguatkan tuntunan forum purnawirawan TNI dan gugatan perdata yang dilayangkan Subhan Palal.(Erfyansyah/Fajar)