Xcloud.id

Perusahaan: YouTube

  • Soeharto resmi pahlawan, Prabowo serahkan gelar ke Tutut Soeharto

    Soeharto resmi pahlawan, Prabowo serahkan gelar ke Tutut Soeharto

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, di mana plakat dan dokumen gelar pahlawan diserahkan kepada putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto selaku ahli waris, di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan tayangan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, dalam prosesi penyerahan gelar pahlawan tersebut, Tutut didampingi oleh sang adik yaitu Bambang Trihatmodjo.

    Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Soeharto menerima gelar sebagai pahlawan di bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik, atas jasa dan peran menonjolnya sejak masa kemerdekaan.

    Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, Jenderal Soeharto tercatat memimpin pelucutan senjata pasukan Jepang di Kota Baru pada tahun 1945.

    Selain Soeharto, terdapat sembilan tokoh lain yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 2025.

    Sembilan tokoh tersebut yaitu:

    1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam).

    2. Almarhumah Marsinah (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan).

    3. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik).

    4. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam).

    5. ⁠Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Bidang Perjuangan Bersenjata).

    6. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi).

    7. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam).

    8. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih (Bidang Perjuangan Bersenjata).

    9. Almarhum Zainal Abidin Syah (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi).

    Pewarta: Fathur Rochman/Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sosok Indah Pertiwi, Teman Dekat Dirut RSUD Ponorogo yang Cairkan Dana Suap ke Bupati, Crazy Rich?

    Sosok Indah Pertiwi, Teman Dekat Dirut RSUD Ponorogo yang Cairkan Dana Suap ke Bupati, Crazy Rich?

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (7/11/2025). 

    Diketahui, saat OTT KPK di Ponorogo ada 13 orang yang diamankan dan dalam perkembangannya lembaga antirasuah ini menetapkan empat orang sebagai tersangka atas kasus jual beli jabatan di RSUD Ponorogo. 

    Para tersangka yakni Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Agus Pramono (AGP), Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai penerima dana suap.

     

    Lalu pihak pemberi suap juga ditetapkan sebagai tersangka yakni Yunus Mahatma, Direktur RSUD Dr Harjono Kabupaten Ponorogo dan Sucipto (SC): Pihak swasta/rekanan RSUD Ponorogo.

    Ada sosok Indah Pertiwi atau Indah Bekti Pertiwi (IBP), perempuan yang menarik perhatian yang kabarnya juga terlibat dalam praktik jual beli jabatan di lingkunga Pemkab Ponorogo. Siapakah dia?

    Kronologis OTT KPK di Ponorogo 

    KPK mengungkap kronologi kasus suap yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (SUG).

    Awal 2025 kabar Dirut RSUD akan berganti

    Bermula sekitar awal 2025, terdengar kabar jika Direktur Utama (Dirut) RSUD Harjono Ponorogo akan diganti. 

    Mendengar kabar dirinya akan dicopot dari jabatan Ditur RSUD oleh Bupati Ponorogo, Yunus Mahatma ketakutan. 

    Yunus Mahatma menghubungi Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono dan menyiapkan sejumlah uang untuk diberikan kepada Sugiri Sukoco, agar dirinya tak diganti dari posisi Direktur RSUD Harjono Ponorogo.

    Februari 2025 penyerahan uang Rp400 juta kepada Bupati

    Pada Februari 2025, Yunus mulai menyerahkan uang.

    Saat itu informasinya ada Rp 400 juta yang diberikan Yunus kepada Sugiri melalui ajudan.

    April -Agustus 2025, pembayaran Rp 325 juta kepada Sekda

    Tak hanya Bupati, Sekda pun kecipratan. 

    Selanjutnya, pada April-Agustus 2025, Yunus menyerahkan uang Rp 325 juta kepada Agus Purnomo.

    November 2025, Sugiri menagih Yunus lalu terjaring OTT KPK

    Pada 3 November 2025, Sugiri meminta uang Rp 1,5 miliar kepada Yunus Mahatma.

    Kemudian Sugiri menagihnya kembali pada 6 November 2025.

    Selanjutnya pada 7 November, KPK menangkap tangan penyerahan uang Rp500 Juta yan akan diserahkan pada Bupati Sugiri. 

    Peran Indah Pertiwi Teman Dekat Yunus Cairkan Dana Rp500 Juta 

    Tak langsung mencairkan sendiri uang Rp500 juta, Yunus memakai jasa Indah Pertiwi atau Indah Bekti Pertiwi (IBP) atau yang tertulis di laporan KPK Indah Bekti Pratiwi (IBP).

    KPK menyebut jika Indah Pertiwi adalah teman dekat Yunus yang berkoordinasi dengan pegawai Bank Jatim, Endrika (ED) untuk mencairkan uang Rp 500 juta.

    Uang ini lah yang diserahkan kepada Sugiri melalui kerabat Bupati berinisial NNK (Ninik). 

    Uang pelicin yang diberikan Yunus kepada Sugiri pun tercium KPK.

    Hingga akhirnya, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Pemkab Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (7/11/2025).

    “Saat itulah Tim KPK kemudian melakukan kegiatan tangkap tangan,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025) dini hari.

    Total, Yunus sudah mengeluarkan Rp 1,25 miliar agar tak didepak dari jabatan Direktur RSUD.

    Rinciannya Rp 900 juta untuk Bupati Sugiri dan Rp 325 juta untuk Sekretaris Daerah Agus Pramono. 

    Sosok Indah Pertiwi, Disebut Crazy Rich Ponorogo

    Nama Indah Pertiwi atau IBP ini kali ini jadi perbincangan warga Ponorogo.

    Sebutan ‘teman dekat’ jadi perhatian masyarakat Bumi Reog. 

    Siapa sebenarnya Indah Pertiwi. 

    Indah bahkan disebut di salah akun Youtube MULTI BINTANG KEJORA Crazy Rich.

    Ya, ia disebut masuk jajaran orang kaya di Ponorogo. 

    Konten akun Youtube ini merekam jejak Indah Pertiwi dan keakrabannya dengan Katini, sosok Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Ponorogo.

    “CRAZY RICH PONOROGO INDAH BEKTI PERTIWI BERTEMAN AKRAB DENGAN GADIS ODGJ BERNAMA KATINI,” demikian judul di konten tersebut. 

    Dalam deskripsi video ini dijelaskan sedikit pekerjaan Indah Bekti Pertiwi. Ia disebut pengusaha yang bergerak di bidang peternakan berbendera Omah Lembu. 

    Indah Bekti Pertiwi disebut merangkai sukses hidupnya : Perjalanan Menuju Sukses di OMAH LEMBU FARM

    Indah dalam deskripsi video disebut terus berinovasi, mencari cara-cara baru untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas peternakan. 

    Dia juga memikirkan untuk mengembangkan produk olahan dari sapi, seperti susu dan daging olahan, untuk memperluas pasar dan memberikan nilai tambah.

    “Dari sebuah desa kecil di Ponorogo, dia telah membangun sebuah imperium peternakan yang tidak hanya menginspirasi banyak orang tetapi juga membawa dampak positif bagi komunitasnya. Di OMAH LEMBU FARM, Indah tidak hanya merawat sapi, tetapi juga mewujudkan impian dan harapan banyak orang.

    Ramai Pernah Masuk Bursa Cawabup Ponorogo 

    Indah Pertiwi masuk bursa Calon Wakil Bupati (Cawabup) Ponorogo. 

    Saat itu. Indah sempat digadang menjadi pesaing Lisdyarita Wakil Bupati yang sekarang menjabat.

    Foto Indah maju cawabup pun masih seliweran di Tiktok lengkap dengan jargon ala Pilkada. 

    “Menuju Ponorogo Indah  #ponorogoindah,” demikian caption di fotonya.

    Indah Pertiwi memang sudah memiliki modal ketenarn latar belakang keluarganya.

    Sumber kuat Tribunnews.com menyebutkan tidak sedikit yang mengenal Indah Pertiwi karena ketenaran sang ayah yakni H Tobron, salah seorang tokoh budaya Reog Ponorogo. 

    Namun, sayang ketenaran ini tak mendongkrak nama Indah Pertiwi. Namanya gugur di bursa Pilkada Ponorogo dan harus mengakui Sugiri Sancoko–Lisdyarita (petahana) dan Ipong Muchlissoni–Segoro Luhur Kusumo Daru yang bisa bertarung. 

    Pasangan Sugiri–Lisdyarita akhirnya terpilih kembali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo periode 2025–2030

  • Saya Tak Pernah Bilang Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

    Saya Tak Pernah Bilang Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukan) Mahfud MD menegaskan, tidak pernah menyebut ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi asli atau juga palsu. Hal ini dia sampaikan sebagai bentuk bantahan soal pemberitaan yang menyebutkan bahwa dirinya pernah menyebut ijazah Jokowi asli. 

    Kabar tersebut muncul setelah Roy Suryo Cs ditetapkan tersangka soal kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Mahfud MD memastikan bahwa kabar yang muncul tersebut sebagai fake news karena berisi informasi bohong dan dipelintir. 

    “Ada berita beredar bahwa (setelah Roy Suryo Cs dijadikan tersangka) Mahfud MD bilang ijazah Jokowi asli. Berita itu adalah pelintiran dan bohong. Saya tak pernah bilang ijazah Joko Widodo asli atau palsu,” kata Mahfud MD melalui akun Instagram pribadi, Minggu (9/11). 

    Dia mengungkapkan bahwa dirinya hanya pernah mengatakan Universitas Gadjah Mada (UGM) seharusnya cukup menjelaskan bahwa benar telah mengeluarkan ijazah untuk orang bernama Joko Widodo. 

    Adapun jika ijazah sudah dikeluarkan dan kemudian ada yang menuduh itu dipalsukan atau digunakan orang lain, itu bukan urusan UGM. Melainkan urusan hukum. 

    “UGM bisa menjelaskan itu jika diminta pengadilan,” ungkap Mahfud MD. 

    Dia juga memastikan bahwa pernyataan itu sudah lama disampaikan melalui tayangan podcast di Youtube. Itu sebabnya dia menegaskan tidak pernah berkomentar soal kasus ijazah Jokowi setelah Roy Suryo Cs dijadikan tersangka. 

    “Itu sudah lama saya katakan melalui podcast TERUS TERANG dua setengah bulan lalu, tepatnya pekan ke-4 Agustus lalu (slide 2 potongan video penjelasan saya di Terus Terang), bukan setelah Roy Suryo Cs jadi tersangka,” ucap Mahfud MD. 

    Polda Metro Jaya resmi menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Salah satu nama yang terseret dalam kasus tersebut adalah Roy Suryo. 

    Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan asistensi dan gelar perkara yang melibatkan sejumlah ahli dari berbagai bidang

    Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan Ir H Joko Widodo,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Ditreskrimum Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (7/11). 

    Dia menjelaskan, proses penetapan tersangka dilakukan melalui gelar perkara yang melibatkan ahli pidana, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi, dan ahli bahasa. Selain itu, turut hadir perwakilan dari unsur eksternal seperti Itwasda, Wasidik, Propam, dan Bidkum.

    “Berdasar hasil penyidikan kami menetapkan 8 orang tersangka yang kami bagi dalam dua klaster, antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas ES, KTR, MRF, RE, dan DHL,” jelas Asep. 

  • Menjadikan Lembaga Penyiaran Tetap Relevan di Era Multiplatform: Strategi Relaksasi, Proteksi, dan Tambahan Layanan

    Menjadikan Lembaga Penyiaran Tetap Relevan di Era Multiplatform: Strategi Relaksasi, Proteksi, dan Tambahan Layanan

    Liputan6.com, Jakarta Industri televisi Indonesia sedang menghadapi masa paling menantang dalam sejarahnya. Dulu siaran televisi menjadi pusat perhatian, penentu tren, dan sumber utama hiburan dan informasi bagi publik Indonesia. Kini di tengah derasnya arus konten digital posisi itu tergeser oleh platform digital yang tidak perlu memiliki izin siaran.

    Penonton televisi kini sudah bisa menonton dari layar genggam sehingga tidak harus di layar kaca seperti sebelumnya. Pengiklan memindahkan anggaran mereka ke media sosial dan platform digital lain yang lebih murah dan terukur. Sementara itu televisi tetap dibebani oleh regulasi berat, biaya tinggi, dan batasan-batasan yang lahir dari era analog. Padahal televisi nasional masih memegang peran vital seperti menyebarkan informasi kredibel, menyediakan hiburan, menjaga kohesi sosial, dan menjadi ruang publik bagi masyarakat luas.

    Maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana membuat lembaga penyiaran tetap relevan di era multiplatform?

    Jawabannya ada dalam tiga kata kunci yaitu relaksasi, proteksi, dan tambahan layanan. Secara singkat uraian dari tiga hal tersebut adalah:

    1. Relaksasi

    Regulasi penyiaran harus mengikuti perkembangan zaman. Sudah terlalu lama lembaga penyiaran bekerja di bawah bayang-bayang regulasi yang usang. Banyak ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran nomor 32 Tahun 2002 dan peraturan turunannya lahir di awal tahun 2000 an, pada saat platform digital seperti YouTube, TikTok, Netflix, dan lain lain belum ada. Karenanya beberapa regulasi penyiaran dalam UU Penyiaran harus direvisi. Relaksasi bukan penghapusan kewajiban tetapi penyesuaian terhadap realitas baru agar industri penyiaran bisa bernapas dan berinovasi.

    Dengan relaksasi, TV bisa lebih adaptif, efisien, dan memiliki keleluasaan untuk mengembangkan model bisnis baru berbasis digital. Konkritnya, dari peraturan perundang-undangan penyiaran, ketentuan yang perlu DIHAPUS meliputi batasan iklan niaga 20% per hari, kewajiban siaran lokal 10%, kewajiban Iklan Layanan Masyarakat (ILM), batasan wilayah layanan siaran, beban laporan adminsitratif. Yang harus DIUBAH adalah ketentuan tentang promosi produk tembakau/rokok, SSJ dimana badan hukum lebih dari satu, sanksi pidana dan denda administratif, perizinan penyelenggaraan penyiaran. Sedangkan yang harus DIATUR ULANG adalah ketentuan tentang PNBP Biaya Izin IPP dan ISR, teknologi penyiaran digital.

    2. Proteksi

    Tujuan dari proteksi ini adalah untuk menjaga kedaulatan konten media penyiaran nasional Indonesia. Proteksi bukan berarti dimanja tetapi dilindungi agar adil bersaing dengan platform global. Proteksi adalah bentuk keadilan dalam kompetisi yang timpang bukan bentuk ketergantungan. Proteksi tidak dimaknai sebagai perlakuan istimewa melainkan bentuk affirmative action negara untuk memastikan ekosistem media nasional tetap hidup dan berfungsi strategis bagi aspek poleksosbudhankamnas Indonesia. Negara perlu hadir memastikan hal tersebut.

    Dalam hal ini paling tidak ada 3 (tiga) hal yang perlu diregulasi yaitu; pertama terkait dengan Perlindungan Hak Ekonomi Konten/Publishing Rights / Copyright Enforcement (Platform digital wajib menghormati hak cipta atas konten milik TV; Mencegah pembajakan dan re-upload tanpa izin). Kemudian kedua dalam hal Keadilan Monetisasi Konten/Revenue Sharing (Wajib ada pembagian pendapatan yang adil antara platform digital dan TV; Konten TV yang ditayangkan ulang di platform harus menghasilkan royalty fee). Dan ketiga dalam hal Dukungan Fiskal dan Insentif Negara (Prioritas belanja iklan pemerintah (state/government spending) untuk TV nasional; Insentif fiskal: pengurangan pajak, relaksasi PNBP, subsidi bandwidth digital; Pengakuan negara atas siaran televisi sebagai bentuk nyata kedaulatan konten siaran dan sebagai aset bangsa.

    3. Tambahan Layanan

    Dalam hal ini televisi harus bertransformasi menjadi Digital Broadcaster. Relaksasi dan Proteksi akan percuma tanpa inovasi berupa Tambahan Layanan Lembaga Penyiaran. TV harus berubah dari media satu arah menjadi platform interaktif dan konvergen. Digital dividend yang diperoleh negara saat Analog Switch Off (ASO) dan ketersediaan jaringan internet di Indonesia, memberi peluang besar bagi lembaga peyiaran televisi untuk menyediakan tambahan layanan.

    Stasiun televisi tidak hanya menyiarkan tapi juga bisa diakses melalui aplikasi, memiliki fitur chat dengan pemirsa, dan menyediakan konten on demand. Inilah wajah baru penyiaran nasional Indonesia yang sejajar dengan platform digital yaitu televisi yang bukan hanya disaksikan tapi juga dapat berinteraksi.

    Ada beberapa pilihan tambahan layanan seperti Video on Demand/VOD sehingga pemirsa dapat memilih tayangan kapan saja (menggunakan teknologi DVB-T2 + DVB-I + DVB-NIP +  HbbTV), Engagement / Chat dengan Pemirsa yaitu fitur interaktif seperti voting, komentar, atau Q dan A real time (menggunakan teknologi DVB-I + DVB-NIP +  HbbTV), Live dan Non live Streaming Channels berupa siaran paralel (simulcast) dan eksklusif konten non linear (menggunakan teknologi DVB-T2 + DVB-I + DVB-NIP + HbbTV + OTT + 5G Broadcast), Electronic Program Guide (EPG) yang memungkinkan penonton dapat mencari, rekomendasi, dan menjadwalkan siaran (menggunakan teknologi DVB-T2 + DVB-I + HbbTV), Data Broadcasting dan Alert System yang menyampaikan data publik seperti prakiraan cuaca, kebencanaan, e-government (menggunakan teknologi DVB-T2 + DVB-I + HbbTV  + 5G Broadcast), dan layanan Service Hybrid OTT-FTA yaitu integrasi antara TV Free To Air dengan layanan OTT nasional (menggunakan teknologi DVB-I + DVB-NIP + HbbTV). Konsekuensi dari adanya tambahan layanan ini maka perizinan lembaga penyiaran harus disesuaikan sehingga bisa bersiaran dengan menggunakan tambahan layan yang berbasis frekuensi dan internet.

     

  • Bos Google di RI Ungkap Nasib Pesaing TikTok di YouTube

    Bos Google di RI Ungkap Nasib Pesaing TikTok di YouTube

    Jakarta, CNBC Indonesia – Video YouTube berdurasi panjang 40 menit hingga 1 jam mulai bermunculan selama beberapa tahun terakhir. Jumlah penontonnya juga mencapai 300 ribu, bahkan ada yang mencapai 1 juta kali.

    Lalu bagaimana dengan nasib Shorts sekarang? Layanan video berdurasi pendek menyerupai TikTok sudah dirilis 2020 dan setahun muncul di Indonesia pada 2021.

    Country Director Google Indonesia, Veronica Utami mengatakan sebenarnya baik format video pendek maupun panjang cukup sama mengalami peningkatan.

    “Shorts ini secara global, yang kita bisa share angka-angka global ya. Setahun terakhir itu pertumbuhannya 200% dari tahun ke tahun, dari sisi watch time untuk shorts. Itu naik sangat signifikan, kalau keluar tahun sebelumnya 70% year on year,” kata Veronica dalam Press Briefing Youtube Festival, Rabu (5/11/2025).

    Dia mengatakan yang terpenting bukan hanya soal durasi video yang dibuat. Namun konten yang dibuat apakah menarik atau tidak.

    Strateginya pun macam-macam. Ada beberapa YouTube yang memang khusus membuat konten di Shorts saja, karena hanya memproduksi konten itu sendirian dan ingin menghasilkannya dengan cepat.

    Tak hanya itu, sejumlah YouTuber juga ada yang memanfaatkan Shorts sebagai teaser dari konten video durasi panjang.

    “Jadi itu kan strategi kreator ya, bagaimana menarik subscribernya, dan agensi dari penontonnya gitu,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, kreator Dewi Vanow mengatakan format video apapun hingga program YouTube Shopping dan fitur Live adalah fasilitas yang diberikan platform pada kreator dan juga penontonnya.

    Fasilitas itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan kreatornya. Dia mencontohkan konten di kanal YouTube berbentuk Shorts karena kemampuannya membuat video berdurasi pendek.

    “Jadi, dengan hadirnya short ini, sangat membantu dengan konten kreator yang tipenya sama seperti saya, yang singkat, cepat, seperti itu,” kata dia.

    Dewi menambahkan masing-masing format video juga punya pangsa pasarnya sendiri. Mereka bisa memilih mau menonton video apa yang diinginkannnya.

    “Short juga punya penontonnya, long juga punya penontonnya masing-masing,” ujar Dewi.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo: Janganlah Kita Sekali-sekali Melupakan Jasa Para Pahlawan

    Prabowo: Janganlah Kita Sekali-sekali Melupakan Jasa Para Pahlawan

    Prabowo: Janganlah Kita Sekali-sekali Melupakan Jasa Para Pahlawan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengajak untuk tidak melupakan jasa para pahlawan saat memimpin Upacara Ziarah Nasional dan renungan suci dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Umum (TMPNU) Kalibata, Jakarta, Minggu (9/11/2025) tengah malam.
    Tak hanya itu, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden,
    Prabowo
    mengajak untuk  terus mengenang jasa para
    pahlawan
    yang telah gugur membela kedaulatan Indonesia saat memimpin mengheningkan cipta. 
    “Marilah kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia. Khususnya mereka-mereka yang gugur dalam perlawanan terhadap kekuatan asing yang mendukung penjajahan kembali bangsa Indonesia oleh bangsa asing,” kata Prabowo.
    “Pada tahun 1945, 10 November, para pahlawan telah dengan berani melawan kekuatan asing yang begitu besar terutama kekuatan Inggris pemenang Perang Dunia Kedua, dengan perlawanan pengorbanan yang begitu besar mereka telah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulan bangsa Indonesia,” ujarnya lagi.
    Untuk itu, Kepala Negara kembali menegaskan agar Bangsa Indonesia tidak melupakan jasa para pahlawan.
    “Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka. Mengheningkan cipta mulai,” kata Prabowo.
    Sebelum mengheningkan cipta, Prabowo lebih dulu melakukan peletakan karangan bunga bertuliskan “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan” di depan monumen TMPNU Kalibata.
    Setelah mengheningkan cipta, upacara dilanjutkan dengan pemberian hormat terakhir kepada arwah para pahlawan yang dipimpin oleh Komandan Upacara.
    Kemudian, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan tempat upacara.
    Saat berjalan, Prabowo tampak menghampiri sejumlah pejabat dan tokoh yang hadir untuk bersalaman.

    Hadir dalam upacara tersebut sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, seperti Menteri Sosial Saifulah Yusuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Luar negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
    Selain itu, ada sejumlah Menteri Koordinator (Menko), seperti Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
    Kemudian, tampak juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta perwakilan negara asing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Pimpin Upacara Ziarah dan Renungan Hari Pahlawan di TMP Kalibata

    Prabowo Pimpin Upacara Ziarah dan Renungan Hari Pahlawan di TMP Kalibata

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka peringatan Hari Pahlawan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Prabowo mengingatkan agar tidak melupakan jasa dan pengorbanan para pahlawan Indonesia.

    Berdasarkan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (9/11/2025), Prabowo tiba di TMP Kalibata, sekitar pukul 23.50 WIB. Prabowo memasuki kompleks TMP Kalibata didampingi oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Mensos Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul.

    Prabowo kemudian menerima laporan bahwa pasukan dan peserta upacara ziarah nasional dan renungan suci siap dilaksanakan, Prabowo menginstruksikan untuk memulai upacara. Setelah itu, Prabowo meletakkan karangan bunga didampingi pasukan Paspampres.

    Upacara kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Sesaat sebelum mengheningkan cipta, Prabowo mengajak pasukan dan peserta upacara untuk mengenang perjuangan pahlawan.

    “Marilah kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Khususnya mereka-mereka yang gugur dalam perlawanan terhadap kekuatan asing yang mendukung penjajahan kembali bangsa Indonesia oleh bangsa asing,” kata Prabowo.

    Prabowo menilai pengorbanan para pahlawan begitu besar untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan Indonesia. Prabowo mengajak seluruh pihak untuk tidak sekali pun melupakan perjuangan para pahlawan.

    “Pada tahun 1945, 10 November, para pahlawan telah dengan berani melawan kekuatan asing yang begitu besar. Terutama kekuatan Inggris pemenang Perang Dunia ke-II, dengan perlawanan dan pengorbanan begitu besar, mereka telah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia,” ucapnya.

    “Janganlah kita sekali-kali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka. Mengheningkan cipta mulai,” imbuh Prabowo.

    Setelah mengheningkan cipta selesai, upacara selanjutnya yakni penghormatan kepada para pahlawan. Upacara ziarah nasional dan renungan suci peringatan Hari Pahlawan kemudian berakhir, Prabowo menyalami peserta upacara yang hadir.

    Tampak peserta upacara yang hadir yakni Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, dan jajaran Kabinet Merah Putih. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan kepala staf TNI turut hadir.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • Tragis! Kisah permaisuri Raja Jawa yang dibuang dan menghembuskan nafas terakhir di Manado

    Tragis! Kisah permaisuri Raja Jawa yang dibuang dan menghembuskan nafas terakhir di Manado

    GELORA.CO –  Sejarah Tanah Jawa tidak hanya diwarnai oleh kejayaan para raja dan ratu, tetapi juga kisah-kisah tragis di balik dinding istana.

    Salah satunya adalah kisah Ratu Sekar Kedaton, seorang bangsawan istana Yogyakarta yang harus menanggung nasib pahit ketika diasingkan ke Manado bersama putranya.

    “Mengapa demikian? Alkisah pada tahun 1883 Sekar Kedaton dibuang ke Manado bukan karena bersalah tetapi karena darah di rahimnya terlalu sah untuk takhta putranya,” cerita seorang youtuber yang dikutip Hops.ID dari YouTube Short @mamunindonesia yang tayang pada 10 Juni 2025.

    Ia bukan sembarang perempuan — Ratu Sekar Kedaton adalah salah satu istri dari Sultan Hamengkubuwana V, penguasa Kesultanan Yogyakarta pada abad ke-19.

    “Iya, namanya Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Ia adalah istri sah Sultan Hamengkubuwono V,” demikian ujarnya.

    Menurut catatan sejarah, pengasingan ini terjadi setelah wafatnya Sultan Hamengkubuwana V. Sepeninggal sang Sultan, terjadi konflik internal di lingkungan keraton mengenai siapa yang berhak naik takhta.

    Pihak kolonial Belanda, yang saat itu memiliki pengaruh besar dalam politik istana, turut campur dalam proses penetapan pengganti raja.

    Ratu Sekar Kedaton, yang dikenal cerdas, tegas, dan berwibawa, menolak keputusan penetapan Sultan Hamengkubuwana VII sebagai penerus takhta.

    Ia meyakini bahwa putranya, Pangeran Timur Muhammad, adalah pewaris sah yang seharusnya menggantikan ayahnya di singgasana.

    “Konon, anaknya yang bernama Pangeran Suryangalaga (Pangeran Timur Muhammad) adalah putra mahkota yang sebenarnya. Ia lahir dari permaisuri sah, darah biru murni,” kisahnya.

    Namun sikap penolakannya ini justru dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas politik dan kepentingan Belanda di Yogyakarta.

    Dengan tekanan dari pemerintah kolonial, Ratu Sekar Kedaton dan putranya akhirnya dibuang ke Manado secara diam-diam.

    Pengasingan ini bukan sekadar bentuk hukuman, melainkan cara halus untuk menyingkirkan pengaruh politiknya dari pusat kekuasaan.

    “Selama dalam pengasingan, Ratu Sekar menetap di Kampung Pondol, wilayah yang kini termasuk kelurahan Rikek, Kecamatan Wenang, jauh dari keraton,” ceritanya.

    Di tanah pengasingan yang jauh dari keraton, Ratu Sekar Kedaton hidup dalam kesepian dan keterasingan, namun tetap menjaga martabatnya sebagai bangsawan Jawa.

    Bersama putranya, Pangeran Timur Muhammad, dia hidup dalam suasana penuh keterbatasan, jauh dari lingkungan istana yang seharusnya menjadi tempatnya belajar memimpin.

    Kisah Ratu Sekar Kedaton bukan hanya bagian dari sejarah Kesultanan Yogyakarta, tetapi juga potret bagaimana perempuan Jawa pada masa lampau memiliki peran dan suara yang kuat dalam politik dan perjuangan martabat bangsanya.

    Ia mungkin diasingkan dari istana, namun namanya tetap hidup dalam catatan sejarah sebagai sosok perempuan tangguh yang mempertahankan hak dan kehormatan keluarganya hingga akhir hayat.

    “Pangeran Suryangalaga wafat lebih dahulu di pengasingan. ia lahir dari garis raja tetapi mati tanpa gelar. Dan Sang Permaisuri menyusul kepergian putranya pada tahun 1918 di tanah yang tak pernah mengenal upacara keraton. Mereka berdua pergi tanpa gelar, tanpa mahkota,” pungkasnya.***

  • Wacana Budi Arie Masuk Gerindra Disebut Drama Settingan Jokowi, Enteng Dimentahkan Dasco

    Wacana Budi Arie Masuk Gerindra Disebut Drama Settingan Jokowi, Enteng Dimentahkan Dasco

    GELORA.CO –  Wacana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mau masuk Gerindra dinilai hanya drama rekaan alias settingan Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Narasi perpecahan antara Budi Arie dan Jokowi seolah terbangun dengan tiga poin utama yang berkutat pada momen Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (1/11/2025) lalu.

    Poin pertama, ketidakhadiran Jokowi pada acara penting kelompok relawannya itu.

    Kedua, rencana pergantian logo Projo yang bergambar siluet kepala Jokowi dan ketiga adalah pemaknaan nama Projo yang bukan lagi Pro Jokowi.

    Dengan skema itu, Projo di bawah Budi Arie seolah berpindah haluan menjadi pro Prabowo Subianto, Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra.

    Padahal, masuknya Budi Arie ke Gerindra membawa misi terselubung terkait visi Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dua periode yang dicanangkan Jokowi.

    Analisis di atas disampaikan pengamat politik yang juga pendiri lembaga riset Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio, di channel Youtube ‎⁨@hendri.satrio, tayang perdana Minggu (9/11/2025).

    “Kalau dalam politik semuanya terlalu gampang dilihat berada di permukaan, artinya sangat mungkin itu cuma pertunjukan. Drama-drama politik aslinya tuh ada di belakang,” kata Hendri.

    Rangkaian Peristiwa

    Hensa, sapaan karib analis bergelar doktor dari Unoversitas Bina Nusantara itu memaknai rangkaian peristiwa sebelum dan saat Kongres III Projo di Jakarta.

    Menurutnya, dari mulai kunjungan Budi Arie dan jajaran Projo ke kediaman Jokowi di Solo hingga rencana perubahan logo dan deklarasi keinginan berpartai Gerindra adalah kesinambungan untuk membentuk kesan tertentu.

    Marilah kita kupas drama-drama ini. Satu, Projo datang ke tempat Pak Jokowi. Katanya ditunjukin ijazah Jokowi. Terus tiba-tiba kemudian Jokowi last minute enggak datang ke kongres ketiga Projo. Terus kemudian seolah-olah Budi Arie ngambek kayak waktu ngancam bubarin Projo, terus kemudian dikasih Wamen Desa.

    “Kan ngambek nih, udah kalau gitu kita ganti logo bukan lagi Jokowi, bukan lagi wajahnya Pak Jokowi, tapi yang lain. Saya dengar katanya mau ganti jadi semut hitam. Wah, jadi seolah-olah dia berlawanan dengan PSI gitu, berantem.

    “Terus dia bilang dia masuk ke Prabowo masuk di Gerindra,” papar Hensa.

    Munculkan Kesan Perpecahan

    Hensa pun mengemukakan sejumlah kesan yang dibacanya berusaha dimunculkan dari rangkaian cerita Jokowi dan Kongres III Projo itu.

    Menurutnya, ada narasi yang berusaha dimunculkan Projo seakan pecah kongsi dengan Jokowi yang semakin lengket dengan PSI, partai dengan Ketua Umum Kaesang Pangarep.

    “Ini kan seolah-olah kan kita dianggapnya terjebak dalam situasi Budi Arie memang akan melawan PSI. Projo akan lawan PSI, Projo akan meninggalkan Jokowi, Projo akan masuk ke Gerindra.”

    “Hati-hati dalam politik yang begitu-begitu itu perlu dicermati,” jelasnya.

    Tujuan Settingan Jokowi

    Hensa bulat menerka rangkaian peristiwa hingga wacana Budi Arie masuk Gerindra adalah settingan Jokowi.

    Tujuannya di balik settingan itu adalah bagaimana Gibran, putra sulung Jokowi bisa tetap menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2029 mendatang, alias Prabowo-Gibran dua periode.

    Sebelumnya, instruksi Jokowi ke relawan agar menggaungkan Prabowo-Gibran dua periode memang disampaikan secara eksplisit.

    Menurut Hensa, Jokowi sampai harus bermanuver demi memperkuat Gibran terus menjadi Wapres pendamping Prabowo karena belakangan muncul nama potensial lain, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Purbaya dan Dedi merupakan dua sosok yang tengah menjadi media darling. Di sejumlah survei, popularitasnya tinggi.

    “Bisa jadi semuanya settingan Pak Jokowi tentang Projo masuk ke Gerindra atau Budi Arie masuk ke Gerindra. Supaya apa? Supaya satu cita-cita Prabowo Gibran dua periode bisa terlaksana.”

    “Kenapa ini perlu diperhatikan baik-baik? Karena ternyata banyak tokoh-tokoh yang muncul sebagai calon-calon kuat pendamping Pak Prabowo, ada Purubaya, ada KDM (Kang Dedi Mulyadi),” paparnya.

    Misi Budi Arie

    Dengan tujuan tersebut, Budi Arie yang berharap masuk Gerindra, menurut Hensa, bisa menjadi spionase atau mata-mata Jokowi langsung di dapur politik Prabowo, Gerindra.

    “Jadi hati-hati juga tuh masuk ke Gerindra bisa jadi untuk jadi dewan pengawas strategi. ‘Wah strateginya apa nih kira-kira Gerindra?’ Jadi menurut saya sih ini settingan biasa lah dari Pak Jokowi,” ujar Hensa.

    Dimentahkan Dasco

    Di sisi lain, Hensa membaca kepiawaian Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dalam menanggapi manuver Budi Arie dan Jokowi.

    Dasco yang hadir pada Kongres III Projo itu enteng saja mementahkan pernyataan Budi Arie soal masuk Gerindra.

    Secara tidak langsung, orang dekat Presiden Prabowo itu menunjukkan sikap tak terjebak strategi Budi Arie dan Jokowi.

    “Tapi yang keren kan Abang Dasco. Abang Dasco bilang, ‘Wah, saya enggak dengar langsung tuh langsung,’ ngicep tuh. Gitu langsung digituin sama Dasco,” kata Hensa.

    Budi Arie Mau Masuk Gerindra

    Sebelumnya, pada Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (1/11/2025), Budi Arie, selaku Ketua Umum Projo, meminta izin kepada kader Projo untuk berpartai Gerindra.

    Ia menafsirkan selorohan Prabowo saat hadir di Kongres PSI sebagai perintah masuk Gerindra.

    “Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Enggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum,” kata Budi Arie.

    Mantan Menteri Koperasi itu mengaku ingin mendukung agenda politik Prabowo ke depannya.

    “Betul. Iya lah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti begini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo,” ujar Budi Arie.

    Kata Dasco

    Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi enteng pernyataan Budi Arie yang ingin masuk Gerindra.

    Dengan sedikit tersenyum di depan Budi Arie, Dasco mengaku belum dengar langsung permintaan itu, dan belum mau menanggapinya.

    “Saya belum dengar langsung. Nanti kalau sudah dengar langsung, saya tanggepin,” ujar Dasco kepada awak media usai hadiri Kongres III Projo, dikutip dari Kompas.com.

    Namun, Dasco memastikan Gerindra siap menerima gelombang besar bergabungnya relawan dari manapun. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tersebut akan mempertimbangkan agar masukan para calon kader diakomodir.

    “Kalau Gerindra siap, gelombang besar dari manapun. Ya kita namanya aspirasi, tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir,” jelas Dasco.

  • Eggi Sudjana Tuding Ada Keanehan Hukum Usai Ditetapkan Tersangka

    Eggi Sudjana Tuding Ada Keanehan Hukum Usai Ditetapkan Tersangka

    GELORA.CO -Kuasa hukum Bambang Tri Mulyono, Eggi Sudjana baru saja ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya bersama tujuh orang lainnya dalam kasus dugaan tindak pidana fitnah terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Eggi Sudjana angkat bicara terkait penetapan tersebut. Ia menilai dalam perkara ini terdapat keanehan hukum di Indonesia.

    “Ada keanehan hukum, nah itu istilah saya. Aneh dalam perspektif logika yang tidak seharusnya, kenapa seharusnya terjadi,” kata Eggi dikutip dalam kanal YouTube Refly Harun, Minggu 9 November 2025. 

    Ia lantas menjelaskan poin penting dalam proses hukum tersebut. Pertama, terkait pasal 16 UU No.18/2003 yang memberikan hak imunitas hukum kepada advokat.

    “Saya bertindak dalam konteks yang dilaporkan ini sebagai advokat oleh saudara Joko Widodo. Oleh karena itu, sebagai advokat menurut pasal 16 (UU tentang Advokat) tidak bisa digugat perdata dan dituntut pidana, itu undang-undang,” jelasnya.    

    Hal itu terjadi saat Eggi menjadi pengacara dari Bambang Tri dan Gus Nur pada 2022. Usai berjalannya sidang sebanyak tiga kali di PN Jakarta Pusat, Bambang Tri lantas ditangkap.

    “Maka berpindahlah peristiwa hukum perdata ke pidana. Itu logika yang tidak bisa dibantah. Nah, perpindahan hukum itu berkonsekuensi logis secara ilmu hukum,” jelasnya lagi.

    Ia menyebut ada pasal yang tidak digunakan dalam proses hukum kedua kliennya yakni pasal 14 dan 15 UU No. 1/1946 yang mengatur hukum pidana di Indonesia.

    “Jadi tidak ada berita hoax atau berita palsu yang menghebohkan karena pasal itu tidak dipakai di PT (pengadilan tinggi),” pungkasnya