Xcloud.id

Perusahaan: YouTube

  • Pramono Siapkan Aturan Baru Batasi Akses Anak terhadap Konten Kekerasan

    Pramono Siapkan Aturan Baru Batasi Akses Anak terhadap Konten Kekerasan

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan aturan baru membatasi akses anak terhadap konten kekerasan di media sosial (medsos). Pramono menyebut Dinas Pendidikan DKI kini menyusun mekanisme yang tepat agar anak tidak mudah mengakses konten kekerasan di media digital.

    “Sedang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan agar tidak semua anak itu dengan gampang melihat peristiwa-peristiwa seperti di YouTube yang menginspirasi anak-anak melakukan hal seperti yang terjadi di SMA 72,” kata Pramono di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Selasa (18/11/2025).

    Pramono mengatakan langkah itu merupakan tindak lanjut dari insiden di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta, yang sebelumnya sempat membuat sebagian siswa mengalami trauma sehingga belum seluruhnya kembali belajar secara luring.

    “Proses belajar-mengajarnya alhamdulillah sudah berjalan normal, tetapi memang belum sepenuhnya hadir secara fisik. Masih ada beberapa yang karena trauma atau luka mengikuti secara daring,” ujarnya.

    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, memastikan kegiatan belajar di SMAN 72 Kelapa Gading telah kembali berjalan normal pasca-insiden ledakan. Chico menyebut mayoritas siswa sudah kembali mengikuti pembelajaran secara tatap muka.

    “Hari ini yang datang 69%, yang sisanya masih daring, izin sakit, seperti itu,” ujar Chico saat dihubungi, Senin (17/11).

    Chico menjelaskan pihak sekolah sebelumnya telah mengundang orang tua siswa untuk mengikuti pertemuan daring guna menyampaikan perkembangan terkini. Dari undangan tersebut, sekitar 20 persen wali murid hadir, sementara sisanya mendapatkan informasi melalui surat resmi yang dikirim sekolah.

    “Pembelajaran bisa luring, bisa daring. Kemarin yang ikut pertemuan daring 20 persen, tapi informasi sudah disampaikan ke semua lewat surat,” jelasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (bel/rfs)

  • 2 KPU Surakarta Dicecar Alasan Musnahkan Ijazah Jokowi, padahal Baru Satu Tahun Penyimpanan Nasional

    2 KPU Surakarta Dicecar Alasan Musnahkan Ijazah Jokowi, padahal Baru Satu Tahun Penyimpanan Nasional

    KPU Surakarta Dicecar Alasan Musnahkan Ijazah Jokowi, padahal Baru Satu Tahun Penyimpanan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Majelis sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) mempertanyakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta yang memusnahkan arsip ijazah pencalonan Joko Widodo saat maju sebagai Walikota Surakarta.
    Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Sidang
    KIP
    dalam sidang sengketa
    ijazah Jokowi
    di Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).
    Pemohon dalam sengketa ini adalah organisasi bernama Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi).
    Pemusnahan arsip salinan ijazah Jokowi ini terungkap setelah salah satu pemohon membaca jawaban surat dari
    KPU Surakarta
    .
    “Jadi, yang jadi pertanyaan itu (pemusnahan), sudah sesuai dengan JRA (Jadwal Retensi Arsip), buku agenda kami, musnah ibu. Sesuai dengan jadwal arsip,” kata perwakilan dari KPU Surakarta, dikutip Kompas.com dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (18/11/2025).
    Mendengar hal itu, Ketua Majelis Sidang KIP kemudian mencecar pihak terkait mengenai berapa lama arsip seharusnya disimpan.
    “Buku agenda sesuai dengan PKUP (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) (Nomor) 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif,” ujar pihak KPU Surakarta.
    Ketua majelis tampak bingung setelah mendengar jawaban KPU Surakarta selaku pihak termohon. Suaranya pun terdengar meninggi.
    “Sebentar, satu tahun penyimpanan arsip? Satu tahun?” jelas ketua sidang.
    Dia menjelaskan, pemusnahan arsip seharusnya mengacu pada Undang-Undang Kearsipan, bukan JRA KPU atau PKPU.
    “Itu minimal 5 tahun lho. Minimal. Masa sih arsip satu tahun dimusnahkan?” tanya ketua.
    Suasana persidangan seketika riuh, sementara ketua majelis mengingatkan para pengunjung untuk tetap tenang.
    Namun, KPU Surakarta bersikukuh bahwa batas waktu penyimpanan arsip tetap mengacu pada aturan yang tertuang dalam PKPU.
    KPU Surakarta menjelaskan bahwa arsip salinan dokumen Jokowi saat mendaftarkan sebagai calon Wali Kota Solo bersifat tidak tetap dan harus dimusnahkan.
    Hakim ketua menegaskan bahwa arsip dokumen Jokowi tersebut masuk sebagai dokumen negara.
    Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dokumen itu masih berpeluang untuk disengketakan di kemudian hari.
    “Selama itu berpotensi disengketakan tidak boleh dimusnahkan. Saya bingung, arsip mana yang satu tahun dimusnahkan. Masa retensi penyimpanan arsip itu tidak ada yang di bawah lima tahun,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 KPU Sebut Dokumen Ijazah Jokowi Termasuk Informasi Terbuka, tetapi… Nasional

    1 KPU Sebut Dokumen Ijazah Jokowi Termasuk Informasi Terbuka, tetapi… Nasional

    KPU Sebut Dokumen Ijazah Jokowi Termasuk Informasi Terbuka, tetapi…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan bahwa seluruh jenis informasi terkait peraturan, SOP, hingga dokumen pendaftaran calon presiden, termasuk ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada prinsipnya merupakan informasi terbuka.
    Namun, pihak KPU mengaku belum dapat memberikan dokumen-dokumen tersebut karena masih dicari dari arsip KPU.
    Hal ini disampaikan perwakilan KPU dalam sidang sengketa informasi antara Leony selaku pemohon dan Universitas Gadjah Mada, KPU, dan Polda Metro Jaya terkait
    ijazah Jokowi
    yang digelar
    Komisi Informasi Pusat
    , Selasa (18/11/2025).
    “Berarti ini semua yang diminta pemohon ini terbuka, Pak ya?” tanya ketua majelis yang menangani sengketa, dikutip dari YouTube Komisi Informasi Pusat.
    “Terbuka. Ini kami menjanjikan kita berusaha untuk mencari dulu, nanti kalau sudah ketemu nanti kami serahkan. Karena kami baru pindah gudang jadi mohon dimaklumi,” jawab pihak KPU.
    Perwakilan KPU itu menjelaskan bahwa permohonan informasi dari pemohon diterima pada 31 Juli 2025 dan langsung ditanggapi pada hari yang sama oleh desk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
    Pada 14 Agustus, PPID kembali memberi pemberitahuan perpanjangan waktu selama tujuh hari.
    “Kami sudah serahkan dokumen tersebut kepada pemohon. Dokumennya kami berikan pada 10 Oktober,” kata perwakilan KPU.
    Namun, pemohon kemudian mengajukan sengketa pada 14 Oktober 2025 karena merasa informasi yang diterimanya tidak lengkap.
    Dalam persidangan, pihak pemohon menyatakan KPU hanya memberikan sebagian kecil dari informasi yang diminta.
    Selain itu, beberapa permintaan mengenai peraturan dan SOP dianggap tidak dijawab secara spesifik karena hanya diberi tautan situs web yang tidak langsung merujuk ke dokumen yang dimaksud.
    “Saya merasa masuk ke hutan, tidak merujuk ke spesifik kepada apa yang kami minta,” ujar pihak pemohon.
    Dari tujuh jenis informasi yang diminta, pemohon hanya menerima beberapa dokumen, antara lain salinan legalisir ijazah yang digunakan Jokowi untuk pendaftaran capres 2014 dan 2019, rangkuman serah terima berkas, serta daftar dokumen yang dianggap KPU sebagai hasil verifikasi.
    Namun, dokumen verifikasi itu sendiri belum tersedia secara lengkap.
    Pemohon juga mempersoalkan bentuk dokumen ijazah yang diterima karena terdapat lima bagian yang disensor, seperti nomor ijazah, nomor induk mahasiswa Jokowi, cap legalisasi, serta tanda tangan rektor dan dekan.
    “Bagi kami itu aneh, apakah keterbukaan seperti itu?” tanya pemohon.
    Majelis kemudian meminta klarifikasi satu per satu mengenai status keterbukaan informasi yang diminta pemohon.
    Perwakilan KPU menegaskan bahwa semua dokumen dan SOP terkait verifikasi ijazah, pengelolaan data, serta publikasi dokumen pendaftaran merupakan informasi terbuka dan sudah tersedia dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU.
    Terkait berkas pendaftaran, termasuk salinan legalisir ijazah Jokowi, KPU menyatakan dokumen itu juga bersifat terbuka.
    Namun, KPU mengakui masih mencari sejumlah dokumen verifikasi karena terjadi perpindahan gudang arsip.
    “Mohon izin, mohon waktu, mohon dimaklumi karena barang ini kan banyak ketua majelis, jadi kami masih mencari, jadi kami masih bongkar-bongkar arsip kami, karena kebetulan beberapa waktu yang lalu kami kan pindah gudang, Jadi mohon izin mohon waktu nanti akan kami sampaikan,” kata KPU.
    KPU menegaskan bahwa informasi tentang lembaga yang melegalisasi ijazah, tanggal dan nomor agenda masuk dokumen, hingga berita acara verifikasi juga tergolong informasi terbuka.
    Ketua Majelis menyimpulkan bahwa seluruh jenis informasi yang dimohonkan dinyatakan terbuka oleh KPU.
    Dengan demikian, sesuai hukum acara Komisi Informasi, perkara ini akan dilanjutkan ke tahap mediasi.
    “Maka sesuai hukum acara di Komisi Informasi nanti prosesnya melalui mediasi. Nanti silakan mediasi, pihak pemohon menyampaikan mintanya seperti apa, di-
    clear
    -kan di mediasi, nanti kalau mediasinya tidak selesai kita lanjut ke ajudikasi,” ungkap Ketua Majelis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BBM Pertamina dengan Etanol Makin Laris, Ini Buktinya

    BBM Pertamina dengan Etanol Makin Laris, Ini Buktinya

    Jakarta –

    BBM Pertamina dengan kandungan etanol atau Pertamax Green 95 makin laris. Buktinya penjualannya meningkat signifikan.

    Pertamina sudah dua tahun lebih menjual BBM dengan kandungan etanol. BBM dengan etanol itu disajikan Pertamina lewat Pertamax Green 95. Pertamax Green 95 merupakan bensin bioetanol atau bahan bakar nabati untuk kendaraan bensin pertama di Indonesia. BBM ini diformulasikan dari campuran bensin dengan kandungan bioetanol 5 persen dari molase tebu. Produk ini masuk ke segmen pasar RON 95.

    Pertamax Green 95 perdana diluncurkan pada 20 Juni 2023. Hingga kini, pertumbuhannya cukup signifikan. Dalam catatan Pertamina, penjualannya mencatat kenaikan hingga 80 persen.

    “Animo masyarakat cukup baik growth sampai dengan saat ini 80 persen dibandingkan tahun 2024,” terang Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR seperti dilihat dalam tayangan YouTube TV Parlemen.

    Menurutnya, Pertamina terus mendorong pertumbuhan produk Pertamax Green 95. Adapun untuk sebarannya belum tersedia di seluruh Indonesia. Total ada 168 SPBU Pertamina yang sudah menjual Pertamax Green 95.

    “Kami dari Pertamina terus mendorong pertumbuhan produk Pertamax Green di mana saat ini sudah terdapat 168 spbu di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY yang menuual produk Pertamax Green,” jelasnya lagi.

    Mengutip laman resmi Pertamina Patra Niaga, Pertamax Green 95 dihasilkan dengan penambahan nabati etanol dalam proses pengolahannya di kilang minyak. Pertamax Green 95 memiliki beberapa keunggulan lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi penggunaan fossil fuel karena terdiri dari bauran energi baru. Pertamax Green 95 juga menjanjikan akselerasi kendaraan lebih rensponsif dalam mencapai kecepatan maksimal.

    Pertamax Green 95 juga telah teruji Lemigas dan juga sesuai spesifikasi Worldwide Fuel Charter yakni penggunaan etanol 5 persen, sedangkan maksimalnya 10 persen. Dijelaskan lagi, seluruh kendaraan baik mobil maupun motor dengan jenis bahan bakar bensin bisa menggunakan Pertamax Green 95. BBM dengan RON 95 itu dibanderol Rp 13.000 per liter.

    (dry/din)

  • Sebelum Meninggal, Rugaiya Usman Istri Wiranto Sakit dan Sempat Membaik

    Sebelum Meninggal, Rugaiya Usman Istri Wiranto Sakit dan Sempat Membaik

    Sebelum Meninggal, Rugaiya Usman Istri Wiranto Sakit dan Sempat Membaik
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menjelaskan bahwa istrinya, Almarhumah Rugaiya Usman, sempat sakit, dirawat di RSPAD, dan membaik sebelum meninggal dunia.
    “Dirawat di
    RSPAD
    beberapa waktu, kemudian dinyatakan membaik sehingga kmai bawa pulang ke rumah,” kata
    Wiranto
    sebagaimana siaran kanal YouTube Kompas TV, Senin (17/11/2025).
    Rugaiya Usman
    atau Uga sempat berobat ke Bandung, Jawa Barat agar kondisi kesehatannya bisa kembali pulih.
    “Kemudian kami usahakan untuk berobat ke Bandung, dengan harapan memang akan membaik dan bisa kembali sehat wal afiat,” kata Wiranto.
    Dia menjelaskan bahwa dirinya dan Uga belum lama merayakan ulang tahun emas perkawinan yang berusia 50 tahun.
    “Namun tentu kehendak Ilahi tidak bisa kita tolak,” kata Wiranto.
    Uga meninggal dunia pada Minggu (16/11/2025) pukul 15.55 WIB. Wiranto memohon doa untuk Almarhumah.
    Karanganyar, Jawa Tengah, pada Senin (17/11/2025) pagi.
    “Keluarga kami kalau dimakamkan di Solo, tepatnya di makam Delingan, di daerah Karanganyar (Jawa Tengah),” kata Wiranto saat menyampaikan sambutan di rumah duka Jalan Palem Kartika No 21, Kompleks Pati-AD, Bambu Apus, Jakarta Timur, Minggu malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • 7 Penerjun Payung Mendarat Tak Mulus Saat HUT Korps Marinir Nasional

    7 Penerjun Payung Mendarat Tak Mulus Saat HUT Korps Marinir Nasional

    Penerjun Payung Mendarat Tak Mulus Saat HUT Korps Marinir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Seorang penerjun payung mendarat tak mulus saat upacara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL) di Markas Komando Marinir Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).
    Berdasarkan siaran langsung YouTube TNI Angkatan Laut Dispenal, narator awalnya menyampaikan bahwa penerjun payung Korps Marinir TNI AL yang membawa baret ungu akan mendarat tepat di tengah lapangan upacara.
    Dari langit Cilandak Timur yang cerah, sosok penerjun mulai tampak turun perlahan. Suara genderang drum pun dibunyikan sebagai tanda penyambutan.
    “Baret ungu kebanggaan kita bersama telah dibawa para penerjun terbaik Korps Marinir TNI Angkatan Laut,” ujar narator, dikutip
    Kompas.com
    , Senin.
    “Para penerjun Korps Marinir terbaik, bersiap mendarat dari sebelah kiri tribune kehormatan,” jelas narator lagi.
    Namun, pendaratan itu tidak berlangsung mulus.
    Penerjun tersebut tidak mampu berdiri tegak dan justru langsung terbaring di tengah lapangan, sementara parasutnya terkulai di tanah.
    Seorang anggota segera berlari ke tengah lapangan untuk memberikan bantuan.
    Kamera siaran langsung kemudian menyorot Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang berdiri di atas tank bersama Panglima Korps Marinir (Pangkomar) TNI AL, Mayjen TNI (Mar) Endi Supradi.
    Pada momen itu, pandangan Agus dan Endi yang semula tertuju ke arah depan sontak beralih ke penerjun payung yang masih terkulai lemas.
    Agus sempat menoleh ke kiri dan melihat ke arah langit, sementara mata Endi tetap terpaku pada kondisi sang penerjun.
    Namun, upacara tetap berlangsung. Seorang prajurit membawa sebuah kotak yang sebelumnya dibawa oleh penerjun payung ke arah tank.
    “Prosesi pengangkatan Panglima TNI sebagai warga kehormatan Korps Marinir,” jelas dia.
    Kemudian, Endi menerima kotak tersebut dan mengambil baret ungu yang ada di dalamnya. Baret ungu tersebut kemudian dipakaikan ke kepala Agus.
    Pada momen ini, terlihat mobil ambulans menuju ke arah lapangan upacara untuk mengangkut penerjun payung tersebut.
    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul memastikan tidak ada masalah pada penerjun payung tersebut.
    “Merespon pertanyaan tersebut, Alhamdulillah penerjun Marinir TNI AL tidak ada masalah, dan tidak mengalami luka serius, hanya cedera pada otot kaki,” ujar Tunggul saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin (17/11/2025).
    Informasi
    kondisi penerjun payung
    tersebut Tunggul dapatkan dari tim kesehatan Rumah Sakit Marinir Cilandak (RSMC) yang melaksanakan penanganan kepada korban.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Amien Rais Ungkap Penyebab Nama Jokowi Sudah Sangat Tercemar

    Amien Rais Ungkap Penyebab Nama Jokowi Sudah Sangat Tercemar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais melihat penetapan tersangka 8 aktivis termasuk Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Sianipar adalah keputusan yang tidak masuk akal.

    Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Sianipar yang berada di klaster kedua dijerat dengan pasal berlapis. Yakni Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, dan/atau Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1, dan/atau Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1, dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat 4, dan/atau Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE.

    “Bagaimana bisa mencemarkan nama Jokowi, wong namanya sudah sangat tercemar,” kata Amien Rais dilansir dari kanal YouTube Amien Rais Official, Senin 17 November 2025.

    Amien kesal karena mengganggap keputusan penyidik terkesan gegabah tanpa memahami duduk perkara sebenarnya.

    Ia meminta para penyidik membaca dan memahami isi buku berjudul Jokowi’s White Paper yang disusun oleh Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa, dan Rismon Sianipar.

    “Silakan membaca buku setebal 700 halaman itu. Buku ini seperti tesis untuk meraih PhD di kampus-kampus ternama,” tegas Amien.

    Menurutnya, dalam buku Jokowi’s White Paper, penyidik akan mendapatkan pemahaman serta memiliki dasar yang kuat dan tidak terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu.

    “Karena kenyataannya Jokowi tidak punya ijazah. Kalau punya ijazah (ditunjukkan) ini lho. Selesai,” tutup mantan Ketua MPR RI itu. (Pram/fajar)

  • Ketua Termul Serang Mahfud dan Jimly soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Nalar Hukumnya Kerdil!

    Ketua Termul Serang Mahfud dan Jimly soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Nalar Hukumnya Kerdil!

    GELORA.CO – Ketua Termul dan Pro Gibran, Firdaus Oiwobo, melontarkan serangan terhadap dua tokoh hukum nasional, Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie terkait pernyataan mereka soal polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) dan kasus yang menjerat Roy Suryo Cs. 

    Firdaus menilai kedua tokoh tersebut tak paham memahami konstruksi hukum ketika mengemukakan pendapatnya tentang keaslian ijazah Jokowi yang harus ditunjukkan terlebih dahulu sebelum memidanakan Roy Suryo Cs. 

    “Mahfud MD, Profesor Jimly Asshiddiqie kan profesor guru besar hukum loh, tapi menurut gua nalar hukumnya kerdil gitu,” katanya seperti dikutip dari Rasis Infotainment yang tayang di YouTube pada Jumat (14/11/2025). 

    Menurut Firdaus, pernyataan mereka keliru. 

    Sebab, ranahnya berbeda dengan hukum yang menjerat Roy Suryo Cs. 

    “Kok sekelas Profesor Mahfud dan Jimly kok kerdil ya nalar hukumnya, mereka menyatakan bahwa tunjukkan dulu dong keaslian ijazahnya, baru bisa dipidana. Dari mana ini kan ruang yang berbeda. Keaslian ijazah itu pidana ya kan? Ya pidana memang kalau seandainya itu terjadi. Tapi mereka bilang itu perdata, tunjukkan. Ini kan ruang yang berbeda,” jelasnya. 

    Firdaus menjelaskan bahwa perkara tudingan ijazah palsu Jokowi sudah berkali-kali diuji di ranah hukum.

    Hasilnya, tudingan itu tidak pernah terbukti. 

    Ia menegaskan Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai pemilik otoritas telah mengonfirmasi keabsahan ijazah tersebut. 

    “Kalau masalah ijazah Jokowi mereka (Roy Suryo Cs) bilang palsu, kan sudah digugat, sudah dituntut beberapa kali. Akhirnya kan mereka sumir. Ada yang ditolak, macem-macem lah. Artinya itu sudah menjadi Yurisprudensi menutup ruang mereka untuk menggugat ulang ijazah Jokowi. Karena jokowi sudah mendapatkan kebenaran otoritas dari UGM,” jelasnya. 

    “Kan legal standingnya ada di UGM bukan di Roy Suryo, karena ini delik aduan absolut bukan delik umum atau delik biasa,” tambahnya. 

    Kasus yang menyeret Roy Suryo Cs, kata Firdaus, bukan lagi ribut-ribut mengenai keaslian ijazah, tetapi dugaan pengeditan dan penyebaran konten yang dinilai melecehkan presiden ke-7 RI tersebut. 

    “Jadi antara ijazah Jokowi yang dianggap palsu dengan kasus yang dilakukan oleh Roy Suryo Cs ya kan itu berbeda ruang, berbeda locus delicti, tempus delicti dan berbeda legal standingnya.”

    “Jadi, ini kasus yang berbeda karena pelecehan yang dilakukan oleh mereka, pengeditan yang dilakukan oleh Roy Suryo cs makanya Jokowi melaporkan dia dengan UU ITE nomor 1 tahun 2024. Ada pasal 32, ada pasal 35, ada pasal 51 yang ancaman hukumannya kalau diakumulatif bisa 10 tahun ke atas dan dendanya belasan miliar,” pungkasnya. 

    Mahfud MD: Roy Suryo tak bisa diadili

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan pendapatnya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) dimana Polda Metro Jaya sudah menetapkan 8 tersangka yakni Roy Suryo Cs dalam kasus ini.

    Menurut Mahfud, jika hukum ingin ditegakkan secara adil, maka para tersangka atau Roy Suryo Cs, tidak bisa diadili di pengadilan sebelum keaslian Ijazah Jokowi diputuskan terlebih dahulu lewat pengadilan lain.

    “Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu atau karena soal lain misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa,” kata Mahfud MD.

    “Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duadji dan Pak Jimly, dan itu sudah kata saya katakan bulan Maret yang lalu, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu,” kata Mahfud.

    Menurutnya jika dalam kasus ini Roy Suryo Cs mau dibawa ke pengadilan mesti dibuktikan dahulu lewat pengadilan lain bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli dan bukan ditentukan dari keterangan polisi semata.

    “Pengadilan itu harus membuktikan dulu ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengadili,” kata Mahfud.

  • Raffi nilai seni bercerita penting bagi komunikasi anak dan orang tua

    Raffi nilai seni bercerita penting bagi komunikasi anak dan orang tua

    Keluarga itu adalah nomor satu

    Jakarta (ANTARA) – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad menilai seni bercerita (storytelling) penting bagi komunikasi antara anak dan orang tua.

    “Keluarga itu adalah nomor satu, kalau kita orang tua bisa saling menceritakan atau ‘storytelling’ apa pun itu, Insya Allah ‘chemistry’ (koneksi emosional dan fisik yang kuat dan alami antara dua orang) anak dan orang tua akan bagus,” katanya saat ditemui di Festival Storytelling Cerita Rakyat 2025: Suara Nusantara yang digelar di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Jakarta, Minggu.

    Storytelling adalah seni bercerita, yaitu kegiatan menyampaikan sebuah cerita atau kisah untuk menghibur, mendidik, menginspirasi atau menyampaikan pesan.

    Raffi sendiri menyebutkan dirinya juga menerapkan kepada anak-anaknya yang selalu bercerita tentang apa pun.

    “Setiap sebelum tidur kita bisa bercerita lewat buku, cerita dari YouTube,” katanya.

    Ia juga menyebutkan banyak “storytelling” tentang kisah-kisah legenda dari Indonesia, mulai dari Pitung, Malin Kundang dan sebagainya.

    “Ini bagus supaya anak-anak bangsa kita, generasi selanjutnya tidak hilang dari nilai-nilai budaya dari daerah Indonesia,” ucap Raffi.

    Raffi juga tak menampik pada zaman sekarang, “storytelling” kurang menarik jika dibandingkan oleh platform Youtube dan media sosial lainnya.

    “Yang penting, orang tua bisa beradaptasi mengajarkan sesuai pada zamannya, tapi kita jangan lupa untuk terus mendampingi dan membimbing anak kita,” katanya.

    Festival Storytelling Cerita Rakyat “Suara Nusantara” 2025, sebuah perhelatan akbar yang menandai kebangkitan kembali tradisi mendongeng sebagai jembatan emas menuju pelestarian warisan budaya Indonesia.

    Suara Nusantara hadir sebagai upaya untuk menghidupkan kembali kekayaan cerita rakyat tersebut. Lewat acara mendongeng, anak-anak diajak menyelami kisah-kisah bangsa sekaligus menumbuhkan rasa cinta pada warisan budaya yang berharga.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI Siap Kirim 20 Ribu Personel Jadi Pasukan Perdamaian ke Gaza

    TNI Siap Kirim 20 Ribu Personel Jadi Pasukan Perdamaian ke Gaza

    Jakarta –

    Pemerintah berencana mengirim sebanyak 20 ribu pasukan perdamaian ke Gaza. TNI memastikan personelnya siap untuk memenuhi perintah tersebut dan telah melakukan pelatihan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan nanti.

    “Terkait kesiapan 20.000 prajurit dan latihan. Angka 20.000 adalah kapasitas kekuatan TNI yang telah disiapkan dalam kerangka dukungan perdamaian dan kemanusiaan,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Freddy Ardianzah kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).

    “Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi PBB, sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” tambahnya.

    Freddy menyebut para personel tersebut kini tinggal menunggu keputusan pemerintah selanjutnya. Dia memastikan semua kriteria yang dibutuhkan telah disesuaikan.

    “Untuk latihan khusus, TNI tetap menunggu mandat final, namun secara prinsip pasukan siap melaksanakan keputusan pemerintah secara profesional, proporsional, dan sesuai legal standing nasional dan internasional,” katanya.

    Lebih lanjut, Freddy menyebut TNI juga akan mengirim rumah sakit lapangan hingga ambulans ke Gqza. Ia mengaku belum menerima informasi berapa banyak logistik yang dibutuhkan di Gaza.

    “Peralatan yang dipersiapkan mengikuti standar operasi kemanusiaan dan peacekeeping, seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergensi, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi zeni termasuk alat berat dan sarana rekonstruksi,” ujarnya.

    Pernyataan Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia menegaskan Indonesia siap mengirimkan puluhan ribu pasukan perdamaian untuk menjaga kedamaian dunia.

    “Indonesia saat ini adalah salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami percaya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami akan terus mengabdi, di mana perdamaian membutuhkan penjaga, bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan pasukan di lapangan,” kata Prabowo saat pidato dalam bahasa Inggris di Sidang Umum PBB, dilihat dari YouTube United Nations, Selasa (23/9/2025).

    Prabowo mengatakan jika PBB membutuhkan pasukan perdamaian, Indonesia siap mengirimkan hingga 20.000 putra-putrinya untuk menciptakan perdamaian di mana pun. Seperti di Gaza hingga Ukraina.

    “Jika dan ketika Dewan Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa dan majelis agung ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 putra putri kami atau bahkan lebih untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun ketika perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga,” ucap Prabowo.

    (azh/dhn)