Xcloud.id

Perusahaan: YouTube

  • Jangan sampai Ada Pajero-Fortuner 2025 Isi Solar, Aturan BBM Subsidi Harus Makin Ketat

    Jangan sampai Ada Pajero-Fortuner 2025 Isi Solar, Aturan BBM Subsidi Harus Makin Ketat

    Jakarta –

    Aturan penyaluran BBM subsidi harusnya makin diperketat dengan kriteria tahun mobil. Jangan sampai ada Pajero Sport dan Fortuner keluaran 2025 yang masih menenggak solar.

    Penyaluran BBM subsidi jadi sorotan. Distribusi BBM jenis solar ataupun Pertalite itu dinilai belum tepat sasaran. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hingga saat ini masih melakukan revisi Perpres 191 tahun 2014 agar penyaluran BBM subsidi makin tepat sasaran. Anggota Komisi XII DPR Ri Syarif Pasha menyinggung harusnya aturan itu kian diperketat dengan persyaratan tahun mobil. Sebab, kalau hanya berdasarkan kapasitas mesin, mobil-mobil keluaran baru pun masih bisa mengisi BBM subsidi.

    “Terkait dengan aturan yang hanya menyebutkan jumlah CC mobil yang boleh beli Pertalite, yang boleh beli solar. Ditambahkan harusnya tahun mobil, jangan sampai ada mobil, yang saya sampaikan tadi, mobil Fortuner tahun 2025, mobil Pajero tahun 2025 tetapi dia bisa beli solar,” kata Syarif dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR dilihat pada tayangan Youtube Komisi XII DPR RI Channel.

    Menanggapi hal itu Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut pihaknya sudah memblokir 311 ribu QR yang digunakan untuk bertransaksi beli BBM solar subsidi. Wahyudi juga menyebut terkadang ada yang memalsukan pelat nomor agar bisa membeli BBM subsidi.

    “Ini sudah mengurangi kondisi beberapa kondisi munculnya QR-QR yang secara kondisi fisik kendaraannya tidak terjadi dan biasanya cetak pelat nomor dipasang kembali masuk-keluar SPBU,” jelas Wahyudi.

    Dari catatan detikOto, berdasarkan Perpres tersebut, ada tiga kategori kendaraan yang mendapatkan jatah solar subsidi yaitu:

    – kendaraan pribadi roda 4
    – angkutan umum orang atau barang roda 4
    – angkutan umum orang atau barang roda 6 atau lebih

    Dalam aturan tersebut juga mengatur volume solar subsidi untuk masing-masing kendaraan. Kendaraan pribadi plat hitam 60 liter per hari, angkutan umum orang atau barang roda 4 sebanyak 80 liter per hari sedangkan angkutan umum roda 6 sebanyak 200 liter per hari. Sedangkan yang dikecualikan untuk kendaraan pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam.

    BBM Buat Fortuner-Pajero Sport

    Adapun untuk mobil sekelas Pajero-Fortuner keluaran baru, memang tak seharusnya menggunakan BBM solar subsidi. Mengutip buku panduan manual untuk Fortuner diesel dengan mesin 2GD-FTV berkapasitas 2.4L dan mesin 1GD-FTV berkapasitas 2.8L, dianjurkan menggunakan bahan bakar diesel yang digunakan mengandung 50 ppm atau kurang sulfur. Angka cetanenya 48 atau lebih tinggi.

    Untuk bahan bakar dengan angka cetane 48 dapat ditemui pada jenis Biosolar. Kendati demikian, kalau bicara kandungan sulfur masih terbilang cukup tinggi. Dalam catatan detikcom, kandungan sulfur dari maksimum biosolar B30 bisa mencapai 2.500 ppm. Sementara disebutkan bahwa kandungan sulfur untuk model Euro4 kandungan sulfurnya 50 ppm.

    Pajero Sport pun demikian. Ditelusuri detikOto dari buku panduan manual SUV bongsor tiga berlian itu disarankan menggunakan bahan bakar dengan angka cetane 51 atau lebih tinggi. Perlu diketahui juga bahan bakar tersebut harus memiliki kandungan sulfur kurang dari 50 ppm. “Penggunaan bahan bakar diesel dengan tipe yang lebih rendah dari yang direkomendasikan dapat berpengaruh buruk pada nilai emisi gas buang, serta kemampuan dan daya tahan mesin,” demikian tertulis pada buku panduan manual Pajero Sport.

    (dry/din)

  • Pengguna Chrome di Android Kini Bisa Sematkan Tab Seperti di Desktop

    Pengguna Chrome di Android Kini Bisa Sematkan Tab Seperti di Desktop

    OpenAI resmi meluncurkan browser baru berbasis AI bernama ChatGPT Atlas. Peramban ini digadang sebagai pesain serius Google Chrome, Microsoft Edge, hingga Opera.

    Berbeda dari browser yang ada saat ini, raksasa teknologi kecerdasan buatan (AI) ini sudah melengkapi ChatGPT Atlas dengan fitur AI terintegrasi di dalamnya.

    Diumumkan secara langsung di kanal YouTube OpenAI pada Selasa (21/10/2025), CEO OpenAI Sam Altman mengatakan, Atlas dirancang agar pengguna internet bisa berbicara langsung dengan web.

    “Kami ingin setiap orang merasakan pengalaman baru dalam menjelajah internet, di mana browser bukan hanya alat, tetapi juga asisten,” kata Altman.

    Saat ini, ChatGPT Atlas sudah tersedia secara global untuk pengguna macOS. Perusahaan menyebutkan, peramban berbasis AI ini akan meluncur ke platform Windows, iOS, dan Android dalam waktu dekat ini.

    Mengutip The Verge, salah satu fitur andalan ChatGPT Atlas adalah memori pencarian. Fitur ini memungkinkan browser mengingat konteks situs yang sering dikunjungi, lalu menampilkan kembali saat dibutuhkan.

    Mode Agen, Asisten Pribadi di Dalam Browser

    Perusahaan juga membekali peramban pertama buatannya tersebut dengan Mode Agen. Fitur ini memungkinkan AI dapat mengambil tindakan untuk pengguna, seperti memesan tiket, mengedit dokumen, hingga melakukan riset dan analisis data.

    Mode Agen sendiri merupakan pengembangan dari fitur eksperimental sebelumnya, seperti Operator Tool dan ChatGPT Agent. Kini, versi baru tersebut mampu menyelesaikan tugas kompleks dengan lebih cepat dan aman.

    Sayangnya, Mode Agen ini hanya tersedia bagi pengguna ChatGPT Plus, Pro, dan Business.

    Menariknya, setiap kali pengguna mengeklik hasil pencarian, browser OpenAI ini akan menampilkan tampilan layar terpisah. Di satu sisi muncul halaman we, dan di sisi lain jendela ChatGPT menampilkan ringakasan atau analisisi AI secara real time.

    Ada juga fitur “cursor chat” di mana memungkinkan pengguna memilih teks dari email atau laman web untuk langsung diringkas atau dijelaskan oleh ChatGPT.

  • Survei INDEF: Publik Jenuh dengan Praktik Polisi Rangkap Jabatan Sipil

    Survei INDEF: Publik Jenuh dengan Praktik Polisi Rangkap Jabatan Sipil

    Bisnis.com, JAKARTA — Continuum INDEF menyampaikan hasil survei analisis big data terkait sentimen publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi melarang anggota polisi mengisi jabatan sipil. Dari hasil survei, publik sudah jenuh dengan isu rangkap jabatan.

    Business Head Continuum INDEF, Arini Astari menjelaskan survei dilakukan dengan mengamati perbincangan di YouTube sebanyak 3.471 dan X sebanyak 8.165. Survei menganalisis sentimen publik, topik perbincangan, dan eksposur perbincangan. Survei telah memfilter akun-akun buzzer dan media sehingga murni opini publik.

    “Publik sudah lama jengah melihat rangkap jabatan yang dianggap mengurangi kesempatan kerja bagi orang lain dan membuka peluang konflik kepentingan,” kata Arini dilansir akun YouTube INDEF, dikutip Senin (24/11/2025).

    Arini menyebut, 16,04% publik memberikan sentimen negatif terhadap putusan MK. Sentimen yang dimaksud adalah mengkritisi putusan MK bahwa larangan rangkap jabatan seharusnya dilakukan untuk kementerian atau lembaga lain.

    Sebab, kata Arini, tidak menutup kemungkinan terjadi kecemburuan antara instansi, lembaga, maupun kementerian karena putusan tersebut. 

    “Publik juga ternyata banyak menyinggung tentang instansi lain seperti TNI, KPK, DPR, dan BNN. TNI instansi paling banyak disorot setelah kepolisian dengan tuntutan agar prinsip yang sama larangan rangkap jabgan sipil juga diberlakukan,” ujarnya.

    Survei juga menghasilkan bahwa 83,96% Publik menyampaikan sentimen positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota polisi mengisi jabatan sipil atau rangkap jabatan.

    Arini menjelaskan, putusan MK sekaligus memperkuat supermasi sipil dan mendorong putusan segera dilaksanakan.

    Publik juga menilai putusan menekan angka konflik kepentingan di tubuh lembaga atau kementerian dan memperjelas batas antara fungsi penegakan hukum dan jabatan administratif.

    “Banyak warga net mengaitkan putusan ini dengan harapan tata kelola negara yang lebih sipil, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.

  • Video: Spotify Rilis Fitur Transfer Lagu dari YouTube hingga Apple Music

    Video: Spotify Rilis Fitur Transfer Lagu dari YouTube hingga Apple Music

    Video: Spotify Rilis Fitur Transfer Lagu dari YouTube hingga Apple Music

  • INDEF: 83,96% Publik Puji Putusan MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil

    INDEF: 83,96% Publik Puji Putusan MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil

    Bisnis.com, JAKARTA – Survei yang dilakukan Continuum INDEF menyebutkan 83,96% Publik menyampaikan sentimen positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota polisi mengisi jabatan sipil atau rangkap jabatan.

    Metode survei menyasar sentimen publik di media sosial X sebanyak 8.165 perbincangan dan YouTube sebanyak 3.471 perbincangan. Survei menggunakan analisis eksposur perbincangan, analisis sentimen, dan analisis topik perbincangan. Waktu survei berlangsung 13-17 November 2025.

    Business Head Continuum INDEF, Arini Astari menjelaskan, dalam pelaksanaan survei telah menyingkirkan akun buzzer dan akun media sehingga sehingga memperoleh opini publik yang organik.

    “Dari sisi sentimen, ada 83,96% percakapan bernada positif terhadap putusan MK. Sementara 16,04% ini bernada negatif. Jadi ini menunjukkan publik secara umum mengapresiasi putusan ini terutama di tengah krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah dan praktik rangkap jabatan yang dinilai merusak tata kelola birokrasi,” katanya dikutip akun YouTube INDEF, Minggu (23/11/2025).

    Arini menjelaskan, apresiasi publik tidak lepas dari banyaknya kasus rangkap jabatan di berbagai instansi. Selain itu, putusan MK sekaligus memperkuat supremasi sipil dan mendorong putusan segera dilaksanakan.

    Publik juga menilai putusan menekan angka konflik kepentingan di tubuh lembaga atau Kementerian pelat merah dan memperjelas batas antara fungsi penegakan hukum dan jabatan administratif.

    Pada sisi sentimen negatif, mengkritik bahwa putusan ini seharusnya diberlakukan untuk instansi lainnya, kemudian berpotensi memicu kecemburuan antar instansi, serta banyak masyarakat yang sudah jengah dengan praktik rangkap jabatan.

    “Publik sudah lama jengah melihat rangkap jabatan yang dianggap mengurangi kesempatan kerja bagi orang lain dan membuka peluang konflik kepentingan dan di sini perlu kita pahami bersama bahwa narasi kritis ini penting diberitakan bukan sebagai penolakan keputusan, tetapi sebagai dorongan agar reformasi tidak berhenti di satu institusi saja,” jelas Arini.

    Adapun publik mendesak agar rangkap jabatan juga tidak terjadi di TNI, KPK, DPR, dan BNN.

  • Spotify Rilis Fitur Transfer Playlist dari YouTube Hingga Apple Music

    Spotify Rilis Fitur Transfer Playlist dari YouTube Hingga Apple Music

    Jakarta –

    Spotify merilis fitur baru yang dapat memudahkan pengguna beralih dari platform streaming musik lain. Kini pengguna Apple Music, YouTube Music, dan lain-lain bisa memanfaatkan fitur impor playlist untuk hijrah ke Spotify.

    Fitur impor playlist merupakan kolaborasi Spotify dengan TuneMyMusic. Fitur ini sudah terintegrasi dengan aplikasi mobile Spotify, jadi pengguna tidak perlu download aplikasi tambahan atau membuat akun baru untuk mengimpor playlist.

    TuneMyMusic merupakan salah satu layanan pihak ketiga yang populer di kalangan penggemar musik untuk memindahkan playlist dari satu platform ke platform lain. Namun TuneMyMusic membatasi pengguna hanya bisa mengimpor 500 lagu secara gratis, dan harus membayar jika ingin memindahkan lebih banyak lagu.

    Untungnya, karena Spotify kini sudah mendukung integrasi dengan TuneMyMusic secara resmi, pengguna bisa memindahkan playlist favoritnya yang berisi ribuan lagu atau lebih tanpa dipungut biaya tambahan.

    Spotify mengatakan fitur ini mulai digulirkan untuk seluruh pengguna secara bertahap. Pengguna dapat mengakses fitur ini di tab ‘Your Library’ di aplikasi mobile Spotify.

    Setelah itu scroll sampai bagian paling bawah lalu ketuk ‘Import Your Music’ untuk mengakses TuneMyMusic lalu ikuti petunjuk di layar. Kemudian pilih platform asal playlist yang ingin dipindahkan, dan setelah selesai playlist akan muncul di library Spotify.

    Cara transfer playlist ke Spotify Foto: Spotify

    Proses ini tidak akan menghapus playlist asli yang ada di platform asal karena hanya akan disalin ke Spotify. Saat ini TuneMyMusic mendukung impor playlist dari layanan streaming lainnya seperti Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Pandora, Soundcloud, dan masih banyak lagi.

    Spotify mengikuti langkah kompetitornya yang sudah menyediakan fitur impor playlist yang terintegrasi. Pengguna Apple Music juga bisa memindahkan playlist dari platform lain berkat integrasi dengan SongShift yang diumumkan beberapa waktu yang lalu.

    YouTube Music juga menawarkan fitur impor playlist dari platform lain untuk pelanggan Premium. Google juga merekomendasikan TuneMyMusic sebagai metode untuk memindahkan playlist dari layanan lainnya ke YouTube Music.

    (vmp/hps)

  • Said Abdullah Tegaskan PDI-P Terbuka dari Kritik Generasi Muda

    Said Abdullah Tegaskan PDI-P Terbuka dari Kritik Generasi Muda

    Said Abdullah Tegaskan PDI-P Terbuka dari Kritik Generasi Muda
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya bagi kritik anak muda terhadap partai.
    Hal itu dikatakan pihaknya dalam gelaran “
    RedTalks
    : Suara Muda untuk Jatim” di Dyandra Convention Center, Surabaya, Sabtu (22/11/2025).
    “Kami perlu mendengar suara anak
    anak muda
    . Pandangan mereka tentang PDI Perjuangan, termasuk berbagai kebijakan publik yang berimplikasi pada kehidupan mereka sehari-hari,” ujar Said sebagaimana dilansir dari YouTube KompasTV Jatim, Minggu (22/11/2025).
    Said menjelaskan,
    RedTalks: Suara Muda
    untuk Jatim diselenggarakan untuk mempertemukan
    PDI-P
    dengan generasi muda dan mendengarkan langsung kritik, pandangan, serta aspirasi mereka.
    “Redtalks menjadi forum kritik-otokritik. Termasuk kritik terhadap PDI-P di Jawa Timur,” lanjut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.
    Untuk diketahui, acara tersebut melibatkan sejumlah perwakilan organisasi dan komunitas anak muda dari berbagai daerah di Provinsi Jatim.
    Sejumlah tokoh dan narasumber turut hadir, di antaranya Budayawan Sujiwo Tejo, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Unair Irfan Yasin, petani milenial Ahmad Lafilian, serta pegiat media sosial Natasha Keniraras.
    Sejumlah akademisi dari Surabaya, seperti Airlangga Pribadi dan Yohan Wahyu, juga mengikuti kegiatan tersebut.
    Dua mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), yakni Muhammad Afjar Firdaus selaku Sekjen Pergerakan BEM Unesa dan Ghulam Ahmad A’li Zaini dari Kementerian Hubungan Luar Negeri BEM Unesa, turut menyampaikan pandangan.
    Keduanya menilai forum tersebut memberikan perspektif baru bagi generasi muda dalam membaca arah politik dan ekonomi nasional.
    Afjar mengatakan, RedTalks membuka cakrawala baru baginya, terutama karena ia tidak memiliki latar belakang pendidikan politik maupun ekonomi.
    “Dari tadi kan topiknya ada beberapa, (mulai dari)  ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Dari segi ekonomi, khususnya saya sendiri yang tidak punya
    background
    ekonomi atau kewirausahaan, itu banyak
    insight
    baru. Ekonomi itu ternyata bisa jadi ladang untuk Gen Z, termasuk dalam politik,” kata Afjar.
    Menurut dia, politik dan ekonomi merupakan sektor yang saling memengaruhi dan harus dipahami generasi muda.
    Ia menilai, Gen Z yang mendominasi jumlah pemilih nasional memiliki posisi penting dalam menentukan arah kebijakan negara.
    “Gen Z sekarang jumlahnya sangat banyak. Ketika nanti peran politik atau pemilu, Gen Z-lah yang jadi ujung tombaknya. Jadi sebagai Gen Z, kita harus membuka mata agar tahu dan bisa mengikuti arus politik yang ada di Indonesia,” lanjutnya.
    Ia juga menekankan pentingnya literasi budaya sebagai pondasi berpolitik.
    “Budaya sangat berkesinambungan dengan politik. Gen Z harus benar-benar tahu dan menguasainya, agar kita tidak melupakan budaya tetapi tetap melestarikannya, sambil tetap memahami politik,” tambahnya.
    Sementara itu, Ghulam Ahmad A’li Zaini menilai RedTalks memberi ruang bagi mahasiswa untuk memahami dinamika isu kebijakan dari beragam perspektif.
    Forum tersebut dinilai pihaknya dapat membuka wawasan terkait perumusan kebijakan, tantangan ekonomi, higgga peran masyarakat sipil.
    “Mahasiswa perlu lebih sering dilibatkan agar tidak hanya memahami teori, tapi juga melihat langsung percakapan publik,” ujarnya.
    Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai penghubung antara gagasan kritis kampus dan realitas sosial politik di masyarakat.
    RedTalks pun diharapkan dapat digelar secara berkelanjutan sebagai wadah diskusi yang memperkaya perspektif generasi muda.
    “Kami berharap dialog semacam ini lebih rutin diadakan, karena membuka ruang interaksi yang jarang ditemukan di lingkungan akademik,” tuturnya.
    Komika sekaligus pegiat ekonomi kreatif Yudhit Ciphardian menilai dunia politik saat ini masih terasa berjarak dengan generasi milenial dan Gen Z.
    “Gen Z dan milenial itu merasa seperti tidak didekati. Mereka merasa politisi terlalu berjarak dan jarang turun ke masyarakat, sehingga wajar kalau mereka ragu,” ujar Yudhit.
    Karena itu, menurut Yudhit, politisi perlu meningkatkan komunikasi langsung dengan generasi muda melalui kegiatan tatap muka, dialog santai, dan diskusi terbuka.
    “Sekarang Indonesia punya bonus demografi. Mereka yang menentukan arah bangsa,” ungkapnya.
    Ia pun mendorong PDI-P makin intens hadir di kalangan anak muda, utamanya di perguruan tinggi, komunitas kreatif, dan ruang-ruang egaliter yang dekat dengan anak muda.
    “PDIP harus hadir di ruang yang dekat dengan anak muda, kampus, komunitas kreatif, tempat nongkrong yang egaliter,” tegasnya.
    Untuk mendekatkan jarak emosional, Yudhit mengatakan bahwa ekonomi kreatif berbasis teknologi digital juga dapat menjadi jembatan strategis untuk memperkuat kedekatan dengan pemilih muda.
    Banyak anak muda kini bekerja sebagai kreator konten, pekerja film, hingga pengembang teknologi.
    “Teman-teman saya banyak yang bergerak di (Sektor) ekonomi kreatif. PDIP perlu memfasilitasi ekosistemnya, mempermudah akses, dan mendukung ruang tumbuhnya,” katanya.
    Yudhit juga menyinggung bahwa PDIP perlu mengikuti perkembangan teknologi.
    Dia menilai, dukungan ekosistem kreatif penting karena anak muda tengah menghadapi tekanan ekonomi, mulai dari pendapatan tidak stabil, tuntutan kemampuan digital tinggi, hingga kebutuhan mengikuti kelas daring berbayar.
    “PDIP meskipun banyak (diisi) yang sepuh (tetap) harus
    update
    juga. Jangan sampai nyalakan komputer saja enggak bisa,
    convert
    Word ke PDF
    enggak iso
    , (lalu) Wi-Fi mati panik,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kena PHK, Wanita Ini Mampu Tutup Pengeluaran Rp 70 Juta per Bulan Berkat YouTube

    Kena PHK, Wanita Ini Mampu Tutup Pengeluaran Rp 70 Juta per Bulan Berkat YouTube

    Liputan6.com, Jakarta – Bagi Symone Austin (33), awal tahun 2025 menjadi masa yang tak terlupakan. Di tengah rutinitasnya sebagai desainer UX di sebuah perusahaan ritel, sebuah email dari HRD yang masuk pukul 11 siang langsung membuat dadanya sesak.

    Ia diminta mengosongkan jadwal dan bersiap untuk rapat satu jam kemudian.

    Instingnya langsung bekerja. Ini adalah panggilan yang selama enam bulan terakhir ia takuti. Saat manajer dan sejumlah rekan kerja lebih dulu diberhentikan pada 2024, Austin sudah merasa waktunya akan tiba.

    “Saya takut, gugup, cemas. Bahkan menangis,” ujarnya dikutip dari CNBC Make It, Minggu (23/11/2025).

    Dan benar saja, dalam pertemuan Zoom tersebut, ia resmi kena PHK bersama sekitar 20 karyawan lainnya.

    Namun siapa sangka, keputusan tidak menyenangkan itu justru menjadi titik balik hidupnya.

    YouTube Jadi Penyelamat

    Sebelum kehilangan pekerjaan, Austin berpenghasilan USD 131.000 per tahun atau sekitar Rp 2,18 miliar (estimasi kurs dolar Rp 16.671). Saat di PHK, ia masih menerima gaji terakhir, bonus, serta pesangon kecil. Tunjangan pengangguran selama 12 minggu memberi tambahan USD 7.200.

    Tetapi sumber pendapatan utamanya justru datang dari hobi lamanya membuat video YouTube.

    Austin memulai kanal “Life and Numbers” pada 2015, awalnya sebagai wadah kreatif. Namun setelah ia membagikan kisah di PHK, videonya mendadak viral ditonton lebih dari 700.000 kali di YouTube dan 1,6 juta kali di TikTok.

    Sebulan sebelum video itu, penghasilannya hanya USD 900. Pada Februari, angkanya melonjak menjadi USD 5.900. Sepanjang tahun ini, ia sudah meraup sekitar USD 21.000 hanya dari iklan YouTube.

    Tak berhenti di situ, ia juga memperoleh pemasukan dari sponsor dan kerja sama brand, fitur “super thanks”, penjualan produk digital dan merchandise sekitar USD 3.000.

    Selain itu, ia bekerja paruh waktu sebagai asisten virtual studio Pilates yang memberinya USD 300 per bulan plus kelas gratis.

  • Gibran Debut di G20, Pamer QRIS hingga Singgung Kripto dan Bitcoin

    Gibran Debut di G20, Pamer QRIS hingga Singgung Kripto dan Bitcoin

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memamerkan capaian sistem pembayaran yang digagas oleh Bank Indonesia (BI), yakni Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di dalam pidato perdananya mewakili delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20). 

    Indonesia, ujar Gibran, turut menyampaikan komitmen dalam hal inklusi keuangan seperti penerapan sistem pembayaran dengan Quick Response Code Indonesian Standar atau QRIS. 

    “Sistem pembayaran QRIS kami menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan bebriaya murah bisa mendorong partisipasi dalam ekonomi dan meminimalkan ketimpangan,” ucapnya dikutip dari siaran daring YouTube G20 South Africa, Sabtu (22/11/2025). 

    Tidak hanya itu, lanjut Gibran, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam dialog ekonomi cerdas (intelligence economy). Hal itu kendati teknologi-teknologi yang bermunculan seperti aset kripto dan token digital, termasuk bitcoin, bisa menciptakan peluang dan risiko. 

    “Indonesia memercayai bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya, karena tidak ada model tunggal yang bisa sesuai untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik, kerja sama harus memperkuat, bukan mendikte. Kerja sama harus membangun, bukan untuk menciptakan ketergantungan,” terangnya. 

    Adapun dari sisi pembiayaan berkelanjutan, mantan Wali Kota Solo itu meminta agar ambisi tersebut didorong lebih jauh guna menutup kesenjangan serta mengejar adaptasi, mitigasi serta transisi yang berkadilan. 

    Dia berpesan bahwa dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih terjangkau, dapat diprediksi dan setara khususnya bagi negara-negara berkembang. Mekanisme yang bisa dilakukan yakni melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran maupun mekanisme-mekanisme transisi energi lainnya. 

    Gibran menyebut di dalam negeri, Indonesia mengalokasikan sekitar US$2,5 miliar (setara Rp41,7 triliun berdasarkan kurs Jisdor BI Rp16.719 per dolar Amerika Serikat) setiap tahunnya.

    “Indonesia mengalokasikan lebih dari setengah pembiayaan iklim nasional sekitar US$2,5 miliar setiap tahunnya untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian serta infrastruktur yang berketahanan terhadap iklim,” ujar putra dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. 

  • Reformasi Polri, Mahfud MD: Polisi Akui Pemerasan dan Pemalakan Masih Terjadi

    Reformasi Polri, Mahfud MD: Polisi Akui Pemerasan dan Pemalakan Masih Terjadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Tim Komisi Reformasi Polri Mahfud MD menyatakan reformasi Polri harus segera memperbaiki kepemimpinan dan menegakkan meritokrasi, setelah data internal menunjukkan praktik pemerasan dan pemalakan masih terjadi di tingkat Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).

    Dia mengatakan, sebanyak 67% Kapolsek tidak menunjukkan kinerja dan puluhan Kapolres yang tidak memenuhi syarat kinerjanya, serta praktik pemerasan dan pemalakan yang sudah didaftarkan secara internal oleh Polri.

    “Kami baru tahu dari presentasi itu bahwa di tempat kami, 67% Kapolsek tidak perform dan ada puluhan Kapolres yang tidak memenuhi syarat untuk sebenarnya kinerjanya itu tidak perform sama sekali. Pemerasan, pemalakan, itu mereka tahu. Sudah mereka daftar,” kata Mahfud, dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (22/11/2025).

    Menurut Mahfud, kepemimpinan menjadi kunci utama dalam reformasi dan pembenahan Polri. Dia menyebut, leadership harus dilakukan di semua tingkatan mulai dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kapolres agar visi dan misi Polri dapat diterapkan secara konsisten.

    “Bagaimana menata agar leadership ini tertib sesuai dengan Tribrata dan Catur Prasetya Polri itu sudah bagus. Kalau diterjemahkan di dalam leadership, luar biasa,” imbuhnya.

    Selain kepemimpinan, Mahfud MD juga menyoroti intervensi politik yang menjadi hambatan serius dalam reformasi Polri, termasuk praktik jatah promosi jabatan dan penerimaan personel yang terkait dengan partai politik atau DPR yang merusak prinsip meritokrasi.

    Dia menegaskan praktik politik seperti itu harus dihilangkan agar semua kenaikan pangkat dan promosi jabatan dilakukan secara meritokrasi, yang didasarkan pada prestasi dan pengalaman.

    “Nah itu sebabnya kemudian ada usul, besok Kapolri itu tidak usah dimintakan persetujuan atau pertimbangan DPR, dan itu saya setuju,” tuturnya.

    Untuk itu, Mahfud menilai, reformasi Polri bukan sekadar perbaikan struktur atau prosedur, namun juga membangun budaya institusi yang profesional, akuntabel, dan transparan agar kepolisian mampu bekerja efektif dan dipercaya masyarakat.