Xcloud.id

Perusahaan: YouTube

  • BMKG Wanti-wanti Aceh-Sumut-Sumbar Masih Waspada Hujan Lebat 29-30 November

    BMKG Wanti-wanti Aceh-Sumut-Sumbar Masih Waspada Hujan Lebat 29-30 November

    Jakarta –

    Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis data peringatan dini cuaca Indonesia pada 29 dan 30 November. BMKG memprakirakan hujan sedang hingga lebat dengan level status masih Waspada di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Dalam dokumen ikhtisar cuaca BMKG dikutip Sabtu (29/11/2025), level status yang dimaksud terdiri dari Waspada, Siaga dan Awas. Level Waspada berarti hujan sedang-lebat, level Siaga hujan lebat-sangat lebat dan level Awas hujan sangat lebat-ekstrem.

    Pada 29 November, ada sejumlah wilayah dengan level Waspada, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kemudian juga Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua
    Pegunungan, dan Papua.

    Di level Siaga, ada wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan. Di level Awas, tidak ada daerah yang berpotensi atau nihil.

    Pada 30 November, ada sejumlah wilayah dengan level Waspada, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat. Kemudian juga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.

    Di level Siaga, ada wilayah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Pegunungan. Di level Awas, tidak ada daerah yang berpotensi atau nihil.

    174 Orang Meninggal Dunia

    BNPB menyampaikan perkembangan data korban bencana yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar. Tercatat total ada 174 orang meninggal dunia dan 79 orang masih hilang.

    Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut korban tewas di Aceh totalnya yakni 116 orang. Lalu, masih ada 42 orang yang hilang.

    “Per hari ini, sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara korban meninggal ada 116 jiwa kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (28/11).

    Kemudian, di Sumbar tercatat ada 23 orang yang meninggal. Kemudian, tercatat 12 orang yang masih hilang.

    Di Sumut total ada 35 korban meninggal. Kemudian masih ada 25 orang yang hilang.

  • Prabowo Sampaikan Duka Cita ke Korban Bencana Alam di Aceh hingga Sumut Nasional 28 November 2025

    Prabowo Sampaikan Duka Cita ke Korban Bencana Alam di Aceh hingga Sumut Nasional 28 November 2025

    Prabowo Sampaikan Duka Cita ke Korban Bencana Alam di Aceh hingga Sumut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban bencana alam yang terjadi di daerah Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), hingga Aceh.
    “Kita turut merasakan kesulitan dan duka saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang mengalami
    bencana alam
    ,” kata Prabowo, saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2025, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (28/11/2025).
    Prabowo juga mendoakan agar para korban terdampak bencana.
    “Dan kita berdoa dan meminta pertolongan yang Maha Kuasa untuk senantiasa meringankan penderitaan mereka,” lanjut Prabowo.
    Kepala negara menegaskan pemerintah terus menyalurkan bantuan untuk para korban.
    “Pemerintah terus menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan,” ucap dia.
    Prabowo mengingatkan perlunya semua pihak untuk menjaga lingkungan di tengah adanya perubahan iklim di dunia.
    Bencana yang baru-baru ini terjadi harus dijadikan pelajaran agar lebih peka dalam menjaga alam.
    “Ini juga mengingatkan kita betapa kita harus waspada dan menjaga lingkungan kita bahwa masalah lingkungan adalah sangat penting dalam kondisi perubahan iklim yang kita alami di bumi kita sekarang,” kata Prabowo.
    Diketahui, ratusan orang menjadi korban dalam bencana yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera.
    Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan bahwa hingga Jumat (28/11/2025) sore, tercatat total 174 orang meninggal dunia dan 12.546 kepala keluarga (KK) mengungsi.
    Namun, dia menegaskan bahwa angka tersebut masih dapat berkembang, karena masih terdapat sejumlah wilayah yang belum bisa diakses dan proses pendataan terus berlangsung.
    Di Provinsi
    Sumatera Utara
    , tercatat jumlah korban meninggal tertinggi, yaitu 116 orang dan 42 orang masih dalam pencarian.
    Di Aceh, BNPB mendata 35 orang meninggal dunia, 25 orang hilang, dan 8 warga luka-luka.
    Sementara itu, di Sumatera Barat tercatat 23 orang meninggal, 12 orang hilang, dan 4 orang luka-luka.
    “Untuk korban jiwa di seluruh Sumatera Barat itu 23 meninggal dunia, 12 hilang, dan 4 jiwa luka,” ujar Suharyanto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo minta maaf baru mampu perbaiki 16 ribu sekolah

    Prabowo minta maaf baru mampu perbaiki 16 ribu sekolah

    Saya minta maaf sebagai Presiden Anda, saya baru mampu mengalokasikan 16 ribu sekolah. Tapi tahun depan, saya bertekad untuk melipatgandakan itu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf karena baru mampu melakukan perbaikan terhadap 16 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

    “Saya minta maaf sebagai Presiden Anda, saya baru mampu mengalokasikan 16 ribu sekolah. Tapi tahun depan, saya bertekad untuk melipatgandakan itu,” ujar Prabowo dalam pidato Puncak Perayaan Hari Guru Nasional dipantau melalui siaran langsung dari Youtube Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat.

    Presiden menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan mengarahkan efisiensi anggaran negara ke sektor pendidikan,

    Tahun depan, Presiden bertekad untuk dapat memperbaiki minimal 60 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

    “Kita rencanakan tahun depan, berapa minimal 60 ribu (sekolah). 60 ribu pun saya tidak puas. Menteri Keuangan, bisa kita tambah? Kalau kau bisa tambah, kau tambah lagi,” katanya.

    Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena Jakarta, Jumat, bersama ratusan guru seluruh Indonesia sebagai bukti apresiasi pemerintah terhadap pendidikan nasional.

    Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyambut Presiden di tempat acara, yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

    Kemudian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto.

    Presiden juga memberikan penghargaan dan apresiasi bagi guru dan tenaga kependidikan atas jasa, dedikasi, dan inovasi masing-masing.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8 Bahlil Akui Kesalahan Masa Lalu, Usahanya di Sektor Tambang Kerap Tebang Pohon Nasional

    8 Bahlil Akui Kesalahan Masa Lalu, Usahanya di Sektor Tambang Kerap Tebang Pohon Nasional

    Bahlil Akui Kesalahan Masa Lalu, Usahanya di Sektor Tambang Kerap Tebang Pohon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengakui kesalahan masa lalunya karena usahanya di sektor pertambangan kerap bersinggungan dengan aktivitas penebangan pohon.
    Hal tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara Talkshow
    Aksi Nyata untuk Bumi Lestari
    di DPP
    Partai Golkar
    , Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (28/11/2025).
    “Saya menceritakan sedikit, saya juga merasa bersalah. Karena waktu saya jadi pengusaha dulu, saya kebetulan usaha saya dulunya main main sama tambang, yang semua urusannya pasti tebang pohon,” kata Bahlil, seperti dilansir dari YouTube DPP Partai Golkar Official. 
    “Atas dasar pengalaman itu, dampaknya sekarang adalah apa yang terjadi ketika pertambangan dan perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik. Maka dampaknya kepada sosial. Hal ini yang terjadi karena longsor, karena penggundulan hutan. Banjir juga mengalami hal yang sama,” tambah dia.
    Usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil mengeklaim menata ulang secara menyeluruh proses penambangan agar lebih ramah lingkungan, salah satunya adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).
    Jika tidak dikelola dengan baik, menurut Bahlil, akan sangat berbahaya sekali bagi masyarakat.
    Bahlil mengatakan, saat dia meninjau bekas area pertambangan dari udara menggunakan helikopter, kondisi terbaik adalah ketika reklamasi dan reboisasi sudah dilakukan.
    “Kalau belum, waduh. Maka kemudian itulah yang mendorong kami untuk melakukan penataan secara komprehensif, dengan meminta kepada seluruh izin-izin pertambangan agar menjaminkan biaya reklamasinya dulu. Supaya jangan sampai tambang, terus tinggalkan hutan,” ucap dia.
    Oleh karena itu, Bahlil menilai, pengusaha sudah tidak boleh lagi mengatur negara.
    “Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tapi, negara juga tidak boleh sewenang-wenang,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBNU Bantah Isu Kelola Tambang Penyebab Pemberhentian Gus Yahya

    PBNU Bantah Isu Kelola Tambang Penyebab Pemberhentian Gus Yahya

    Bisnis.com, JAKARTA – Katib Syuriyah Sarmidi Husna menepis isu kelola tambang menjadi penyebab diberhentikannya Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

    Menurutnya, pemberhentian Gus Yahya didasarkan pada keputusan risalah Syuriyah pada 20 November 2025. 

    “Nah kalau isu tambang itu sebenarnya bukan bagian dari dasar dari masalah ini, itu isu yang lain, saya kira isu tambang itu berbeda saya kira itu ya,” kata Sarmidi saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

    Dia mengklaim isu yang beredar mengenai kelola tambang hingga memicu desakan Gus Yahya mundur adalah hoaks.

    Isu tambang yang memengaruhi Gus Yahya didesak mundur sempat disinggung oleh mantan Menkopolhukam, Mahfud MD. Menurutnya, terdapat konflik internal mengenai pengelolaan tambang.

    “Saya sudah bicara ke dalam itu asal muasalnya soal pengelolaan tambang,” kata Mahfud di akun YouTube pribadinya, dikutip Kamis (27/11/2025).

    Mahfud mengimbau kepada seluruh pengurus PBNU segera membenahi jalan keluar agar kepengurusan PBNU kembali solid. Terlebih PBNU merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia.

    Diketahui, Gus Yahya telah didesak mundur berdasarkan keputusan dari Ketua Rais Aam dan Wakil Ketua Rais Aam dalam Rapat Keputusan Risalah Syuriyah pada 20 November 2025. 

    Pemberhentian Gus Yahya karena diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nadhlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tinggi NU dinilai melanggar ajaran Ahlussunah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

    Selain itu, tata kelola keuangan PBNU dinilai bermasalah sehingga berpotensi memengaruhi Badan Pengelola Hukum PBNU. Meski begitu, Gus Yahya menolak putusan tersebut.

  • Kebakaran Terburuk di Hong Kong, Tewaskan Puluhan Warga

    Kebakaran Terburuk di Hong Kong, Tewaskan Puluhan Warga

    Anda sedang menyimak sejumlah berita mancanegara pilihan yang telah kami rangkum dalam Dunia Hari Ini.

    Edisi Kamis, 27 November 2025, kita awali dari Hong Kong.

    Kebakaran hebat melanda kompleks apartemen

    Setidaknya 44 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 200 orang hilang akibat kebakaran besar yang melanda beberapa gedung apartemen di sebuah kompleks permukiman di Hong Kong.

    Kebakaran terburuk dalam beberapa tahun ini terjadi sebelum pukul tiga sore Rabu setempat, dengan api yang dimulai dari struktur bambu di salah satu gedung, menurut otoritas Hong Kong.

    Kebakaran menyebar ke tujuh dari delapan gedung di kompleks permukiman dengan jumlah penduduk mencapai 4.800 orang, yang tinggal di 2.000 apartemen.

    “Puing-puing dan struktur dari bangunan yang terdampak berjatuhan,” kata Derek Armstrong Chan, wakil direktur operasi Dinas Pemadam Kebakaran.

    “Suhu di dalam gedung-gedung yang terdampak sangat tinggi. Sulit bagi kami untuk memasuki gedung dan naik ke atas untuk melakukan pemadaman dan penyelamatan.”

    Korban tewas akibat banjir Thailand tembus 33 jiwa

    Pihak berwenang di Thailand mengirimkan helikopter untuk mengevakuasi pasien kritis dari sebuah rumah sakit di kota Hat Yai, kota di selatan Thailand yang paling terdampak banjir dalam beberapa tahun terakhir.

    Kejadian ini terjadi setelah lantai satu rumah sakit utama milik pemerintah terendam banjir, di mana 600 orang dirawat, 50 di antaranya berada di ruang perawatan intensif.

    Juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat mengatakan sekitar 20 helikopter dan 200 perahu yang dikerahkan dalam upaya penyelamatan di Hat Yai kesulitan menjangkau orang-orang yang terlantar.

    Jumlah korban tewas meningkat menjadi 33, sementara diperkirakan hujan lebat masih akan mengguyur wilayah itu.

    Banjir melanda sembilan provinsi di Thailand dan sejumlah kawasan di Malaysia dalam dua tahun berturut-turut, yang mendorong kedua negara untuk mengevakuasi hampir 45.000 orang.

    Pembatasan usia medsos di Australia digugat

    Larangan bagi warga Australia berusia di bawah 16 tahun dari platform seperti Instagram, TikTok, Snapchat, dan YouTube digugat kelompok advokasi Digital Freedom Project ke Pengadilan Tinggi.

    Kelompok tersebut mengklaim undang-undang baru, yang akan berlaku efektif pada 10 Desember, “sangat berlebihan” dan melanggar “hak konstitusional atas kebebasan berkomunikasi politik”.

    Rabu kemarin, Menteri Komunikasi Anika Wells menanggapinya dengan mengatakan pemerintah federal Australia tetap “teguh” dalam komitmennya untuk menerapkan undang-undang tersebut.

    “Meskipun kami menerima ancaman dan gugatan hukum dari orang-orang dengan motif tersembunyi, pemerintahan Partai Buruh Albanese tetap teguh di pihak orangtua, dan bukan platform,” ujarnya.

    Mantan Marinir mengaku menabrakkan mobil di parade Liverpool

    Seorang pengemudi yang menabrakkan mobilnya ke kerumunan penggemar sepak bola di parade kemenangan Liga Primer Liverpool telah mengaku bersalah.

    Paul Doyle terisak-isak saat mengakui dirinya mengemudi secara berbahaya dalam tuduhan percobaan atau menyebabkan cedera tubuh yang parah, serta tiga tuduhan melukai dengan sengaja.

    Media Inggris melansir Doyle memiliki latar belakang di bidang informasi dan teknologi, dan sebelumnya bertugas di Komando Marinir Kerajaan Inggris pada tahun 1990-an.

    Paul sebelumnya membantah dakwaan yang menewaskan 29 korban berusia antara enam bulan dan 77 tahun dan dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal seumur hidup.

  • DEEP Indonesia: Sentimen Publik Berbalik Usai Rehabilitasi Ira Puspadewi

    DEEP Indonesia: Sentimen Publik Berbalik Usai Rehabilitasi Ira Puspadewi

    Jakarta (beritajatim.com) – Sentimen publik terhadap kasus Ira Puspadewi berbalik signifikan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi, menurut analisis DEEP Indonesia yang mencatat lonjakan sentimen positif hingga 68 persen.

    Direktur Komunikasi Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Intelligence Research, Neni Nur Hayati, menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi terhadap kasus yang menimpa mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Ia menyebut langkah tersebut menjadi potret nyata bahwa sistem peradilan Indonesia telah gagal menegakkan hukum secara akuntabel hingga menimbulkan kriminalisasi tanpa dasar kuat.

    Menurut Neni, kegagalan sistemik itu tercermin dari analisis sentimen pemberitaan media dan percakapan publik di media sosial yang dilakukan DEEP Indonesia pada periode 19–24 November 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa perbincangan mengenai kasus Ira Puspadewi didominasi 80 persen sentimen negatif, jauh melampaui sentimen positif (14 persen) dan netral (6 persen).

    Ia menegaskan bahwa besarnya sentimen negatif bukanlah serangan terhadap Ira Puspadewi, melainkan kemarahan publik terhadap sistem hukum. Netizen menggunakan nada tinggi untuk mengkritik putusan majelis hakim yang dianggap tidak logis dan mencederai rasa keadilan.

    Sentimen negatif yang mencapai 80 persen itu bukan hanya mengenai vonis, tetapi juga menyasar inkonsistensi putusan. Publik mempertanyakan keadilan ketika seseorang divonis 4 tahun 6 bulan penjara meskipun ketua majelis hakim sendiri menyatakan “tidak terbukti memperkaya diri”, ditambah adanya dissenting opinion yang mengusulkan vonis onslag (bebas). Kontradiksi tersebut memicu keraguan apakah putusan dibangun berdasarkan keadilan substantif atau tekanan untuk menghasilkan vonis korupsi meski tidak ada bukti memperkaya diri.

    Dalam monitoring percakapan di seluruh platform sosial, termasuk X, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube, mayoritas publik digital menolak dan mengkritik vonis tersebut. DEEP mencatat persentase negatif dominan di platform diskusi seperti X dan Facebook mencapai kisaran 53–57 persen, menunjukkan adanya konsensus digital bahwa putusan tersebut bermasalah.

    Namun dinamika sentimen publik berubah drastis setelah Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi. Berdasarkan penarikan data DEEP Indonesia pada 24–26 November 2025 pukul 15.40 WIB, sentimen positif naik signifikan menjadi 68 persen, sentimen netral 4 persen, dan negatif turun menjadi 28 persen.

    Neni menilai intervensi Presiden Prabowo telah berhasil melakukan reputation repair secara cepat dan dramatis. “Narasi keadilan (justice) yang diperjuangkan oleh Eksekutif berhasil menenggelamkan narasi ketidakadilan (injustice) yang sebelumnya didorong oleh putusan yudikatif,” ujarnya.

    DEEP Indonesia menilai bahwa kasus ini menjadi pelajaran besar bagi sistem peradilan Indonesia. Ada dua kegagalan utama yang disorot:

    1. Kegagalan Membedakan Risiko Bisnis dan Niat Jahat (Mens Rea)
    Putusan yang memvonis terdakwa karena “memperkaya orang lain” dalam konteks akuisisi tanpa adanya mens rea untuk memperkaya diri sendiri menunjukkan bahwa majelis hakim gagal memahami Prinsip Business Judgment Rule (BJR). Keputusan bisnis yang dibuat dengan itikad baik dan sesuai prosedur, meski berujung kerugian, tidak seharusnya dipidana. Pemidanaan seperti ini mengirimkan sinyal bahaya bagi direksi BUMN bahwa keputusan strategis yang berisiko dapat berakhir di penjara.

    2. Ancaman Terhadap Inovasi BUMN
    Sebelum rehabilitasi diberikan, putusan tersebut menciptakan efek dingin (chilling effect) yang fatal. Manajemen BUMN berpotensi mengambil langkah serb-aman, menghindari risiko, dan menolak inovasi. Kondisi ini dinilai akan merugikan daya saing BUMN dan pertumbuhan ekonomi nasional. Rehabilitasi Presiden menghilangkan sebagian risiko itu, namun akar masalah tetap berada pada proses peradilan.

    DEEP Indonesia mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo, namun menegaskan bahwa rehabilitasi saja tidak cukup. Mereka mendesak adanya reformasi struktural dalam penegakan hukum. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain:

    1. Reformasi hukum oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
    DEEP mendesak MA dan KY memperkuat pelatihan hakim Tipikor terkait Hukum Korporasi, Hukum Bisnis, dan Business Judgment Rule. Pemahaman ini penting untuk membedakan antara kerugian akibat risiko bisnis dan kerugian akibat niat jahat.

    2. Penetapan standar mens rea yang lebih jelas dalam pemidanaan BUMN
    DPR RI dan Pemerintah diminta mempertegas definisi niat jahat dalam UU Tipikor agar tidak ada lagi celah hukum yang mempidana keputusan bisnis beritikad baik.

    3. Perlindungan bagi whistleblower dan auditor internal BUMN
    DEEP juga meminta Presiden memastikan perlindungan bagi pengawas internal agar mampu melaporkan indikasi KKN tanpa menghambat ruang inovasi eksekutif.

    Neni menegaskan bahwa rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi adalah momen penting untuk memastikan bahwa keadilan harus bersifat substantif, bukan sekadar prosedural. “Tugas kita bersama kini adalah memastikan bahwa keadilan ini tidak lagi memerlukan hak sakti dari Presiden, melainkan otomatis hadir dari putusan hakim yang adil, cerdas, dan berbasis konteks,” ujar Neni. [beq]

  • Village of Calamity Makin Horor

    Village of Calamity Makin Horor

    Jakarta –

    Separuh Interactive, studio game indie asal Jakarta, telah merilis trailer terbaru Agni: Village of Calamity. Dengan menyisipkan lagu nina bobo, video berdurasi 1 menit 32 detik ini terasa lebih horor dan mengerikan.

    Mereka merilis videonya di YouTube Separuh Interactive pada 24 November 2025. Ketika artikel ini dibuat, videonya sudah disaksikan 4,6 ribu kali dan sudah mendapatkan 411 likes.

    Dengan backsound terbarunya ini, netizen Indonesia banyak yang memujinya. Mereka menyatakan nuansa seramnya lebih terasa dan tidak sabar ingin memainkan Agni:Village of Calamity.

    Bagi yang penasaran dengan trailernya, bisa simak video berikut:

    Sebelumnya, trailer terbarunya yang mereka rilis hadir dalam acara ID@Xbox Showcase Fall 2025. Video tersebut tayang pada 29 Oktober 2025 dengan durasi lebih dari dua menit.

    Namun alih-alih menggunakan lagu horor untuk backsound trailernya, mereka justru menyisipkan musik Jepang hingga akhirnya mendapat pro dan kontra dari para penggemar, khususnya netizen Indonesia. Terkait hal itu, Separuh Interactive pun memiliki alasannya.

    Co-Founder sekaligus Marketing Director Separuh Interactive, Bayu Arafat, mengungkapkan awal mulanya dari event Tokyo Game Show 2025. Saat itu, pihaknya yang mewakili Indonesia memang sengaja membuat trailer eksklusif untuk salah satu pameran game terbesar di dunia ini, yang lebih action ketimbang horor.

    “Kenapa action? Karena CERO (lembaga rating game Jepang) itu lumayan ketat terhadap game-game yg cukup gore (terdapat unsur kekerasan yang sangat berdarah dalam film, game, atau media visual). Kenapa music-nya jepang? Ya, buat menarik pengunjung dan publisher jepang,” kata Bayu kepada detikINET, Rabu (26/11).

    Lanjut, Bayu menceritakan ketika di Tokyo Game Show 2025, Separuh Interactive mendapat tawaran dari IGN untuk showcase di acara ID@Xbox Fall 2025. Dalam acara ini, terdapat sejumlah game indie yang juga akan menampilkan karya terbarunya dan Agni: Village of Calamity satu-satunya game dari Indonesia.

    “Nah deadline untuk submit videonya itu mepet banget mas. Kita nggak punya resources untuk bikin trailer baru, akhirnya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan trailer TGS dengan sedikit modifikasi di ujung (Joko Anwar revealed),” jelas Bayu.

    Namun Bayu mengaku sangat bersyukur atas kejadian ini, karena ada hikmah yang diperoleh timnya. Jumlah penonton video trailer Agni: Village of Calamity di ID@Xbox Showcase Fall 2025 menjadi yang terbanyak. Dari situ, ia mengatakan malah ada beberapa publisher yang menghubunginya.

    “Ibaratya nasi udah jadi bubur, sekarang kita lagi berusaha buat jadiin itu bubur, jadi bubur ayam special mas,” pungkasnya.

    Tambahan informasi, rencananya Agni: Village of Calamity akan rilis terlebih dahulu di Steam dan Xbox, baru setelah itu menyambangi PS5. Dijadwalkan peluncuran game ini pada 2026.

    (hps/rns)

  • 24 Orang Meninggal dan 11 Kabupaten/Kota Terdampak

    24 Orang Meninggal dan 11 Kabupaten/Kota Terdampak

    Jakarta – Sebanyak 24 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Jumlah korban meninggal berdasarkan dari tujuh kabupaten/kota di Sumut yang dilanda bencana hidrometeorologi.

    “Totalnya ada 72 orang, 24 orang meninggal dunia, luka ringan 37 orang, luka berat 6 orang, dan dalam pencarian 5 Orang,” kata kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintuka, seperti dilansir detikSumut, Rabu (26/11/2025).

    Ferry mengatakan ada puluhan lokasi yang terdampak bencana alam yang terdiri dari banjir, longsor, pohon tumbang, dan puting beliung.

    “Jumlahnya 86 bencana alam, tanah longsor 59 titik, banjir 21 titik , pohon jatuh 4 titik, dan puting beliung 2 titik,” ungkapnya.

    Korban itu dari bencana alam di 11 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara, meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Sergai, Tapteng, Taput, Humbahas, Padang Sidempuan, dan Kota Sibolga.

    Puan Minta Evakuasi Korban Banjir Bandang Dipercepat

    Merespon banjir bandang yang terjadi di sejumlah daerah di Sumut, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat proses evakuasi korban. Puan mengatakan kebutuhan logistik warga terdampak harus dipenuhi pemerintah.

    “DPR RI menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam atas bencana alam di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Kita harap proses evakuasi yang masih dilakukan tim SAR berjalan dengan lancar,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).

    Puan mengatakan bencana itu berdampak pada kehidupan masyarakat. Puan mengatakan pemerintah juga harus menyiapkan trauma healing bagi korban.

    “Pemda beserta stakeholder terkait perlu juga menyiapkan layanan trauma healing bagi warga. Bencana alam tidak pernah mudah untuk dilalui, apalagi bagi mereka yang kehilangan,” ujarnya.

    Bantuan Logistik ke Korban Banjir Terkendala Akses

    Sementara itu, Pemprov Sumut mengirimkan bantuan logistik, tim dan peralatan evakuasi ke sejumlah daerah yang terkena bencana banjir dan longsor. Namun hingga saat ini bantuan logistik masih belum tersalurkan karena terkendala akses.
    “Personel BPBD juga telah dikirim ke lokasi bencana, beserta alat-alat yang dibutuhkan,” kata Kadis Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).

    BPBD Sumut juga telah menyiapkan bantuan paket senilai Rp 60 juta beserta peralatan penanganan bencana. Peralatan yang dikirim untuk evakuasi dan penyelamatan berupa 4 unit perahu karet, 2 unit mesin perahu, 2 unit dongkrak angin, 2 unit genset, 6 unit pompa jinjing, 4 unit pompa kohler, 2 tenda pengungsi, 2 unit starlink, 2 unit chainsaw, dan 42 unit lampu lentera.

    Erwin juga mengungkapkan, Pemprov telah berkoordinasi dengan BNPB Republik Indonesia untuk bantuan dana siap pakai kepada kabupaten terdampak. Pemprov juga berkoordinasi dengan BUMN untuk bantuan pada masyarakat.

    “Pemprov juga telah berkoordinasi dengan BUMN seperti Pertamina, Inalum, PLN, Antam untuk bantuan masyarakat yang terdampak,” ujarnya.

    Lalu, bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang sejumlah daerah di Sumut? Simak laporan langsung dari lokasi bersama detikSumut hanya di detikPagi edisi Kamis (27/11/2025).

    Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

    “Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”

    (vrs/vrs)

  • Remaja Australia Gugat Larangan Media Sosial ke MA, Sebut Langgar Hak Komunikasi

    Remaja Australia Gugat Larangan Media Sosial ke MA, Sebut Langgar Hak Komunikasi

    JAKARTA – Dua remaja Australia resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung di negera itu terkait undang-undang baru yang melarang anak di bawah 16 tahun memiliki akun media sosial. Mereka menilai aturan tersebut inkonstitusional karena merampas hak mereka untuk berkomunikasi secara bebas.

    Mulai 10 Desember 2025, platform seperti Meta, TikTok, dan YouTube diwajibkan memastikan pengguna berusia di bawah 16 tahun tidak dapat membuat atau menggunakan akun.

    Pemerintah dan para pendukung kebijakan ini mengklaim larangan tersebut diperlukan untuk melindungi anak dari konten berbahaya dan dampak algoritma. Namun, dua remaja berusia 15 tahun, Noah Jones dan Macy Neyland, yang didukung kelompok advokasi Digital Freedom Project (DFP), menyatakan aturan itu mengabaikan hak-hak anak.

    “Kami tidak boleh dibungkam. Ini seperti buku 1984 karya Orwell, dan itu menakutkan,” kata Macy Neyland dalam pernyataan resminya.

    Pemerintah Tak Akan Mundur

    Menanggapi gugatan tersebut, Menteri Komunikasi Anika Wells menegaskan di parlemen bahwa pemerintah tidak akan goyah. “Kami tidak akan diintimidasi oleh ancaman, oleh gugatan hukum, atau oleh big tech. Demi para orang tua Australia, kami akan tetap tegas,” kata Wells.

    Dalam pernyataannya, DFP menjelaskan gugatan telah didaftarkan pada Rabu, 26 November. Mereka menilai larangan total akun media sosial justru dapat merugikan kelompok anak paling rentan—termasuk penyandang disabilitas, remaja First Nations, anak di daerah terpencil, dan remaja LGBTIQ+.

    Gugatan ini berfokus pada dampak aturan tersebut terhadap komunikasi politik dan apakah larangan total benar-benar proporsional dengan tujuan perlindungan anak.

    DFP berpendapat ada cara lain yang lebih tepat untuk meningkatkan keamanan daring, seperti:

    program literasi digital,

    kewajiban fitur ramah anak,

    teknologi verifikasi usia yang lebih menjaga privasi.

    Noah Jones menyebut kebijakan pemerintah sebagai pendekatan yang tidak serius. “Kami adalah generasi digital asli. Kami ingin tetap cerdas dan tangguh di dunia digital. Lindungi kami dengan pengaman, bukan membungkam kami,” ujar Noah.

    Google Juga Pertimbangkan Gugatan

    Media Australia sebelumnya melaporkan bahwa Google—pemilik YouTube—juga mempertimbangkan melakukan tantangan hukum terhadap aturan tersebut.

    Meski ditolak perusahaan teknologi, jajak pendapat menunjukkan sebagian besar orang dewasa Australia mendukung larangan tersebut. Namun sejumlah psikolog memperingatkan bahwa larangan total dapat:

    mengisolasi anak dari koneksi sosial,

    mendorong mereka menuju platform gelap yang lebih sulit diawasi.