Xcloud.id

Perusahaan: YouTube

  • Link Live Streaming BIG Conference, Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi

    Link Live Streaming BIG Conference, Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis Indonesia Group menggelar BIG Conference untuk membahas terkait dengan proyeksi dan arah kebijakan ekonomi nasional 2026 yang diselenggarakan di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

    Gelaran Big Conference, untuk menyambut usia Bisnis Indonesia ke-40, mengusung tema ‘Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi’. Acara ini menjadi forum penting bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, investor hingga para pakar untuk merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional pada 2026.

    Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference juga akan menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

    Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Sesi Leader’s Talk Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Acara Big Conference dapat Anda saksikan melalui link live streaming di Youtube berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=I7W0YASK80s

    Diskusi Ekonomi Kerakyatan

    BIG Conference yang merupakan rangkaian acara HUT ke-40 Bisnis Indonesia ini akan menggelar forum diskusi yang terbagi dalam beberapa sesi. Salah satu tema yang akan dibahas pada sesi diskusi, yaitu ‘Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Prabowo: dari Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah hingga Koperasi Desa Merah Putih’.

    Diskusi tersebut akan fokus membahas seputar capaian dari program-program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum Big Conference juga turut membahas rencana kerja 2026 untuk menyukseskan program strategis pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Forum diskusi akan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana; Satgas Kopdes Merah Putih/Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono; Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Hirwandi Gafar; serta Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang.

    Forum diskusi akan dipandu oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad selaku moderator.

    Sebagai informasi, Pemerintahan Prabowo-Gibran resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Program ini difokuskan menyasar anak-anak hingga ibu hamil untuk memastikan kecukupan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depannya.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo untuk program MBG pada 2025 yakni Rp71 triliun. Namun, realisasinya hingga 11 November 2025 baru mencapai 61,2% dari total anggaran. Pada saat yang sama, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan penerima manfaat MBG mencapai 42 juta orang per 11 November atau baru 50,6% dari target 82,9 juta penerima.

    Adapun, terkait dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Presiden Prabowo telah resmi meluncurkan 80.000 Kopdes Merah Putih yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia pada 21 Juli 2025 lalu.

    Dalam momen tersebut, Presiden menegaskan bahwa koperasi adalah kekuatan kolektif rakyat. Selain itu, Presiden menyebut pembentukan KDMP dilakukan untuk mendorong kemandirian desa di sektor pangan, pertanian, UMKM, Kesehatan, logistik dan keuangan inklusif.

    Meski telah diluncurkan pada Juli, tetapi belum seluruh gerai Koperasi Desa Merah Putih beroperasi penuh. Presiden Prabowo dalam arahan terbarunya memerintahkan agar pembangunan 80.000 gerai rampung selambat-lambatnya April 2026.

    Sementara itu, terkait dengan program 3 juta rumah, program ini merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan untuk pengembangan infrastruktur, pembangunan desa hingga pemerataan ekonomi.

    Dalam upaya menyukseskan program 3 juta, pemerintah telah melibatkan swasta hingga investor asing untuk ikut berkontribusi dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengatasi masalah backlog 9,9 juta unit.

  • Konten Ferry Irwandi Dianggap Mempolitisasi Derita Korban Bencana

    Konten Ferry Irwandi Dianggap Mempolitisasi Derita Korban Bencana

    GELORA.CO -Ketua Pusat Studi Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Gender (Pusdeham Institut), Risnauli Siahaan, mengecam keras pernyataan Konten Kreator Ferry Irwandi dalam siaran konten YouTube-nya yang menyebut telah terjadi kasus pemerkosaan di lokasi bencana alam di Sumatera serta menyiratkan seolah negara tidak hadir dalam proses pemulihan.

    Risnauli menilai pernyataan tersebut tidak hanya berpotensi menyesatkan publik, tetapi juga melukai perasaan para korban bencana, khususnya perempuan yang saat ini sedang berada dalam kondisi trauma, kehilangan, dan ketidakpastian.

    “Kami sebagai kaum perempuan, terlebih sebagai perempuan Batak, sangat lirih dan terpukul mendengar ucapan tersebut. Di tengah situasi duka dan upaya pemulihan, justru dilempar narasi yang belum tentu benar, yang bisa menambah beban psikologis korban,” tegas Risnauli dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 7 Desember 2025.

    Menurutnya, isu kekerasan seksual adalah persoalan serius yang tidak boleh dijadikan komoditas konten, apalagi digunakan untuk membangun opini seolah negara abai terhadap rakyatnya. 

    Jika memang terdapat dugaan tindak pidana, seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum dan pelaporan resmi, bukan diviralkan tanpa dasar yang jelas.

    “Jangan karena sudah membantu lalu merasa bebas bicara dan membuat konten seenaknya. Bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan tiket untuk membangun narasi provokatif. Ini menyangkut martabat korban, nama daerah, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujarnya.

    Risnauli juga menegaskan bahwa negara saat ini nyata hadir melalui berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, relawan, hingga organisasi kemanusiaan yang terus bekerja dalam evakuasi, distribusi bantuan, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial bagi korban bencana.

    “Menyebut negara tidak hadir adalah simplifikasi yang menyesatkan. Upaya pemulihan bencana adalah kerja besar dan kolektif. Ada proses yang berjenjang dan melibatkan banyak pihak. Mengerdilkan semua itu hanya demi framing konten adalah bentuk ketidakadilan informasi,” ungkapnya.

    Dari perspektif demokrasi dan HAM, Risnauli mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi bukan kebebasan tanpa batas. Setiap pernyataan di ruang publik harus mempertimbangkan akibat sosial, psikologis, dan hukum, terlebih dalam situasi darurat bencana.

    “Demokrasi bukan berarti bebas melukai. HAM bukan alat untuk menjustifikasi framing. Dan gender justice mengajarkan bahwa perempuan harus dilindungi dari narasi yang memperparah kerentanan,” tambahnya.

    Ia pun mengajak seluruh konten kreator, influencer, dan figur publik untuk lebih berempati, bertanggung jawab, dan mengedepankan verifikasi dalam menyampaikan informasi terkait bencana.

    “Korban bencana butuh empati, bukan sensasi. Mereka butuh penguatan, bukan ketakutan baru. Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai panggung personal,” tutup Risnauli. 

    Ferry Irwandi menyebut bahwa dirinya mendengar cerita-cerita horor di tengah bencana, salah satunya banyak perempuan yang mengalami pemerkosaan.

    “Ceritain aja lah, tadi aku dikasih voice note, dikasih cerita horor ada pemerkaosan ya. Manusia dalam kondisi yang social culture, situasi kelompok masyarakat yang udah separah itu ya dan dalam situasi seburuk itu,” ucap Ferry dikutip dalam akun Tiktok dimwise. 

  • BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor Nasional 8 Desember 2025

    BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor Nasional 8 Desember 2025

    BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, sebanyak 37.546 rumah warga mengalami kerusakan akibat banjir dan longsong di Aceh, per Minggu (7/12/2025) pukul 19.00 WIB.
    Kerusakan ini terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat.
    Data tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dengan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten
    Aceh
    Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
    “Per hari ini, Pak Presiden, rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546. Rusak berat termasuk yang hilang kena sapu banjir. Untuk rusak sedang dan ringan ada kriterianya,” ujar Suharyanto dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.
    Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik, seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, hingga puskesmas.
    Selain itu, sektor pertanian turut terdampak, meliputi lahan tanaman pangan, ternak, sawah, kebun, tambak, serta sejumlah kantor pemerintahan.
    Dari berbagai kerusakan tersebut,
    BNPB
    memperkirakan bahwa pemulihan di Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp 25.41 triliun.
    “Tadi dari Bapak Menteri PU (Pekerjaan Umum), khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” ungkap Suharyanto.
    Selain itu, Suharyanto juga menyampaikan, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah masih terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor.
    “Kemudian kami laporkan per provinsi, Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh, kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada dua kabupaten di Aceh ini, adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah, Bapak Presiden,” kata Suharyanto.
    Selain itu, ada ratusan gampong atau kelurahan yang terdampak banjir dan longsor di dua kabupaten tersebut.
    “Untuk Bener Meriah 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan,” ujar Suharyanto.
    ERLANGGA BREGAS PRAKOSO Foto udara menampilkan tumpukan kayu-kayu memenuhi area Pondok Pesantren Darul Mukhlishin pascabanjir bandang di Desa Tanjung Karang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (5/12/2025). Usai sepekan setelah bencana banjir bandang, akses menuju Desa Tanjung Karang masih terhambat akibat banyaknya tumpukan pohon dan lumpur tebal dari Sungai Tamiang sehingga bantuan sulit masuk ke wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/app/foc.
    Meski begitu, Aceh Tamiang yang sebelumnya dilaporkan sangat terisolasi kini diklaim sudah dapat mendistribusikan bantuan melalui jalur darat.
    Sebagai informasi, per Minggu (7/12/2025), sebanyak 921 orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
    Di Sumatera Utara, korban meninggal sebanyak 329 orang dan hilang 82 orang. Kemudian di Sumatera Barat, yang meninggal dunia 226 orang dan yang hilang 213 orang. Terakhir untuk Aceh, itu 366 orang meninggal dunia, dan 97 orang masih dinyatakan hilang.
    (Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Mohamad Bintang Pamungkas)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Negara Tidak Hadir dalam Mencegah Bencana

    Negara Tidak Hadir dalam Mencegah Bencana

    GELORA.CO -Penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus menjadi sorotan dari banyak kalangan.

    Kerusakan ekosistem hutan disebut-sebut menjadi biang keladi yang menyebabkan banjir atau memperparah terjadinya bencana.

    Pengamat politik Rocky Gerung menilai sebagai kesalahan kebijakan dari pemerintah terutama Kementerian Kehutanan.

    “(Bencana) ini betul-betul mengingatkan kita bahwa negara tidak hadir. Negara boleh hadir setelah bencana, tapi negara tidak hadir untuk mencegah bencana itu,” kata Rocky dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Senin, 8 Desember 2025.

    Lanjut dia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni layak mendapat teguran karena gagal memitigasi terjadinya bencana.

    “Beberapa menteri harusnya sudah tidak lagi terlihat di media massa akibat kegagalan mereka mengelola, memitigasi atau bahkan mempermainkan isu bencana. Itu kalau kita ingin etika mendahului regulasi. Orang semacam Raja Juli, saya kenal dia, saya bersahabat dengan dia, tapi dalam urusan bencana kemarin, harusnya dia sudah ditegur atau menegur diri sendiri bahwa ada yang gagal dia prestasikan selama menjadi menteri,” jelasnya.

    Akademisi yang dikenal kritis ini menegaskan bahwa bencana ini jelas akibat ulah manusia yang serakah dalam menggunduli hutan.

    “Bencana itu adalah ukurannya bukan sekadar soal jumlah korban atau jumlah material yang harus disediakan, bukan. Tapi kecepatan untuk memahami bahwa bencana itu adalah bencana manusia. Bencana itu adalah kesepakatan kita untuk menangani secara kemanusiaan,” pungkasnya. 

  • YouTuber IShowSpeed Digugat Usai Cekik Robot Influencer

    YouTuber IShowSpeed Digugat Usai Cekik Robot Influencer

    Jakarta –

    YouTuber IShowSpeed digugat oleh kreator Rizzbot, robot humanoid yang terkenal di media sosial, karena diduga meninju dan mencekik robot tersebut saat livestream.

    Rizzbot adalah robot influencer yang memiliki lebih dari satu juta follower di media sosial. Robot ini dikenal dengan sindirannya yang lucu terhadap berbagai subjek, dan mengacungkan jari tengah ke orang lain.

    Pada September lalu, Speed dan Rizzbot bertemu dan disiarkan lewat livestream di YouTube sebagai bagian dari ‘IRL Stream’ yang sering dilakukan Speed. Video itu sudah ditonton lebih dari satu juta kali.

    Namun, pertemuan itu menjadi subjek gugatan yang dilayangkan oleh kreator Rizzbot, Social Robotics. Gugatan itu ditujukan kepada Speed, yang bernama asli Darren Jason Watkins Jr., perusahaan manajemennya Mixed Management, dan seorang produser lain yang bersama tim Speed pada pertemuan tersebut.

    Gugatan tersebut menuduh Spee berulang kali meninju wajah Rizzbot, mencekiknya, menjepitnya di sofa, dan melemparkannya di tanah. Tuduhan itu didukung oleh video livestream yang memperlihatkan perlakuan Speed.

    Speed dituding telah menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki pada Rizzbot. Social Robotics mengklaim perlakuan Speed menyebabkan Rizzbot kehilangan fungsi secara total dan kerusakan serius pada mulut dan lehernya.

    “Selain itu, kamera kepala tidak lagi berfungsi port di belakang leher yang menghubungkan sensor robot yang memungkinkannya melihat dan mendengar telah mati, dan robot dalam kondisi tidak stabil dan tidak berjalan lurus lagi,” demikian bunyi gugatan tersebut, seperti dikutip dari TechCrunch, Senin (8/12/2025).

    Social Robotics menuntut ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh Speed, termasuk keuntungan yang hilang karena Rizzbot tidak berfungsi. Namun, tim hukum Rizzbot tidak mengungkap jumlah ganti rugi yang dituntut.

    Pengacara Social Robotics, Joel Levine, mengatakan gugatan ini dilayangkan setelah diskusi dengan tim Speed terkait ganti rugi akibat kerusakan robot Rizzbot berakhir mandek.

    Gugatan itu mengklaim dalam 28 hari setelah insiden dengan Speed, Rizzbot tidak bisa membuat konten baru dan mengalami penurunan jumlah penonton hingga lebih dari 70%. Padahal sebulan sebelum livestream dengan Speed, Rizzbot meraup lebih dari 600 juta view di TikTok dan lebih dari 200 juta view di Instagram.

    Tim di balik robot ini juga kehilangan pendapatan karena Rizzbot tidak dapat berpartisipasi dalam penampilan penting, termasuk penampilan di stasiun televisi nasional CBS dan pertemuan dengan YouTuber MrBeast.

    “Ini tidak diragukan lagi merupakan kemunduran besar bagi Rizzbot dalam hal momentum viral dan keuntungan finansial. Hadir di produksi MrBeast mirip seperti muncul di iklan Super Bowl,” tulis gugatan tersebut.

    (vmp/afr)

  • Prabowo Ultimatum Sanksi Tegas Pejabat yang Korupsi Bantuan Bencana

    Prabowo Ultimatum Sanksi Tegas Pejabat yang Korupsi Bantuan Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bakal menindak berbagai pihak, khususnya pejabat yang memanfaatkan kondisi bencana di Sumatra untuk melakukan penyelewengan, korupsi maupun memperkaya diri sendiri.

    Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memimpin rapat terkait dengan penanganan dan pemulihan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Minggu (7/12/2025). 

    “Kita harus mengelola semua kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” terangnya saat memimpin rapat tersebut di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres). 

    Prabowo berpesan bahwa seluruh kemampuan dan keuangan yang dimiliki negara saat ini harus disiapkan untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, dia meminta seluruh pimpinan di setiap institusi negara termasuk pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dengan baik. 

    “Setiap menteri, pejabat, semua pimpinan waspada periksa jajaranmu, periksa proyek-proyek yang kalian bertanggung jawab. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri sendiri. Saya akan tindak sangat keras, jangan mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat,” ujarnya. 

    Secara khusus, Kepala Negara meminta penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta pemerintah daerah untuk mengawal dengan baik apabila ada pihak yang ingin melakukan kecurangan berupa mark-up harga-harga barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. 

    “Kepolisian, semua pihak periksa, pemda catat kalau ada yang nakal-nakal melipatgandakan harga dan sebagainya,” ujar Prabowo. 

    Pada kesempatan yang sama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa nilai anggaran sementara yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi bencana di ketiga provinsi mencapai sekitar Rp51,8 triliun. 

    Nilai itu berdasarkan penghitungan sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Secara terperinci, anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan berupa rehabilitasi hingga rekonstruksi fisik di Aceh Rp25,41 triliun, Sumatra Utara Rp12,88 triliun dan Sumatra Barat Rp13,52 triliun. 

  • Saat Suara Prabowo Gemetar Tutup Ratas Penanganan Banjir di Aceh… Nasional 7 Desember 2025

    Saat Suara Prabowo Gemetar Tutup Ratas Penanganan Banjir di Aceh… Nasional 7 Desember 2025

    Saat Suara Prabowo Gemetar Tutup Ratas Penanganan Banjir di Aceh…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto menutup rapat terbatas (ratas) penanganan dan pemulihan bencana Sumatera yang digelar di Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
    Ratas ini dilakukan bersama menteri-menteri Kabinet Merah Putih dan
    Gubernur Aceh
    Muzakir Manaf, yang biasa disapa Mualem.
    Namun, suara Prabowo terdengar gemetar seperti akan menangis saat berterima kasih kepada seluruh menteri dan kepala daerah yang membantu
    penanganan bencana
    .
    “Dan sekali lagi, saya terima kasih, saya bangga, saya bangga dengan pengabdian saudara-saudara, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” kata Prabowo yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (7/12/2025).
    Seluruh menteri dan kepala lembaga serta Gubernur Aceh bertepuk tangan mendengar ucapan Presiden Prabowo tersebut.
    Prabowo merespons tepuk tangan tersebut dengan mengucapkan selamat malam.
    “Baik, selamat malam,” ucap dia.
    Pada kesempatan itu, Prabowo mengingatkan bahwa bencana banjir yang terjadi di Sumatera harus dihadapi dengan penuh kepecayaan diri dan semangat. 
    Dia juga memastikan akan memonitor langsung penanganan bencana banjir tersebut. 
    “Saya akan terus monitor. Mungkin setiap beberapa hari saya akan datang ke semua daerah. Saya hanya memberi moril saya mau tahu, dengar langsung apa yang dibutuhkan sehingga ada keputusan cepat,” ungkapnya. 
    “Jadi ratas-ratas kita ada di daerah susah. Jadi kita harus melihat perspektif yang besar,” tuturnya, 
    Diketahui, Presiden Prabowo kembali mengunjungi Aceh untuk meninjau penanganan bencana pada Minggu (7/12/2025).
    Dalam kunjungan ini, Prabowo meninjau penanganan banjir di Kabupaten Bireuen.
    Sebelumnya, Prabowo bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, pada pukul 07.55 WIB.
    Dalam penerbangan tersebut, Presiden turut didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Prabowo Hubungi Dua Bupati di Aceh yang Wilayahnya Terisolir Nasional 7 Desember 2025

    Momen Prabowo Hubungi Dua Bupati di Aceh yang Wilayahnya Terisolir Nasional 7 Desember 2025

    Momen Prabowo Hubungi Dua Bupati di Aceh yang Wilayahnya Terisolir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menghubungi dua bupati di Provinsi Aceh yang daerahnya masih terisolir akibat banjir. Mereka adalah Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dan Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar.
    Dalam tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo terlihat menggunakan ponsel pintar dengan fitur panggilan video (video call) yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet RI Teddy Indra Wijaya.
    “Saya mau coba hubungi Bupati Aceh Tengah yang terisolir, Pak Haili Yoga. Pak Haili, Assalamualaikum,” kata Prabowo saat memberikan pengarahan terkait penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
    “Assalamualaikum, Pak Presiden, terima kasih,” jawab Haili.
    Namun, sambungan panggilan video tersebut mengalami kendala, sehingga Presiden berkali-kali memastikan sambungan telepon.
    “Pak Tagore (Bupati Bener Meriah), enggak bisa denger saya?” tanya Prabowo.
    “Siap, semua siap,” jawab Tagore.
    Kemudian, Prabowo mengucapkan terima kasih atas pengabdian dua bupati tersebut dan berjanji akan mengunjungi dua kabupaten yang masih terisolir tersebut.
    “Terima kasih pengabdianmu, tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian kesempatan pertama ya,” ujarnya.
    “Kalau bupati masih senyum, saya tenang. Terima kasih,” sambungnya.
    Lalu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan akan menunggu kehadiran Presiden Prabowo di Aceh Tengah.
    “Kita kuat, Pak Presiden. Kita tunggu di Aceh Tengah, Pak,” kata Haili.
    Prabowo pun memastikan dirinya akan mengunjungi Kabupaten Aceh Tengah.
    “Saya datang, saya mau nengok kalian, saya mau lihat muka-muka kalian. Terima kasih,” ucap dia.
    Sebelumnya, dua kabupaten di Provinsi Aceh, yakni Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah, masih terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor.
    Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Kementerian/Lembaga terkait di Banda Aceh.
    “Kemudian kami laporkan per provinsi, Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh, kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada dua kabupaten di Aceh ini, yaitu Bener Meriah dan Aceh Tengah, Bapak Presiden,” kata Suharyanto dalam siaran langsung Sekretariat Presiden, Minggu (7/12/2025).
    Suharyanto menyebut ada ratusan gampong atau kelurahan yang terdampak banjir dan longsor di wilayah tersebut.
    “Untuk Bener Meriah, 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan,” jelas perwira tinggi (Pati) TNI bintang tiga tersebut.
    Meski begitu, Aceh Tamiang yang sebelumnya dilaporkan sangat terisolasi kini diklaim sudah dapat mendistribusikan bantuan melalui jalur darat.
    Sementara itu, jumlah gampong yang terdampak di wilayah tersebut masih mencapai 216 gampong.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akses Darat Terbuka, 3 dari 7 SPBU Aceh Tamiang Mulai Beroperasi Nasional 7 Desember 2025

    Akses Darat Terbuka, 3 dari 7 SPBU Aceh Tamiang Mulai Beroperasi Nasional 7 Desember 2025

    Akses Darat Terbuka, 3 dari 7 SPBU Aceh Tamiang Mulai Beroperasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak tiga dari tujuh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Aceh Tamiang mulai beroperasi pada Minggu (7/12/2025).
    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa beroperasinya tiga SPBU tersebut karena
    akses darat
    di Aceh Tamiang mulai bisa dilalui.
    “Kemudian BBM kami laporkan, Bapak Presiden. Untuk Aceh Tamiang, ini Aceh Tamiang memang yang semula paling parah, Bapak Presiden. Tapi tadi sudah kami laporkan karena sekarang sudah tembus jalan darat, sehingga kondisinya sedikit demi sedikit membaik,” kata Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) yang disiarkan langsung akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu.
    “Ini 3 dari 7 SPBU di Aceh Tamiang sudah bisa beroperasi,” ucap dia melanjutkan.
    Sementara itu, empat SPBU di Kabupaten Aceh Tamiang masih dalam proses perbaikan akibat
    bencana banjir
    bandang dan tanah longsor.
    Di wilayah lain seperti Kabupaten Pidie, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Langsa, SPBU sudah mulai beroperasi 100 persen.
    “Banda Aceh, Aceh bagian Barat juga 100% normal,” ungkap dia.
    Sementara itu, sebanyak tiga kabupaten seperti Bener Meriah dan Aceh Tengah, serta Kabupaten Gayo Lues dilaporkan masih bisa melakukan pengiriman BBM melalui udara atau pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara.
    “Kemarin kami kirimkan dari Bandara Kualanamu menggunakan pesawat Hercules. Ada beberapa syarat yaitu drumnya harus baru dan tutupnya harus disegel. Tapi bisa lewat udara. Nah, kami akan coba juga,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Anggaran Rp51,82 Triliun, Prabowo: Kemampuan Kita Ada

    Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Anggaran Rp51,82 Triliun, Prabowo: Kemampuan Kita Ada

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. 

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.

    Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun. 

    “Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun,” ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025). 

    Di Aceh, terang Suharyanto, masih terdapat dua kabupaten yang terisolasi dan terdampak cukup berat. Terdapat akses jalan nasional yang juga masih putus. 

    Adapun dari segi komunikasi, sebanyak 15 dari 17 kabupaten/kota sudah pulih dan beberapa di antaranya menggunakan jaringan WiFi Starlink. 

    “Tidak ada lagi yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi,” terang Suharyanto. 

    Adapun mengenai listrik, pemulihan sudah mencapai sekitar 81%. 

    Di sisi lain, jumlah rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546 bangunan baik rusak berat, sedang dan ringan. Kategori rusak berat termasuk yang tersapu oleh banjir.

    Kemudian, pemerintah mencatat ada dua kabupaten di Sumatra Utara yang masih terisolasi dari 17 yang terdampak. 

    Mengenai jaringan komunikasi, tingkat pemulihannya sudah mencapai 100% atau lebih baik dari Aceh, begitu pula dengan pemulihan listrik. 

    “Data sementara wilayah Sumatra Utara kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, ini mengembalikan kondisi semula, rehabilitas, rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar Rp12,88 triliun. Data ini masih terus kami perbaiki secara terus menerus,” ujarnya.  

    Tidak berbeda jauh dengan Sumatra Utara, pemerintah mencatat masih ada dua kabupaten di Sumatra Barat yang perlu penanganan khusus. Komunikasi di provinsi tersebut juga sudah mencapai 100%, sebagaimana juga pasokan listrik. 

    “Untuk Sumatra Barat, hasil penghitungan sementara Kementerian PU untuk memulihkan ke sebelum terjadi bencana membutuhkan anggaran Rp13,52 triliun,” terang Suharyanto.

    ARAHAN PRABOWO

    Adapun Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk memulihkan daerah terdampak bencana.

    “Kemampuan kita ada, kita lakukan dengan teliti dan manajemen yang baik,” ujar Prabowo dalam rapat tersebut.

    Pada hari ini Prabowo telah memantau kondisi terkini penanggulangan bencana di Aceh. Dia menyebut telah memantau langsung di antaranya pembangunan jembatan yang lumpuh, di mana pekerjaannya dilakukan oleh Kementerian PU dan TNI. 

    Prabowo mengaku mendapatkan laporan bahwa masih banyak kondisi yang cukup memprihatinkan, termasuk kondisi sawah dan sistem irigasi. 

    “Bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol, yang besar-besar maupun yang kecil,” paparnya.  

    Prabowo turut berpesan perlunya pembangunan kembali rumah masyarakat. Dia menyebut pemerintah harus ikut membantu pembangunan kembali tempat tinggal masyarakat. 

    “Tetapi secara umum sementara saya melihat kegiatan kita cukup masif responsif, di beberapa tempat memang masih tantangan karena kondisi alam,” pungkasnya.