Perusahaan: YouTube

  • Mendagri Pelototi Efisiensi Pemda, Ada Anggaran Konsumsi Miliaran Padahal Bisa Rp100 Juta

    Mendagri Pelototi Efisiensi Pemda, Ada Anggaran Konsumsi Miliaran Padahal Bisa Rp100 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan efisiensi anggaran pada pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota. Dia mengungkap sejumlah temuan inefisiensi daerah hingga miliaran rupiah. 

    Pada acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025, Kamis (28/8/2025), Tito menyebut banyak daerah yang sukses menyelenggarakan efisiensi belanja sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. 

    Sebagaimana diketahui, instruksi yang diterbitkan pertama kali oleh Presiden Prabowo Subianto itu ditujukan ke kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah (pemda). Bagi pemda, Tito telah mengeluarkan Surat Edaran untuk mencegah inefisiensi anggaran. 

    Salah satu yang dicontohkan olehnya yakni anggaran perjalanan dinas yang terlalu banyak, maupun anggaran rapat hingga konsumsi sampai miliaran rupiah. 

    “Rapat-rapat cukup dua kali dibikin 20 kali, makanan minuman sampai bermiliar-miliar. Banyak daerah yang bisa hanya Rp100 juta cukup tapi dibuat bermiliar-miliar,” jelasnya di hadapan Presiden Prabowo pada acara tersebut. 

    Bahkan, mantan Kapolri itu turut mengungkap temuan adanya pemda yang melakukan penggelembungan anggaran (mark-up). 

    “Perawatan gedung dan lain-lain, mohon maaf, di-mark-up, Bapak,” ujarnya. 

    Dia menyebut cerita keberhasilan efisiensi salah satunya berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Bupati Bursah Zarnubi. Bursah juga menjabat sebagai Ketua Umum Apkasi. 

    Tito menyebut efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Bursah di Kabupaten Lahat mencapai Rp462 miliar. Hasil efisiensi itu bisa dialokasikan untuk program irigasi guna mendukung pengairan sawah seluas 80 hektare. 

    Pada kesempatan yang sama, Bursah sempat bercerita terkait dengan sulitnya untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Misalnya, penaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sulit dilakukan karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

    Bursah memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan.

    Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah.

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.

  • APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten

    APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabupaten dan kota yang bergantung dari transfer daerah dari APBN dalam penyelenggaraan wilayahnya diminta untuk mencari sumber pemasukan untuk menopang pemerintahan tanpa memberatkan masyarakat. 

    Seperti diketahui, dalam rencana anggaran 2026 pemerintah akan memangkas dana transfer pusat ke daerah (TKD) menjadi Rp650 triliun. Nominal itu turun 24,8% dari proyeksi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. 

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap saat ini sebagian besar pemerintah kabupaten masih bergantung kepada dana transfer ke daerah (TKD). Hal itu karena pendapatan asli daerah (PAD) yang masih rendah, terutama kabupaten pemekaran. 

    “Dari 416 kabupaten mungkin 350 itu sangat tergantung pada pemerintah pusat,” ujarnya saat menghadiri acara Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Kamis (28/8/2025).  

    Saat tingkat kabupaten masih dalam kesulitan membiayai pemerintahan, Tito menjelaskan provinsi relatif lebih stabil. Pasalnya hampir dua per tiga dari pemerintah provinsi memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik karena PAD yang cukup tinggi. Dia mencontohkan Banten memiliki PAD hingga 70% dari APBD, dan bahkan Maluku Utara mencapai 90% dari APBD berasal dari pemasukan asli. 

    “Jadi ada apa-apa goncangan fiskal di pusat, enggak banyak berpengaruh,” kata mantan Kapolri itu. 

    Untuk itu, Tito menyampaikan kepada pemerintah kabupaten untuk mencari sumber PAD lain namun yang tidak memberatkan masyarakat, khususnya untuk yang berpenghasilan rendah. 

    Dia juga berpesan agar kepala daerah menangkap peluang dari program-program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat serta berbagai program pangan. 

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua Umum Apkasi Bursah Zanubi sempat bercerita terkait dengan sulitnya menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) di daerah, karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. 

    Bursah, yang merupakan Bupati Lahat, memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan. 

    Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah. 

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.

  • Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

    Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

    Bisnis.com, JAKARTA –  Ratusan demonstran yang berunjuk rasa pada Kamis (28/8/2025) masih terlibat bentrokan dengan kepolisian hingga malam hari ini.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, polisi yang sebelumnya sedang saling hadang dengan demonstran di Gedung BNI Pejompongan, mendadak memecah barisan dengan mengirim sejumlah personil brimob bermotor trail bersenjata gas air mata dan menyusup ke barisan massa paling belakang lewat daerah Bendungan Hilir.

    Demonstran yang kaget karena ada personil Brimob di belakangnya, langsung melarikan diri ke berbagai arah.

    Sementara itu, aparat langsung menembakkan gas air mata ke arah demonstran.

    Massa aksi kemudian melarikan diri ke arah lampu merah perempatan Bendungan Hilir dekat pom bensin dan berkumpul di sana.

    Untuk mengetahui situasi terkini, berikut link live streaming kondisi langsung di lapangan dari YouTube Bisniscom:

  • Samsung Galaxy S25 Versi Murah Rilis Minggu Depan, Segini Harganya

    Samsung Galaxy S25 Versi Murah Rilis Minggu Depan, Segini Harganya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Samsung akan menggelar acara ‘Unpacked’ secara virtual pada 4 September 2025. Gelaran itu akan disiarkan melalui channel YouTube dan website resmi Samsung pada pukul 05:30 ET atau 16.30 WIB.

    Samsung digadang-gadang akan memperkenalkan beberapa seri tablet teranyar, serta HP Galaxy S25 versi murah yang diberi embel-embel ‘FE’ di belakangnya.

    Momen ini menandai peluncuran besar ke-3 Samsung pada tahun ini, setelah sebelumnya merilis seri Galaxy S25 pada Januari 2025 dan seri HP lipat Galaxy Z Flip/Fold 7 pada Juli 2025.

    Menurut bocoran yang beredar dan dirangkum SamMobile, Galaxy S25 FE akan memiliki banyak kemiripan dengan Galaxy S24 FE. Namun, ada beberapa peningkatan yang dihadirkan.

    Misalnya, kamera selfie yang ditingkatkan dari 10MP pada Galaxy S24 FE menjadi 12MP pada Galaxy S25 FE. Selain itu kapasitas baterai juga ditingkatkan menjadi 4.900 mAh dengan pengisian daya kabel yang lebih cepat.

    Dikutip dari Engadget, Kamis (28/8/2025), peluncuran pada pekan depan tak akan menjadi yang terakhir dari Samsung sepanjang tahun ini. Samsung diprediksi akan turut merilis headset CR ‘Project Moohan’ dan HP lipat tiga pertama pada tahun ini.

    Bocoran Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy S25 FE

    Sebelumnya, sudah muncul prediksi harga Galaxy S25 FE yang diperkirakan sebesar US$650 atau sekitar Rp10,6 jutaan. Harga ini sama dengan Galaxy S24 FE tahun lalu, meskipun harganya makin dekat dengan Galaxy S25 versi standar.

    Dari sisi spesifikasi, Galaxy S25 FE disebut tidak membawa banyak perubahan signifikan dibanding pendahulunya. Bocoran menyebutkan bahwa ponsel ini akan tampil dengan desain lebih ramping dan bezel layar yang lebih tipis, memberikan kesan lebih modern.

    Namun di sisi dalam, spesifikasi masih sangat mirip dengan Galaxy S24 FE, termasuk layar 6,7 inci Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate 120Hz dan sistem kamera tiga lensa, yakni kamera utama 50 MP dengan OIS, ultra-wide 12 MP, telefoto 8 MP dengan zoom optik 3x.

    Untuk performa, Galaxy S25 FE diprediksi akan ditenagai Exynos 2400, dipadukan dengan RAM 8 GB, serta pilihan penyimpanan 128 GB atau 256 GB. Kemampuan pengisian daya kemungkinan ditingkatkan menjadi fast charging 45W, meski kapasitas baterainya masih dirahasiakan.

    Seri FE kali ini akan diluncurkan dengan Android 16 dan One UI 8, serta mendapat dukungan 7 tahun pembaruan sistem operasi dan keamanan. Fitur Galaxy AI juga akan tersemat di dalamnya.

    Perlu dicatat, berbagai bocoran ini belum bisa dipercaya 100% hingga Galaxy S25 FE benar-benar resmi dirilis secara publik. Kita tunggu saja!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ketum Apkasi Minta Prabowo Pertahankan Otonomi Daerah

    Ketum Apkasi Minta Prabowo Pertahankan Otonomi Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zanubi menyampaikan di depan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan dampak positif dari otonomi daerah, kendati juga adanya tantangan fiskal.

    Pada acara Pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, Kamis (28/8/2025), Bursah yang juga Bupati Lahat menyampaikan apresiasinya kepada Prabowo yang telah mendorong pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dia juga menyebut otonomi daerah yang sudah berjalan dua dekade lebih ini membawa banyak dampak positif di level provinsi hingga kabupaten/kota. 

    “Otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari dua dekade ini sesungguhnya telah melahirkan banyak inovasi dan praktik baik dari kabupaten-kabupaten, dari pelayanan publik yang lebih cepat, digitalisasi pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal hingga program-program sosial yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya sebagaimana dikutip dari YouTube Apkasi Official. 

    Pengalaman otonomi daerah selama dua dekade lebih itu, kata Bursah, memberikan keyakinan bahwa semakin luas ruang kewenangan yang diberikan ke pemerintah daerah, maka semakin besar pula ruang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. 

    Mulai dari layanan kesehatan, pendidikan serta pemberdayaan ekonomi rakyat hingga di level kabupaten.

    “Karena pada hakikatnya daerah adalah pihak yang paling dekat dalam memahami denyut nadi dan jantung masyarakat,” ujarnya. 

    Kendati demikian, dia memahami bahwa otonomi daerah selama ini juga sejalan dengan tantangan fiskal. Bursah mengakui bahwa sebagian besar kabupaten masih bergantung kepada transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. 

    Sementara itu, pemerintah daerah masih menemukan tantangan berupa penolakan publik saat ingin menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal ini berkaca juga dari demo masyarakat Pati, Jawa Tengah, yang menolak kenaikan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% oleh Bupati Sudewo. 

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” ungkapnya. 

    Oleh sebab itu, Bupati Lahat 2025-2030 itu menyebut para kepala daerah percaya kebijakan fiskal yang semakin berkeadilan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

    “Serta peluang yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri maka tujuan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan semakin nyata,” tuturnya. 

    Adapun acara itu turut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara lain seperti di antaranya beberapa menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

  • Gugatan Langka agar MK Batalkan Putusan Sendiri soal Pemilu Kandas di MK

    Gugatan Langka agar MK Batalkan Putusan Sendiri soal Pemilu Kandas di MK

    Jakarta

    Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima dua gugatan yang meminta MK membatalkan putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah. MK menyatakan putusan itu belum ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah sehingga belum bisa dinilai lagi oleh MK.

    “Menyatakan permohonan tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan yang disiarkan langsung di kanal YouTube MK, Kamis (28/8/2025).

    Ada dua nomor perkara yang pada intinya meminta agar Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dibatalkan. Pertama ialah perkara nomor 124/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Brahma Aryana, Aruna Sa’yin Afifa, dan Muhammad Adam Arrofiu Arfah, serta perkara nomor 126/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Bahrul Ilmi Yakup, Iwan Kurniawan, dan Yuseva.

    Dalam pertimbangannya, MK menyatakan putusan 135 yang memisahkan pemilu nasional dengan daerah itu belum dinormakan dalam UU. Sehingga, menurut MK, belum ada kerugian atau potensi kerugian konstitusional terkait peluang masa jabatan anggota DPRD diperpanjang sebagai dampak putusan pemilu dipisah.

    “Dalam permohonan a quo, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sama sekali tidak didasarkan pada norma yang telah berlaku. Bahkan, hingga permohonan a quo diputus oleh Mahkamah, rekayasa konstitusional pembentuk undang-undang berkaitan dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota sebagai tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 belum dilaksanakan,” ujar MK.

    Sebelumnya, sejumlah warga mengajukan gugatan terhadap putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dengan pemilu tingkat daerah ke MK. Mereka mengajukan hal langka, yakni meminta MK membatalkan putusannya sendiri.

    Dalam gugatannya, pemohon menganggap putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dengan daerah itu berpotensi membuat kevakuman anggota DPRD selama 2,5 tahun. Pemohon menyebut hal itu malah melumpuhkan pemerintahan daerah.

    Pemisahan itu terdapat dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Pada intinya, MK memisahkan pileg DPR, DPD, dan pilpres dengan pileg DPRD dan pilkada. MK mengharuskan ada jarak 2 hingga 2,5 tahun antara pemilu tingkat nasional dan daerah.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Siri Generasi Baru Akan Terhubung ke WhatsApp, YouTube, hingga Threads – Page 3

    Siri Generasi Baru Akan Terhubung ke WhatsApp, YouTube, hingga Threads – Page 3

    Kemudian, terdapat kabar baru dari pengembangan sistem operasi macOS. Menurut informasi yang beredar macOS Tahoe 26 tak hanya tiba dan membawa pembaruan tak hanya perbaikan performa, tetapi juga sebuah langkah besar menuju personalisasi mendalam.

     fokus pembaruan kali ini terletak pada keinginan Apple untuk memberikan layanan personalisasi Mac agar perangkat terasa unik, dapat melekat pada jati diri pengguna.

    Melalui beberapa opsi kustomisasi baru yang sangat mudah diakses. Sekarang kamu bisa mengubah tampilan Mac Anda secara drastis hanya dengan beberapa klik saja di pengaturan.

    Beberapa fitur-fitur yang dihadirkan di antaranya: pengubahan ikon wajah aplikasi sesuai keinginan (Icon Tinting), pengaturan bilah menu (Menu Bar), dan emoji berwarna pada folder untuk suasana lebih hidup (Folder Customization).

    Adapun beberapa langkah untuk melakukan kustomisasi di atas, sebagai berikut:

    Mengubah ikon wajah aplikasi dengan Icon Tinting:

    ·         Buka Pengaturan Sistem

    ·         Klik “Tampilan” di bilah samping

    ·         Cari bagian baru “Gaya ikon & widget”

  • Mahfud soal Usulan DPR Dibubarkan: Terlalu Berisiko dan Mengada-ada
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Agustus 2025

    Mahfud soal Usulan DPR Dibubarkan: Terlalu Berisiko dan Mengada-ada Nasional 28 Agustus 2025

    Mahfud soal Usulan DPR Dibubarkan: Terlalu Berisiko dan Mengada-ada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengaku tidak setuju dengan usulan pembubaran DPR yang disuarakan masyarakat beberapa waktu belakangan ini.
    Diketahui, usulan pembubaran DPR muncul setelah terungkapnya tunjangan-tunjangan besar yang diterima para legislator di tengah perekonomian masyarakat saat ini.
    “Isu pembubaran DPR, saya ingin bicara agak serius. Itu terlalu berisiko dan mengada-ada kalau sampai minta DPR dibubarkan,” ujar Mahfud dalam kanal Youtube Mahfud MD Official, yang sudah dikonfirmasi, Kamis (28/8/2025).
    Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, DPR sebagai representasi rakyat merupakan instrumen konstitusi dan negara demokrasi.
    Ia sendiri tak menampik, DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran ini memiliki kinerja yang buruk.
    Namun Mahfud mengatakan, ketimbang tidak memiliki DPR, lebih baik memiliki parlemen dan partai politik yang buruk.
    “Saya sering mengatakan DPR kita ini buruk, partai kita buruk. Tetapi jauh lebih baik kita mempunyai DPR yang buruk dan mempunyai partai yang jelek, becek, daripada tidak ada partai dan DPR. Saya selalu katakan gitu. Kita kritik partai, kita kritik DPR, tapi jangan bicara pembubaran DPR,” ujar Mahfud.
    “Karena suatu negara demokrasi, itu bahaya kalau tidak ada DPR. Betapa pun orang, sudahlah percayakan kepada seorang penguasa yang bagus, itu risikonya tetap ada. Karena kalau penguasa tanpa diimbangi DPR, itu bisa sewenang-wenang,” sambungnya.
    Meski DPR saat ini buruk, rakyat disebutnya memiliki waktu untuk mengevaluasi lembaga tersebut. Menurutnya, itu merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang diterapkan Indonesia.
    “Kalau demokrasi ada DPR, seumpama buruk pun, masih ada waktu mengevaluasi, melalui pemilu, masih ada waktu kita untuk mengkritik, sehingga keseimbangan terus jalan,” ujar Mahfud.
    Diketahui, ribuan orang mengepung jalan di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (25/8/2025). Mereka datang dari beragam kalangan, seperti mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online
    Mereka menggelar demonstrasi bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” yang digelar untuk menolak kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR. Kenaikan tunjangan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Persyaratan Bahasa Inggris untuk Mengajukan Visa Australia Jadi Sorotan

    Persyaratan Bahasa Inggris untuk Mengajukan Visa Australia Jadi Sorotan

    Apsara Raj fasih berbahasa Inggris, tetapi pemerintah Australia tampaknya tidak mempercayai kemampuannya.

    Tidak peduli kalau bahasa Inggris adalah bahasa pertamanya, atau ia sudah tinggal dan bekerja di Australia selama 13 tahun.

    Aspara tetap harus membuktikan kemampuan bahasanya setiap kali mengajukan visa baru di Australia.

    “Saya menghabiskan hampir tiga ribu dolar hanya untuk mengikuti tes bahasa Inggris,” katanya, yang mengatakan sudah ikut sebanyak enam tes.

    “Bagaimana mungkin ketika skor saya selalu tertinggi tapi saya harus terus-menerus membuktikan fasih berbahasa Inggris?” jelasnya.

    Aspara mengatakan seringkali ia mengalami kerumitan untuk mendapatkan visa Australia, seperti dialami juga oleh banyak migran lainnya.

    Perlunya mengikuti tes bahasa Inggris sampai berulang-ulang sebagian besar disebabkan karena sertifikat memiliki batas waktu atau “kedaluwarsa”, begitu juga dokumen visa lainnya, seperti laporan kesehatan dan surat keterangan baik polisi, yang hanya berlaku beberapa tahun.

    “Beberapa di antaranya memang masuk akal,” kata Asdpara, yang berkewarganegaraan Malaysia.

    “Tapi kalau kamu bisa berbicara bahasanya [Inggris] dan menguasainya dengan sangat baik, dan sudah menyatakan kalau itu bahasa pertama kita, seharusnya kita tidak harus terus-menerus melakukan tes.”

    Tegang, stres, dan penundaan

    Menurut pemerintah Australia, sertifikat bahasa Inggris diwajibkan saat mengajukan berbagai jenis visa, seperti visa kerja dan visa pelajar.

    Pemerintah Australia mengatakan syarat ini dibutuhkan untuk mengatur kemungkinan “risiko imigrasi” dan memastikan warga negara asing dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat Australia.

    Setiap visa memerlukan standar atau nilai bahasa Inggris yang berbeda, dan untuk membutikannya pemohon butuh keluar uang lebih dari AU$400 lewat salah satu dari sembilan tes yang diakui di Australia.

    Kementerian Dalam Negeri Australia tidak secara langsung menjawab pertanyaan tentang mengapa sertifikat bahasa Inggris bisa ada batas waktu.

    Tapi “kedaluwarsa” bukan satu-satunya kekhawatiran yang disampaikan para migran kepada ABC.

    Pakar bidang Hukum di Curtin University, Dr. Dominic Dagbanja, sudah banyak menulis soal sistem migrasi Australia dan memberikan bukti kepada Senat yang melakukan penyelidikan soal tes bahasa Inggris.

    “[Tes-tes tersebut] memberikan beban finansial yang besar bagi para migran. Tes-tes tersebut membebani mereka. Tes-tes tersebut menghalangi mereka untuk memasuki dunia kerja,” ujarnya.

    “Sementara itu, tes-tes ini menjadi sumber keuntungan ekonomi bagi para pelaku industri yang terlibat dalam melakukan tes tersebut.”

    Menurutnya juga ada perbedaan dalam kemampuan berbahasa Inggris sehari-hari dan apa yang sebenarnya dites.

    Ini artinya peserta tes bahasa Inggris bisa saja lulus tes, “tanpa harus memiliki tingkat kemampuan berbahasa Inggris yang memadai”.

    Apakah tes Inggris dengan AI bisa dipercaya?

    Tuduhan adanya teknik untuk memanipulasi sistem penilaian pernah terungkap pada salah satu tes paling populer, Pearson Test of English (PTE).

    Banyak migran mengatakan mereka lebih suka PTE karena berbasis komputer dan dinilai dengan kecerdasan buatan (AI), yang dapat mengurangi risiko bias manusia.

    Namun, AI bukannya tanpa masalah, menurut Varun Dhawan, pengelola Language Academy Australia dan kanal YouTube pendidikan dengan lebih dari 540.000 pengikutnya.

    “AI memang cerdas, tetapi tidak secerdas manusia,” kata Varun.

    “Saya pernah melihat orang-orang yang menguasai bahasa dengan sangat baik tetapi tidak mampu meraih skor.”

    Varun berfokus pada pendidikan bahasa dan persiapan ujian, tapi beberapa kreator konten menyebarkan “hack” atau cara mengelabui sistem penilaian yang dilakukan AI.

    Metode umum yang konon bisa meningkatkan skor antara lain meniru aksen Inggris, berbicara “seperti robot”, berbicara tanpa henti, dan memberikan respons sesuai “template”.

    Perombakan besar-besaran sistem penilaian

    Maraknya teknik-teknik “hack” ini menjadi perhatian serius sehingga Pearson meningkatkan sistem penilaian otomatisnya pada tahun 2022 dan memperkenalkan “jaminan kualitas yang melibatkan manusia untuk terlibat dalam penilaian” pada tahun 2024.

    Perubahan lebih lanjut pada tes PTE Academic dilakukan pada tahun 2025, dengan perpaduan manusia dan AI digunakan untuk menilai sekitar sepertiga soal ujian.

    Juru bicara Pearson mengatakan PTE sudah diakui oleh pemerintah Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia, serta 3.500 universitas di seluruh dunia.

    “Tes kami menantang secara akademis dan didasarkan pada kemampuan bahasa Inggris di dunia nyata yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan migran,” ujar juru bicara tersebut.

    “Pengujian dan penilaian berbasis komputer dengan pengawasan manusia berarti peserta tes dinilai secara objektif dan konsisten, dan pendekatan berlapis kami terhadap keamanan ujian di pusat-pusat tes kami memberikan keyakinan kepada institusi terhadap hasil PTE.”

    Dalam laporan tahun 2024, Pearson menyatakan akan berfokus pada “pemeliharaan dan perluasan integritas pengujian, di samping ukuran reliabilitas, validitas, dan kewajaran”.

    Varun mengatakan siswa yang hanya mengandalkan “strategi atau jalan pintas” kini kesulitan untuk mendapatkan nilai tinggi.

    “Siswa yang benar-benar menguasai bahasa Inggris dengan baik-lah yang akhirnya benar-benar mendapatkan nilai,” ujarnya.

    Kementerian Dalam Negeri Australia mengatakan pihaknya “memantau kualitas layanan untuk memastikan masalah penipuan dan integritas dilacak dan diminimalkan”.

    Mereka juga mulai menerima empat tes baru dan merombak skor yang akan diterima dari berbagai ujian untuk membuktikan standar bahasa Inggris tertentu.

    “Beberapa kesetaraan skor ditingkatkan dan yang lainnya diturunkan agar lebih akurat memenuhi persyaratan kecakapan departemen dan memastikan konsistensi antara semua penyedia tes,” kata juru bicara kementerian.

    Paspor negara barat ‘dibebaskan’ dari beberapa tes

    Dr Dominic tetap khawatir jika orang-orang yang sudah menyelesaikan gelar di universitas-universitas Australia atau bahkan sudah bekerja di Australia, sering kali harus mengikuti tes ulang.

    Ia juga mempertanyakan mengapa orang yang memegang paspor dari Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Irlandia, dan Selandia Baru dianggap memiliki standar bahasa Inggris yang “kompeten” sehingga dibebaskan dari tes untuk visa tertentu.

    Mereka yang berasal dari negara-negara barat menggunakan bahasa Inggris yang aktif, namun, Pew Research Centre menemukan 9 persen orang Amerika berusia di atas lima tahun tidak mahir berbahasa Inggris dan 14 persen berbicara bahasa lain di rumah.

    “Di negara-negara Asia di mana bahasa Inggris adalah bahasa resmi pengajaran dan lainnya, Anda tetap harus mengikuti tes terlepas dari kenyataan kalau semua pendidikan dan pengalaman kerja semuanya dilakukan dalam bahasa Inggris,” kata Dr Dominic.

    Kementerian Dalam Negeri Australia mengatakan mereka menerapkan “sistem visa universal non-diskriminatif” dan pemohon visa “harus memenuhi semua kriteria legislatif untuk mendapatkan visa, terlepas dari kewarganegaraan atau negara asal mereka”.

    “Kementerian mengelola berbagai pengecualian tes bahasa Inggris di berbagai subkelas visa. Pengecualian yang dipertimbangkan oleh departemen mencakup, namun tidak terbatas pada, kewarganegaraan, tetapi juga dapat mencakup pendidikan, yang materinya disampaikan dalam bahasa Inggris.”

    Mengapa orang gagal dalam tes bahasa Inggris?

    Chintan Ray mengikuti empat tes bahasa Inggris, dengan dua penyedia berbeda, sejak pindah dari India bagian barat ke Australia pada tahun 2022.

    Ia yakin dengan kemampuan bahasa Inggris-nya, tapi mengatakan akan sulit untuk mengikuti tes di ruangan yang dipenuhi belasan orang yang berbicara bersamaan.

    “Mungkin ada sekitar 12 hingga 20 orang,” katanya.

    “Mungkin kita hanya terganggu oleh kebisingan di ruang tes, sehingga tidak dapat berkonsentrasi dengan baik pada tes.”

    Chintan mengatakan untuk tes seharga AU$475, “headphone-nya sangat buruk”.

    “Saya mungkin kehilangan nuansa-nuansa seperti itu dalam tes karena kebisingan yang ada di sekitar dan alat yang rusak,” katanya.

    Oscar Ibarra, yang menjalankan bisnis bimbingan belajar Best English Coach, mengatakan sebagian besar migran perlu mengikuti tes beberapa kali sebelum mereka lulus.

    “Salah satu alasan utama siswa kesulitan lulus ujian adalah persiapan yang dilakukan di menit-menit terakhir,” katanya.

    Terkadang mereka mungkin tidak menyadari persyaratan ujian, atau pemerintah mungkin mengubah aturan mengenai waktu dan skor yang dibutuhkan untuk berbagai visa.

    Aturan dan jangka waktu ini dapat berbeda-beda di setiap negara bagian dan sering berubah.

    “Akibatnya, siswa sering kali hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan diri, ada yang hanya punya waktu 15 hari, ada yang sebulan, dan ada yang bahkan kurang, terutama jika mereka harus mengerjakan satu atau dua pekerjaan sekaligus.”

    Nilai tes yang lebih tinggi penting untuk “visa berbasis poin”, di mana lebih banyak poin diberikan berdasarkan kemampuan bahasa Inggris.

    Oscar mengatakan persiapan bisa jadi lebih menantang karena tiap-tiap negara bagian dan jalur visa yang berbeda memiliki “ekspektasi yang sedikit berbeda”.

    Dr Dominic ingin melihat reformasi lebih lanjut.

    “Nilai-nilai Australia seputar keadilan, kesetaraan perlakuan, egalitarianisme, dan semua itu seharusnya tercermin dalam cara Australia memperlakukan para migran yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Australia,” ujarnya.

  • 8
                    
                        Mahfud Dengar Gaji Anggota DPR Capai Miliaran Per Bulan, Bukan Rp 230 Juta
                        Nasional

    8 Mahfud Dengar Gaji Anggota DPR Capai Miliaran Per Bulan, Bukan Rp 230 Juta Nasional

    Mahfud Dengar Gaji Anggota DPR Capai Miliaran Per Bulan, Bukan Rp 230 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar hukum tata negara sekaligus mantan anggota DPR 2004-2008 Mahfud MD mendengar gaji anggota DPR sebenarnya tembus miliaran rupiah per bulannya, bukan Rp 230 juta.
    Hal tersebut Mahfud sampaikan saat menjawab pertanyaan host Rizal Mustary di siniar ‘Terus Terang’ pada kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (28/8/2025).
    Kompas.com
    telah mendapatkan izin untuk mengutip isi sinar tersebut.
    Mulanya, Mahfud menyebut masyarakat saat ini sedang dalam kondisi susah. Dia mengaku masih melihat gelandangan yang mengais tempat sampah untuk mencari sisa makanan.
    Mengetahui kondisi ini, Mahfud mewajarkan jika DPR dikritik karena menerima gaji dan tunjangan yang besar.
    “Jadi benar kalau kemudian DPR banyak dikritik karena tarolah agak hedonis juga kan hidupnya mereka. Jadi kita harus maklumi rakyat,” ujar Mahfud.
    Menurut Mahfud, gaji atau penghasilan anggota DPR saat ini sudah sangat berlebihan.
    Mahfud pun membeberkan bahwa dirinya mendengar bahwa gaji anggota DPR setiap bulannya sebenarnya menembus angka miliaran rupiah.
    “Menurut saya kalau memang Rp 230 juta per bulan, yang saya dengar justru miliaran per bulan. Karena ini (Rp 230 juta) mungkin uang bulanan untuk keluarga, untuk rumah, dan sebagainya, tunjangan. Di luar ini kan ada uang reses,” tuturnya.
    “Waktu zaman saya itu uang reses 3 bulan sekali sudah Rp 42 juta. Tahun 2004. Dapat lagi uang berkunjung ke konstituen. Dapat lagi setiap 1 UU, kalau anda membahas UU, 1 UU 1 kepala itu Rp 5 juta. Berapa UU dalam 1 tahun? Wah ini kecil banget. Rp 232 juta itu apa? Itu kan yang rutin bulanan. Waktu zaman saya ya gajinya resmi memang pada waktu itu Rp 4,8 juta, gaji pokok. Kan ada tunjangan jabatan, istri, rumah, transportasi, dan sebagainya,” sambung Mahfud.
    Mahfud mengatakan, yang diketahui publik mengenai penghasilan anggota DPR hanya sebatas uang sidang, tunjangan jabatan, dan lain-lain.
    Dia meyakini masyarakat tidak tahu kalau ternyata anggota DPR berhak melakukan studi banding ke luar negeri setiap membahas 1 undang-undang.
    Mahfud pun mengenang tawaran studi banding ke luar negeri itu ketika dirinya menjadi anggota Pansus UU Pemilu.
    Hanya saja, sebelum UU tersebut diundangkan, Mahfud memilih meninggalkan DPR dan pindah menjadi Ketua MK.
    Akan tetapi, tawaran studi banding ke luar negeri itu tetap berlaku, meski dirinya sudah pindah ke MK.
    “Sesudah saya jadi Ketua MK, datang utusan dari DPR, ‘Pak, Bapak milih kunjungan kerja studi banding ke mana?’ Tentang apa? ‘DPR, Pak, UU Pemilu.’ Loh UU-nya kan sudah selesai. UU selesai, studi banding untuk apa? ‘Ini kan hak, Pak.’ Saya coret, saya nda mau. Dikasih honor juga saya tidak mau. Saya sudah pindah di MK sekarang saya bilang. Itu gede uang, uang ke luar negeri itu, dollar. Sudah dapat bisnis, hotel, lalu uang saku, gede juga,” papar Mahfud.
    Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) membeberkan penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa mencapai sekitar Rp 230 juta per bulan atau sekitar Rp 2,8 miliar per tahun.
    Jumlah ini mencakup gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan.
    Menurut data daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) DPR 2023–2025, negara harus menyiapkan Rp 1,6 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan 580 anggota DPR sepanjang 2025.
    Nilai tersebut meningkat dibandingkan 2023 yang sebesar Rp 1,2 triliun dan 2024 yang sebesar Rp 1,18 triliun.
    Jika dibandingkan dengan upah minimum di DKI Jakarta sebesar Rp 5,39 juta per bulan, pendapatan anggota DPR mencapai 42 kali lipat.
    Bila dibandingkan dengan upah minimum pekerja di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang hanya Rp 2,17 juta per bulan, selisihnya mencapai 105 kali lipat.
    “Gaji dan tunjangan anggota DPR jauh melebihi pendapatan rata-rata masyarakat,” kata peneliti Fitra, Bernard Allvitro, dalam media briefing “Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusionalitas dan Kemewahan Personal”, Minggu (24/8/2025).
    Gaji pokok anggota DPR ditetapkan sebesar Rp 4,2 juta per bulan, Wakil Ketua Rp 4,62 juta, dan Ketua DPR Rp 5,04 juta.
    Di luar gaji pokok, ada sederet tunjangan yang membuat take home pay anggota DPR melonjak, bahkan bisa menembus Rp 100 juta hingga Rp 230 juta per bulan dengan tambahan fasilitas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.