Xcloud.id

Perusahaan: YouTube

  • Rumor, Sony Bikin Konsol Genggam PlayStation Seperti Nintendo Switch 2

    Rumor, Sony Bikin Konsol Genggam PlayStation Seperti Nintendo Switch 2

    Jakarta –

    Sony dilaporkan sedang mengembangkan konsol genggam baru dengan nama kode ‘Canis’. Dirumorkan kalau platform gaming ini memiliki fungsi seperti Nintendo Switch 2.

    YouTube Moore’s Law Is Dead yang membahas ini menyampaikan konsol baru itu akan menjalankan game secara native, alih-alih streaming cloud seperti PlayStation Portal. Mereka juga menyatakan bahawa pemain dapat menghubungkannya ke layar eksternal.

    “Benar sekali, semuanya. Beberapa dokumen secara langsung menyebutkan bahwa benda ini bisa di-dock, dan akan di-dock seperti Nintendo Switch 2,” kata YouTuber tersebut, dilansir dari The Gamer, Senin (1/9/2025).

    Perangkat genggam baru ini juga dirumorkan akan kompatibel dengan sejumlah game PS4 dan PS5. Disebutkan konsol tersebut menggunakan 16 unit komputasi RDNA 5 pada 1.20 GHz, yang akan melonjak hingga 1.65 GHz saat terhubung dengan dock.

    Menariknya adalah kinerja dari konsol ini diperkirakan tidak sehebat PS5. Namun, di satu sisi performanya diyakini tetap dapat melampaui ROG Xbox Ally X.

    Kedengarannya memang mengesankan, tetapi Moore’s Law Is Dead menyarankan agar harga jualnya lebih murah daripada konsol genggam milik Microsoft. Setidaknya, menurutnya angkanya bisa bersaing dengan Nintendo Switch 2.

    Dirinya memperkirakan, PS6 akan dirilis dengan harga setidaknya USD 499,99 atau sekitar Rp 8,2 juta, dengan konsol genggamnya yang lebih murah lagi. Sebagai perbandingan, sejumlah info yang bocor mengungkapkan kalau ROG Xbox Ally X dibanderol USD 1.049 untuk versi termahalnya dan termurahnya senilai USD 699.

    Sedangkan harga Nintendo Switch 2 ketika diluncurkan sebesar USD 449,99 di Amerika Serikat. Lalu untuk paket penjualan handheld gaming ini dengan game Mario Kart World seharga USD 499,99.

    Diperkirakan konsol genggam terbaru Sony ini dirilis bersamaan dengan PS6. Nah paling cepat perangkat ini hadir pada 2027. Meski begitu, karena masih sebatas rumor dan Sony belum resmi mengumumkannya, sehingga jadwal peluncurannya dapat berubah.

    (hps/fay)

  • Monetisasi Live Streaming di Medsos Dinilai Wajar, ICT Institute Beri Penjelasan

    Monetisasi Live Streaming di Medsos Dinilai Wajar, ICT Institute Beri Penjelasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi menyebut monetisasi siaran langsung (live streaming) di media sosial sebagai hal wajar dan tak perlu disikapi secara berlebihan. 

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan donasi yang diberikan saat live streaming adalah hal yang lumrah dan tak perlu dicurigai sebagai tindak pelanggaran hukum. 

    Heru menjelaskan selama ini donasi yang diterima oleh kreator live streaming di platform seperti TikTok maupun YouTube bersifat sukarela, sama seperti yang dilakukan masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial. 

    “Itu kan dana donasi, bukan pencucian uang atau pendanaan terorisme seperti dilarang dalam UU. Banyak yang minta donasi untuk beli pulsa saat live streaming,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (1/9/2025). 

    Heru berpendapat tak perlu ada stigma negatif terhadap praktik donasi saat live streaming. Praktik pemberian donasi atau dana kepada konten kreator merupakan bagian dari budaya memberi dan gotong royong. 

    Lebih lanjut, Heru menegaskan yang melakukan siaran langsung di media sosial bukan hanya individu, tetapi juga banyak perusahaan besar sehingga praktik tersebut sudah banyak terjadi. 

    Laporan langsung di lapangan oleh warga saat demo, tegas Heru, bukanlah praktik meminta-minta, melainkan bentuk jurnalisme warga. 

    “Kalaupun tidak dapat gift mereka tetap live report. Kalau ada yang donasi ya itu kadang untuk beli air minum.  Sebagai semangat jurnalisme warga, ya live report ini dari warga, oleh warga dan didukung warga,” tutur Heru.

    Dia juga menegaskan, donasi dalam live streaming sifatnya betul-betul sukarela, besar-kecilnya tergantung pemberi, bahkan boleh saja tidak memberi sumbangan. Sementara terkait isu kekerasan atau anarki dalam siaran langsung, Heru menyatakan sulit memprediksi suatu kejadian terjadi di tengah aksi, terlebih para peliput live streaming umumnya mengambil gambar dari jarak aman dan tidak terlibat langsung. 

    “Misal ada pembakaran halte, video diambil dari jarak jauh, begitu juga saat aksi di Mako Brimob, posisi peliput di belakang aparat,” katanya.

    Heru menuturkan semangat siaran langsung di media sosial lebih banyak mendukung transparansi informasi dan partisipasi warga ketimbang menimbulkan risiko pelanggaran hukum atau sosial, asalkan tetap mengedepankan prinsip etika dan tanggung jawab dalam beraktivitas digital.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menemukan adanya aliran dana yang cukup signfikan mengalir ke sejumlah akun yang menyiarkan konten kekerasan lewat fitur live di media sosial. Dana tersebut mengalir dalam bentuk gift dan donasi.

    “Sejak beberapa hari terakhir, kami juga memantau adanya aliran dana dalam jumlah signifikan melalui platform digital. Konten kekerasan dan anarkisme disiarkan secara langsung (live streaming) dan dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gifts bernilai besar. Beberapa akun yang terlibat terhubung dengan jaringan judi online,” kata Meutya Hafid dilansir dari Instagram, Senin (1/9/2025).   

    Komdigi menegaskan, pemerintah menghormati warga yang menyampaikan aspirasi dengan tertib. Namun, pada saat yang sama, Komdigi juga mencatat adanya kelompok yang sengaja digerakkan melalui media sosial, menuju titik-titik tertentu, menayangkan konten secara maraton, dan menerima insentif dalam jumlah tidak wajar.

  • Pakar Usul Aturan Komprehensif Tangkal Monetisasi Live Berbahaya di Medsos

    Pakar Usul Aturan Komprehensif Tangkal Monetisasi Live Berbahaya di Medsos

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar siber menyampaikan pentingnya respons tegas dan proporsional dari pemerintah serta platform TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, dalam menghadapi tantangan monetisasi konten digital yang berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

    Langkah tersebut perlu diambil dengan catatan tanpa mengabaikan prinsip kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi.

    Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan kerangka regulasi yang lebih terukur, transparan, dan sistematis terkait monetisasi konten—khususnya aspek transparansi aliran dana, pelaporan transaksi mencurigakan, dan pertanggungjawaban bagi platform yang abai terhadap moderasi konten. 

    “Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pembentukan gugus tugas khusus yang melibatkan berbagai kementerian terkait untuk menangani isu monetisasi konten berbahaya secara holistik,” kata Ardi kepada Bisnis, Senin (1/9/2025). 

    Ardi mengapresiasi langkah proaktif platform seperti TikTok yang secara sukarela membatasi fitur live streaming saat maraknya aksi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Namun, dia mengingatkan pentingnya pendekatan yang lebih presisi dengan dukungan kecerdasan buatan untuk mendeteksi konten provokatif secara real-time, tanpa menonaktifkan fitur secara menyeluruh sehingga tidak merugikan pelaku UMKM.

    Platform, tegas Ardi, juga perlu memperjelas kriteria dan mekanisme monetisasi konten, serta menyiapkan sistem peninjauan yang transparan untuk mencegah penyalahgunaan.

    Pelaku UMKM fesyen tengah melakukan streaming

    ICSF mendorong adanya kolaborasi berkesinambungan antara pemerintah, platform, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan standar industri monetisasi konten berbahaya yang bertanggung jawab. Forum dialog reguler antara regulator dan pelaku industri dinilai penting untuk bertukar informasi serta menyusun praktik terbaik dalam moderasi konten.

    “Kolaborasi ini juga harus mencakup pengembangan standar industri yang dapat diadopsi secara luas mengenai monetisasi konten yang bertanggung jawab,” kata Ardi.

    Ardi juga mengatakan mekanisme pelaporan konten bermasalah perlu diperkuat dan dipermudah, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi konten-konten yang berpotensi memicu kekerasan atau menyebarkan disinformasi.

    Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pla orm media sosial untuk tujuan provokasi juga perlu ditingkatkan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip due process dan proporsionalitas.

    Dia menekankan ruang digital adalah aset strategis nasional yang menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia. 

    “Diperlukan kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama untuk menjaga agar ruang digital tetap sehat, aman, dan dak disalahgunakan oleh pihak- pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang dapat memecah belah bangsa. Monetisasi konten di media sosial harus diarahkan untuk mendukung ekonomi kreatif yang produk,” kata Ardi.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menemukan adanya aliran dana yang cukup signfikan mengalir ke sejumlah akun yang menyiarkan konten kekerasan lewat fitur live di media sosial. Dana tersebut mengalir dalam bentuk gift dan donasi.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), kata Meutya, menerima lonjakan laporan masyarakat terkait provokasi di ruang digital, termasuk ajakan penjarahan, penyerangan, dan penyebaran isu SARA. 

    Komdigi juga menemukan adanya informasi keliru yang disebarkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan kecepatan penyebaran yang sangat tinggi mirip banjir bandang yang menenggelamkan informasi yang benar, masukan, kritikan konstruktif, atau aktivitas produktif, seperti pembelajaran, UMKM, dan sebagainya.

    Meutya mengatakan hal ini menjadi Indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi.

    “Sejak beberapa hari terakhir, kami juga memantau adanya aliran dana dalam jumlah signifikan melalui platform digital. Konten kekerasan dan anarkisme disiarkan secara langsung (live streaming) dan dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gifts bernilai besar. Beberapa akun yang terlibat terhubung dengan jaringan judi online,” kata Meutya Hafid dilansir dari Instagram, Senin (1/9/2025).

  • SAFEnet Sorot Penindasan Digital Selama Aksi Demonstrasi

    SAFEnet Sorot Penindasan Digital Selama Aksi Demonstrasi

    Jakarta –

    Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyoroti represi atau penindasan aktivitas digital selama aksi demonstrasi yang terjadi dalam sepekan terakhir.

    Seperti diketahui, berbagai elemen masyarakat di sejumlah kota di Indonesia menggelar aksi menyuarakan keresahan terhadap kondisi politik serta ketidakadilan sosial dan ekonomi di Tanah Air.

    SAFEnet dalam pernyataan sikapnya menyebutkan bahwa aksi yang telah berlangsung sejak 25 Agustus 2025 tidak hanya diwarnai dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada para peserta, tetapi juga berdampak pada hak-hak digital pengguna internet di Indonesia secara masif.

    “Situasi di lapangan juga menunjukkan adanya praktik-praktik yang diduga melanggar prinsip kebebasan berekspresi di ruang digital oleh pemerintah dan platform media sosial,” tulis SAFEnet seperti dikutip dari safenet.or.id, Senin (1/9/2025).

    Sebagai organisasi masyarakat sipil dan non-pemerintah (NGO) yang memperjuangkan hak-hak digital, SAFEnet memandang situasi ini sebagai upaya pembatasan kebebasan berekspresi, otoritarianisme digital, dan militerisasi ruang siber Indonesia.

    Ada enam poin yang disorot SAFEnet terkait pelanggaran serius terhadap hak-hak digital warga, selengkapnya dibeberkan sebagai berikut:

    Kriminalisasi terhadap Khariq Anhar, aktivis mahasiswa dari Universitas Riau dan pengelola akun media sosial Aliansi Mahasiswa Penggugat (AMP) menggunakan Pasal 32 Ayat (1) dan/atau Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut ‘UU ITE’). Khariq ditangkap pada 28 Agustus 2025 di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta setelah melakukan kampanye mengenai aksi protes bulan Agustus melalui akun Instagram AMP.Beredarnya kontak WhatsApp sejumlah pegiat koalisi masyarakat sipil yang secara keliru dipresentasikan sebagai milik sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga menimbulkan spam, pelecehan, sampai gangguan keamanan kepada mereka yang terdampak. Lebih lanjut, ditemukan berbagai macam intimidasi secara masif di ruang digital mulai dari pengancaman, pengungkapan data pribadi, kekerasan berbasis gender online, dan berbagai serangan digital lainnya yang menargetkan individu-individu yang menyampaikan kritik di media sosial.Adanya gangguan terhadap akses internet dan informasi di ruang digital. Moderasi konten, pembatasan akses terhadap sejumlah fitur, dan pemadaman listrik yang terjadi di beberapa bagian wilayah Jakarta dan Bandung yang menjadi titik sentral aksi menyebabkan hambatan arus informasi bagi masyarakat secara umum serta memperbesar potensi ancaman fisik kepada para peserta aksi. Selain itu, ditemukan dugaan sabotase kabel optik server dengan pembakaran yang berpotensi mengganggu jaringan internet serta memengaruhi arus komunikasi dan informasi di Jakarta. Pola ini serupa dengan pola-pola gangguan akses internet pada sejumlah demonstrasi selama beberapa tahun belakangan, di mana peserta kesulitan untuk terhubung ke Internet selama aksi berlangsung.Ditangguhkannya fitur siaran langsung milik TikTok, yang telah menjadi saluran alternatif untuk mendokumentasikan jalannya demonstrasi di jalanan berbagai kota di Indonesia dan merekam tindakan brutal aparat penegak hukum, atas alasan keamanan. Penangguhan ini selain membatasi akses informasi dan komunikasi, juga berimbas pada aspek ekonomi, di mana pengusaha UMKM yang mengandalkan fitur siaran langsung untuk berjualan telah terdampak.Terdapatnya indikasi adanya operasi informasi yang bertujuan mengalihkan perhatian publik dari isu kekerasan polisi. Narasi yang disebarkan berupaya mengarahkan fokus massa untuk menyasar DPR, alih-alih menuntut pertanggungjawaban atas brutalitas polisi. Pada saat yang sama, peserta aksi semakin sering dilabeli sebagai kelompok anarkis, sebagai upaya untuk mendelegitimasi tuntutan mereka. Selain itu, juga terdapat narasi hasutan untuk melakukan tindak kekerasan kepada etnis Tionghoa yang memunculkan trauma peristiwa 1998. Militer juga tampak mencari panggung. Narasi dari sejumlah akun media sosial, termasuk @PuspenTNI, yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia hadir sebagai penengah, pencair suasana, dan turun ke titik-titik demonstrasi untuk mengamankan demonstrasi. Padahal, TNI tidak memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengamankan atau mencairkan suasana di titik-titik demonstrasi.Dikeluarkannya pernyataan dari Kementerian Komunikasi dan Digital mengenai rencana pemanggilan perwakilan Meta dan TikTok pada 26 Agustus 2025 untuk mendiskusikan pemberantasan konten yang dilabeli pemerintah sebagai disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK).

    Hanya dalam beberapa hari, moderasi konten berlebihan (overmoderation) terjadi di platform milik kedua perusahaan tersebut, antara lain Instagram, YouTube, dan TikTok. Sejumlah akun ditangguhkan dan banyak unggahan terkait kekerasan polisi diturunkan dengan dalih ‘penghasutan dan kekerasan’. Selain itu, beberapa pengguna X juga mendapatkan notifikasi permintaan penurunan konten dari Komdigi. Padahal, konten-konten yang disebarkan merupakan ekspresi yang sah, termasuk dugaan video perintah penembakan dari Kapolri terhadap massa aksi.

    Atas dasar keenam fakta dan peristiwa yang telah dikemukakan di atas, SAFEnet mendesak kepada pihak-pihak berikut untuk segera mengambil tindakan:

    Pemerintah Indonesia, utamanya Kepolisian Republik Indonesia, untuk menghentikan segala bentuk represi digital dalam menangani demonstrasi. Pembatasan HAM harus berdasarkan three-part test, yaitu asas legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Pemerintah juga harus memastikan perlindungan terhadap hak atas informasi publik di masa krisis. Media, termasuk media independen, harus diberi ruang penuh untuk melakukan liputan tanpa hambatan teknis.Perusahaan-perusahaan media sosial, utamanya Meta, ByteDance, dan Google, untuk memastikan operasi bisnisnya menghormati HAM sesuai dengan Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM dan Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional mengenai Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab dan tidak tunduk pada permintaan moderasi konten maupun pembatasan fitur dari pemerintah Indonesia yang bertentangan dengan HAM.Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menarik pasukan-pasukannya dari titik demonstrasi dan kembali ke barak, serta menghentikan narasi di media sosial bahwa TNI hadir sebagai penengah, pencair suasana, dan turun ke titik-titik demonstrasi untuk mengamankan demonstrasi.Komnas HAM dan institusi HAM nasional lainnya untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap pelanggaran HAM yang terjadi.Komite HAM PBB dan Prosedur Khusus Dewan HAM PBB untuk terus memantau perkembangan situasi hak-hak digital di Indonesia dan melakukan investigasi menyeluruh mengenai pelanggaran hak-hak digital yang terjadi selama masa-masa kritis.

    Demi memastikan keamanan dan keselamatan bersama selama aksi, SAFEnet juga mengimbau agar:

    Seluruh elemen masyarakat sipil untuk meningkatkan keamanan holistik, termasuk keamanan digital, dalam melakukan kerja-kerja organisasi maupun gerakan. Masyarakat sipil dapat beralih ke platform-platform alternatif yang lebih aman sebagai sarana komunikasi dan diseminasi informasi.Seluruh elemen masyarakat sipil untuk tidak terprovokasi oleh upaya yang berpotensi menciptakan konflik horizontal. Penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa narasi yang dibangun tidak memuat stigma, pelabelan, maupun hasutan kebencian terhadap kelompok-kelompok kelompok rentan, marjinal, dan minoritas.Masyarakat sipil internasional untuk terus memantau perkembangan terbaru mengenai situasi hak-hak digital di Indonesia dan bersolidaritas bersama masyarakat Indonesia.

    (rns/fay)

  • Rocky Gerung: Bubarkan DPR Karena Produknya Buruk Semua

    Rocky Gerung: Bubarkan DPR Karena Produknya Buruk Semua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Lembaga legislatif DPR RI didesak dibubarkan. Ini adalah inti dari tuntutan massa unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta sepekan terakhir yang kemudian meluas ke sejumlah daerah di tanah air dengan isu kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR menjadi pemicu utama.

    Pengamat Politik Rocky Gerung pernah menyinggung soal wacana pembubaran lembaga DPR. Hal itu terungkap saat dirinya menjawab pertanyaan warganet terkait kebijakan pertama yang akan dilakukannya jika seandainya menjabat presiden RI.

    Dikutip dari Youtube Geolive bertajuk “Q&A ROCKY GERUNG – Konsep Pernikahan, Pancasila, Oposisi, dll | Geolive”, Rocky Gerung mendapat sejumlah pertanyaan dari warganet.

    Salah satu pertanyaan dari akun @marentekdnns dijawab Rocky Gerung. Bunyinya begini: “Pak Rocky ada kepengenan nyalonin presiden?”.

    Rocky Gerung menegaskan bahwa tak sedikit pun terbesit di benaknya ingin merengkuh kekuasaan. Ia berkelakar, saat ini dirinya telah berstatus ‘Presiden Akal Sehat’.

    “Enggak, saya tidak punya hasrat pada kekuasaan. Saya ingin agar supaya negeri ini dihidupkan dengan akal pikiran, kan saya sudah presiden akal sehat,” tutur Rocky Gerung dikutip pada Senin (1/9/2025).

    Rocky berdalih, dirinya tanpa mencalonkan pun telah ditasbihkan secara aklamasi sebagai presiden akal sehat. Itu kegembiraan yang luar biasa sekaligus satire yang luar biasa.

    “Karena itu mau menghina orang lain sebetulnya kan. Mereka mau memberi saya label presiden akal sehat, dia mau bilang yang sana itu gerombolan akal dungu sebetulnya,” ungkapnya.

  • ICSF Ungkap Segudang Masalah Dampak Monetisasi Siaran Langsung Demo TikTok Cs

    ICSF Ungkap Segudang Masalah Dampak Monetisasi Siaran Langsung Demo TikTok Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar siber mengkritisi donasi yang diberikan untuk siaran langsung (live) di media sosial seperti TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, saat demo berlangsung. 

    Diduga rekaman live tersebut tidak bertujuan untuk dokumentasi, melainkan mengejar keuntungan dari pundi-pundi gift (hadiah) yang diberikan oleh penonton.

    Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan fenomena donasi dan hadiah untuk siaran langsung (live) pada saat demo, merupakan bentuk monetisasi konflik sosial yang sangat

    problematika, di mana pembuat konten mendapatkan keuntungan finansial langsung dari situasi kekacauan publik dan ketidakstabilan sosial. 

    Pihak kepolisian, lanjutnya, telah mengidentifikasi adanya motif pencarian gift sebagai pendorong utama di balik maraknya aksi siaran langsung demonstrasi, yang dengan jelas menunjukkan bahwa sebagian pelaku tidak murni bermotif menyampaikan aspirasi atau mendokumentasikan peristiwa penting, melainkan secara sadar mencari keuntungan finansial dari situasi tersebut.

    “Dalam konteks yang lebih luas, aliran dana ke akun-akun yang melakukan siaran langsung demonstrasi dapat dimaknai sebagai bentuk komersialisasi aktivisme yang berpotensi menggerus esensi dan integritas dari gerakan sosial itu sendiri,” kata Ardi kepada Bisnis, Senin (1/9/2025). 

    Dia menambahkan motivasi finansial menjadi faktor pendorong utama dalam aktivitas dokumentasi dan penyebaran informasi terkait demonstrasi, objekvitas dan kebenaran informasi yang disampaikan menjadi sangat dipertanyakan. 

    Ardi menilai kondisi itu dapat menciptakan distorsi informasi yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu penting yang sebenarnya menjadi substansi dari demonstrasi tersebut.

    Unjuk rasa di Jakarta

    Selain itu, lanjut Ardi, monetisasi live juga dapat berdampak luas seperti menciptakan insentif ekonomi yang sangat kuat bagi penyebaran konten provokatif dan kekerasan yang dapat memicu eskalasi konflik. Makin dramatis, kontroversial, dan memicu emosi konten yang disiarkan, makin banyak penonton yang tertarik, dan makin besar potensi pendapatan dari gift dan donasi yang diterima oleh pembuat konten. 

    Mekanisme insentif yang problematik ini dapat mendorong pembuat konten untuk sengaja memicu, memprovokasi, atau bahkan mendramatisasi situasi konflik demi mendapatkan keuntungan finansial yang lebih besar, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan keamanan yang ditimbulkan. 

    “Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana kekerasan dan provokasi menjadi komoditas yang menguntungkan secara ekonomi,” kata Ardi.

    Selanjutnya, kata Ardi, fenomena ini berdampak signifikan pada ekosistem ekonomi digital, khususnya bagi UMKM yang secara legitimate menggunakan fitur live streaming untuk pemasaran produk dan layanan mereka. 

    Platform media sosial terpaksa membatasi atau bahkan menonaktifkan fitur live streaming sebagai respons terhadap penyalahgunaan masif yang terjadi selama periode demonstrasi, pelaku UMKM yang mengandalkan fitur

    tersebut untuk pemasaran produk mereka ikut terdampak dan mengalami kerugian ekonomi yang tidak sedikit. 

    “Hal ini menciptakan eksternalitas negatif di mana pelaku ekonomi yang tidak terlibat dalam aktivitas problematik harus menanggung konsekuensi dari penindakan pihak lain,” kata Ardi. 

    Selain itu ada juga degradasi sistematis pada kualitas diskursus publik karena fokus bergeser dari substansi isu yang disuarakan dalam demonstrasi menjadi sekadar tontonan yang menghibur dan menguntungkan secara finansial. 

    Konten terkait demonstrasi diproduksi dan dikonsumsi sebagai bentuk hiburan yang dimonetisasi, analisis krisis dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu sosial dan politik yang mendasari demonstrasi

    tersebut menjadi terabaikan. Hal ini dapat mengikis esensi dari hak berpendapat dan berdemokrasi, serta menurunkan kualitas partisipasi publik dalam proses-proses demokrasi.

    “Algoritma platform media sosial yang cenderung memprioritaskan konten yang memicu engagement tinggi akan semakin memperkuat distribusi konten-konten provokatif yang dimonetisasi, menciptakan ruang gema (echo chamber) yang memperkuat pandangan ekstrem dan memperburuk polarisasi di masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengancam kohesi sosial dan stabilitas politik nasional,” kata Ardi.

    Logo gift TikTok

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menemukan adanya aliran dana yang cukup signfikan mengalir ke sejumlah akun yang menyiarkan konten kekerasan lewat fitur live di media sosial. Dana tersebut mengalir dalam bentuk gift dan donasi, sebagai bagian dalam monetisasi konten anarkis.

    “Sejak beberapa hari terakhir, kami juga memantau adanya aliran dana dalam jumlah signifikan melalui platform digital. Konten kekerasan dan anarkisme disiarkan secara langsung (live streaming) dan dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gifts bernilai besar. Beberapa akun yang terlibat terhubung dengan jaringan judi online,” kata Meutya Hafid dilansir dari Instagram, Senin (1/9/2025).

    Bisnis mencoba menghubungi TikTok mengenai monetisasi fitur live di platform, namun hingga berita ini diturunkan TikTok tidak memberi jawaban.

  • Posisi RRQ Naik, Evos Turun

    Posisi RRQ Naik, Evos Turun

    Jakarta –

    Babak reguler season MPL ID S16 pekan kedua telah berakhir pada 31 Agustus 2025. Berikut hasil pertandingan dan posisi terbaru setiap tim.

    Berbeda dengan pekan sebelumnya, khusus pekan kedua, beberapa pertandingannya digelar secara online. Para penggemar Mobile Legends di Tanah Air bisa menyaksikannya di kanal YouTube MPL Indonesia.

    Pihak MPL Indonesia menyampaikan, hal tersebut dilakukan untuk memprioritaskan keselamatan serta kenyamanan para penonton, pemain, dan staf. Mereka pun menegaskan, akan mengembalikan uang pembelian tiket yang dikirimkan melalui email dan WhatsApp.

    Hasil Pertandingan MPL ID S16

    Navi kembali memberikan kejutan, setelah sebelumnya berhasil menumbangkan Bigetron by Vitality pada pekan pertama. Kini pada pekan kedua, mereka mengalahkan tim yang tak kalah hebat, yakni Alter Ego.

    Sayangnya kemenangan yang diperoleh Navi tak bisa dirasakan oleh Evos. Tim berjuluk Sang Macan Putih ini kalah dua kali dari Alter Ego dan Bigetron by Vitality dengan skor akhir 1-2. Ya, Evos kalah dari dua tim yang ditundukkan Navi.

    Dengan begitu, hasil tersebut membuat peringkat Evos turun jauh. Sebelumnya pada pekan pertama, mereka menempati posisi tiga teratas, tapi sekarang berada di peringkat tiga terbawah.

    Sementara rival abadinya, RRQ Hoshi, berhasil menorehkan hasil ciamik. Menang dengan skor sempurna dari Team Liquid ID, membuat mereka melesat ke urutan teratas.

    Untuk lebih jelasnya, berikut hasil pertandingan MPL ID S16, sebagaimana pantauan detikINET, Senin (1/9/2025).

    29 Agustus 2025

    Onic (2) vs (0) Geek FamDewa United Esports (2) vs (0) Navi

    30 Agustus 2025

    Geek Fam (0) vs (2) Bigetron by VitalityAlter Ego (2) vs (1) EvosTeam Liquid ID (1) vs (2) Dewa United Esports

    31 Agustus 2025

    Navi (2) vc (0) Alter Ego EsportsRRQ Hoshi (2) vs (0) Team Liquid IDBigetron by Vitality (2) vs (1) EvosKlasemen MPL ID S16

    Puncak klasemen MPL ID S16 ditempati oleh Onic. Satu kemenangan yang mereka dapatkan dari Geek Fam pada hari pertama pekan kedua, semakin mengokohkan posisinya di pucuk.

    Perubahan klasemen terjadi di peringkat dua hingga sembilan. Pada pekan pertama, RRQ Hoshi berada di urutan keenam, tapi sekarang mereka melesat ke tempat kedua.

    Posisi tiganya diisi Alter Ego Esports, lanjut ada Bigetron by Vitality, lalu Dewa United Esports, Geek Fam, Navi, Evos, dan terakhir Team Liquid ID.

    (hps/fay)

  • Gerhana Bulan Total di Wilayah RI Minggu Depan, Cek Lokasi & Waktunya

    Gerhana Bulan Total di Wilayah RI Minggu Depan, Cek Lokasi & Waktunya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena gerhana bulan total akan menghiasi langit Aceh pada Minggu malam hingga Senin dini hari, 7-8 September 2025. Peristiwa ini diprediksi menjadi gerhana bulan total terlama sejak 2022.

    Ketua Tim Falakiyah Kanwil Kemenag Aceh, Alfirdaus Putra, mengatakan gerhana akan berlangsung mulai pukul 22.28 WIB dengan fase penumbra, lalu berlanjut ke gerhana sebagian pada 23.27 WIB.

    Adapun puncak gerhana total terjadi sekitar pukul 00.30 WIB, saat bulan akan tampak berwarna merah tembaga atau populer disebut blood moon.

    Ia menjelaskan, gerhana bulan total merupakan peristiwa alam yang terjadi saat bulan melewati bayangan inti (umbra) bumi secara penuh atau bumi dalam posisi di tengah, antara posisi matahari dan bulan.

    “Selama fenomena ini berlangsung, bulan tampak meredup bahkan berubah warna menjadi merah tembaga, sehingga disebut blood moon,” ujar Afirdaus, dalam keterangan resmi dikutip dari website Kemenag, Senin (1/9/2025).

    Gerhana bulan total ini akan berlangsung selama 1 jam 22 menit hingga 01.52 WIB. Setelah itu bulan perlahan kembali normal hingga pukul 03.55 WIB.

    Fenomena langit ini tidak hanya dapat diamati di Aceh, tetapi juga di seluruh Indonesia serta sejumlah wilayah di Asia, Afrika, Eropa, dan Australia.

    Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari, mengingatkan masyarakat agar tidak mengaitkan gerhana dengan musibah atau pertanda buruk. Ia mengimbau warga memaknai peristiwa alam ini sebagai tanda kebesaran Allah serta menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan salat khusuf.

    “Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh melalui Observatorium Pengamatan Astronomi Tgk Chiek Kuta Karang akan memusatkan pengamatan di halaman Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Aceh dengan menggunakan 5 unit teleskop astronomi serta melaksanakan ibadah salat khusuf di Musala Al-Ikhlas dalam Komplek Kantor Kanwil Kemenag,” ujar Azhari.

    Selain bisa disaksikan langsung, masyarakat juga dapat mengikuti siaran langsung pengamatan gerhana melalui kanal YouTube dan Facebook resmi Kemenag Aceh.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Fitur Live TikTok Mati, Simak 5 Alternatif untuk Live Streaming

    Fitur Live TikTok Mati, Simak 5 Alternatif untuk Live Streaming

    Bisnis.com, JAKARTA – Berikut adalah beberapa aplikasi alternatif pengganti TikTok Live yang mati.

    Sebagaimana diketahui, TikTok telah mematikan fitur LIVE di platform mereka. Saat pengguna hendak melakukan siaran langsung ada tulisan yang muncul.

    Dalam fitur tersebut muncul tulisan “Koneksi tidak stabil. Coba masuk live lagi”.

    Sementara itu, jika masuk ke kolom pencarian dan menuliskan kata kunci, kemudian memilih fitur live maka hasilnya akan kosong.

    Pihak TikTok membenarkan informasi terkait fitur Live yang dimatikan saat aksi demonstrasi marak terjadi di mana-mana.

    “Sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia, kami mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab. Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada,” ujar Juru Bicara TikTok melalui pesan singkat kepada Bisnis, Sabtu (30/8/2025).

    Namun, masih ada beberapa rekomendasi aplikasi alternatif untuk bisa melakukan siaran langsung atau LIVE selain TikTok.

    5 Alternatif untuk Live Streaming

    1. YouTube Live

    2. Instagram Live

    3. Twitch

    4. Facebook Live

    5. Streamlabs

    Itulah 5 alternatif untuk live streaming selain TikTok Live

  • Live TikTok Dinilai Bisa Memanaskan Situasi, Ini Sebabnya

    Live TikTok Dinilai Bisa Memanaskan Situasi, Ini Sebabnya

    Jakarta –

    Fitur Live bukan hanya milik TikTok, tapi kenapa dimatikan sementara, dalam situasi genting di Tanah Air. Inilah analisanya.

    detikINET pun berbincang dengan pakar Politik Siber UPN Veteran Jakarta, Dr Ridwan S.sos, M.Si, CIQnR. Menurut dia Live TikTok punya kelebihan dibanding fitur live medsos yang lain. Yang pertama adalah faktor algoritma FYP yang agresif.

    “Live TikTok bisa push konten ke audiens di luar lingkaran follower. Sementara Instagram/Facebook Live yang lebih terbatas pada follower base. Sehingga demo-demo lokal yang terjadi di Indonesia dapat langsung jadi nasional/global hanya karena algoritma menangkap engagement tinggi,” ujarnya.

    Yang kedua, format visual bersifat lebih emosional di platform medsos. Live TikTok berbasis mobile-first dengan visual vertikal.

    “Cocok untuk liputan lapangan yang serba spontan. Karakter videonya immersive, layar penuh, interaktif, sehingga kesan dramatis aksi jalanan lebih kuat dibanding live di YouTube/FB,” imbuh Ridwan.

    Hal ini kata Ridwan membuat Live TikTok memiliki implikasi dari kacamata politik siber. Masyarakat dapat memproduksi informasi sendiri yang tidak dimediasi media mainstream yang akurasi dan validasinya lebih sulit terukur.

    “Live TikTok mampu mengubah demo yang biasanya hanya terdengar lewat media mainstream menjadi fenomena real-time yang sulit dibendung,” pungkasnya.

    Jika ada tayangan yang emosional dan aksi yang negatif seperti perusakan, dampaknya secara visual lebih mengena ke audiens Live TikTok. Padahal semestinya, aspirasi publik bisa disampaikan tanpa ada anarki.

    Sebelumnya, TikTok pada Sabtu (30/8) mengumumkan mematikan fitur Live untuk sementara waktu, terkait kondisi keamanan. TikTok ingin tetap menjadi ruang digital yang aman.

    “Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada,” pungkas Jubir TikTok.

    Atas keputusan TikTok ini, Kementerian Komdigi memberikan apresiasinya. “Inisiatif TikTok, voluntary. Kami mengapresiasi langkah inisiatif yang diambil oleh TikTok,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar.

    (fay/fyk)