Perusahaan: YouTube

Tampang Komandan di Mobil Brimob Pelindas Affan Kurniawan saat Sidang Etik

Bisnis.com, JAKARTA — Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri Kompol Kosma K Gae menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas kasus kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan (21).

Sidang tersebut berlangsung di Gedung TNCC, Mabes Polri pada Rabu (3/9/2025). Berdasarkan pantauan Bisnis melalui siaran langsung yang sempat disiarkan Polri TV di YouTube, nampak Kosmas telah hadir di ruang sidang.

Sebelum itu, Kompol Kosmas sempat dikawal oleh anggota Provos Polri sebelum duduk di tengah ruang sidang etik tersebut.

Kemudian, majelis hakim etik mengonfirmasi soal identitas Kosmas terlebih dahulu sebelum dimulainya sidang tersebut.

“Baik, Kosmas K Gae,” ujar hakim di ruang sidang, Rabu (3/9/2025).

“Siap,” jawab Kosmas.

Hanya saja, tak berselang lama dari pembukaan sidang. Siaran langsung itu mendadak dibisukan atau mute sehingga penonton tidak bisa mendengar secara langsung jalannya sidang tersebut. Bahkan, kini siaran langsung itu telah berakhir dan videonya telah dihapus oleh pemilik akun.

Sekadar informasi, Kosmas berada di samping pengemudi saat peristiwa pelindasan pengemudi ojol Affan Kurniawan (21) oleh mobil Brimob.

Adapun, Kosmas merupakan anggota Brimob yang masuk dalam kategori terduga pelanggar berat bersama dengan pengemudi mobil Rantis Bripka Rohmat.

Karo Wabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto mengatakan dua anggota itu terancam sanksi pemecatan tidak dengan hormat alias PTDH atas perbuatannya itu.

“Untuk kategori pelanggaran berat, dapat dituntut dan nanti, dan dapat dituntut ancamanya adalah pemberhentian tidak dengan hormat,” ujar Agus di Divhumas Polri, Senin (1/9/2025).

03/09/2025 12:43
Live Streaming Sidang Etik Brimob Pelindas Affan Kurniawan Di-Mute dan Dihapus

Bisnis.com, JAKARTA — Divpropam Mabes Polri menggelar sidang etik Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri Kompol Kosmas terkait kasus driver ojek online Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil Brimob pada hari ini, Rabu (9/3/2025).

Siaran langsung terkait sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Kompol Kosmas K Gae sempat tersiar di YouTube @PTVCHANNEL dengan judul konten Polri TV.

Berdasarkan pantauan Bisnis, siaran langsung tersebut dilakukan sekitar 09.36 WIB. Nampak Kompol Kosmas dikawal dua anggota Provos Polri saat menghadiri sidang etik tersebut.

Kosmas duduk di kursi terduga pelanggar di tengah ruang sidang. Kemudian, majelis hakim etik mengonfirmasikan soal identitas Kosmas terlebih dahulu sebelum dimulainya sidang tersebut.

“Baik, Kosmas K Gae,” ujar hakim di ruang sidang, Rabu (3/9/2025).

“Siap,” jawab Kosmas.

Video sidang etik Kompol Kosmas yang diunggah oleh akun PTVChannel berlangsung selama 15.56 menit. Hanya saja, tak berselang lama dari pembukaan sidang. Siaran langsung itu mendadak dibisukan atau mute, sehingga penonton tidak bisa mendengar secara langsung jalannya sidang tersebut.

Pantauan Bisnis pada pukul 11.24, kini siaran langsung itu telah berakhir dan videonya telah dihapus oleh pemilik akun.

Sekadar informasi, Kompol Kosmas merupakan Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri. Kosmas berada di samping pengemudi saat peristiwa pelindasan pengemudi ojol Affan Kurniawan (21) oleh mobil Brimob.

Adapun, Kosmas merupakan anggota Brimob yang masuk dalam kategori terduga pelanggar berat bersama dengan pengemudi mobil Rantis Bripka Rohmat.

Karo Wabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto mengatakan dua anggota itu terancam sanksi pemecatan tidak dengan hormat alias PTDH atas perbuatannya itu.

“Untuk kategori pelanggaran berat, dapat dituntut dan nanti, dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat,” ujar Agus di Divhumas Polri, Senin (1/9/2025).

Prabowo Minta Polri Transparan

Presiden Prabowo Subianto mendesak Polri untuk memeriksa polisi pelaku pelindasan Affan Kurniawan secara transparan dan cepat, sehingga dapat diikuti oleh publik.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025). Prabowo bertemu dengan para pemimpin partai dan pimpinan MPR-DPR-DPD di tengah eskalasi ketegangan sosial politik, setelah adanya gelombang unjuk rasa di berbagai tempat.

“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ujar Prabowo, Minggu (31/8/2025).

03/09/2025 11:27
Presiden Tak Bisa Kendalikan Penuh Intelijen, Polri, dan Panglima? Pengamat: Pak Prabowo, Berhentilah Mengasuh Geng Solo

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan pandangannya terkait demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Ia menyinggung bagaimana kepemimpinan Presiden Prabowo.

Itu diungkapkan Pangi dalam Rakyat Bersuawa iNews TV. Ditayangkan melalui YouTube iNews.

“Dari awal saya sudah mengatakan, terlalu bahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini,” kata Pangi memulai, dikutip Rabu (3/9/2025).

Ia mengungkapkan kesetiaan tidak bisa dibagi dalam politik. Apalagi mencoba kesetiaan baru.

“Karena di dalam politik, kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama,” ujarnya.

Baginya, loyalitas ganda tidak bisa terjadi. Apalagi matahari kembar.

Karenanya, ia meminta Prabowo berhenti merawat Geng Solo.

“Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar. Artinya, berhentilah Pak Prabowo mengasuh Geng Solo ini,” ucapnya.

Ia menyebut dampak dari mengasuh Geng Solo adalah demonstrasi yang menyebabkan kematian sembilan orang.

“Akibatnya adalah, 9 orang ini korban,” imbuhnya.

Hal itu, menurutnya, karena Prabowo tak bisa mengendalikan intelijennya. Juga kepolisian dan tentara.

“Karena presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, polrinya, panglimanya,” jelasnya.

“2019 yang terjadi bisa 1 X 24 jam. Sekarang panjang sekali,” sambung Pangi.
(Arya/Fajar)

03/09/2025 11:13
Pemimpin Layanan Kesehatan Kawasan Kumpul Bahas Tranformasi Digital

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, hampir semua negara di dunia mengalami kekurangan dokter dan tenaga medis. Hanya Kuba, satu-satunya negara yang memiliki surplus tenaga medis.

Hal ini pun mendorong berbagai negara berlomba-lomba merekrut tenaga medis lintas negara dan terus berinovasi pada teknologi kesehatan. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI juga menjadi babak baru dalam inovasi teknologi kesehatan.

Transformasi digital di bidang kesehatan dinilai bisa menjadi ‘game changer’ di sektor ini. Melihat pentingnya transformasi digital di sektor ini, dibutuhkan kolaborasi untuk mengakselerasi perjalanan menuju layanan kesehatan yang saling terhubung, berbasis data, dan didukung oleh kecerdasan buatan

Untuk itu, InterSystems, penyedia teknologi data inovatif yang mengelola lebih dari satu miliar rekam medis global, kembali menggelar Asia Healthcare Summit 2025.

Acara ini akan diselenggarakan di The Westin Jakarta pada 3 September 2025. Forum eksklusif ini akan menghadirkan lebih dari 200 pemimpin kesehatan, tenaga medis, dan ahli teknologi dari Asia untuk mempercepat transformasi layanan kesehatan berbasis data dan AI.

Forum ini menjadi ruang kolaboratif bagi para pemimpin industri dan inovator untuk menggali keberhasilan, potensi kerja sama, hingga langkah-langkah yang bisa diambil untuk mewujudkan sistem layanan kesehatan yang lebih terhubung, berkelanjutan, dan cerdas di seluruh kawasan,

Asia Healthcare Summit 2025 dapat disimak di Youtube Intersystems.

[Gambas:Youtube]

(rah/rah)

Next Article

Video: Keamanan Siber Jadi Tantangan Transformasi Digital Industri RI

03/09/2025 09:00
3 Prabowo Berdiri Sejajar dengan Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong Un di Parade Militer China Nasional

Prabowo Berdiri Sejajar dengan Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong Un di Parade Militer China
Editor
CHINA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo berdiri berdampingan dengan Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un saat berfoto bersama di Parade Militer Peringatan Kemenangan ke-80 China, Rabu (3/9/2025).
Presiden Xi Jinping dan istrinya, Peng Liyuan, awalnya berdiri di halaman Tiananmen Square, Beijing, untuk menyambut pemimpin dunia yang hadir.
Satu per satu tamu menghampiri Xi Jinping dan Peng Liyuan sambil menyalaminya, termasuk Presiden Prabowo.
Setelah itu, para pemimpin dunia berbaris untuk sesi foto bersama. Prabowo berdiri di barisan depan. Tepatnya, dia berdiri di sisi kanan Putin. Di sebelah kiri Putin, berdiri Xi Jinping diikuti Peng Liyuan dan Kim Jong Un.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tetap berangkat ke China memenuhi undangan Presiden Xi Jinping tadi malam, Selasa (2/9/2025).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kunjungan Prabowo tidak akan lama. Prabowo akan langsung kembali ke Indonesia pada Rabu (3/9/2025) malam.
“Demi menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini,” ujar Prasetyo dalam YouTube Setpres, Selasa malam.
Prasetyo berharap, dalam kunjungan singkat ini, Prabowo tetap bisa melakukan pembicaraan yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
“Kami berharap, kita semua berharap mungkin di sela-sela waktu kunjungan beliau, tentu akan ada pembicaraan-pembicaraan yang membawa kebaikan bagi hubungan Indonesia dengan Pemerintah Tiongkok,” imbuhnya.

Parade militer China juga dihadiri puluhan kepala negara lain, termasuk pemimpin Iran dan Kuba.
Beberapa pemimpin Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Vietnam turut diundang, mencerminkan upaya Beijing mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga.
Adapun, acara ini menghadirkan unjuk kekuatan militer sekaligus simbol kebangkitan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/09/2025 08:57
8 Mahfud MD Nilai Kasus Hukum Tak Tuntas Jadi Pemicu Kericuhan Nasional

Mahfud MD Nilai Kasus Hukum Tak Tuntas Jadi Pemicu Kericuhan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai persoalan hukum yang tak kunjung tuntas menjadi salah satu pemicu kericuhan dalam aksi demonstrasi besar beberapa waktu lalu.
Mahfud menyinggung sederet kasus hukum yang menurutnya menunjukkan lemahnya penegakan hukum.
Salah satunya adalah kasus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, yang sudah divonis 1,5 tahun penjara sejak 2019 karena kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, tetapi tak kunjung ditahan.
“Bidang hukum (persoalan) banyak. Misalnya, masalah sederhana saja, orang berteriak sudah tiga minggu ini, Silfester, itu kan masalah sederhana, itu Silfester inkrah 1,5 tahun (penjara) lalu lalang di depan hidung kita, enggak ada yang berani nangkap,” kata Mahfud, dikutip dari tayangan YouTube Mahfud MD Official dengan judul “Mahfud MD Soal Demo, Sikap Pemerintah dan Lemahnya Penegakan Hukum”, Selasa (2/9/2025).
“Menurut saya, enggak ada yang berani nangkap itu bukan orang tidak tahu, tapi ada sesuatu di balik itu yang mungkin dikompromikan, atau mungkin telanjur dikompromikan, mungkin,” tambahnya.
Kompas.com
telah mendapatkan izin dari tim Mahfud MD untuk mengutip tayangan tersebut.
Mahfud juga menyinggung kasus abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang dinilai masyarakat tidak adil.
Menurut dia, kebijakan presiden memang sah, tetapi publik tetap mempertanyakan mengapa penegakan hukum terhadap pihak lain dalam kasus yang sama terkesan berjalan tidak konsisten.
“Tom Lembong abolisi oke bagus, tapi yang lain bagaimana? Apakah kasus itu menjadi hilang atau tidak? Lho kan sudah ada mulai terdakwa lain di luar Tom Lembong terkait kasus itu. Menteri-menteri yang lainnya bagaimana yang sebelum sesudahnya?” sambung dia.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyoroti kasus besar yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar hingga kasus pagar laut sebagai contoh lain lemahnya keberanian pemerintah dan aparat hukum.
“Pagar laut yang paling parah misalnya. Ini jelas kata Kejaksaan Agung korupsi, tapi polisi enggak mau (mengusut), sampai sekarang kasusnya hilang. Itu kejahatan luar biasa, bukan hanya melanggar Undang-undang, bukan hanya melanggar kebijakan pemerintah, tapi melanggar ketentuan Pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara,” nilai Mahfud.
Dia menilai pemerintah selama ini lebih sering memberi pidato normatif ketimbang jawaban substantif terhadap persoalan yang mencuat.
Padahal, menurutnya, publik butuh pertanggungjawaban dan penjelasan yang konkret.
“Tapi apa coba? Apa jawaban pemerintah tentang ini? Wong setiap pidato semua bagus-bagus saja,” ungkapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/09/2025 08:22
Hore! TikTok Sudah Bisa Live Lagi

Jakarta –

Fitur Live TikTok sudah aktif kembali. Para penggunanya bisa menggunakan fitur tersebut sejak kemarin sore, Selasa, 2 September 2025.

“Kami telah mengaktifkan kembali layanan livestream di Indonesia agar para pengguna dapat memiliki pengalaman TikTok yang lengkap. Bersamaan dengan langkah ini, kami terus menempatkan upaya-upaya pengamanan tambahan selama beberapa waktu ke depan. Kami terus memantau situasi yang ada, dan memprioritaskan upaya dalam menyediakan platform yang aman dan beradab bagi para pengguna untuk berekspresi,” kata Juru Bicara TikTok, kepada detikINET, Selasa (2/9/2025).

Berdasarkan pantauan detikINET, beberapa akun pun sudah mulai memakainya lagi untuk berjualan, menyiarkan aktivitasnya bermain game, atau menampilkan konten-konten menarik mereka lainnya.

Reaksi Warganet

Pantauan detikINET, beberapa akun pun sudah mulai memakainya lagi untuk berjualan, menyiarkan aktivitasnya bermain game, atau menampilkan konten-konten menarik mereka lainnya.

“TIKTOK UDAH BISA LIVE GUYS, ALHAMDULILLAH. Kasian yg nyari rejeki nya lewat tiktok, semangat!” tulis seorang netizen.

“Update: Fitur Tiktok Live sudah bisa digunakan kembali/muncul per jam 4 sore tadi,” kabar yang lain.

“Live Tiktok udah pulih guyss, udah bisa live lagii!!! Yeyayy, tapi untuk saat ini hati-hati kalau repost/post berbau demo ya, cek vt nya ada kekerasan atau engga. Takutnya akun kalian kelahap,” pesan yang lain.

TikTok Masih Evaluasi Fitur Live

Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan pihaknya masih berkomunikasi dengan TikTok terkait fitur live yang mati. Nezar mengatakan TikTok masih mengevaluasi fitur live.

“Kita akan coba bangun komunikasi dan kita juga memahami bahwa ada dampak terhadap UMKM dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang menggunakan fitur live report,” kata Nezar seusai rapat bersama Komisi I DPR RI, di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Nezar memahami keresahan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, dengan matinya fitur live TikTok. Namun, menurutnya, UMKM juga dapat memanfaatkan fitur lain yang ada di TikTok.

“Tapi jangan lupa bahwa ada fitur-fitur lain juga di TikTok yang masih aktif. Jadi untuk kegiatan UMKM bisa juga menggunakan fitur-fitur yang selama ini juga dipakai untuk berjualan,” ujarnya.

“Nantinya dalam diskusi kita mungkin kita akan juga membahas bagaimana fitur live report ini juga bisa digunakan dengan aman. Dengan aman bagi para UMKM dan juga bagi masyarakat umum,” sambung dia.

Lebih lanjut, Nezar mengingatkan masyarakat berhati-hati dalam menggunakan platform media sosial untuk tak menyebarkan konten provokatif. Dia memastikan tengah mempelajari dan akan berkolaborasi dengan platform media sosial.

“Kita inginkan sekali lagi, ekspresi warga itu bisa disampaikan dengan baik di platform-platform media sosial,” jelasnya.

“Tapi juga kita harus memikirkan keselamatan warga atas beredarnya konten-konten yang provokatif, yang menganjurkan pembakaran, bahkan mengarahkan kepada pembunuhan dan lain-lain. Ini juga mesti harus jadi perhatian,” lanjut dia.

Sebelumnya dikabarkan, fitur live TikTok dinonaktifkan imbas dari kondisi Indonesia saat ini yang banyak terjadi aksi demonstrasi masyarakat di berbagai daerah. Platform media sosial tersebut merupakan yang banyak diakses oleh pengguna internet Tanah Air.

Saksikan selengkapnya hanya di program detikPagi edisi Rabu (03/09/2025). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

“Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”

(vrs/vrs)

03/09/2025 07:58
Mahfud MD: Demo Besar Organik, tetapi Ditunggangi Perusuh Nasional 3 September 2025

Mahfud MD: Demo Besar Organik, tetapi Ditunggangi Perusuh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai demonstrasi besar yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan bentuk protes organik dari masyarakat terhadap berbagai persoalan yang belum terselesaikan pemerintah.
Namun, sayangnya, demonstrasi tersebut berakhir ditunggangi perusuh.
Menurut Mahfud, aksi tersebut bukan semata-mata ada gerakan yang direkayasa pihak asing ataupun dibiayai kelompok tertentu.
“Demo kayak kemarin besarnya coba. Ada orang mengatakan itu ada yang membiayai, orang asing, dimotori, ya mungkin iya ya, kita boleh curiga. Tapi saya sama sekali enggak percaya,” kata Mahfud dalam tayangan YouTube Mahfud MD Official berjudul Mahfud MD Soal Demo, Sikap Pemerintah dan Lemahnya Penegakan Hukum, dikutip Selasa (2/9/2025).
“Ini, menurut saya, adalah organik. Organik itu artinya orang betul-betul protes, tetapi kemudian ada yang menumpang. Pada saat ini sudah selesai yang organik-organik ini, malamnya muncul lagi (demo rusuh),” tambahnya.
Kompas.com telah mendapatkan izin dari tim Mahfud MD untuk mengutip tayangan tersebut.
Mahfud menjelaskan, setelah demonstrasi utama yang murni digerakkan masyarakat selesai, malam harinya muncul kelompok perusuh yang ikut mengacau dengan membawa isu serupa.
“Ada perusuh yang datang. Dan itu, ada tumpangan, dan isu yang dibawa oleh perusuh itu adalah isu yang dibawa oleh yang organik ini,” imbuhnya.
Mahfud menegaskan bahwa penyelesaian pemerintah terhadap tuntutan masyarakat sejauh ini masih sebatas langkah cepat atau
quick win
, yang sifatnya hanya meredam sementara.
Ia pun berharap ada keseriusan dari pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang disuarakan masyarakat.
“Janji ini harus ditindak tegas, janji tidak naik (tunjangan DPR), pemerintah supaya mendengar aspirasi masyarakat ini. Nah, itu sebenarnya kan hanya langkah sementara, agar ini diam, dan ini berhasil, tapi lanjutan lanjutannya harus ada dong,” tutur Mahfud.
Ia mengingatkan bahwa akar persoalan tetap harus diselesaikan secara menyeluruh.
Menurutnya, sejumlah masalah yang kerap disuarakan publik, seperti pembahasan RUU Perampasan Aset dan penyelesaian kasus hukum secara transparan, tidak boleh terus ditunda.
“Misalnya yang selalu diteriak-teriakkan orang, Undang-undang Perampasan Aset. Selalu diteriakkan orang, lalu kenapa ini tidak dilakukan? Dan juga penyelesaian secara transparan beberapa kasus,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/09/2025 07:38
5 Sempat Batal, Prabowo Tetap ke China demi Undangan Xi Jinping, Apa Agenda di Sana? Nasional

Sempat Batal, Prabowo Tetap ke China demi Undangan Xi Jinping, Apa Agenda di Sana?
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tetap berangkat ke China memenuhi undangan Presiden Xi Jinping tadi malam, Selasa (2/9/2025).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kunjungan Prabowo tidak akan lama. Prabowo akan langsung kembali ke Indonesia pada Rabu (3/9/2025) malam.
“Demi menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini,” ujar Prasetyo dalam YouTube Setpres, Selasa malam.
Prasetyo berharap, dalam kunjungan singkat ini, Prabowo tetap bisa melakukan pembicaraan yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
“Kami berharap, kita semua berharap mungkin di sela-sela waktu kunjungan beliau, tentu akan ada pembicaraan-pembicaraan yang membawa kebaikan bagi hubungan Indonesia dengan Pemerintah Tiongkok,” imbuhnya.
Prasetyo mengatakan, Presiden memutuskan berangkat karena ada permohonan yang sangat besar dari Pemerintah China untuk hadir di parade militer mereka.
“Dalam beberapa hari belakangan ini, ada permohonan yang sangat (besar) dari Pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri, paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer Pemerintah Tiongkok,” ujar Prasetyo.
Parade militer di China akan digelar hari ini. Parade itu akan menjadi ajang Presiden Xi Jinping menegaskan diri sebagai penjaga tatanan internasional di tengah ketidakpastian geopolitik.
Lebih dari 20 pemimpin dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, akan berkumpul di Beijing dalam acara “Hari Kemenangan” yang menandai 80 tahun sejak kekalahan Jepang di akhir Perang Dunia II.
Media resmi China, Xinhua, melaporkan parade “Hari Kemenangan” akan dimulai pukul 09.00 waktu setempat (01.00 GMT).
Pertunjukan militer selama 70 menit itu akan menampilkan persenjataan mutakhir seperti rudal hipersonik dan sistem drone terbaru.
Peningkatan jumlah pemimpin dari Asia Tengah, Asia Barat, hingga Asia Tenggara yang hadir dibandingkan parade militer pada 2015 juga dipandang sebagai bagian dari upaya Beijing memperluas hubungan geopolitik di kawasan.
Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dan Presiden Serbia Aleksandar Vucic menjadi satu-satunya pemimpin Barat yang akan hadir.
Seharusnya, Prabowo berangkat ke China akhir pekan lalu. Namun, saat itu Prabowo memutuskan untuk tidak berangkat karena dinamika berbagai aksi unjuk rasa di Tanah Air.
“Tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin terus memonitor secara langsung,” ucapnya.
Juru Bicara Presiden Prabowo ini menambahkan, Kepala Negara ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada.
“Kemudian juga beliau ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik,” tuturnya.
Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah China karena tidak bisa memenuhi undangan.
Setelah batal ke China, Prabowo menggelar sidang kabinet untuk membahas rentetan kericuhan di dalam negeri. Saat itu, baru saja terjadi aksi penjarahan, pembakaran gedung, hingga adanya korban tewas akibat aparat.
Prabowo mengumpulkan pimpinan partai politik dan instansi negara di Istana.
Usai pertemuan, Kepala Negara mengumumkan, negara wajib hadir untuk melindungi rakyat dari aksi yang bersifat aktivitas anarkis; distabilisasi negara; merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa; mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya.
“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” ujar Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/09/2025 06:08
Mahfud MD soal Prabowo Undang Ormas Islam Respons Demo: Mulia tapi Tak Tepat Nasional 2 September 2025

Mahfud MD soal Prabowo Undang Ormas Islam Respons Demo: Mulia tapi Tak Tepat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Langkah Presiden RI Prabowo Subianto mengundang 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam di tengah gelombang aksi demonstrasi dinilai Mahfud MD kurang tepat.
Penilaian ini disampaikan eks Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut lewat tayangan Podcast Terus Terang di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (2/9/2025).
“Itu perbuatan bagus mulia tapi menurut saya tidak tepat,” kata Mahfud.
Pendapat Mahfud ini didasari dengan sejumlah hal. Pertama, aksi demonstrasi ini bukan dipicu karena masalah agama.
“Isunya ini bukan isu masalah agama. Itu masalah ekonomi. Ini yang protes-protes itu bukan gerakan keagamaan santri atau apa gitu. Santri-santri enggak ikut ini,” ujar Mahfud.
Kedua, gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah.
“Putusan kayak kemarin aja, buat kebijakan, hentikan ini, saya akan melakukan ini dalam beberapa hari ke depan. Nah itu yang sudah dilakukan tapi baru menghentikan,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada.
“Itu keliru coba memanggil 16 ormas Islam. Dan di situ kelihatan sekali ormas Islam bicara apa di situ kaitannya dengan ini semua? Enggak ada,” tegasnya.
Diketahui, pertemuan Presiden RI dengan 16 ormas Islam ini terjadi di tengah gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
Tepatnya, pertemuan ini digelar di kediaman Prabowo yang berlokasi di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu (30/8/2025).
“Sore ini rombongan 16 organisasi kemasyarakatan Islam diterima oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di Hambalang,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya lewat konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam pertemuan itu, turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang.
Ke-16 ormas itu berdialog dengan Presiden Prabowo yang didampingi Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Muhammad Herindra, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. “Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum, tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi, khususnya hari-hari ini,” ungkap Gus Yahya lagi.
Menurut Gus Yahya, pertemuan ini menyepakati agar mereka bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat untuk tenang.
“Untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi,” lanjutnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/09/2025 23:56