Xcloud.id

Perusahaan: WhatsApp

  • Masih Ada 22 Kecamatan di Soloraya Tak Punya SMA dan SMK Negeri – Espos.id

    Masih Ada 22 Kecamatan di Soloraya Tak Punya SMA dan SMK Negeri – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi pelajar SMA di Indonesia. (Freepik.com)

    “>

    Esposin, SOLO — Sebanyak 22 kecamatan di Soloraya tidak memiliki sekolah menengah atas (SMA) negeri dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri.

    Jumlah tersebut tersebar di lima kecamatan Kabupaten Klaten, dua kecamatan di Kabupaten Karanganyar, sembilan kecamatan di Kabupaten Wonogiri, tiga kecamatan di Kabupaten Boyolali, dan tiga kecamatan di Kabupaten Sragen. 

    Espos merujuk Data Pokok Pendidikan yang dipublikasikan dalam dapo.kemdikbud.go.id, Senin (11/11/2024) siang.

    Di Kabupaten Klaten masih ada enam kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri dan SMK negeri.

    Kecamatan tersebut di antaranya Kecamatan Delanggu, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Kebonarum, dan Kecamatan Manisrenggo.

    Selain tak memiliki SMA negeri, beberapa kecamatan seperti Trucuk, Klaten Tengah, Kemalang, Manisrenggo, Tulung, Kalikotes, Kebonarum, juga tidak memiliki SMA swasta. 

    Kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Semua kecamatan mempunyai minimal satu SMA/SMK baik negeri atau swasta.

    Grogol tak punya SMA negeri, tapi tercatat mempunyai satu SMA swasta. Baki sama sekali tidak mempunyai SMA negeri, namun di sana ada tiga SMA swasta.

    Polokarto dan Tawangsaritak punya SMK negeri, tapi tercatat mempunyai satu SMK swasta. 

    Sementara, di Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jaten dan Kecamatan Tasikmadu tidak mempunyai SMA negeri ataupun SMK negeri.

    Meski begitu, Jaten masih mempunyai satu SMA swasta dan tiga SMK swasta. Sementara Tasikmadu mempunyai satu SMA swasta dan dua SMK swasta.

    Di Kabupaten Wonogiri ada sembilan kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri maupun SMK negeri. Kesembilan wilayah tersebut di antaranya:

    Kecamatan Tirtomoyo
    Kecamatan Eromoko
    Kecamatan Ngadirojo
    Kecamatan Giriwoyo
    Kecamatan Selogiri
    Kecamatan Jatipurno
    Kecamatan Karangtengah
    Kecamatan Batuwarno
    Kecamatan Paranggupito

    Pada 2019, ada tiga kecamatan baru hasil pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Boyolali. Yakni Kecamatan Tamansari, Kecamatan Gladagsari, dan Kecamatan Wonosamodro.

    Pemekaran wilayah terhitung sudah lima tahun yang lalu. Namun ketiga kecamatan baru itu sama sekali tidak mempunyai SMA negeri dan SMK negeri.

    Sementara di Kabupaten Sragen, kecamatan yang sama sekali tidak mempunyai SMA dan SMK negeri yakni Masaran, Ngrampal, dan Sidoharjo.

    Di sisi lain, kondisi lebih baik terlihat dari data sekolah di Kota Solo. Dari lima kecamatan, empat di antaranya yakni Kecamatan Banjarsari, Jebres, Pasarkliwon, dan Serengan mempunyai minimal satu SMA/SMK negeri.

    Berdasrakan data yang dihimpun Espos, mayoritas SMA Negeri berpusat di Kecamatan Banjarsari.

    Hanya Kecamatan Laweyan yang tidak memilki SMA negeri. Namun, mayoritas SMK negeri di Solo  terpusat di Kecamatan Laweyan.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • HUT ke-13 Nasdem, Surya Paloh Ingatkan Kader agar Jujur – Espos.id

    HUT ke-13 Nasdem, Surya Paloh Ingatkan Kader agar Jujur – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat memberikan keterangan usai menghadiri peringatan HUT Ke-13 Partai NasDem di Akademi Bela Negara Partai NasDem, kawasan Pancoran, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Esposin, JAKARTA — Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengingatkan seluruh kader partainya untuk jujur dan tidak berpura-pura.

    “Keterusterangan adalah karakter yang harus kita kedepankan daripada kepura-puraan. Itulah nilai hakikat dan hakikinya gerakan perubahan yang dimulai dari diri kita pribadi,” kata Surya saat menghadiri peringatan HUT Ke-13 Partai Nasdem di Akademi Bela Negara Partai NasDem, kawasan Pancoran, Jakarta, Senin (11/11/2024). 

    Promosi
    BRI Hadirkan Kemudahan Investasi Sukuk Tabungan ST013 melalui BRImo

    Ia mengingatkan hal tersebut dengan mempertimbangkan Partai Nasdem sebagai institusi partai politik yang ingin terus-menerus memberikan sikap teladan dalam mencintai bangsa dan negara.

    “Untuk itulah saya berpesan kepada saudara-saudara semuanya dari seluruh slagorde Partai Nasdem di mana pun kalian berada, buktikan sikap suri keteladanan. Ucapan dan perbuatan yang saudara-saudara miliki adalah merupakan suatu sumbangsih yang bisa saudara berikan bagi kemajuan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

    Menurut dia, kesungguhan dan militansi mencintai bangsa dapat membuat Partai Nasdem semakin diterima baik oleh masyarakat.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa meskipun partainya sudah berjalan dengan tahapan yang belum sepenuhnya optimal, tetapi masyarakat terus memberikan dukungan.

    “2.206 representasi perwakilan kita, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, itu telah memberikan sebuah kesaksian tersendiri,” katanya sebagaimana dilansir Antara. 

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Hari Pertama Lapor Mas Wapres, 34 Aduan Masyarakat Masuk

    Hari Pertama Lapor Mas Wapres, 34 Aduan Masyarakat Masuk

    Jakarta, Beritasatu.com – Hari pertama layanan pengaduan masyarakat “Lapor Mas Wapres” dibuka, Senin (11/11/2024), sebanyak 34 aduan masyarakat masuk. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menginstruksikan agar setiap aduan yang diterima segera direspons oleh instansi terkait.

    “Sudah ada 34 warga yang mengajukan laporan,” ujar Asisten Deputi Tata Kelola Setwapres Pranggono Dwianto di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Ia menambahkan, hal ini merupakan arahan langsung dari Wapres Gibran agar masyarakat dapat mengajukan aduan dengan lebih mudah dan cepat.

    “Sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden (Gibran), saat ini kami membuka layanan pengaduan masyarakat melalui beberapa kanal, yang memungkinkan warga datang langsung ke kantor Setwapres untuk menyampaikan aduannya,” jelasnya.

    Layanan Lapor Mas Wapres adalah inovasi yang digagas oleh Wapres Gibran setelah dilantik, yang sebelumnya telah diterapkan saat ia menjabat sebagai wali kota Solo. Layanan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi serta aduan masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti.

    Bagi masyarakat yang ingin mengajukan aduan melalui Lapor Mas Wapres, mereka dapat langsung datang ke Gedung III Sekretariat Wakil Presiden yang terletak di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Layanan ini buka pada hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

    Diberitakan sebelumnya, Lapor Mas Wapres memberlakukan pembatasan jumlah aduan melalui jalur tatap muka, sebanyak 50 aduan per hari, disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja dan fasilitas. Deputi Bidang Administrasi Setwapres, Sapto Harjono, menjelaskan bahwa pembatasan ini diterapkan sementara untuk mengoptimalkan pelayanan.

    Proses pengaduan masyarakat dimulai dengan pengecekan di pos pengamanan oleh petugas Paspampres, sesuai dengan standar pengamanan yang berlaku di Istana Wakil Presiden. Setelah itu, pengadu dapat mengambil nomor antrean melalui mesin kios, kemudian melanjutkan ke meja registrasi untuk menukar kartu identitas dengan ID tamu.

    Setelah melewati meja registrasi, pengadu akan diarahkan menuju ruang pengaduan masyarakat, yang dilengkapi dengan 10 meja pelayanan. Setiap meja diisi oleh dua hingga tiga petugas penerima aduan dari tim Setwapres yang mengenakan rompi biru muda.

    Proses pengaduan di meja pelaporan berlangsung sekitar 15-20 menit. Masyarakat dapat menyampaikan masalah atau aspirasi mereka. Setelah laporan diterima, petugas akan memberikan bukti laporan yang berisi nomor ID untuk memantau tindak lanjut aduan melalui WhatsApp di nomor 081117042207 atau situs resmi setwapreslapor.go.id.

  • Bolehkah Presiden Ikut Kampanye? Begini Aturannya – Espos.id

    Bolehkah Presiden Ikut Kampanye? Begini Aturannya – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Tangkapan layar video yang diungguh oleh calon gubernur Jateng nomor urut 02, Ahmad Luthfi di akun instagramnya, @ahmadluthfi_official. (Dok @ahmadluthfi_official).

    Esposin, JAKARTA — Keikutsertaan Presiden Prabowo Subianto dalam kampanye politik mendukung pasangan cagub-cawagub Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng 2024 menuai pro dan kontra. 

    Pihak Istana yang diwakili Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan, tidak ada aturan yang melarang presiden memberikan dukungan atau endorsement kepada salah satu calon pasangan di Pilkada 2024.

    Promosi
    BRI Hadirkan Kemudahan Investasi Sukuk Tabungan ST013 melalui BRImo

    Lalu, bagaimana sebenarnya aturan mengenai hak presiden untuk berkampanye menurut undang-undang? Mari simak penjelasan lengkapnya berikut ini!

    Ketentuan mengenai kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Bagian Kedelapan UU tersebut membahas kampanye pemilu oleh presiden, wakil presiden, dan pejabat negara.

    Detail mengenai hak kampanye presiden dan wakil presiden termaktub dalam pasal 299, yang juga mencakup hak kampanye bagi pejabat negara. Berikut ini detail isi pasalnya.

    Pasal 299

    Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye
    Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
    Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:
    a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
    b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
    c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

    Pasal 300
    Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Pasal 301
    Presiden atau wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

    Pasal 302
    Menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
    Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.
    Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

    Pasal 304
    Selain itu, UU Pemilu juga mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan presiden, menteri, hingga pejabat negara selama kampanye. Aturan kampanye ini termuat dalam Pasal 304. Berikut isinya:

    Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.
    Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
    b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
    c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
    d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
    Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan-dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    Pasal 305
    Selanjutnya, pada Pasal 305 dijelaskan mengenai penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Berikut isi lengkap Pasal 305.

    Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan dengan sesuai kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.
     Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
    Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari APBN.
    Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Mahasiswa UMS Ciptakan Megalodon, Robot Penyelamat Korban Bencana – Espos.id

    Mahasiswa UMS Ciptakan Megalodon, Robot Penyelamat Korban Bencana – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Anggota tim riset robot mahasiswa UMS menunjukkan Robot Megolodon yang diciptakan untuk misi penyelematan korban bencana, belum lama ini, di Edutorium UMS, Solo. (Solopos/Dhima Wahyu Sejati)

    Esposin, SOLO — Kelompok riset robot dari Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS menciptakan robot penyelamat korban bencana untuk membantu di bidang pencarian dan pertolongan atau search and rescue (SAR).

    Robot itu bernama Megalodon yang  bertugas menyelamatkan korban jika terjadi bencana seperti tanah longsor, gempa bumi, atau yang lainnya. Kemampuan Megalodon didesain untuk bisa melewati reruntuhan bangunan yang sulit dijangkau manusia.

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    “Jadi tugas robot ini adalah menyelamatkan korban dari reruntuhan ke tempat aman,” kata Presiden Robot Riset UMS, Herry Budi Saputra, ketika berbincang dengan Espos di Edutorium UMS, Solo, belum lama ini.

    Dia mengatakan Megalodon bisa berjalan menyusuri rintangan yang dihadapi seperti tanah miring, tanah pecah-pecah, lereng, hingga melewati pecahan material bangunan. Dia mengatakan robot tersebut bisa mengangkat beban.

    Dia menjelaskan Megalodon basisnya bukan drone yang beroperasi di udara, melainkan robot yang didesain untuk rintangan di darat. Herry mengatakan robot tersebut dirangkai dengan memanfaatkan komponen yang ada dijual di pasaran. Meski begitu dia mengaku cukup sulit mendapatkan komponen tersebut. Harganya cukup mahal.

    “Mendapatkan komponen itu kan susah ya, di sekitar Solo juga jarang ada, maka biasanya kami mendapatkannya secara online, bisa dari dalam atau luar negeri,” kata dia. Herry menyebut sebagian komponen yang sulit ditemukan dalam negeri, dia datangkan dari China.

    Dia mengatakan proses pengerjaan robot itu membutuhkan waktu sekitar empat sampai lima bulan. Dia mengatakan total biaya yang dibutuhkan untuk membuat Megalodon bisa sampai puluhan juta rupiah. “Tapi tidak sampai Rp50 juta,” kata dia.

    Dia mengatakan cara kerja Megalodon dijalankan dengan perangkat mini komputer yang berfungsi untuk mengendalikannya secara jarak jauh. Sedangkan fitur yang dipasang untuk menjalankan tugas penyelamatan yakni pendeteksi jarak, kamera, dan capit yang berfungsi untuk mengangkat beban.

    “Jadi fitur itu berfungsi untuk mendeteksi korban mendukung penyelamat korban,” kata dia. Dia mengatakan Megalodon masih akan terus dikembangkan agar berjalan efektif dan efisien dalam menjalankan tugas penyelamatan. Namun menurutnya dalam pegembangannya terdapat kendala salah satunya adalah masalah pendanaan.

    Dia menyadari setiap komponen yang digunakan tidak murah dan cukup sulit ditemukan. Apalagi untuk mendatangkan komponen dari luar negeri tentu membutuhkan lebih banyak biaya.

    Dia mengatakan sejauh ini robot tersebut masih diikutkan kompetisi salah satunya adalah Kontes Robot Indonesia (KRI) tingkat nasional pada April 2024 lalu. Menurutnya, hasil keikutsertaan lomba tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan fungsi robot lebih jauh.

    Dia berharap ke depan hasil pengembangan robot Megalodon bisa diaplikasikan dalam penyelamatan korban secara langsung.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Layanan “Lapor Mas Wapres” Dibatasi 50 Aduan per Hari – Espos.id

    Layanan “Lapor Mas Wapres” Dibatasi 50 Aduan per Hari – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat berpidato. (Tangkapan Layar Youtube)

    Esposin, JAKARTA — Layanan pengaduan masyarakat “Lapor Mas Wapres” yang digagas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membatasi hanya 50 aduan warga yang masuk per hari khusus untuk jalur tatap muka di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.

    “Tentu terbatas dari sisi tenaga, sisi prasarana, mungkin kita akan batasi sementara sekitar 50 orang, nanti kita lihat perkembangannya,” kata Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (11/11/2024). 

    Promosi
    BRI Sabet Penghargaan Global Berkat Transformasi Digital melalui BRIAPI

    Sapto menjelaskan bahwa selain layanan pengaduan secara langsung di ruang pengaduan Gedung Sekretariat Wakil Presiden, masyarakat bisa mengajukan pengaduan melalui kontak WhatsApp resmi “Lapor Mas Wapres” di nomor 081117042207, yang sebelumnya sudah diumumkan melalui instagram pribadi Gibran @gibran_rakabuming.

    Layanan “Lapor Mas Wapres” di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Istana Wapres, Jakarta ini dibuka pada Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

    Sapto mengatakan jika pukul 14.00 WIB masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan, tim Setwapres akan membuat toleransi waktu hingga aduan yang masuk tertangani.

    “Waktunya dari jam 08.00 WIB sampai jam 12.00 WIB, istirahat. Kemudian pukul 13.00-14.00 WIB, selesai sampai jam 14.00 WIB. Jadi memang kita batasi dari sisi waktu, dan kita hitung-hitung kemungkinan dari sisi waktu 50 atau toleransi sampai 60 orang,” kata dia sebagaimana dilansir Antara. 

    Adapun alur pengaduan masyarakat ini dimulai saat pengadu melakukan pengecekan di pos pengamanan oleh petugas Paspampres, sesuai standar pengamanan di Istana Wapres.

    Kemudian, pengadu memasuki lobi gedung untuk mengambil nomor antrean pada mesin kios, dan menuju meja registrasi yang kosong.

    Petugas registrasi akan meminta pengadu untuk mengeluarkan kartu identitas yang nantinya ditukar dengan ID tamu. Pengadu akan diarahkan menuju ruang pengaduan masyarakat oleh petugas.

    Sesampainya di ruangan, terdapat 10 meja yang masing-masing diisi oleh dua hingga tiga petugas penerima pengaduan dari tim Setwapres. Berdasarkan pengamatan Antara, petugas dari tim Setwapres yang melayani pengaduan tersebut mengenakan rompi biru muda.

    Masyarakat pengadu akan diarahkan menuju salah satu meja, sesuai dengan informasi yang tertera di layar. Pada tahap selanjutnya di meja pelaporan, masyarakat bisa menceritakan perihal kasus maupun permasalahan atau aspirasi yang ingin disampaikan.

    Setelah laporan aduan dimasukkan dan dibuatkan ID oleh petugas, petugas akan memberikan bukti laporan yang disampaikan oleh pengadu. Durasi pelaporan ini bergantung dari masing-masing laporan yang diberikan kepada petugas Setwapres, yakni umumnya berkisar 15-20 menit untuk keseluruhan proses.

    Pengadu yang telah memiliki nomor ID laporan, dapat meninjau proses atau tindak lanjut laporannya melalui kontak WhatsApp yang sudah tertulis, yakni di nomor 081117042207, atau melalui situs resmi setwapreslapor.go.id.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • 7 Fakta Wapres Gibran Ingin UU Perlindungan Anak Bukan Jadi Senjata Serang Guru

    7 Fakta Wapres Gibran Ingin UU Perlindungan Anak Bukan Jadi Senjata Serang Guru

    Jakarta: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyoroti pentingnya perlindungan bagi guru dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia, Gibran mengungkapkan keprihatinannya atas kriminalisasi terhadap guru dan meminta UU Perlindungan Anak tidak disalahgunakan. 

    Berikut tujuh fakta menarik dari pernyataan Wapres Gibran:
    1. Soroti Kriminalisasi Guru
    Gibran menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat aman bagi siswa dan guru. Dia menyampaikan keprihatinannya atas kasus-kasus kriminalisasi terhadap guru yang dinilai menghambat ruang pendidikan yang kondusif. 

    “Sekolah harus jadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid, jangan ada lagi kasus kekerasan, bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru,” kata Gibran di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, Senin 11 November 2024.

    Baca juga: 7 Fakta Gibran Bocorkan Suratnya ke Nadiem Makarim yang Tak Kunjung Ditanggapi

    2. UU Perlindungan Anak Disalahgunakan
    Menurut Gibran, UU Perlindungan Anak saat ini sering dijadikan alasan untuk menjerat guru dalam kasus hukum. Gibran melihat fenomena ini sebagai hambatan bagi guru dalam menjalankan tugas mendidik secara disiplin.

    “Sudah ada UU Perlindungan Anak, tapi jangan UU ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru,” ujarnya. 

    3. Usulan UU Perlindungan Guru
    Gibran mengusulkan pembentukan UU Perlindungan Guru. Menurutnya, UU ini akan memberikan keamanan bagi guru dalam mengajar, sehingga tidak perlu khawatir atas potensi kriminalisasi. 

    “Ke depan perlu kita dorong juga UU Perlindungan Guru, jadi guru bisa nyaman, guru punya ruang mendidik dengan cara disiplin tapi harus ada UU dan perlindungannya,” tegasnya.
    4. Guru Membutuhkan Kepastian Hukum
    Wapres Gibran menilai perlindungan hukum bagi guru menjadi penting agar mereka bisa mendidik dengan tenang tanpa takut disalahkan secara hukum ketika berupaya mendisiplinkan murid.

    5. Keamanan dan Kenyamanan Guru di Sekolah
    Bagi Gibran, kenyamanan dan keamanan guru di sekolah adalah salah satu aspek penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Hal ini juga akan menciptakan lingkungan belajar yang sehat bagi para siswa.

    6. Permintaan Evaluasi atas Penerapan UU Perlindungan Anak
    Gibran meminta agar penerapan UU Perlindungan Anak dievaluasi, agar tidak lagi menjadi celah untuk menyudutkan guru. Dia menyarankan kebijakan yang mengakomodasi perlindungan bagi siswa sekaligus menjaga hak guru dalam mendidik.

    7. Pentingnya Disiplin dalam Pendidikan
    Gibran mengakui pentingnya pendekatan disiplin dalam dunia pendidikan. Dengan adanya UU Perlindungan Guru, ia berharap guru dapat lebih bebas mendidik siswa secara disiplin tanpa takut menghadapi tuntutan hukum yang berlebihan.

    Jakarta: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyoroti pentingnya perlindungan bagi guru dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia, Gibran mengungkapkan keprihatinannya atas kriminalisasi terhadap guru dan meminta UU Perlindungan Anak tidak disalahgunakan. 
     
    Berikut tujuh fakta menarik dari pernyataan Wapres Gibran:

    1. Soroti Kriminalisasi Guru

    Gibran menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat aman bagi siswa dan guru. Dia menyampaikan keprihatinannya atas kasus-kasus kriminalisasi terhadap guru yang dinilai menghambat ruang pendidikan yang kondusif. 
     
    “Sekolah harus jadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid, jangan ada lagi kasus kekerasan, bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru,” kata Gibran di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, Senin 11 November 2024.
    Baca juga: 7 Fakta Gibran Bocorkan Suratnya ke Nadiem Makarim yang Tak Kunjung Ditanggapi

    2. UU Perlindungan Anak Disalahgunakan

    Menurut Gibran, UU Perlindungan Anak saat ini sering dijadikan alasan untuk menjerat guru dalam kasus hukum. Gibran melihat fenomena ini sebagai hambatan bagi guru dalam menjalankan tugas mendidik secara disiplin.
     
    “Sudah ada UU Perlindungan Anak, tapi jangan UU ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru,” ujarnya. 

    3. Usulan UU Perlindungan Guru

    Gibran mengusulkan pembentukan UU Perlindungan Guru. Menurutnya, UU ini akan memberikan keamanan bagi guru dalam mengajar, sehingga tidak perlu khawatir atas potensi kriminalisasi. 
     
    “Ke depan perlu kita dorong juga UU Perlindungan Guru, jadi guru bisa nyaman, guru punya ruang mendidik dengan cara disiplin tapi harus ada UU dan perlindungannya,” tegasnya.

    4. Guru Membutuhkan Kepastian Hukum

    Wapres Gibran menilai perlindungan hukum bagi guru menjadi penting agar mereka bisa mendidik dengan tenang tanpa takut disalahkan secara hukum ketika berupaya mendisiplinkan murid.

    5. Keamanan dan Kenyamanan Guru di Sekolah

    Bagi Gibran, kenyamanan dan keamanan guru di sekolah adalah salah satu aspek penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Hal ini juga akan menciptakan lingkungan belajar yang sehat bagi para siswa.

    6. Permintaan Evaluasi atas Penerapan UU Perlindungan Anak

    Gibran meminta agar penerapan UU Perlindungan Anak dievaluasi, agar tidak lagi menjadi celah untuk menyudutkan guru. Dia menyarankan kebijakan yang mengakomodasi perlindungan bagi siswa sekaligus menjaga hak guru dalam mendidik.

    7. Pentingnya Disiplin dalam Pendidikan

    Gibran mengakui pentingnya pendekatan disiplin dalam dunia pendidikan. Dengan adanya UU Perlindungan Guru, ia berharap guru dapat lebih bebas mendidik siswa secara disiplin tanpa takut menghadapi tuntutan hukum yang berlebihan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Pembukaan Awal Pekan, IHSG Langsung Ambyar

    Pembukaan Awal Pekan, IHSG Langsung Ambyar

    Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin, 11 November 2024, berada di posisi 7.287,25.
     
    Mengacu data RTI yang terekam hingga pukul 09.21 WIB, IHSG langsung ambyar ke level 7.253,02 atau turun sebanyak 34,16 poin setara 0,47 persen.
     
    Adapun, sebanyak 288 saham emiten melemah pada perdagangan pagi ini. Sementara, 169 saham lainnya menguat dan sebanyak 168 saham stagnan.
    Untuk sementara, total transaksi yang tercatat hingga pukul 09.21 WIB sebanyak Rp2,13 triliun dengan total saham yang diperdagangkan 3,47 miliar saham.
     

     

    IHSG diramal masih bergerak lemah

    Analis Samuel Sekuritas dalam risetnya memproyeksi IHSG di sepanjang perdagangan awal pekan ini akan kembali mengalami pelemahan.
     
    “Kami memperkirakan IHSG bergerak melemah, didorong sentimen melemahnya pasar regional dan komoditas,” sebut analis Samuel Sekuritas, dikutip dari Investing.com.
     
    Hal tersebut berkaca atas melemahnya mayoritas Bursa Asia pada perdagangan Jumat kemarin. Kospi misalnya, yang melemah sebanyak 0.14 persen, Hang Seng ambruk 1,07 persen, dan Shanghai yang melemah 0,53 persen.
     
    Di perdagangan Senin (11/11) pagi ini, Kospi juga masih tercatat melemah 0,04 persen, dan Nikkei juga mencatatkan pelemahan 0,10 persen. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Sidak di Lampung, Menko Pangan Pastikan Pupuk Melimpah

    Sidak di Lampung, Menko Pangan Pastikan Pupuk Melimpah

    Lampung: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan dan diskusi langsung dengan petani, kios dan distributor pupuk di Lampung Selatan, Minggu, 10 November 2024. Zulkifli memastikan distribusi pupuk subsidi lancar hingga ke tingkat kios dan petani.

    “Saya sengaja ke lapangan dan nanti turun ke sawah-sawah milik petani untuk memastikan langsung tentang pupuk,” kata Zulhas dalam keterangan pers, Senin, 11 November 2024.
     

    Kepada beberapa petani yang hadir, Zulhas bertanya langsung perihal ketersediaan pupuk subsidi di tingkat kios resmi, terutama mengingat masa-masa penting jelang musim tanam.

    Agus Triyono, petani dari desa Muara Putih selaku Ketua Kelompok Tani (Poktan) dan Gapoktan membeberkan kondisi pupuk yang diterimanya pada tahun ini. “Terima kasih, Alhamdulilah, kuota pupuk dibandingkan dengan 2023, luar biasa benar. Sehingga, kami di Muara Putih tidak merasa kekurangan pupuk,” jelasnya. 

    Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mariyanto dari Kios Makmur, Desa Kalisari, Kecamatan Natar. “Kami sebagai kios merasa aman, tanpa ada tekanan dari manapun. Di 2024 ini, petani sangat nyaman, bahkan petani mengatakan, ‘kok pupuk melimpah-limpah?’ Saat ini, pupuk sangat terjamin sampai ke petani,” ungkapnya.  

    Di tempat yang sama, Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Gusrizal, memastikan pupuk subsidi tersedia sebanyak 1,2 juta ton di seluruh Indonesia. “Sekitar 175% dari stok minimum yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan. Kami punya gudang lini 2 dan lini 3, jadi di setiap kabupaten kami memiliki gudang,” ungkap Gusrizal.

    Dalam kegiatan tersebut, Menko Pangan Zulhas, menekankan pentingnya ketersediaan pupuk subsidi dalam mempertahankan produktivitas pertanian, terutama di tengah tantangan perubahan iklim seperti kemarau panjang atau fenomena el nino. “Memang (terjadi) kemarau panjang, ada el nino. Artinya dengan tambahan pupuk, produksi (pertanian) kita tetap bertahan,” ungkap Zulhas.

    Diketahui pada 2024 pemerintah telah menaikkan alokasi pupuk subsidi yang semulanya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kebijakan penebusan juga semakin dipermudah oleh pemerintah. Proses penebusan cukup dilakukan hanya dengan membawa KTP oleh para petani yang sudah terdaftar di e-RDKK Kementerian Pertanian. 

    Saat ini pemerintah juga tengah membuka pendaftaran penerima pupuk subsidi 2025 hingga 15 November 2024, memberi kesempatan bagi petani untuk mengajukan diri sebagai penerima.

    Lampung: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan dan diskusi langsung dengan petani, kios dan distributor pupuk di Lampung Selatan, Minggu, 10 November 2024. Zulkifli memastikan distribusi pupuk subsidi lancar hingga ke tingkat kios dan petani.
     
    “Saya sengaja ke lapangan dan nanti turun ke sawah-sawah milik petani untuk memastikan langsung tentang pupuk,” kata Zulhas dalam keterangan pers, Senin, 11 November 2024.
     

    Kepada beberapa petani yang hadir, Zulhas bertanya langsung perihal ketersediaan pupuk subsidi di tingkat kios resmi, terutama mengingat masa-masa penting jelang musim tanam.
     
    Agus Triyono, petani dari desa Muara Putih selaku Ketua Kelompok Tani (Poktan) dan Gapoktan membeberkan kondisi pupuk yang diterimanya pada tahun ini. “Terima kasih, Alhamdulilah, kuota pupuk dibandingkan dengan 2023, luar biasa benar. Sehingga, kami di Muara Putih tidak merasa kekurangan pupuk,” jelasnya. 
    Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mariyanto dari Kios Makmur, Desa Kalisari, Kecamatan Natar. “Kami sebagai kios merasa aman, tanpa ada tekanan dari manapun. Di 2024 ini, petani sangat nyaman, bahkan petani mengatakan, ‘kok pupuk melimpah-limpah?’ Saat ini, pupuk sangat terjamin sampai ke petani,” ungkapnya.  
     
    Di tempat yang sama, Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Gusrizal, memastikan pupuk subsidi tersedia sebanyak 1,2 juta ton di seluruh Indonesia. “Sekitar 175% dari stok minimum yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan. Kami punya gudang lini 2 dan lini 3, jadi di setiap kabupaten kami memiliki gudang,” ungkap Gusrizal.
     
    Dalam kegiatan tersebut, Menko Pangan Zulhas, menekankan pentingnya ketersediaan pupuk subsidi dalam mempertahankan produktivitas pertanian, terutama di tengah tantangan perubahan iklim seperti kemarau panjang atau fenomena el nino. “Memang (terjadi) kemarau panjang, ada el nino. Artinya dengan tambahan pupuk, produksi (pertanian) kita tetap bertahan,” ungkap Zulhas.
     
    Diketahui pada 2024 pemerintah telah menaikkan alokasi pupuk subsidi yang semulanya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kebijakan penebusan juga semakin dipermudah oleh pemerintah. Proses penebusan cukup dilakukan hanya dengan membawa KTP oleh para petani yang sudah terdaftar di e-RDKK Kementerian Pertanian. 
     
    Saat ini pemerintah juga tengah membuka pendaftaran penerima pupuk subsidi 2025 hingga 15 November 2024, memberi kesempatan bagi petani untuk mengajukan diri sebagai penerima.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Rupiah Pagi-pagi Menguat Tipis

    Rupiah Pagi-pagi Menguat Tipis

    Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan di awal pekan ini mengalami penguatan.
     
    Mengutip data Bloomberg, Senin, 11 November 2024, rupiah hingga pukul 09.48 WIB berada di level Rp15.668 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik tipis empat poin atau setara 0,03 persen dari Rp15.672 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp15.659 per USD, juga menguat tipis lima poin atau setara 0,03 persen dari Rp15.664 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
    Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan menguat.
     
    “Untuk perdagangan Senin ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.600 per USD hingga Rp15.690 per USD,” ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.
     

     

    DHE SDA bakal disimpan di Indonesia

    Ibrahim mengungkapkan, kemenangan Donald Trump pada Pemilihan Umum (Pemilu) AS 2024 akan mengkhawatirkan perekonomian negara berkembang, salah satunya Indonesia. Oleh karena itu pemerintah dan Bank Indonesia perlu mengantisipasi efek Trump yang dapat membuat berlanjutnya perang dagang hingga suku bunga AS. 
     
    Suku bunga AS sendiri akan tetap tinggi atau higher for longer yang berdampak pada pelemahan mata uang rupiah dan juga berdampak pada arus modal, serta berpengaruh pada dinamika ketidakpastian pasar keuangan.
     
    Guna untuk mengantisipasi tekanan terhadap rupiah, BI dan pemerintah perlu segera merealisasikan revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) agar DHE disimpan di Indonesia dalam proporsi yang lebih besar dan periode yang lebih lama serta memastikan BI Rate tetap membuat rupiah menarik bagi investor.
     
    Selain itu, pemerintah juga perlu mengedepankan program yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal. rencana pengurangan dan realokasi subsidi BBM merupakan langkah yang tepat.
     
    “Kemudian, pemerintah perlu mengantisipasi banjirnya produk impor ke Indonesia, khususunya dari Tiongkok. Di samping itu, eksportir di dalam negeri juga harus diberikan stimulus,” tegas Ibrahim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)