Xcloud.id

Perusahaan: WhatsApp

  • XL Axiata Bidik Gen-Z, Jaga Momentum Pertumbuhan Pelanggan Pascabayar 2025

    XL Axiata Bidik Gen-Z, Jaga Momentum Pertumbuhan Pelanggan Pascabayar 2025

    Bisnis.com, JAKARTA –  PT XL Axiata Tbk. (EXCL) memperluas target pasar pascabayar dengan mengincar pasar generasi Z atau Gen-Z. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan pascabayar perseroan yang saat ini konsisten bertumbuh. 

    Diketahui, XL Axiata mengalami pertumbuhan jumlah pelanggan pascabayar secara konsisten dalam 3 tahun terakhir. Jumlah pelanggan pascabayar XL Axiata pada kuartal III/2022 sebanyak 1.5 juta, bertambah menjadi 1,6 juta pada kuartal III/2023 dan menjadi 1,7 juta pada kuartal III/2024. 

    Group Head Premium Segment XL Axiata Randu Zulmi mengatakan pada tahun depan perusahaan memperkirakan penggunaan layanan pascabayar akan meningkat, terlebih lagi XL Prioritas baru saja meluncurkan paket unlimited baru, Hyfe. 

    Hfye diluncurkan pada Oktober 2024. Paket ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp90.000 dengan salah satu benefit yaitu pemakaian batas wajar. Artinya, pengguna dapat terus internetan selama tidak melebih batas wajar penggunaan. 

    “Plan yang ditujukan untuk pangsa pasar yang lebih muda diharapkan dapat menarik pelanggan baru dari segmen Gen Z dan milenial yang mencari layanan pascabayar dengan fleksibilitas dan nilai tambah yang tinggi,” kata Randu kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024). 

    Gerai XL AxiataPerbesar

    Randu menuturkan Paket unlimited seperti Hyfe dirancang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup digital generasi muda, termasuk akses tanpa batas untuk streaming, gaming, dan media sosial. 

    Selain itu, kombinasi dengan strategi pemasaran digital yang agresif dan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi diharapkan dapat meningkatkan akuisisi pelanggan baru.

    Dengan diversifikasi produk ini, XL Prioritas juga memperluas daya tariknya ke segmen pelanggan lainnya  dengan tetap fokus  mempertahankan loyalitas pelanggan pascabayar yang sudah ada. Strategi ini mendukung optimisme perusahaan terhadap pertumbuhan yang lebih signifikan pada tahun depan.

    Selain itu pada 2025, XL Prioritas akan memberikan pelayanan terbaik dengan VIP Service dan Personal Assistant  yang dapat diakses melalui MyXL. Ke depannya perusahaan juga akan memperkenalkan selfcare dan sistem notifikasi yang didukung oleh teknologi AI yang dapat diakses di semua platform seperti Whatsapp, Aplikasi MyXL dan Website untuk memudahkan dan membantu pelanggan XL PRIORITAS mendapatkan informasi dan bantuan.

    “Dengan mulai dikenalnya sistem “subscription-based service” yg diperkenalkan oleh penyedia SVOD, XL Prioritas saat ini fokus untuk menjual plan unlimited dengan model tersebut untuk memudahkan pelanggan agar terus terhubung tanpa harus memikirkan tagihan dan kekurangan kuota,”kata Randu. 

  • KJRI Hamburg Resmi Melayani Permohonan Paspor Elektronik – Espos.id

    KJRI Hamburg Resmi Melayani Permohonan Paspor Elektronik – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Felucia Sengky Ratna meresmikan layanan paspor elektronik di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hamburg, pada Kamis (19/11/2024). (Istimewa)

    Esposin, JERMAN – Warga Negara Indonesia (WNI) di Kota Hamburg dan sekitarnya kini lebih hemat waktu dan biaya untuk mengurus paspor elektronik (e-paspor). Pada Kamis (19/11/2024), Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Felucia Sengky Ratna meresmikan layanan paspor elektronik di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hamburg.

    KJRI Hamburg menjadi Perwakilan RI ketiga di Jerman yang melayani e-paspor setelah Kedutaan Besar RI di Berlin serta KJRI Frankfurt membuka layanan e-paspor pada Juli lalu. Saat ini, terdapat 22 Perwakilan RI di luar negeri yang sudah melayani permohonan paspor elektronik.

    Promosi
    Pengusaha Dimudahkan dengan Dana Cair Hingga 4 Kali Sehari di BRIMerchant

    Pada periode 1 Januari hingga 19 November 2024 tercatat sebanyak 15.493 paspor elektronik diterbitkan Perwakilan RI di luar negeri.

    Angka penerbitan e-paspor tertinggi ditorehkan oleh KBRI Singapura sebanyak 6.256 paspor, disusul oleh KBRI Seoul (Korea Selatan) sebanyak 2.776 paspor, kemudian KBRI Den Haag (Belanda) sebanyak 1.404 paspor, KBRI Tokyo sebanyak 1.260 paspor dan KJRI Sydney sebanyak 857 paspor.

    “Layanan paspor elektronik di Perwakilan RI mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat Indonesia di luar negeri. Dengan implementasi paspor elektronik di Perwakilan RI, WNI sudah tidak perlu pulang ke Tanah Air untuk melakukan penggantian e-paspor. Kami berupaya agar jangan sampai WNI di luar negeri merasa dinomor duakan karena akses pelayanan publik yang sulit,” ujar Sengky.

    Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Felucia Sengky Ratna meresmikan layanan paspor elektronik di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hamburg, pada Kamis (19/11/2024). (Istimewa)

     

    Jumlah WNI di wilayah kerja KJRI Hamburg sebanyak 6.718 orang dengan sebaran WNI tersebut terkonsentrasi di wilayah Hamburg dan Niedersachsen sekitar 2.500 orang tiap provinsinya.

    Selebihnya, WNI berdomisili di wilayah Bremen dan Schleiswig Holstein. Latar belakang WNI di wilayah kerja KJRI Hamburg antara lain pengusaha, karyawan profesional, mahasiswa, pelajar, dan suami/istri warga negara Jerman.

    Paspor elektronik dilengkapi dengan teknologi chip untuk penyimpanan data biometrik yang memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi sehingga memberikan rasa aman kepada pemegang paspor. Fitur keamanan ini juga memudahkan WNI di luar negeri yang sering bepergian (frequent travelers) dalam rangka bekerja atau bisnis. Mereka bisa melewati pemeriksaan keimigrasian otomatis dan lebih percaya diri saat mengajukan permohonan visa.

    Dalam acara tersebut, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian melakukan penyerahan paspor elektronik terbitan KJRI Hamburg pertama kepada dua orang WNI yakni Konsul Jenderal RI untuk Hamburg, Renata Siagian dan perwakilan WNI di Hamburg, Melissa. Acara peresmian juga dihadiri oleh perwakilan pelajar Indonesia di kota Hamburg.

    “Peluncuran layanan paspor elektronik di KJRI Hamburg merupakan wujud sinergi antara Ditjen Imigrasi dengan Kementerian Luar Negeri. Implementasi paspor elektronik adalah salah satu wujud komitmen Pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik,” pungkas Sengky.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Kemenkes: 41% Pengguna Antibiotik Oral Dapatkan Obat Tanpa Resep – Espos.id

    Kemenkes: 41% Pengguna Antibiotik Oral Dapatkan Obat Tanpa Resep – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi obat. (Freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Kementerian Kesehatan mengungkap sebanyak 41% dari masyarakat yang menggunakan antibiotik oral mendapatkan obat itu tanpa resep dan hal tersebut merupakan tantangan dalam pencegahan resistensi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR).

    Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalusia mengatakan di Jakarta, Kamis (21/11/2024), data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan 22,1% masyarakat menggunakan antibiotik oral, seperti tablet dan sirup. 

    Promosi
    Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp158,6 Triliun

    Dari jumlah tersebut, 41% mendapatkannya secara mudah, bukan dari sarana pelayanan kesehatan penunjang resmi seperti apotek atau toko obat.

    “Ada yang mendapatkan dari warung, juga mendapatkan dari tempat-tempat peredaran online dan atau tempat-tempat yang tidak sesuai dalam mendistribusikan antimikroba ini,” kata Rizka sebagaimana dilansir Antara.

    “Di samping itu, juga kita melihat bahwa dalam data sebaran sebanyak 18 provinsi di Indonesia memiliki proporsi perolehan antibiotik oral tanpa resep ini yang masih di atas rata-rata nasional atau di atas 41%,” ujarnya menambahkan.

    Penggunaan antibiotik tanpa resep dapat menyebabkan AMR, yang dapat berujung pada kematian. Dia memperkirakan bahwa kematian akibat AMR dapat menyentuh angka 10 juta pada 2050.

    Dia menjelaskan, penggunaan antibiotik begitu masif pada saat pandemi, karena saat itu masih ada semangat untuk menanggulangi Covid-19. Apapun pengobatannya, kata Rizka, selama tidak fatal, diterima demi keselamatan pasien. Sehingga, para pakar pun mencoba menggabungkan antimikroba dan antivirus dan membagikannya secara massal.

    “Tapi akibatnya setelah itu kita harus menanggung masalah yang besar terkait dengan resistensi tersebut, karena penggunaan antimikroba yang begitu masif, begitu banyaknya,” katanya.

    Dia mencontohkan, azithromycin yang sangat dibatasi pemakaiannya saat pandemi, kini dapat mudah dibeli hanya untuk menangani flu ringan.

    AMR pun menjadi perhatian global, katanya, seperti yang tertuang dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana terdapat target untuk menurunkan prevalensi antimikroba. Di tingkat nasional, dia melanjutkan, penanggulangan AMR dijabarkan dalam Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2020-2024.

    Pihaknya pun membangun SATU SEHAT sebagai upaya untuk mendata pembelian dan penggunaan antimikroba guna kontrol yang lebih baik. Apabila fasilitas-fasilitas kesehatan terintegrasi, maka semakin mudah untuk melakukan pendataan itu.

    Selain itu, Kemenkes juga membuat regulasi terkait pembatasan konsumsi antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan, tata cara pendistribusian antimikroba, serta pembatasan jenis juga penggunaan antimikroba dalam Formularium Nasional.

    Dia juga menyebut pentingnya edukasi bagi tenaga kesehatan, tenaga medis, dan publik tentang penggunaan antimikroba. Oleh karena itu, kata Rizka, kolaborasi menjadi kunci dalam penanganan isu tersebut.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Sebut OTT Tak Pas, Johanis Tanak Kembali Terpilih Jadi Pimpinan KPK

    Sebut OTT Tak Pas, Johanis Tanak Kembali Terpilih Jadi Pimpinan KPK

    Jakarta: Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, kembali terpilih sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan 2024-2029. Tanak meraih suara tertinggi bersama Fitroh Rohcahyanto dalamvoting yang digelar Komisi III DPR RI pada Kamis 21 November 2024, dengan masing-masing mengantongi 48 suara.

    Pemilihan ini berlangsung usai serangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon pimpinan (capim) KPK selama empat hari. Dalam uji kelayakan yang digelar Selasa 19 November 2024, Tanak menyatakan pandangannya terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menuai kontroversi.

    “Seandainya saya, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close. Karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP,” ujar Johanis Tanak di hadapan anggota Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Baca juga: Jenderal Polri Bintang 3 Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK Periode 2024-2029 dengan 45 Suara

    Pernyataan itu sontak disambut tepuk tangan sejumlah anggota dewan. Dalam kesempatan tersebut, Tanak menegaskan pandangannya bahwa OTT kurang tepat, meskipun ia tetap menjalankan tradisi tersebut selama menjabat.

    “Walaupun saya di pimpinan KPK, saya harus mengikuti, tapi berdasarkan pemahaman saya OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat,” lanjutnya.

    Tanak menjelaskan, istilah “operasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada kegiatan yang terencana, seperti operasi dokter yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tertangkap tangan adalah peristiwa yang terjadi seketika, di mana pelaku langsung ditangkap dan ditetapkan tersangka.

    “Kalau seketika pelakunya melakukan perbuatan dan ditangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah kalau ada suatu perencanaan operasi itu, terencana, satu dikatakan suatu peristiwa itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih. Itu tidak tepat. Ya menurut hemat saya OTT itu tidak tepat,” papar Tanak.
    Proses Pemilihan Pimpinan KPK
    Proses voting di Komisi III DPR RI menghasilkan lima nama dengan suara tertinggi sebagai pimpinan KPK periode 2024-2029:

    Johanis Tanak (48 suara)
    Fitroh Rohcahyanto (48 suara)
    Setyo Budiyanto (46 suara)
    Agus Joko Pramono (38 suara)
    Ibnu Basuki Widodo (33 suara).

    Jakarta: Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, kembali terpilih sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan 2024-2029. Tanak meraih suara tertinggi bersama Fitroh Rohcahyanto dalamvoting yang digelar Komisi III DPR RI pada Kamis 21 November 2024, dengan masing-masing mengantongi 48 suara.
     
    Pemilihan ini berlangsung usai serangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon pimpinan (capim) KPK selama empat hari. Dalam uji kelayakan yang digelar Selasa 19 November 2024, Tanak menyatakan pandangannya terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menuai kontroversi.
     
    “Seandainya saya, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close. Karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP,” ujar Johanis Tanak di hadapan anggota Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
    Baca juga: Jenderal Polri Bintang 3 Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK Periode 2024-2029 dengan 45 Suara
     
    Pernyataan itu sontak disambut tepuk tangan sejumlah anggota dewan. Dalam kesempatan tersebut, Tanak menegaskan pandangannya bahwa OTT kurang tepat, meskipun ia tetap menjalankan tradisi tersebut selama menjabat.
     
    “Walaupun saya di pimpinan KPK, saya harus mengikuti, tapi berdasarkan pemahaman saya OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat,” lanjutnya.
     
    Tanak menjelaskan, istilah “operasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada kegiatan yang terencana, seperti operasi dokter yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tertangkap tangan adalah peristiwa yang terjadi seketika, di mana pelaku langsung ditangkap dan ditetapkan tersangka.
     
    “Kalau seketika pelakunya melakukan perbuatan dan ditangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah kalau ada suatu perencanaan operasi itu, terencana, satu dikatakan suatu peristiwa itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih. Itu tidak tepat. Ya menurut hemat saya OTT itu tidak tepat,” papar Tanak.

    Proses Pemilihan Pimpinan KPK

    Proses voting di Komisi III DPR RI menghasilkan lima nama dengan suara tertinggi sebagai pimpinan KPK periode 2024-2029:

    Johanis Tanak (48 suara)
    Fitroh Rohcahyanto (48 suara)
    Setyo Budiyanto (46 suara)
    Agus Joko Pramono (38 suara)
    Ibnu Basuki Widodo (33 suara).

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Soal Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek, Kemenkes Janji Libatkan Seluruh Pihak

    Soal Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek, Kemenkes Janji Libatkan Seluruh Pihak

    Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku akan melibatkan seluruh pihak dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa merek. Sebelumnya, Kemenkes mendapatkan kritik akibat minimnya partisipasi publik dalam proses penyusunan aturan turunan PP 28/2024 tersebut.
     
    Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes Sundoyo mengatakan, akan melibatkan seluruh pihak, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Isu yang bergulir atas penyusunan Rancangan Permenkes diakui memang sangat berkaitan dari dua sektor tersebut, sehingga pelibatannya harus seimbang untuk menghasilkan kebijakan yang bersifat win-win solution.
     
    “Kebijakan yang sedang disusun pasti akan menyerap seluruh pemangku kepentingan. Hari ini akan banyak aspirasi untuk menentukan kebijakan ke depan,” ujarnya dalam diskusi Forum Legislasi “Serap Aspirasi Mata Rantai Industri Hasil Tembakau” dilansir, Kamis, 21 November 2024.
    Menurut Sundoyo, pelibatan pihak-pihak yang terkait merupakan upaya agar terjadi harmonisasi dalam pembentukan kebijakan. Sundoyo mengkonfirmasi bahwa Rancangan Permenkes saat ini masih dalam proses internalisasi di Kemenkes, namun pihaknya mencatat segala masukan yang disampaikan untuk menyempurnakan kebijakan tersebut.
     
    “Kita harus mencari keseimbangan, arahnya kesana, belum ada titik temunya. Jadi masih dikaji terus. Teman-teman dari masyarakat, asosiasi tembakau bisa kasih masukkan ke situ (hotline yang disediakan Kemenkes),” katanya.
     

     
    Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menyebutkan Kemenaker sampai saat ini belum diajak berdiskusi bersama untuk membahas perumusan aturan yang akan mengancam keberlangsungan pekerja itu. 
     
    “Kami concern bahwa PP 28/2024 dan turunannya akan berpotensi meningkatkan PHK. Kalau aturan ini terlalu kencang sesuai dengan keinginan teman-teman Kemenkes, akan ada 2,2 juta orang ter-PHK, baik dari industri tembakau maupun industri kreatif yang mendukung industri tembakau,” kata dia.
     
    Indah menegaskan untuk bersama-sama mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional delapan persen yang telah digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Hal ini dapat dilakukan dengan melindungi kelompok rentan, dalam hal ini pekerja tembakau yang mayoritas berasal dari keluarga berpendidikan terbatas dan termasuk bagian pekerja kategori lemah.
     
    “Kita perlu selamatkan sektor tembakau ini, mitigasinya dari kami tentu serap aspirasi. Izin juga untuk Kemenkes, kalau rapat kami juga perlu diundang. Karena sebelumnya Kemenkes dikritik kurang public hearing, kedepannya kami siap untuk mendukung dan diajak berdiskusi,” tegasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Kemkomdigi Siap Hadapi Tuntutan Akibat Tutup Situs Judi Online – Espos.id

    Kemkomdigi Siap Hadapi Tuntutan Akibat Tutup Situs Judi Online – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid

    Esposin, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) siap menghadapi tuntutan dampak dari penutupan situs web maupun aplikasi yang terkait judi online.

    “Dalam rangka menutup situs ataupun juga aplikasi, kadang-kadang harus berhadapan juga dengan tuntutan balik. Tidak apa-apa kita hadapi. Kalau memang itu aduan dari masyarakat, kita akan tutup. Dan kita siap berhadapan jika digugat,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Kamis (21/11/2024). 

    Promosi
    Dirut BRI Raih Penghargaan The Best CEO Ajang TOP CEO Indonesia Awards 2024

    Meutya mengatakan pihaknya siap menjelaskan alasan penutupan terhadap situs-situs maupun aplikasi yang disinyalir terkait dengan aktivitas judi online.

    Adapun Kementerian Komdigi terus mengintensifkan patroli siber untuk mendeteksi dan memblokir akses ke situs atau aplikasi yang memuat konten judi online dalam upaya memberantas praktik perjudian via daring.

    Kementerian Komdigi menggunakan teknologi terbaru seperti kecerdasan artifisial (AI) untuk mendeteksi konten judi online.

    Sejak 2017, Kementerian Komdigi telah memutus akses terhadap 5,1 juta konten perjudian, termasuk 3,5 juta konten yang diblokir di tahun 2024.

    Selain itu, kementerian selama 2024 menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan literasi digital warga di 27 provinsi. Peserta pelatihan itu mencapai 165.000 orang.

    Meutya mengakui penutupan yang dilakukan Kementerian Komdigi berpotensi terhadap tuntutan hukum. Namun, dirinya menegaskan bahwa hal tersebut bukan menjadi penghalang dalam upaya pemberantasan perjudian online.

    Dalam kesempatan itu, Meutya juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memberantas perjudian daring.

    Pemerintah telah mengambil berbagai langkah seperti menutup situs, memblokir rekening terkait, hingga menegakkan hukum secara tegas. Namun, upaya ini akan sulit efektif tanpa upaya dari masyarakat untuk mengurangi permintaan terhadap aktivitas ilegal tersebut.

    “Jadi mari kita ajak keluarga, tetangga semua untuk melawan bersama-sama karena yang paling susah adalah menghilangkan permintaannya itu. Itu mungkin dari kami, mengajak semua pihak untuk juga mengingatkan satu dengan lain,” kata Meutya sebagaimana dilansir Antara. 

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Profil Setyo Budiyanto, Ketua KPK Tahun 2024-2029

    Profil Setyo Budiyanto, Ketua KPK Tahun 2024-2029

    Jakarta: Komjen Pol. Setyo Budiyanto resmi dipilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029 oleh Komisi III DPR RI pada 21 November 2024.

    Pemilihan Setyo dilakukan melalui voting setelah uji kelayakan dan kepatutan bersama sepuluh calon pimpinan KPK lainnya. Dengan rekam jejak yang panjang dalam penegakan hukum dan investigasi, Setyo diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi KPK.
     
    Latar Belakang Karier
    Setyo Budiyanto, yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967, adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989 dengan spesialisasi dalam bidang reserse.

    Kariernya dimulai sebagai Kanit Harda Sat Serse Poltabes Ujung Pandang, kemudian menempati berbagai posisi strategis di Lampung dan Papua hingga menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus di Polda Papua.

    Setyo kemudian ditugaskan di Bareskrim Polri sebagai Penyidik Utama Biro Wassidik, dan juga menjabat sebagai Penyidik Eksekutif di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Pengalaman di bidang pemberantasan korupsi semakin bertambah saat ia menjadi Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK dan kemudian diangkat menjadi Direktur Penyidikan KPK. Pengalaman ini menjadi bekal penting baginya dalam memimpin lembaga antirasuah tersebut.

    Pada 2021, Setyo Budiyanto diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur dan kemudian menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara pada 2022.

    Setelah itu, ia ditugaskan sebagai Perwira Tinggi Itwasum Polri dan dipercaya menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI sejak Maret 2024.
     
    Visi untuk KPK
    Sebagai Ketua KPK, Setyo Budiyanto berkomitmen memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Ia menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, yaitu tidak hanya penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga meningkatkan upaya pencegahan dan edukasi masyarakat agar budaya antikorupsi dapat tumbuh lebih baik.

    Setyo juga berfokus pada kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi.

    Selain itu, ia berencana memperkuat sistem tata kelola internal KPK guna memastikan transparansi dan kredibilitas lembaga ini tetap terjaga.
     
    Dukungan dan Harapan
    Dalam rapat pleno penetapan Ketua KPK, Setyo Budiyanto mendapatkan dukungan sebanyak 46 suara dari total 48 suara anggota Komisi III DPR RI yang hadir.

    Ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari parlemen terhadap kemampuannya memimpin KPK. Pada kesempatan yang sama, empat komisioner KPK terpilih lainnya juga diumumkan.

    Dengan pengalaman yang luas dalam penegakan hukum, baik di kepolisian maupun lembaga lainnya seperti KPK dan OJK, Setyo Budiyanto diharapkan dapat memberikan dorongan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Kepemimpinannya dinanti-nantikan untuk membawa perubahan yang signifikan dan memperkuat KPK dalam lima tahun ke depan.

    Baca Juga:
    BREAKING NEWS: Lima Nama Capim KPK Pilihan Komisi III DPR untuk Periode 2024-2029

    Jakarta: Komjen Pol. Setyo Budiyanto resmi dipilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029 oleh Komisi III DPR RI pada 21 November 2024.
     
    Pemilihan Setyo dilakukan melalui voting setelah uji kelayakan dan kepatutan bersama sepuluh calon pimpinan KPK lainnya. Dengan rekam jejak yang panjang dalam penegakan hukum dan investigasi, Setyo diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi KPK.
     
    Latar Belakang Karier
    Setyo Budiyanto, yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967, adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989 dengan spesialisasi dalam bidang reserse.
     
    Kariernya dimulai sebagai Kanit Harda Sat Serse Poltabes Ujung Pandang, kemudian menempati berbagai posisi strategis di Lampung dan Papua hingga menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus di Polda Papua.
    Setyo kemudian ditugaskan di Bareskrim Polri sebagai Penyidik Utama Biro Wassidik, dan juga menjabat sebagai Penyidik Eksekutif di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
     
    Pengalaman di bidang pemberantasan korupsi semakin bertambah saat ia menjadi Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK dan kemudian diangkat menjadi Direktur Penyidikan KPK. Pengalaman ini menjadi bekal penting baginya dalam memimpin lembaga antirasuah tersebut.
     
    Pada 2021, Setyo Budiyanto diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur dan kemudian menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara pada 2022.
     
    Setelah itu, ia ditugaskan sebagai Perwira Tinggi Itwasum Polri dan dipercaya menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI sejak Maret 2024.
     
    Visi untuk KPK
    Sebagai Ketua KPK, Setyo Budiyanto berkomitmen memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
     
    Ia menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, yaitu tidak hanya penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga meningkatkan upaya pencegahan dan edukasi masyarakat agar budaya antikorupsi dapat tumbuh lebih baik.
     
    Setyo juga berfokus pada kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi.
     
    Selain itu, ia berencana memperkuat sistem tata kelola internal KPK guna memastikan transparansi dan kredibilitas lembaga ini tetap terjaga.
     
    Dukungan dan Harapan
    Dalam rapat pleno penetapan Ketua KPK, Setyo Budiyanto mendapatkan dukungan sebanyak 46 suara dari total 48 suara anggota Komisi III DPR RI yang hadir.
     
    Ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari parlemen terhadap kemampuannya memimpin KPK. Pada kesempatan yang sama, empat komisioner KPK terpilih lainnya juga diumumkan.
     
    Dengan pengalaman yang luas dalam penegakan hukum, baik di kepolisian maupun lembaga lainnya seperti KPK dan OJK, Setyo Budiyanto diharapkan dapat memberikan dorongan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
     
    Kepemimpinannya dinanti-nantikan untuk membawa perubahan yang signifikan dan memperkuat KPK dalam lima tahun ke depan.
     
    Baca Juga:
    BREAKING NEWS: Lima Nama Capim KPK Pilihan Komisi III DPR untuk Periode 2024-2029
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • IHSG Ditutup Terjungkal ke Level 7.140

    IHSG Ditutup Terjungkal ke Level 7.140

    Jakarta: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan hari ini kembali mengalami pelemahan.
     
    Berdasarkan pemantauan, IHSG pada awal pembukaan perdagangan sempat melesat. Sayangnya tren positif tersebut terpaksa harus mengendur menjelang istirahat siang.
     
    Pascaistirahat siang, IHSG yang berada di zona merah masih tak mampu bangkit. IHSG terus turun dan berakhir di level negatif hingga penutupan perdagangan.
    Mengutip laman RTI, Kamis, 21 November 2024, IHSG ditutup di posisi 7.140,91 atau turun 39,42 poin, setara 0,55 persen.
     
    Saat bel pembukaan perdagangan, IHSG bertengger di posisi 7.180,26. Gerak indeks sempat menyentuh level tertinggi di posisi 7.209,35 dan level terendahnya di 7.140,91.
     
    Adapun volume perdagangan hari ini tercatat sebanyak 17,00 miliar lembar saham senilai Rp9,82 triliun. Sebanyak 316 saham melemah, 231 saham menguat, dan 244 saham stagnan.
     

     

    7 sektor saham boncos

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, empat sektor menguat yaitu dipimpin sektor infrastruktur sebesar 1,17 persen, diikuti oleh sektor kesehatan dan sektor teknologi yang naik masing- masing sebesar 0,65 persen dan 0,57 persen.
     
    Sedangkan, tujuh sektor melemah yaitu sektor properti turun paling dalam minus 0,84 persen, diikuti oleh sektor keuangan dan sektor industri yang masing- masing turun sebesar 0,79 persen dan 0,72 persen.
     
    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu LMPI, KETR, VICO, INTD, dan BINO. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni JMAS, BDKR, MPPA, BRPT, dan BSML.
     
    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.127.729 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,00 miliar lembar saham senilai Rp9,82 triliun. Sebanyak 231 saham naik 316 saham menurun, dan 244 tidak bergerak nilainya.
     
    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain, indeks Nikkei melemah 326,10 poin atau 0,85 persen ke level 38.026,19, indeks Hang Seng melemah 103,90 poin atau 0,53 persen ke level 19.601,10, indeks Shanghai menguat 2,40 poin atau 0,07 persen ke posisi 3.370,39, dan indeks Straits Times melemah 4,41 poin atau 0,12 persen ke 3.739,21.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Profil Setyo Budiyanto, Ketua KPK 2024-2029 – Espos.id

    Profil Setyo Budiyanto, Ketua KPK 2024-2029 – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Calon Pimpinan KPK, Setyo Budiyanto, mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Esposin, JAKARTA — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi memilih dan menetapkan Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK masa jabatan 2024-2029.  

    Penetapan ini berlangsung dalam rapat pleno yang diselenggarakan di Ruang Komisi III, Gedung DPR, Kompleks Parlemen senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin rapat pleno tersebut. 

    Promosi
    UMKM Keripik Kentang Albaeta Berkembang Pesat Berkat Pemberdayaan BRI

    “Apakah saudara Setyo Budiyanto dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua KPK masa jabatan tahun 2024-2029?” tanya Habiburokhman dan dijawab setuju oleh para anggota rapat. 

    Setyo memperoleh 45 dari 48 suara sebagai Ketua KPK. Sementara itu untuk perolehan suara sebagai pimpinan/anggota Setyo memperoleh sebanyak 46 dari 48 suara.

    Nantinya dalam memimpin lembaga antirasuah ini, Setyo akan didampingi oleh empat wakil yaitu Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. 

    Lantas siapa Setyo Budianto? 

    Setyo Budiyanto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol pada 1989 yang memiliki segudang pengalaman di bidang reserse.

    Diketahui nama pria berusia 57 tahun ini sudah tidak asing lagi di lembaga antirasuah, lantaran pada 2019 dirinya pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Kedeputian Penindakan KPK. 

    Setahun selanjutnya, dia dipercaya untuk mengemban jabatan Direktur Penyidikan KPK, posisi yang strategis ini memperkuat kompetensinya dalam memberantas kasus korupsi. 

    Adapun saat ini Setyo menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian yang dikomandoi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Sebelumnya, pada 2021 dia ditunjuk sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kemudian, setahun selanjutnya lulusan Akpol ini dipercaya menjadi Kapolda Sulawesi Utara. 

    Setelah itu, dia menerima amanah sebagai Pati Itwasum Polri. Harta Kekayaan Setyo Budianto Menilik laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan pada 1 April 2024, Setyo Budianto tercatat memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp9,61 miliar.  

    Pada kategori aset tanah dan bangunan milik Setyo tercatat sebesar Rp7,6 miliar yang tersebar di Tangerang, Makassar, dan Bogor. Semuanya tercatat hasil sendiri.

    Untuk membantu mobilitasnya sehari-hari, Ketua KPK terpilih ini memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp946 juta. Terdiri dari Sepeda RB 2020, Motor Piaggio Vespa 2016, Trek RB 2022, dan Mobil Toyota LX 2012. Semuanya pun tercatat dari hasil sendiri. 

    Kemudian, untuk harga bergerak lainnya tercatat sebesar Rp360 juta; kas dan setara kas sebesar Rp705 juta. Adapun, utang Setyo tercatat nihil.

    Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Profil Irjen Kementan Setyo Budiyanto yang Jadi Ketua KPK 2024-2029”

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Tidak Ada Perwakilan Perempuan di Pimpinan KPK Periode 2024-2029

    Tidak Ada Perwakilan Perempuan di Pimpinan KPK Periode 2024-2029

    Jakarta: Dua kandidat perempuan yang masuk dalam 10 besar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 gagal terpilih dalam proses voting yang digelar Komisi III DPR RI pada Kamis, 21 November 2024. Poengky Indarti dan Ida Budhiati, dua dari sepuluh nama yang diajukan, tidak berhasil mendapatkan suara yang cukup untuk masuk dalam lima besar pimpinan terpilih.

    Poengky Indarti hanya memperoleh dua suara, sementara Ida Budhiati mendapatkan delapan suara. Keduanya berada di posisi terbawah dalam perolehan suara, jauh dari lima nama teratas yang memiliki suara signifikan, dengan jumlah tertinggi mencapai 48 suara.

    Baca juga: Jenderal Polri Bintang 3 Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK Periode 2024-2029 dengan 46 Suara

    Hasil Lengkap Voting 10 Capim KPK

    Johanis Tanak – 48 suara
    Fitroh Rohcahyanto – 48 suara
    Setyo Budiyanto – 46 suara
    Agus Joko Pramono – 39 suara
    Ibnu Basuki Widodo – 33 suara
    Michael Rolandi Cesnanta Brata – 9 suara
    Ida Budhiati – 8 suara
    Ahmad Alamsyah Saragih – 4 suara
    Poengky Indarti – 2 suara
    Djoko Poerwanto – 2 suara

    Minimnya Representasi Perempuan
    Kegagalan dua kandidat perempuan ini kembali menunjukkan minimnya representasi perempuan dalam posisi strategis di lembaga penegakan hukum. Meskipun keduanya memiliki latar belakang yang kuat, mereka tidak mampu bersaing dengan kandidat laki-laki dalam proses seleksi ini.

    Poengky Indarti dikenal sebagai mantan anggota Kompolnas yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan reformasi di sektor keamanan. Ida Budhiati memiliki rekam jejak yang kuat di bidang hukum tata negara sebagai mantan anggota KPU dan akademisi. Namun, rendahnya dukungan suara untuk keduanya menunjukkan tantangan besar yang masih dihadapi perempuan dalam menembus dominasi laki-laki di sektor ini.
    Lima Pimpinan Terpilih

    Johanis Tanak (48 suara)
    Fitroh Rohcahyanto (48 suara)
    Setyo Budiyanto (46 suara)
    Agus Joko Pramono (39 suara)
    Ibnu Basuki Widodo (33 suara)

    Jakarta: Dua kandidat perempuan yang masuk dalam 10 besar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 gagal terpilih dalam proses voting yang digelar Komisi III DPR RI pada Kamis, 21 November 2024. Poengky Indarti dan Ida Budhiati, dua dari sepuluh nama yang diajukan, tidak berhasil mendapatkan suara yang cukup untuk masuk dalam lima besar pimpinan terpilih.
     
    Poengky Indarti hanya memperoleh dua suara, sementara Ida Budhiati mendapatkan delapan suara. Keduanya berada di posisi terbawah dalam perolehan suara, jauh dari lima nama teratas yang memiliki suara signifikan, dengan jumlah tertinggi mencapai 48 suara.
     
    Baca juga: Jenderal Polri Bintang 3 Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK Periode 2024-2029 dengan 46 Suara

    Hasil Lengkap Voting 10 Capim KPK

    Johanis Tanak – 48 suara
    Fitroh Rohcahyanto – 48 suara
    Setyo Budiyanto – 46 suara
    Agus Joko Pramono – 39 suara
    Ibnu Basuki Widodo – 33 suara
    Michael Rolandi Cesnanta Brata – 9 suara
    Ida Budhiati – 8 suara
    Ahmad Alamsyah Saragih – 4 suara
    Poengky Indarti – 2 suara
    Djoko Poerwanto – 2 suara

    Minimnya Representasi Perempuan

    Kegagalan dua kandidat perempuan ini kembali menunjukkan minimnya representasi perempuan dalam posisi strategis di lembaga penegakan hukum. Meskipun keduanya memiliki latar belakang yang kuat, mereka tidak mampu bersaing dengan kandidat laki-laki dalam proses seleksi ini.
    Poengky Indarti dikenal sebagai mantan anggota Kompolnas yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan reformasi di sektor keamanan. Ida Budhiati memiliki rekam jejak yang kuat di bidang hukum tata negara sebagai mantan anggota KPU dan akademisi. Namun, rendahnya dukungan suara untuk keduanya menunjukkan tantangan besar yang masih dihadapi perempuan dalam menembus dominasi laki-laki di sektor ini.

    Lima Pimpinan Terpilih

    Johanis Tanak (48 suara)
    Fitroh Rohcahyanto (48 suara)
    Setyo Budiyanto (46 suara)
    Agus Joko Pramono (39 suara)
    Ibnu Basuki Widodo (33 suara)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)