Xcloud.id

Perusahaan: WhatsApp

  • Sejumlah Daerah Manfaatkan Teknologi ArcGIS untuk Efektifkan Data Geospasial

    Sejumlah Daerah Manfaatkan Teknologi ArcGIS untuk Efektifkan Data Geospasial

    Jakarta: Esri Indonesia mengumumkan keberhasilan implementasi teknologi geospasial canggihnya, ArcGIS, di berbagai provinsi dan kota utama di Indonesia.

    Solusi inovatif ini kini telah dimanfaatkan oleh entitas pemerintah resmi di DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Timur, dan Batam, menandai langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan tata kelola, pelayanan publik, dan proses pengambilan keputusan.

    “Tujuan kami adalah memberdayakan pemerintah daerah untuk memanfaatkan data geospasial secara efektif, memastikan tata kelola yang lebih baik, transparansi, dan kepuasan masyarakat,” kata Head of Sales, Enterprise Business di Esri Indonesia, Ronald Adrianta, Kamis, 21 November 2024.
     

    Ronald menjelaskan ArcGIS Solution for Local Government menyediakan platform komprehensif untuk mengelola informasi geospasial, memberdayakan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi data berbasis lokasi.

    Beberapa aplikasi unggulan dari platform ini meliputi: SITARU (Sistem Informasi Tata Ruang), yang mempermudah akses data zonasi dan perencanaan tata ruang; SIGINFRA (Sistem Informasi Geografis Infrastruktur), yang meningkatkan transparansi dan kepuasan masyarakat dengan memungkinkan pemantauan spasial terhadap perkembangan infrastruktur; SJPDATA (Simpul Jaringan dan Portal Satu Data), yang mendorong kolaborasi antar entitas pemerintah dan keterlibatan masyarakat.

    Selain itu, platform ini juga menghadirkan SIMPEDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah) yang mengoptimalkan pendapatan daerah melalui visualisasi data pajak dan retribusi, serta teknologi Digital Twin, yang menawarkan representasi 3D kondisi perkotaan untuk mendukung inisiatif kota cerdas.

    “Teknologi ini telah memberikan dampak nyata. Sebagai contoh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan JAKARTA SATU untuk mengintegrasikan data spasial dan menyederhanakan administrasi daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanfaatkan sistem SIGINVES untuk memberikan wawasan berbasis data kepada investor mengenai peluang investasi di wilayah tersebut,” jelas Ronald.

    Menurut Ronald dengan mengintegrasikan teknologi geospasial canggih dalam operasional pemerintah daerah tersebut, pemerintah dapat membuat keputusan berbasis data yang memberikan manfaat langsung bagi warga dan komunitas.

    “Keberhasilan ArcGIS di berbagai wilayah menunjukkan fleksibilitas dan skalabilitas solusi geospasial. Baik untuk perencanaan kota, penanganan bencana alam, mendukung inisiatif keberlanjutan, maupun pemantauan infrastruktur, platform ini menawarkan alat yang kuat untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Kami sangat antusias untuk melihat bagaimana inovasi ini terus membawa perubahan positif,” ujarnya.

    Jakarta: Esri Indonesia mengumumkan keberhasilan implementasi teknologi geospasial canggihnya, ArcGIS, di berbagai provinsi dan kota utama di Indonesia.
     
    Solusi inovatif ini kini telah dimanfaatkan oleh entitas pemerintah resmi di DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Timur, dan Batam, menandai langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan tata kelola, pelayanan publik, dan proses pengambilan keputusan.
     
    “Tujuan kami adalah memberdayakan pemerintah daerah untuk memanfaatkan data geospasial secara efektif, memastikan tata kelola yang lebih baik, transparansi, dan kepuasan masyarakat,” kata Head of Sales, Enterprise Business di Esri Indonesia, Ronald Adrianta, Kamis, 21 November 2024.
     

    Ronald menjelaskan ArcGIS Solution for Local Government menyediakan platform komprehensif untuk mengelola informasi geospasial, memberdayakan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi data berbasis lokasi.
    Beberapa aplikasi unggulan dari platform ini meliputi: SITARU (Sistem Informasi Tata Ruang), yang mempermudah akses data zonasi dan perencanaan tata ruang; SIGINFRA (Sistem Informasi Geografis Infrastruktur), yang meningkatkan transparansi dan kepuasan masyarakat dengan memungkinkan pemantauan spasial terhadap perkembangan infrastruktur; SJPDATA (Simpul Jaringan dan Portal Satu Data), yang mendorong kolaborasi antar entitas pemerintah dan keterlibatan masyarakat.
     
    Selain itu, platform ini juga menghadirkan SIMPEDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah) yang mengoptimalkan pendapatan daerah melalui visualisasi data pajak dan retribusi, serta teknologi Digital Twin, yang menawarkan representasi 3D kondisi perkotaan untuk mendukung inisiatif kota cerdas.
     
    “Teknologi ini telah memberikan dampak nyata. Sebagai contoh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan JAKARTA SATU untuk mengintegrasikan data spasial dan menyederhanakan administrasi daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanfaatkan sistem SIGINVES untuk memberikan wawasan berbasis data kepada investor mengenai peluang investasi di wilayah tersebut,” jelas Ronald.
     
    Menurut Ronald dengan mengintegrasikan teknologi geospasial canggih dalam operasional pemerintah daerah tersebut, pemerintah dapat membuat keputusan berbasis data yang memberikan manfaat langsung bagi warga dan komunitas.
     
    “Keberhasilan ArcGIS di berbagai wilayah menunjukkan fleksibilitas dan skalabilitas solusi geospasial. Baik untuk perencanaan kota, penanganan bencana alam, mendukung inisiatif keberlanjutan, maupun pemantauan infrastruktur, platform ini menawarkan alat yang kuat untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Kami sangat antusias untuk melihat bagaimana inovasi ini terus membawa perubahan positif,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Dapat Sentimen Kenaikan Wall Street, IHSG Pagi Ini Meroket 0,37%

    Dapat Sentimen Kenaikan Wall Street, IHSG Pagi Ini Meroket 0,37%

    Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat, 22 November 2024, berada di posisi 7.141,10.
     
    Mengacu data RTI yang terekam hingga pukul 09.10 WIB, IHSG meroket hingga menyentuh level 7.167,65 atau naik sebanyak 26,73 poin setara 0,37 persen.
     
    Adapun, sebanyak 200 saham emiten menguat pada perdagangan pagi ini. Sementara, 185 saham lainnya melemah dan sebanyak 182 saham stagnan.
     
    Untuk sementara, total transaksi yang tercatat hingga pukul 09.10 WIB sebanyak Rp992,75 miliar dengan total saham yang diperdagangkan 3,01 miliar saham.
     

     

    Wall Street raup cuan berlimpah
     
    Sementara itu, saham Amerika Serikat (AS) di Wall Street berakhir lebih tinggi pada perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB) karena investor menyerap laba terbaru Nvidia dan memantau data ekonomi utama.
     
    Indeks Dow Jones Industrial Average tercatat naik 461,88 poin, atau 1,06 persen, menjadi 43.870,35. Indeks S&P 500 naik 31,60 poin, atau 0,53 persen, menjadi 5.948,71. Indeks Nasdaq Composite naik 6,28 poin, atau 0,03 persen, menjadi 18.972,42.
     
    Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor utilitas dan keuangan memimpin penguatan dengan kenaikan masing-masing sebesar 1,75 persen dan 1,27 persen.
     
    Sementara itu, sektor jasa komunikasi dan barang konsumsi memimpin penguatan dengan penurunan masing-masing sebesar 1,73 persen dan 0,30 persen.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Sempat Berusaha Bunuh Diri, Istri di Pekanbaru Malah Tewas di Tangan Suami

    Sempat Berusaha Bunuh Diri, Istri di Pekanbaru Malah Tewas di Tangan Suami

    Liputan6.com, Pekanbaru – Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru menangkap Afrizal di sebuah bengkel saat memperbaiki sepeda motor. Pria 34 tahun itu merupakan tersangka pembunuhan terhadap istri sirinya, Wy.

    Wakil Kapolresta Pekanbaru AKBP Henky Poerwanto menjelaskan, kasus suami bunuh istri itu terjadi pada 20 November dini hari. Korban kehilangan nyawa setelah diserang pakai kampak di bagian kepalanya.

     

    “Ada 3 luka yang mengenai tengkorak dan bagian wajah, korban dibunuh di ruangan tengah rumah,” kata Henky didampingi Kasat Reskrim Kompol Bery Juana Putra SIK, Kamis siang, 21 November 2024.

    Korban dan pelaku menikah siri sejak tahun 2022. Keharmonisan rumah tangga keduanya berlangsung sekejap kemudian selalu diwarnai pertengkaran dengan dalih kehadiran orang ketiga.

    Korban yang sudah punya 4 anak dari suami pertamanya sering cemburu kepada pelaku karena sering pulang malam. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi hingga pihak keluarga berusaha mendamaikan.

    Upaya perdamaian sudah dilakukan kakak korban dan kakeknya. Keduanya diminta hidup rukun lagi tapi korban menolak dengan alasan tidak sanggup lagi hidup bersama pelaku.

    “Bahkan korban sempat ingin bunuh diri menyayat tangannya tapi dicegah pelaku pada petang hari sebelum kejadian,” ujar Henky.

    Pada malam hari 19 November 2024, korban tidur di ruangan tengah lalu didatangi pelaku. Korban diminta agar tidur di kamar saja sembari membicarakan nasib rumah tangga.

    Korban menolak masuk. Upaya mengajak korban tidur di kamar ini bahkan dilakukan pelaku sampai 5 kali, terakhir pukul 03.00 WIB 20 November 2024.

    “Korban tetap menolak dan menyatakan tidak mau lagi hidup dengan pelaku,” ujar Henky.

     

    *** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Aksi Terorisme di Indonesia Disebut Menurun Tiga Tahun Terakhir – Espos.id

    Aksi Terorisme di Indonesia Disebut Menurun Tiga Tahun Terakhir – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Prajurit TNI melakukan penggerebekan tempat persembunyian pelaku terorisme saat pelaksanaan simulasi penanggulangan terorisme di kawasan Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (20/10/2022). Simulasi dan latihan bersama penanggulangan terorisme itu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan sinergitas pasukan-pasukan khusus penanggulangan teror TNI-Polri dan pihak terkait lainnya menjelang pelaksanaan KTT G20 di Bali. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.

    Esposin, JAKARTA — Aksi terorisme di Indonesia disebut telah menurun selama tiga tahun terakhir. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyebut penurunan dikarenakan pemerintah berhasil dalam meredam cikal bakal pergerakan terorisme sejak dini.

    “Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah terjadi penurunan insiden terkait terorisme di Indonesia. Dari tahun 2023 hingga paruh pertama tahun 2024, Indonesia berhasil mempertahankan status zero terrorism attack,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Adi Winarso saat memimpin Delegasi RI pada kegiatan The 4th Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) seperti dikutip siaran pers Kemenko Polkam, Jumat (22/11/2024), dilansir Antara.

    Promosi
    Kembali Digelar, Bazar UMKM BRILiaN Berdayakan dan Perluas Pasar Pelaku Usaha

    Menurut Adi, Indonesia berhasil berada dalam status aman dari terorisme karena pemerintah melakukan langkah pencegahan awal seperti menindak para pelaku sebelum melakukan aksinya.

    Namun demikian, Adi tetap menyoroti munculnya fenomena aksi terorisme baru yang lebih moderen dengan menggunakan teknologi.

    Ragam fenomena yang muncul, seperti perekrutan anggota teroris lewat teknologi media, penyebaran paham-paham ekstremisme melalui internet, penggunaan artificial intelligence (AI) dan penggunaan cryptocurrency dalam pendanaan terorisme.

    Adi mengatakan penting bagi pemerintah Indonesia dan seluruh pihak untuk mengantisipasi fenomena penggunaan teknologi dalam aktivitas teroris ini.

    Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang penggunaan teknologi, terkhusus AI.

    “Minimnya penggunaan AI dalam pekerjaan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme menjadi tantangan tersendiri,” katanya.

    Walau demikian, pihaknya yakin pemerintah akan melakukan terobosan melalui kebijakan yang strategis demi mencegah aktivitas terorisme yang bersinggungan dengan teknologi AI.

    Dengan demikian, Indonesia bisa terus dalam kondisi kondusif dan mempertahankan status zero terrorism attack.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Jangan Biarkan KPK Kehilangan Gigi

    Jangan Biarkan KPK Kehilangan Gigi

    TEPUK tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bergemuruh ketika Johanis Tanak berjanji menghapus operasi tangkap tangan (OTT) di Komisi Pemberantasan Korupsi apabila dirinya terpilih untuk melanjutkan jabatan sebagai pimpinan lima tahun mendatang.

    Tanak yang menyampaikan janji itu saat mengikut uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), kini telah terpilih kembali menjadi salah satu komisioner KPK periode 2024-2029. Tanak berhasil mendapatkan dukungan dari 48 anggota Komisi III DPR.

    Terpilihnya Tanak jelas membuat publik cemas. Pasalnya, janji penghapusan OTT jelas berbahaya buat masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia kalau benar-benar diterapkan. Selama ini, OTT justru menjadi salah satu instrumen hukum yang dinilai ampuh untuk melakukan penindakan terhadap kasus korupsi.

    Tidak hanya mampu untuk melakukan penegakan hukum secara cepat, OTT juga memberikan efek jera yang luar biasa terhadap para koruptor. OTT merupakan metode penegakan hukum yang digunakan KPK untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi di saat mereka melakukan tindakan koruptif tersebut, ketika melakukan transaksi rasuah.
     

    Kegiatan OTT dimulai dengan proses pengumpulan informasi dan bukti awal mengenai dugaan tindak pidana korupsi. OTT selalu didahului oleh proses perencanaan, dimulai dari penyadapan yang kemudian diikuti pengintaian terhadap terduga pelaku. Lalu, setelah terduga beraksi, KPK langsung melakukan penangkapan.

    Penyadapan inilah yang membuat banyak koruptor keder, lebih waspada, dan bersiasat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, banyak dari mereka yang terpaksa memakai sandi-sandi khusus saat berkomunikasi untuk melakukan rasuah.

    Jika kegiatan OTT tidak lagi digunakan, proses penyadapan mungkin saja tidak akan dijalankan lagi. Padahal, KPK masih memiliki kewenangan itu meski saat ini penyadapan membutuhkan persetujuan dari Dewan Pengawas KPK.

    Memang sial nasib pemberantasan korupsi di negeri ini. Wisnu Baroto yang juga satu pemikiran dengan Tanak terpilih sebagai anggota Dewas KPK. Saat uji kelayakan dan kepatutan, ia berujar OTT yang selama ini dilakukan KPK tak lagi relevan dengan pemberantasan korupsi.

    Maka, terpilihnya Tanak dan Wisnu semakin memperjelas bahwa upaya pemberantasan korupsi masih terus digerogoti. Upaya pelemahan ini diprediksi terus berlanjut hingga lima tahun mendatang. Kalau OTT dihilangkan, kekuatan KPK semakin berkurang, dan para koruptor pun pasti senang.

    Upaya penggembosan KPK itu jelas menjadi ironi di tengah kian masifnya tindak pidana korupsi. Mafia peradilan semakin bertumbuh subur. Begitu juga pejabat yang semakin tidak punya rasa takut mencuri uang rakyat. Bahkan, rasuah pun terjadi di dalam tubuh KPK sendiri.

    Fakta-fakta itu menegaskan bahwa KPK, yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di Tanah Air, telah kehilangan nyali. Pimpinan KPK selama ini tidak punya keberanian untuk menolak intervensi dari berbagai kepentingan, yang ujungnya berimbas pada independensi lembaga.

    Setelah hilang nyali, KPK kini juga berpotensi kehilangan gigi jika OTT benar-benar dihapuskan. KPK akan semakin tidak menjadi andalan dalam memberangus korupsi. Lembaga yang merupakan anak kandung reformasi itu sangat mungkin bakal meneruskan keterpurukan selama lima tahun terakhir, sejak sebagian kekuatannya lenyap akibat revisi Undang-Undang (UU) KPK Tahun 2019 yang mengamputasi independensi mereka.

    Sekarang saja, berdasarkan survei tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum, KPK berada di urutan terbawah. KPK hanya dipercaya 65% responden, di bawah Kejaksaan Agung (75%), pengadilan (73%), Polri (69%), dan Mahkamah Konstitusi (68%).

    Korupsi telah lama menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan bangsa ini. Upaya menihilkan KPK ini jelas akan semakin memperlemah upaya pemberantasan korupsi.

    TEPUK tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bergemuruh ketika Johanis Tanak berjanji menghapus operasi tangkap tangan (OTT) di Komisi Pemberantasan Korupsi apabila dirinya terpilih untuk melanjutkan jabatan sebagai pimpinan lima tahun mendatang.
     
    Tanak yang menyampaikan janji itu saat mengikut uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), kini telah terpilih kembali menjadi salah satu komisioner KPK periode 2024-2029. Tanak berhasil mendapatkan dukungan dari 48 anggota Komisi III DPR.
     
    Terpilihnya Tanak jelas membuat publik cemas. Pasalnya, janji penghapusan OTT jelas berbahaya buat masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia kalau benar-benar diterapkan. Selama ini, OTT justru menjadi salah satu instrumen hukum yang dinilai ampuh untuk melakukan penindakan terhadap kasus korupsi.
    Tidak hanya mampu untuk melakukan penegakan hukum secara cepat, OTT juga memberikan efek jera yang luar biasa terhadap para koruptor. OTT merupakan metode penegakan hukum yang digunakan KPK untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi di saat mereka melakukan tindakan koruptif tersebut, ketika melakukan transaksi rasuah.
     

    Kegiatan OTT dimulai dengan proses pengumpulan informasi dan bukti awal mengenai dugaan tindak pidana korupsi. OTT selalu didahului oleh proses perencanaan, dimulai dari penyadapan yang kemudian diikuti pengintaian terhadap terduga pelaku. Lalu, setelah terduga beraksi, KPK langsung melakukan penangkapan.
     
    Penyadapan inilah yang membuat banyak koruptor keder, lebih waspada, dan bersiasat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, banyak dari mereka yang terpaksa memakai sandi-sandi khusus saat berkomunikasi untuk melakukan rasuah.
     
    Jika kegiatan OTT tidak lagi digunakan, proses penyadapan mungkin saja tidak akan dijalankan lagi. Padahal, KPK masih memiliki kewenangan itu meski saat ini penyadapan membutuhkan persetujuan dari Dewan Pengawas KPK.
     
    Memang sial nasib pemberantasan korupsi di negeri ini. Wisnu Baroto yang juga satu pemikiran dengan Tanak terpilih sebagai anggota Dewas KPK. Saat uji kelayakan dan kepatutan, ia berujar OTT yang selama ini dilakukan KPK tak lagi relevan dengan pemberantasan korupsi.
     
    Maka, terpilihnya Tanak dan Wisnu semakin memperjelas bahwa upaya pemberantasan korupsi masih terus digerogoti. Upaya pelemahan ini diprediksi terus berlanjut hingga lima tahun mendatang. Kalau OTT dihilangkan, kekuatan KPK semakin berkurang, dan para koruptor pun pasti senang.
     
    Upaya penggembosan KPK itu jelas menjadi ironi di tengah kian masifnya tindak pidana korupsi. Mafia peradilan semakin bertumbuh subur. Begitu juga pejabat yang semakin tidak punya rasa takut mencuri uang rakyat. Bahkan, rasuah pun terjadi di dalam tubuh KPK sendiri.
     
    Fakta-fakta itu menegaskan bahwa KPK, yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di Tanah Air, telah kehilangan nyali. Pimpinan KPK selama ini tidak punya keberanian untuk menolak intervensi dari berbagai kepentingan, yang ujungnya berimbas pada independensi lembaga.
     
    Setelah hilang nyali, KPK kini juga berpotensi kehilangan gigi jika OTT benar-benar dihapuskan. KPK akan semakin tidak menjadi andalan dalam memberangus korupsi. Lembaga yang merupakan anak kandung reformasi itu sangat mungkin bakal meneruskan keterpurukan selama lima tahun terakhir, sejak sebagian kekuatannya lenyap akibat revisi Undang-Undang (UU) KPK Tahun 2019 yang mengamputasi independensi mereka.
     
    Sekarang saja, berdasarkan survei tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum, KPK berada di urutan terbawah. KPK hanya dipercaya 65% responden, di bawah Kejaksaan Agung (75%), pengadilan (73%), Polri (69%), dan Mahkamah Konstitusi (68%).
     
    Korupsi telah lama menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan bangsa ini. Upaya menihilkan KPK ini jelas akan semakin memperlemah upaya pemberantasan korupsi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Rupiah Akhirnya Bisa Menguat, Meski Tipis

    Rupiah Akhirnya Bisa Menguat, Meski Tipis

    Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini akhirnya mengalami penguatan, setelah hancur lebur dalam beberapa hari terakhir.
     
    Mengutip data Bloomberg, Jumat, 22 November 2024, rupiah hingga pukul 09.22 WIB berada di level Rp15.923 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat tipis tujuh poin atau setara 0,04 persen dari Rp15.930 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp15.919 per USD, masih stagnan dari penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan kembali melemah.
     
    “Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp15.920 per USD hingga Rp16.000 per USD,” ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.
     

     

    Ruang penurunan BI Rate terbatas
     
    Bank Indonesia (BI) mengungkapkan masih akan ada ruang penurunan suku bunga atau BI Rate ke depan, meski akan terbatas. Penurunan suku bunga BI akan mempertimbangkan rendahnya inflasi serta pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Lebih lanjut, melihat perkembangan dinamika global yang bergerak cepat, saat ini fokus BI diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak semakin tingginya ketidakpastian geopolitik hingga perekonomian global, dengan perkembangan politik AS pascakemenangan Donald Trump sebagai Presiden.
     
    “Sehingga, arah kebijakan suku bunga BI ke depan akan terus memperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi di dalam negeri serta perkembangan data dan dinamika kondisi yang berkembang dalam mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut,” jelas Ibrahim.
     
    Sebelumnya, BI memutuskan untuk menahan suku bunga atau BI Rate sebesar 6,00 persen, dengan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25 persen dan suku bunga Lending Facility 6,75 persen.
     
    Keputusan menahan BI Rate ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan terkendalinya inflasi pada 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5 persen plus minus satu persen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas nilai tukar rupiah karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Kasus Penggelapan Biji Kopi di Surabaya Dikendalikan dari Lapas

    Kasus Penggelapan Biji Kopi di Surabaya Dikendalikan dari Lapas

    Surabaya (beritajatim.com) – Lukman Yusuf, Terdakwa kasus penadahan biji kopi diadili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pria yang biasa disapa Tape ini dijerat pasal 480 ke-1 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlambang Adhi Nugroho.

    Dalam melakukan aksi, Terdakwa tidak sendiri. Dia dibantu oleh Iqbal alias Le Le (DPO), Ambar alias Jaka (DPO) dan Saksi Ilham Akbar Pratama Ramadhan (berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan) bekas terpisah.

    Saat dikonfirmasi, Jaksa Herlambang mengatakan bahwa persidangan masih tahap pembuktian yakni mendatangkan saksi-saksi dari JPU.

    “Masih saksi, kemarin kesorean jadi saksi tidak keperiksa semua,” ujar Herlambang, Jumat (22/11/2024).

    Dalam dakwaan Jaksa Herlambang disebutkan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wib di Kompleks Pergudangan Bumi Maspion yang beralamat di Jalan Bumi Maspion Barat Nomor 1 C-D Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya.

    Saat itu, saksi Budianto Ciawi yang merupakan bos PT. Bumi Nusantara Sehat di bidang hasil bumi yang beralamat di Jalan Bumi Maspion Barat Nomor 1 C-D Kecamatan Benowo Kota Surabaya akan melakukan pengiriman biji kopi namun jasa ekspedisi langganan yang biasa digunakan oleh Saksi Budianto Ciawi sedang tutup.

    Saksi Budianto Ciawi kemudian meminta kepada admin perusahaan yaitu Nevie Vina untuk mencari jasa ekspedisi melalui Facebook sehingga mendapat kontak dari jasa ekspedisi Oase Transvelia dengan nomor handphone 081230076679.

    Saksi Budianto Ciawi selanjutnya berkomunikasi dengan jasa ekspedisi Oase Transvelia yang merupakan jasa ekspedisi fiktif yang dibuat oleh Iqbal alias Le Le (DPO), Ambar alias Jaka (DPO) dan Saksi Ilham Akbar Pratama Ramadhan (berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan).

    Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, Saksi Budianto Ciawi hanya berkomunikasi melalui Whatsapp dengan nomor handphone 081230076679 bertujuan untuk melakukan pengiriman biji kopi sebanyak 30.410 kg atau sekitar 375 karung untuk dikirim kepada PT. Santos Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Raya Gilang Nomor 59 Kecamatan Taman Sidoarjo melalui jasa ekspedisi Oase Transvelia dengan ongkos pengantaran sebesar Rp2,3 juta.

    Saksi Budianto Ciawi melakukan pembayaran 50 persen sebesar Rp1.150.000,- dengan cara transfer ke rekening bank BRI 04081012859534 atas nama Iqbal Supriyatna. Atas pembayaran tersebut, pada hari yang sama sekira jam 09.00 WIB, Saksi Cuncun Kartasetia sebagai supir dan Saksi Effendi sebagai kenek yang sebelumnya telah diperintah oleh Opik (DPO) dan Sdr. Andi Ibrahim (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Fuso warna biru dengan Nopol: Z-9000-ZU datang ke Kompleks Pergudangan Bumi Maspion yang beralamat di Jalan Bumi Maspion Barat Nomor 1 C-D Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya untuk mengangkut biji kopi dengan jumlah 375 karung dengan berat per karung seberat 81 kg dengan total seberat 30.410 kg.

    Pengangkutan biji kopi tersebut disertai dengan surat jalan yang dibuat oleh saksi Setia Rahayu selaku Kepala Gudang PT. Bumi Nusantara Sehat setelah melalui proses perhitungan timbang truk muatan.

    Bahwa di tengah perjalanan menuju lokasi tujuan, Saksi Cuncun Kartasetia dan Saksi Effendi mendapat pesan Whatsapp dari nomor handphone 085784324804 dengan nama “Keluargaku” yang mengaku sebagai pemilik Delivery Order (DO) meminta kepada Saksi Cuncun Kartasetia dan Saksi Effendi untuk mengirimkan barang ke Osowilangun.

    Saksi Cuncun Kartasetia dan Saksi Effendi selanjutnya melakukan konfirmasi kepada Sdr. Andi Ibrahim yang kemudian dibenarkan oleh Andi Ibrahim jika nomor tersebut adalah pemilik Delivery Order (DO). Saksi Cuncun Kartasetia dan Saksi Effendi percaya kemudian mengantarkan barang ke Osowilangun sesuai dengan shareloc yang diberikan oleh nomor handphone 085784324804.

    Sesampainya di Osowilangun, Saksi Cuncun Kartasetia dan Saksi Effendi diminta untuk menunggu dikarenakan nomor handphone 085784324804 kembali mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan bunyi, “mas, entar pean tanyain dulu dengan sopirnya pak Iqbal kah ini? gitu ya mas.”

    Bahwa masih pada hari yang sama sekira jam 14.00 Wib, Saksi Abdul Majid datang ke lokasi di Central Osowilangun Business Park Jalan Tambak Osowilangun Nomor 07 Kecamatan Benowo Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Fuso Nopol: D-8988-WE yang diperintah oleh Iqbal mengangkut 100 karung biji kopi atau sebanyak 8.100 kg.

    Saksi Abdul Majid akan membawa 100 karung biji kopi atau sebanyak 8.100 kg tersebut menuju ke depan Puskesmas Randu Sari Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pasuruan.

    Terdakwa sedari awal mengetahui dan menghendaki jika barang berupa 100 karung biji kopi atau sebanyak 8.100 kg yang akan diangkut merupakan barang yang sepatutnya diduga hasil kejahatan dikarenakan tidak disertai dengan bukti jual, Delivery Order maupun surat jalan.

    Terdakwa mengangkut 100 karung biji kopi atau sebanyak 8.100 kg dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa dan Saksi Ilham Akbar Pratama menuju ke alamat para pembeli antara lain sebagai berikut.

    Terdakwa menjual sebanyak sebanyak 40 karung ke lokasi tujuan Jalan Raya Wonorejo Krajan 1 Pakijangan Wonorejo Kota Pasuruan.

    Terdakwa menjual sebanyak sebanyak 10 karung ke lokasi tujuan Jalan Godog Kedondong RT.01 RW.03 Kecamatan Kedondong Kabupaten Sidoarjo.

    Terdakwa menjual sebanyak 30 karung ke lokasi tujuan Jalan Manukan Kulon Nomor 12 Kecamatan Tandes Surabaya.

    Atas penjualan biji kopi tersebut, Terdakwa memperoleh uang tunai sebesar Rp50 juta yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdri. Sonia (DPO) istri dari Saksi Ilham Akbar Pratama. Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp2 juta.

    Akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Saksi Budianto Ciawi sebagai pemilik dari PT. Bumi Nusantara Sehat mengalami kerugian berupa 100 karung biji kopi atau sebanyak 8.100 kg atau senilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp688,5 juta.

    Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. [uci/beq]

  • Kronologi Perwira Polisi Tewas Ditembak Perwira Polisi di Polres Solok Selatan – Espos.id

    Kronologi Perwira Polisi Tewas Ditembak Perwira Polisi di Polres Solok Selatan – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Kantor Polres Solok Selatan Sumatra Barat. (Istimewa/Google Image)

    Esposin, PADANG — Salah seorang perwira polisi diduga menembak rekan perwiranya sendiri dengan senjata api di Kepolisian Resor Solok Selatan,Provinsi Sumatra Barat pada Jumat (22/11/2024) dinihari.

    Peristiwa itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 00.43 WIB, lokasi kejadiannya adalah kawasan Kantor Polres Solok Selatan.

    Promosi
    Berkat BRI, Petani Mangga Bondowoso Mampu Perluas Lahan & Tingkatkan Taraf Hidup

    Perwira yang berposisi sebagai terduga penembakan menembak rekan sejawatnya menggunakan senjata api, hingga mengenai bagian kepala.

    Akibatnya korban mengalami luka yang amat serius dan harus dirujuk ke Kota Padang untuk mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar, hingga akhirnya dikabarkan meninggal dunia.

    Saat ini, Polda Sumbar menyelidiki peristiwa tersebut. “Iya benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulystiawan, dilansir Antara.

    Namun demikian ia belum bisa memberikan keterangan yang lebih rinci mengenai peristiwa tersebut, begitupun dengan motif serta pemicu terjadinya kasus penembakan yang oleh anggota kepolisian tersebut.

    “Untuk kasusnya masih dalam penyelidikan, nanti perkembangan akan disampaikan secara lebih lanjut, katanya singkat.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Espos, korban penembakan adalah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar, sedangkan terduga pelakunya adalah Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Lusa, Presiden Prabowo Dijadwalkan Tiba di Tanah Air – Espos.id

    Lusa, Presiden Prabowo Dijadwalkan Tiba di Tanah Air – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato utama dalam acara APEC CEO Summit di National Grand Theater Peru, pada Kamis (14/11/2024). (Istimewa/PresidenRI.go.id)

    Esposin, LONDON — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba kembali di tanah air, Minggu (24/11/2024), seusai melakukan rangkaian kunjungan kenegaraan ke berbagai negara sejak 8 November 2024.

    Promosi
    Interaksi CS BRI dengan Nasabah Pakai Bahasa Isyarat Tuai Apresiasi

    “(Tanggal) 24 (November) saya sudah di Jakarta,” ujar Prabowo di sela kunjungan kerja di London, Inggris, sebagaimana video yang disaksikan di Jakarta, Jumat (22/11/2024), dilansir Antara.

    Prabowo dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke luar negeri, antara lain berkunjung ke China bertemu Presiden Xi Jinping, ke Amerika Serikat bertemu Presiden Joe Biden, lalu ke Peru menghadiri KTT APEC, ke Brasil menghadiri KTT G20, kemudian ke Inggris menemui Raja Charles III hingga Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner.

    Belakangan Prabowo mengungkapkan akan sekaligus mengunjungi Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, sebelum kembali ke tanah air.

    Kepala Negara menyatakan akan membahas banyak hal penting dengan pemimpin Persatuan Emirat Arab. “Ya antara dua negara sahabat yang sangat dekat ya pasti, banyak yang dibahas,” jelas Prabowo.

    Prabowo di sela rangkaian kunjungan kenegaraan itu sempat menyatakan sudah rindu ingin segera kembali ke tanah air.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • OTT KPK, Antara Benci dan Rindu

    OTT KPK, Antara Benci dan Rindu

    OPERASI tangkap tangan alias OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kiranya berada di dua sisi yang bersimpangan. Di satu sisi, ia terus diharapkan, tetapi di sisi lain, ia justru kian dipersoalkan.

    OTT ialah senjata ampuh KPK untuk memberangus korupsi. Dulu, dengan OTT, mereka kerap membekuk para penjahat berkedok pejabat. Dulu, dengan operasi senyap itu, mereka begitu digdaya meringkus penyelenggara negara yang nyambi sebagai pemangsa uang negara.

    Belakangan, OTT memang tak lagi gencar. Ada yang bilang semua itu akibat revisi UU KPK yang menggergaji kekuatan KPK. Ada yang menilai sepinya OTT ialah konsekuensi dari pimpinan KPK yang bermasalah. Apa pun, OTT masih menjadi andalan untuk setidaknya menunjukkan mereka masih bekerja. Tak nganggur, tak makan gaji buta.

    OTT juga menjadi pelepas penat rakyat. Ketika ada press conference, tatkala wajah tersangka korupsi dipertontonkan dengan tangan diborgol, ada perasaan campur aduk. Kesal, geram, karena mereka tak kapok-kapok, tapi juga senang karena akhirnya bisa ditangkap.

    Akan tetapi, tak semua anak bangsa setuju dengan OTT KPK. Komisioner KPK Johanis Tanak, umpamanya. Dalam fit and proper test capim KPK periode 2024-2029 di Komisi III DPR, Selasa (19/11), ia terang-terangan akan menghapus OTT jika ia dipilih sebagai komisioner KPK.
     

    Johanis mengatakan OTT tidak tepat, tidak pas dilakukan untuk menangani kasus korupsi. Ia menganalogikan OTT dengan kegiatan operasi medis oleh dokter yang segala sesuatunya sudah disiapkan dan direncanakan. Sebaliknya, berdasarkan definisi KUHAP, tangkap tangan dilakukan seketika tanpa perencanaan.

    Ihwal pemberantasan korupsi, Johanis yang lama berkarier di kejaksaan terbilang karib dengan kontroversi. Ia pernah mengusulkan pendekatan restorative justice. Koruptor bisa tak diproses hukum asalkan mengembalikan tiga kali lipat kerugian negara akibat tindakannya. Johanis yang tahun lalu terjerat dalam kasus pelanggaran etik meski diputus tak bersalah juga disorot karena sepakat dengan revisi UU KPK.

    Begitulah, tak aneh kalau Johanis kembali bikin kontroversi lagi. Wajar jika kritik tajam membanjirinya lagi. Ada yang menilai janji Johanis menghapus OTT berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Ada yang lantang bersuara, pendapat Johanis bahwa OTT bertentangan dengan KUHAP keliru, sesat, dan menyesatkan. Dalilnya, KUHAP juga menjelaskan tangkap tangan itu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang, sesaat, atau segera setelah melakukan tidak pidana.

    KPK pun melalui juru bicara mereka menyatakan OTT tak melanggar aturan dan akan tetap dilakukan jika cukup bukti. Lalu, buat apa Johanis umbar janji untuk menyudahi OTT? Untuk memikat hati Komisi III? Banyak yang menduga demikian. Berhasilkah dia? Luar biasa. Kemarin, dia terpilih untuk kembali memimpin KPK bersama empat orang lainnya. Ia meraup 48 suara, sama dengan raupan Fitroh Rohcahyanto, disusul Setyo Budiyanto (46), Agus Joko Pramono (39), dan Ibnu Basuki Widodo (33). Untuk posisi Ketua KPK, Setyo Budiyanto mendulang suara terbanyak.

    Johanis mampu membuat Komisi III kesengsem. Idenya untuk menyetop OTT disambut dengan gemuruh tepuk tangan dewan. Tepuk tangan ialah ekspresi kegembiraan. Lirik lagu anak-anak yang dipopulerkan Shieren & Ebril menarasikan itu. ‘Kalau kau suka hati.. Kalau kau suka hati.. Kalau kau suka hati, tepuk tangan..’.

    Konon, OTT KPK paling ditakuti koruptor dan calon koruptor. Lalu kenapa Komisi III menyambut antusias pernyataan Johanis akan menghapus OTT? Bungahkah mereka? Ah, entahlah.

    Tak cuma Johanis yang kontra OTT. Luhut Binsar Pandjaitan juga. Eks menko kemaritiman dan investasi di era Jokowi yang kini dipercaya Presiden Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu pernah berujar lebih sedikit OTT maka kinerja KPK makin bagus. Opung bahkan menyebut OTT kampungan.

    Penilaian itu pun diamini anggota Komisi III dari PKB Hasbiallah Ilyas. Baginya, OTT memang kampungan sebab hanya pemborosan uang negara. Dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas KPK, dua hari lalu, ia ingin OTT tak lagi dilakukan.

    Ia meminta Dewas KPK nanti melakukan langkah ekstrem dengan menghubungi target yang akan di-OTT untuk tidak jadi korupsi. “Kita telepon, ‘Hai, bapak, jangan melakukan korupsi; melakukan korupsi, Anda saya tangkap’. Kan, selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan,” ucapnya. Duh….

    Begitulah nasib OTT. Ia ada dan berguna, tapi tak sedikit yang ingin meniadakan karena menganggapnya tiada guna. Kini, orang yang ingin meniadakan OTT itu kembali dipercaya mengendalikan KPK.

    OTT KPK benar-benar terjebak di antara benci dan rindu. Tidak sedikit elite yang membenci, tetapi saya yakin jauh lebih banyak rakyat yang merindukannya. Saya termasuk yang rindu. Saya ingin KPK kembali garang melakukan OTT untuk menerungku koruptor seperti di era kejayaan dulu. Saya tidak ingin koruptor dan kandidat koruptor tertawa terbahak-bahak karena OTT ditamatkan riwayatnya. Bagaimana dengan Anda para pembaca?

    OPERASI tangkap tangan alias OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kiranya berada di dua sisi yang bersimpangan. Di satu sisi, ia terus diharapkan, tetapi di sisi lain, ia justru kian dipersoalkan.
     
    OTT ialah senjata ampuh KPK untuk memberangus korupsi. Dulu, dengan OTT, mereka kerap membekuk para penjahat berkedok pejabat. Dulu, dengan operasi senyap itu, mereka begitu digdaya meringkus penyelenggara negara yang nyambi sebagai pemangsa uang negara.
     
    Belakangan, OTT memang tak lagi gencar. Ada yang bilang semua itu akibat revisi UU KPK yang menggergaji kekuatan KPK. Ada yang menilai sepinya OTT ialah konsekuensi dari pimpinan KPK yang bermasalah. Apa pun, OTT masih menjadi andalan untuk setidaknya menunjukkan mereka masih bekerja. Tak nganggur, tak makan gaji buta.
    OTT juga menjadi pelepas penat rakyat. Ketika ada press conference, tatkala wajah tersangka korupsi dipertontonkan dengan tangan diborgol, ada perasaan campur aduk. Kesal, geram, karena mereka tak kapok-kapok, tapi juga senang karena akhirnya bisa ditangkap.
     
    Akan tetapi, tak semua anak bangsa setuju dengan OTT KPK. Komisioner KPK Johanis Tanak, umpamanya. Dalam fit and proper test capim KPK periode 2024-2029 di Komisi III DPR, Selasa (19/11), ia terang-terangan akan menghapus OTT jika ia dipilih sebagai komisioner KPK.
     

    Johanis mengatakan OTT tidak tepat, tidak pas dilakukan untuk menangani kasus korupsi. Ia menganalogikan OTT dengan kegiatan operasi medis oleh dokter yang segala sesuatunya sudah disiapkan dan direncanakan. Sebaliknya, berdasarkan definisi KUHAP, tangkap tangan dilakukan seketika tanpa perencanaan.
     
    Ihwal pemberantasan korupsi, Johanis yang lama berkarier di kejaksaan terbilang karib dengan kontroversi. Ia pernah mengusulkan pendekatan restorative justice. Koruptor bisa tak diproses hukum asalkan mengembalikan tiga kali lipat kerugian negara akibat tindakannya. Johanis yang tahun lalu terjerat dalam kasus pelanggaran etik meski diputus tak bersalah juga disorot karena sepakat dengan revisi UU KPK.
     
    Begitulah, tak aneh kalau Johanis kembali bikin kontroversi lagi. Wajar jika kritik tajam membanjirinya lagi. Ada yang menilai janji Johanis menghapus OTT berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Ada yang lantang bersuara, pendapat Johanis bahwa OTT bertentangan dengan KUHAP keliru, sesat, dan menyesatkan. Dalilnya, KUHAP juga menjelaskan tangkap tangan itu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang, sesaat, atau segera setelah melakukan tidak pidana.
     
    KPK pun melalui juru bicara mereka menyatakan OTT tak melanggar aturan dan akan tetap dilakukan jika cukup bukti. Lalu, buat apa Johanis umbar janji untuk menyudahi OTT? Untuk memikat hati Komisi III? Banyak yang menduga demikian. Berhasilkah dia? Luar biasa. Kemarin, dia terpilih untuk kembali memimpin KPK bersama empat orang lainnya. Ia meraup 48 suara, sama dengan raupan Fitroh Rohcahyanto, disusul Setyo Budiyanto (46), Agus Joko Pramono (39), dan Ibnu Basuki Widodo (33). Untuk posisi Ketua KPK, Setyo Budiyanto mendulang suara terbanyak.
     
    Johanis mampu membuat Komisi III kesengsem. Idenya untuk menyetop OTT disambut dengan gemuruh tepuk tangan dewan. Tepuk tangan ialah ekspresi kegembiraan. Lirik lagu anak-anak yang dipopulerkan Shieren & Ebril menarasikan itu. ‘Kalau kau suka hati.. Kalau kau suka hati.. Kalau kau suka hati, tepuk tangan..’.
     
    Konon, OTT KPK paling ditakuti koruptor dan calon koruptor. Lalu kenapa Komisi III menyambut antusias pernyataan Johanis akan menghapus OTT? Bungahkah mereka? Ah, entahlah.
     
    Tak cuma Johanis yang kontra OTT. Luhut Binsar Pandjaitan juga. Eks menko kemaritiman dan investasi di era Jokowi yang kini dipercaya Presiden Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu pernah berujar lebih sedikit OTT maka kinerja KPK makin bagus. Opung bahkan menyebut OTT kampungan.
     
    Penilaian itu pun diamini anggota Komisi III dari PKB Hasbiallah Ilyas. Baginya, OTT memang kampungan sebab hanya pemborosan uang negara. Dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas KPK, dua hari lalu, ia ingin OTT tak lagi dilakukan.
     
    Ia meminta Dewas KPK nanti melakukan langkah ekstrem dengan menghubungi target yang akan di-OTT untuk tidak jadi korupsi. “Kita telepon, ‘Hai, bapak, jangan melakukan korupsi; melakukan korupsi, Anda saya tangkap’. Kan, selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan,” ucapnya. Duh….
     
    Begitulah nasib OTT. Ia ada dan berguna, tapi tak sedikit yang ingin meniadakan karena menganggapnya tiada guna. Kini, orang yang ingin meniadakan OTT itu kembali dipercaya mengendalikan KPK.
     
    OTT KPK benar-benar terjebak di antara benci dan rindu. Tidak sedikit elite yang membenci, tetapi saya yakin jauh lebih banyak rakyat yang merindukannya. Saya termasuk yang rindu. Saya ingin KPK kembali garang melakukan OTT untuk menerungku koruptor seperti di era kejayaan dulu. Saya tidak ingin koruptor dan kandidat koruptor tertawa terbahak-bahak karena OTT ditamatkan riwayatnya. Bagaimana dengan Anda para pembaca?
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)