Xcloud.id

Perusahaan: WhatsApp

  • iPhone Tak Bisa Pakai WhatsApp Tahun Depan, Segera Lakukan Ini

    iPhone Tak Bisa Pakai WhatsApp Tahun Depan, Segera Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah iPhone tidak bisa lagi menggunakan WhatsApp mulai tahun depan. Aplikasi tidak akan dapat diakses pada ponsel lawas yang menjalankan iOS 15.1.

    Tiga iPhone yang masuk dalam kebijakan itu adalah iPhone 5S, iPhone 6 dan iPhone 6 Plus.

    Dukungan WhatsApp pada iOS lawas itu akan berhenti mendukung iOS lawas itu pada 5 Mei 2025, dikutip dari Tech Radar, Rabu (4/12/2024).

    Ada sekitar lima bulan lagi bagi pengguna ketiga iPhone memutuskan untuk tetap bisa menggunakan WhatsApp. Salah satunya dengan memperbarui software iPhone.

    Berikut cara memperbarui iOS pada iPhone:

    Buka Settings HP
    Masuk ke menu General
    Klik Software Update
    Perbarui iOS ke versi terbaru

    Namun pembaruan iOS juga bukan pilihan terbaik. Karena ketiga ponsel itu sudah tidak kompatibel dengan iOS terbaru, iOS 18.

    Ini berarti perangkat tidak bisa diperbarui. Termasuk memperbarui WhatsApp dan kemungkinan tetap tidak bisa menggunakannya mulai Mei mendatang.

    Bukan hanya iPhone, sejumlah iPad juga terdampak. Laman 9to5Mac menjelaskan belum ada aplikasi WhatsApp untuk iPad, artinya perangkat dengan iOS sebelum versi 15.1 juga tidak bisa menggunakan platform tersebut.

    Setidaknya tiga model yang akan terdampak, mulai dari iPad Air generasi pertama, iPad mini 2, dan iPad mini 3.

    Namun nampaknya tidak banyak pengguna yang terdampak atas keputusan ini. Karena iOS 15.1 sudah dirilis beberapa tahun lalu.

    (dem/dem)

  • Makanan Pedas Merusak Lambung, Mitos atau Fakta?

    Makanan Pedas Merusak Lambung, Mitos atau Fakta?

    Jakarta: Makanan pedas telah menjadi favorit kebanyakan masyarakat di Indonesia. Meski memberikan kenikmatan tersendiri, makanan ini kerap dianggap sebagai penyebab masalah lambung, seperti gastritis.

    Bagi sebagian orang, makanan pedas adalah kenikmatan yang sulit ditolak. Namun, di balik popularitasnya, makanan pedas sering dikaitkan dengan risiko kesehatan lambung yang beragam. 

    Meskipun makanan pedas memiliki daya tarik yang kuat, kekhawatiran akan dampaknya terhadap kesehatan lambung sering menjadi perbincangan. Benarkah makanan pedas bisa merusak kesehatan lambung?
    Berikut ini fakta-fakta efek makanan pedas pada lambung:

    1. Tidak secara langsung merusak lambung

    Melansir dari doktersehat, makanan pedas tidak secara langsung menyebabkan luka lambung. Penyebab utama kerusakan lambung adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori atau penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) seperti aspirin. 

    Makanan pedas hanya memperburuk gejala pada orang dengan kondisi lambung tertentu seperti gastroesophageal reflux disease (GERD) atau gastritis.
     

    2. Dampak pada produksi asam lambung

    Kandungan capsaicin dalam cabai dapat merangsang produksi asam lambung. Hal ini dapat memperburuk kondisi bagi mereka yang sudah memiliki gangguan lambung, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan lambung pada individu yang sehat.

    3. Menyebabkan gejala GERD atau Gastritis

    Makanan pedas sering dikaitkan dengan naiknya asam lambung, kondisi yang dikenal sebagai gastroesophageal reflux disease (GERD). Melansir dari halodoc, GERD terjadi ketika makanan dan asam lambung kembali naik ke kerongkongan melalui katup di bagian atas lambung.

    Pada beberapa individu, konsumsi makanan pedas dapat meningkatkan risiko refluks asam GERD atau iritasi lambung. Gejala ini biasanya terjadi jika makanan pedas dikonsumsi dalam jumlah besar dan terus-menerus.
    Tips menikmati makanan pedas

    Setelah mengetahui bahwa makanan pedas tidak secara langsung menyebabkan kerusakan lambung. Untuk memahami dampaknya lebih dalam, berikut ini beberapa tips aman menikmati makanan pedas tanpa harus mengorbankan kesehatan lambung:

    1. Hindari perut kosong: Makanan pedas lebih baik dikonsumsi sebagai bagian dari makanan utama.
    2. Perhatikan porsi: Konsumsi dalam jumlah wajar untuk mengurangi risiko gejala.
    3. Amati respons tubuh: Jika Sobat Medcom merasa tidak nyaman setelah makan pedas, sebaiknya kurangi konsumsinya.

    Makanan pedas tidak serta-merta merusak lambung. Kuncinya ada pada pola konsumsi yang bijak dan pemahaman terhadap kondisi tubuh masing-masing.

    Dengan begitu, Sobat Medcom dapat menikmati sensasi makanan pedas tanpa khawatir akan kesehatan lambung.

    (Nithania Septisningsih)

    Jakarta: Makanan pedas telah menjadi favorit kebanyakan masyarakat di Indonesia. Meski memberikan kenikmatan tersendiri, makanan ini kerap dianggap sebagai penyebab masalah lambung, seperti gastritis.
     
    Bagi sebagian orang, makanan pedas adalah kenikmatan yang sulit ditolak. Namun, di balik popularitasnya, makanan pedas sering dikaitkan dengan risiko kesehatan lambung yang beragam. 
     
    Meskipun makanan pedas memiliki daya tarik yang kuat, kekhawatiran akan dampaknya terhadap kesehatan lambung sering menjadi perbincangan. Benarkah makanan pedas bisa merusak kesehatan lambung?

    Berikut ini fakta-fakta efek makanan pedas pada lambung:

    1. Tidak secara langsung merusak lambung
    Melansir dari doktersehat, makanan pedas tidak secara langsung menyebabkan luka lambung. Penyebab utama kerusakan lambung adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori atau penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) seperti aspirin. 
     
    Makanan pedas hanya memperburuk gejala pada orang dengan kondisi lambung tertentu seperti gastroesophageal reflux disease (GERD) atau gastritis.
     

     
    2. Dampak pada produksi asam lambung
     
    Kandungan capsaicin dalam cabai dapat merangsang produksi asam lambung. Hal ini dapat memperburuk kondisi bagi mereka yang sudah memiliki gangguan lambung, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan lambung pada individu yang sehat.
     
    3. Menyebabkan gejala GERD atau Gastritis
     
    Makanan pedas sering dikaitkan dengan naiknya asam lambung, kondisi yang dikenal sebagai gastroesophageal reflux disease (GERD). Melansir dari halodoc, GERD terjadi ketika makanan dan asam lambung kembali naik ke kerongkongan melalui katup di bagian atas lambung.
     
    Pada beberapa individu, konsumsi makanan pedas dapat meningkatkan risiko refluks asam GERD atau iritasi lambung. Gejala ini biasanya terjadi jika makanan pedas dikonsumsi dalam jumlah besar dan terus-menerus.

    Tips menikmati makanan pedas

    Setelah mengetahui bahwa makanan pedas tidak secara langsung menyebabkan kerusakan lambung. Untuk memahami dampaknya lebih dalam, berikut ini beberapa tips aman menikmati makanan pedas tanpa harus mengorbankan kesehatan lambung:
     
    1. Hindari perut kosong: Makanan pedas lebih baik dikonsumsi sebagai bagian dari makanan utama.
    2. Perhatikan porsi: Konsumsi dalam jumlah wajar untuk mengurangi risiko gejala.
    3. Amati respons tubuh: Jika Sobat Medcom merasa tidak nyaman setelah makan pedas, sebaiknya kurangi konsumsinya.
     
    Makanan pedas tidak serta-merta merusak lambung. Kuncinya ada pada pola konsumsi yang bijak dan pemahaman terhadap kondisi tubuh masing-masing.
     
    Dengan begitu, Sobat Medcom dapat menikmati sensasi makanan pedas tanpa khawatir akan kesehatan lambung.
     

    (Nithania Septisningsih)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Top 5 News: Sanksi Penyalahgunaan Uang Donasi Agus Salim hingga Polisi Bunuh Ibu Kandung Jadi Tersangka

    Top 5 News: Sanksi Penyalahgunaan Uang Donasi Agus Salim hingga Polisi Bunuh Ibu Kandung Jadi Tersangka

    Jakarta, Beritasatu.com – Deretan top 5 news di Beritasatu.com pada Selasa (3/12/2024), antara lain terkait dengan uang donasi yang melibatkan selebgram Pratiwi Noviyanthi atau Teh Novi dengan Agus Salim. Selain itu, kabar polisi yang yang bunuh ibu kandung di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat juga menjadi perhatian.

    Tak hanya dua kabar di atas, ada juga kabar dari legenda bulu tangkis Indonesia Rudy Hartono, yang disebut meninggal dunia, serta Presiden Yoon Suk Yeol umumkan Korea Selatan (Korsel) darurat militer.

    Berikut top 5 news Beritasatu.com, Selasa (3/12/2024):

    1. Kasus Penyalahgunaan Uang Donasi Agus Salim, Ini Sanksinya
    Kasus penyalahgunaan uang donasi yang melibatkan Agus Salim, korban penyiraman air keras, menimbulkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab lembaga dan individu dalam mengelola dana sumbangan.

    Agus diduga menyalahgunakan dana donasi sebesar Rp 1,5 miliar, yang seharusnya digunakan untuk biaya pengobatannya, tetapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi dan disalurkan ke rekening keluarganya.

    Kasus uang donasi Agus Salim ini tidak hanya memicu kemarahan publik, tetapi juga berpotensi mengarah pada sanksi pidana dan administratif, baik bagi Agus sebagai penerima dana, maupun bagi lembaga yang mengelola donasi tersebut.

    2. Polisi Bunuh Ibu Kandung dengan Tabung Gas Elpiji di Cileungsi Jadi Tersangka
    Kasus oknum polisi bunuh ibu kandung menggunakan tabung gas elpiji di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah memasuki babak baru. Oknum polisi bernama Aipda Nikson Pangaribuan alias Ucok (35) dilaporkan telah menganiaya ibunya, Herlina Sianipar (61) hingga meninggal dunia. Aipda Ucok ditetapkan sebagai tersangka.

    “Sudah ditetapkan menjadi tersangka dan proses diperiksa menjadi tersangka,” ungkap Humas Polres Bogor Iptu Desi Triana kepada Beritasatu.com melalui WhatsApp, Selasa (3/12/2024).

    Selanjutnya, pihak kepolisian juga akan melakukan proses penyidikan administrasi. Pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan kejaksaan.

    3. BNN Tetapkan DPO terhadap Istri Bandar Narkoba Sabu-sabu Jaringan Internasional
    Selain kabar mengenai uang donasi Agus Salim, kabar menarik lain, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Selatan mengeluarkan red notice atau daftar pencarian orang (DPO) terhadap seorang wanita atau istri bandar narkoba jaringan internasional yang berperan melakukan rekrutmen anggota baru.

    Anggota baru yang direkrut untuk membuat jaringan penyaluran narkoba di wilayah Sulawesi Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Red notice atau daftar pencarian orang (DPO) itu dikeluarkan oleh pihak BNNP Sulawesi Selatan.

    Kabid Penindakan dan Pemberantasan BNNP Sulawesi Selatan AKBP Ardiansyah mengatakan, terungkapnya wanita cantik bernama Andi Tri Amalian (39) asal Kabupaten Bone tersebut berawal dari penangkapan tersangka narkoba jaringan Sulawesi Selatan yang berperan sebagai penyuplai sabu.

    4. Informasi Rudi Hartono Meninggal Dunia Beredar di Grup WhatsApp, Ini Fakta Sebenarnya
    Rudi Hartono dikabarkan meninggal dunia pada Selasa (3/12/2024). Meninggalnya Rudi Hartono ramai ditulis di grup WhatsApp. Banyak ungkapan dukacita dan mengira bahwa Rudi Hartono yang dimaksud adalah Rudy Hartono legenda bulu tangkis Indonesia.

    Dalam berbagai grup WhatsApp, ada foto pemberitahuan bahwa Tn Tan Sui Seng (Rudi Hartono) telah berpulang dengan damai pada Senin (2/12/2024) pukul 08.21 WIB di RS Eka Hospital Permata Hijau. Umur Rudi Hartono yang meninggal 87 tahun.

    “Bukan Rudy Hartono Kurniawan sang maestro juara 8 kali All England. Lihat foto, ejaan nama, dan umurnya bukan Mas Rudy pahlawan bulutangkis Indonesia,” kata komentator bulu tangkis Broto Happy Wondomisnowo.

    5. Presiden Yoon Umumkan Korea Selatan Darurat Militer, Negara dalam Ketegangan Politik
    Presiden Yoon Suk Yeol, pada Selasa (3/12/2024) malam, mengejutkan publik dengan mengumumkan Korea Selatan darurat militer melalui pidato yang disiarkan langsung di televisi nasional. Yoon menyatakan langkah ini sebagai upaya mempertahankan ketertiban konstitusional di tengah krisis politik dan ketegangan dengan partai oposisi.

    “Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea dari ancaman pasukan komunis Korea Utara dan membasmi kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang mencemari kebebasan rakyat,” ujar Yoon dalam pidatonya mengenai Korea Selatan darurat militer.

    Demikian top 5 news di Beritasatu.com, antara lain terkait uang donasi Agus Salim yang menjadi polemik di masyarakat hingga kasus oknum polisi yang membunuh ibu kandung, serta kabar dari Presiden Yoon yang menyebut Korsel darurat militer.

  • Update Terbaru Proses Hukum Remaja Jaksel yang Bunuh Ayah dan Nenek

    Update Terbaru Proses Hukum Remaja Jaksel yang Bunuh Ayah dan Nenek

    Jakarta: Seorang remaja 14 tahun berinisial MAS dengan tega membunuh ayah dan neneknya di kediamannya yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024 kemarin.

    Tak hanya membunuh ayah dan nenek, MAS juga sempat melakui ibunya hingga harus dirawat di Rumah Sakit. 

    Berikut ini update kasus pembunuhan dengan pelaku remaja 14 tahun di Cilandak, Jaksel:

    MAS ditetapkan tersangka

    Polisi menetapkan remaja berinisial MAS, 14, yang membunuh ayahnya, APW, 40 dan neneknya RM, 69 sebagai tersangka. “Iya tersangka,” kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan. 
     

     

    Dijerat pasal pembunuhan

    MAS dijerat Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan subsider Pasal 351 KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang berakibat luka berat dan mati.

    Nurma memastikan kasus yang menjerat remaja kelas 1 SMA itu ditindaklanjuti. Sebab, perbuatannya tidak ditoleransi. “Harus ditindaklanjuti, tidak bisa, jadi kita harus ditindaklanjuti, apalagi menghilangkan nyawa orang lain,” tegas Nurma.
    MAS tidak ditahan

    Meski sudah ditetapkan tersangka, namun MAS tidak ditahan. Ia dititipkan di rumah aman Kementerian Sosial (Kemensos), karena statusnya masih anak di bawah umur.

    Penempatan di rumah aman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

    Jakarta: Seorang remaja 14 tahun berinisial MAS dengan tega membunuh ayah dan neneknya di kediamannya yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024 kemarin.
     
    Tak hanya membunuh ayah dan nenek, MAS juga sempat melakui ibunya hingga harus dirawat di Rumah Sakit. 
     
    Berikut ini update kasus pembunuhan dengan pelaku remaja 14 tahun di Cilandak, Jaksel:

    MAS ditetapkan tersangka

    Polisi menetapkan remaja berinisial MAS, 14, yang membunuh ayahnya, APW, 40 dan neneknya RM, 69 sebagai tersangka. “Iya tersangka,” kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan. 
     

     

    Dijerat pasal pembunuhan

    MAS dijerat Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan subsider Pasal 351 KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang berakibat luka berat dan mati.
    Nurma memastikan kasus yang menjerat remaja kelas 1 SMA itu ditindaklanjuti. Sebab, perbuatannya tidak ditoleransi. “Harus ditindaklanjuti, tidak bisa, jadi kita harus ditindaklanjuti, apalagi menghilangkan nyawa orang lain,” tegas Nurma.
    MAS tidak ditahan

    Meski sudah ditetapkan tersangka, namun MAS tidak ditahan. Ia dititipkan di rumah aman Kementerian Sosial (Kemensos), karena statusnya masih anak di bawah umur.
     
    Penempatan di rumah aman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Minim Akses, Penyandang Disabilitas Harap Banyak Perusahaan Beri Kesempatan Kerja

    Minim Akses, Penyandang Disabilitas Harap Banyak Perusahaan Beri Kesempatan Kerja

    Jakarta: Penyandang disabilitas masih memiliki kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), pada 2023 hanya sekitar 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia, atau sekitar 8,5 persen dari total populasi, yang memiliki pekerjaan.
     
    Namun, sayangnya, hanya sebagian kecil yang mampu mengakses pekerjaan formal. Faktor-faktor seperti stigma sosial, kurangnya fasilitas pendukung, dan keterbatasan keterampilan sering kali menjadi penghalang utama.
     
    Rafli misalnya, pekerja di sebuah restoran cepat saji di Tegal, Jawa Tengah, merupakan salah satu penyandang disabilitas yang beruntung bisa bekerja di sektor formal. Sebagai seorang tunarungu, pekerjaan yang ia miliki merupakan suatu pencapaian besar yang ia raih melalui perjuangan panjang.
     
    “Orang tua saya adalah pendukung terbesar. Mereka bangga karena saya bisa bekerja. Saya sangat bersyukur dengan pekerjaan ini, bisa mandiri, punya penghasilan, dan membantu orang tua,” ujar Rafli seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember 2024.
     
    Selain Rafli, Romi, seorang karyawan tunadaksa di Pamulang, Tangerang Selatan, memiliki kisah perjuangan yang sedikit berbeda. Ia sudah bekerja di restoran cepat saji selama bertahun-tahun sebelum kecelakaan mengubah hidupnya. Salah satu tangannya harus diamputasi, menjadikannya seorang tunadaksa.
     
    “Setelah kecelakaan, saya baru merasakan sulitnya menjadi penyandang disabilitas. Banyak hal fisik yang dulu bisa saya lakukan sekarang menjadi terbatas. Tapi, saya bersyukur perusahaan tempat saya bekerja tetap menerima saya dan memberikan dukungan. Itu memberi saya semangat untuk terus berjuang,” ujar dia.
     

     

    Harap banyak perusahaan beri kesempatan kerja
     
    Kisah Rafli dan Romi adalah segelintir cerita penyandang disabilitas yang diketahui masyarakat. Meskipun keduanya terbilang beruntung mampu memiliki pekerjaan di sektor formal, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya.
     
    Menurut laporan Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dari seluruh total pekerja di Indonesia, mayoritas pekerja disabilitas, atau 0,81 persen dari total penduduk bekerja dengan disabilitas, berprofesi wirausaha. Sementara itu, hanya 0,23 persen pekerja disabilitas yang bekerja formal dengan status buruh, karyawan atau pegawai.
     
    Pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas seperti Rafli dan Romi lebih dari sekadar sumber penghasilan, tetapi juga lambang kepercayaan dan peluang untuk berkontribusi. Hal ini juga memberikan mereka rasa bangga dan rasa percaya diri.
     
    “Saya berharap semakin banyak perusahaan yang membuka pintu bagi penyandang disabilitas. Kami bisa bekerja sebaik orang lain, asalkan diberi kesempatan,” ujar Romi.
     
    Hal senada disampaikan Rafli, yang berharap penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas semakin meningkat. “Masih sedikit tempat kerja yang bisa menerima orang seperti saya. Semoga di masa depan, tidak ada lagi pembeda berdasarkan keterbatasan fisik,” harap dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Tenang, Pemerintah-DPR Ambil Kebijakan Terbaik BBM Bersubsidi untuk Ojol

    Tenang, Pemerintah-DPR Ambil Kebijakan Terbaik BBM Bersubsidi untuk Ojol

    Jakarta: Masyarakat diminta tenang menyikapi isu pelarangan ojek online gunakan pertalite. Sebab, DPR dan pemerintah dipastikan bakal mengambil kebijakan terbaik soal polemik tersebut.

    “Jadi bisa di exercise segala kemungkinan-kemungkinan yang ada, jadi pada dasarnya kita akan cari dan mendukung apa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia,” kata Ketua Komisi XII DPR-RI Bambang Pati Jaya melalui keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember 2024.

    Politikus Partai Golkar itu menyampaikan pemerintah belum memutuskan isu pelarangan ojol gunakan pertalite. Sebab, masih dibahas eksekutif.
     

    “Bahwa masalah yang berkembang tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan,” ungkap dia.

    Dia meyakini pemerintah membuat keputusan yang berpihak pada masyarakat. Dia juga memastikan Fraksi Golkar di DPR RI mendukung para ojol untuk mendapatkan subsidi BBM, salah satunya tetap mendapat mengisi pertalite.

    “Dan pada dasarnya fraksi Golkar mendukung para ojol itu untuk dapat diberikan dukungan subsidi BBM, seperti pertalite itu mereka masih bisa ngisi, nanti teknis kontrolnya akan dipikirkan bagaimana caranya” ucapnya.

    Jakarta: Masyarakat diminta tenang menyikapi isu pelarangan ojek online gunakan pertalite. Sebab, DPR dan pemerintah dipastikan bakal mengambil kebijakan terbaik soal polemik tersebut.
     
    “Jadi bisa di exercise segala kemungkinan-kemungkinan yang ada, jadi pada dasarnya kita akan cari dan mendukung apa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia,” kata Ketua Komisi XII DPR-RI Bambang Pati Jaya melalui keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember 2024.
     
    Politikus Partai Golkar itu menyampaikan pemerintah belum memutuskan isu pelarangan ojol gunakan pertalite. Sebab, masih dibahas eksekutif.
     

    “Bahwa masalah yang berkembang tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan,” ungkap dia.
    Dia meyakini pemerintah membuat keputusan yang berpihak pada masyarakat. Dia juga memastikan Fraksi Golkar di DPR RI mendukung para ojol untuk mendapatkan subsidi BBM, salah satunya tetap mendapat mengisi pertalite.
     
    “Dan pada dasarnya fraksi Golkar mendukung para ojol itu untuk dapat diberikan dukungan subsidi BBM, seperti pertalite itu mereka masih bisa ngisi, nanti teknis kontrolnya akan dipikirkan bagaimana caranya” ucapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Perhutani Perkuat Ketahanan Ekonomi Desa Hutan, Begini Caranya

    Perhutani Perkuat Ketahanan Ekonomi Desa Hutan, Begini Caranya

    Jakarta: Memulai musim tanam 2024, Perum Perhutani berencana menanam 24,4 juta pohon di lahan seluas 26 ribu hektare yang terbagi di tiga wilayah Divisi Regional Perhutani. Tahun ini, Perhutani menyiapkan berbagai macam bibit pohon diantaranya bibit pohon jati, pinus, balsa, kayu putih, sengon, mahoni, dan berbagai multipurpose tree spesies (MPTS).
     
    Sekretaris Perusahaan Perhutani Sofiudin Nurmansyah menjelaskan, Perhutani berkomitmen untuk melaksanakan penanaman guna melestarikan hutan, memperluas tutupan lahan, menjaga fungsi daerah resapan air, dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan.
     
    “Tahun ini kami akan kembali melakukan penanaman sesuai rencana kerja perusahaan, menjalankan fungsi Perhutani sebagai BUMN pengelola hutan. Dengan menanam 24,4 juta pohon di lahan seluas 26 ribu hektare, kami harap akan menambah tutupan lahan hijau dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujar Sofi dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember 2024.
     
    Penanaman jutaan pohon ini dilakukan di tiga wilayah Perhutani Divisi Regional. Untuk Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Perhutani akan melakukan penanaman di lahan seluas 4.334 hektare.
     
    Sementara, untuk wilayah Divisi Regional Jawa Tengah Perhutani akan melakukan penanaman di lahan seluas 9.619 hektare. Terakhir, pada Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Perhutani akan melakukan penanaman di lahan seluas 12.057 hektare.
     
    “Penanaman ini juga diharapkan akan menambah pemberdayaan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi desa hutan,” papar dia.
     

     

    Ajak stakeholder hijaukan negeri
     
    Perhutani juga membuka ruang dengan mengajak berbagai pihak untuk berkontribusi melestarikan hutan. Seperti yang terjadi pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2024, Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Barat dan Banten melaksanakan kegiatan penanaman pohon di kawasan hutan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
     
    Kegiatan ini sebagai momentum gerakan menanam yang akan dilaksanakan di 14 KPH wilayah Jawa Barat dan Banten. Dalam kegiatan ini, Perhutani mengajak Padepokan Garuda Yaksa sebagai stakeholder untuk bersinergi melakukan penanaman guna melestarikan alam perbukitan Hambalang.
     
    Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Yudha Suswardhanto mengatakan ratusan pohon jenis pinus dan damar akan ditanam sebagai upaya pelestarian lingkungan.
     
    “Kami menggandeng Padepokan Garuda Yaksa, harapan kami ini bisa bersinergi ke depannya dalam pelaksanaan perbaikan lingkungan, perbaikan tutupan lahan sehingga kelestarian hutan sebagai daerah tangkapan air khususnya di Bogor, terjaga” tutur Yudha.
     
    Sementara itu, Perwakilan Padepokan Garuda Yaksa Warsito mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Perum Perhutani karena turut serta menjaga kelestarian alam di lingkungan kediaman Presiden.
     
    “Saya juga mewakili dari kepala rumah tangga kediaman Pak Presiden RI berharap acara seperti sekarang ini diprogram secara berkelanjutan. Karena hutan kita juga harus kita rawat dan kebetulan program beliau, dalam hal ini Bapak Presiden RI, dari dulu kita diajarkan untuk menanam pohon agar hutan terjaga dan lestari,” jelas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Kemendagri Laporkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ke DPR

    Kemendagri Laporkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ke DPR

    Jakarta: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah berlangsung dengan damai. Pilkada telah dilaksanakan bersamaan pada 27 November 2024.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memerinci sejumlah data penting terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Laporan itu dibeberkan saat Bima menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 3 Desember 2024.  

    Bima menjelaskan Pilkada Serentak dilaksanakan di 545 daerah. Meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota. 

    “Pilkada Serentak diikuti 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan,” kata Bima.

    Peserta pilkada terdiri atas 103 pasangan calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi. Sebanyak 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, serta 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota.

    Bima melaporkan Pilkada Serentak merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas peraturan-peraturan sebelumnya tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
     
    Tujuan Pilkada Serentak
    Menurut dia, Pilkada Serentak 2024 bertujuan untuk menyinkronkan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pilkada Serentak sekaligus memperkuat sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945 pascaamendemen.  

    “Tujuan diselenggarakannya Pilkada Serentak adalah untuk menguatkan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, menghemat anggaran, mengurangi pemborosan waktu, meningkatkan partisipasi pemilih, meminimalisasi konflik sosial, serta menyelaraskan program pembangunan nasional dan daerah,” ujar Bima Arya.  

    Kemendagri juga mencatat jumlah penduduk potensial pemilih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 203.657.354 jiwa. Terdiri atas 102.011.361 laki-laki dan 101.645.993 perempuan. 
     
    Berapa Biaya Pilkada Serentak?
    Bima menjelaskan biaya atau pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU No.10 Tahun 2016. Hal ini diperkuat melalui surat edaran Mendagri pada 24 Januari 2023. 

    “Surat tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata dia.  

    Anggaran yang disiapkan mencakup 40 persen pada APBD tahun anggaran 2023 dan 60 persen pada APBD tahun anggaran 2024. Anggaran dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    “Pemerintah menganggarkan dana hibah sebesar Rp37,52 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” kata Bima.
     
    Akan Ada Evaluasi
    Bima mengakui rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di sejumlah daerah. Hal ini akan segera dievaluasi untuk perumusan dalam revisi sistem pemilu dan pilkada.

    “Apapun itu akan kami pelajari angka-angkanya. Nanti jadi bahan masukan untuk kami ketika revisi sistem pemilu dan pilkada,” kata Bima.

    Bima menduga salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih adalah jarak waktu yang terlalu dekat antara pelaksanaan pemilu dan pilkada. Hal itu bisa saja membuat masyarakat merasa jenuh.

    Selain itu, ada beberapa daerah hanya memiliki calon tunggal. Bisa saja warga jadi malas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena tidak ada pilihan lain.

    Di sisi lain, banyak paslon yang bertarung di pilkada tidak berasal dari daerah tersebut. Mereka tidak dikenal oleh warga dan warga juga merasa tidak punya ikatan khusus.

    “Jadi kami tarik fenomena partisipasi politik ini ke dalam isu besar, yaitu revisi sistem untuk perbaikan pemilu dan pilkada,” ucap mantan Wali Kota Bogor itu.

    Jakarta: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah berlangsung dengan damai. Pilkada telah dilaksanakan bersamaan pada 27 November 2024.
     
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memerinci sejumlah data penting terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Laporan itu dibeberkan saat Bima menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 3 Desember 2024.  
     
    Bima menjelaskan Pilkada Serentak dilaksanakan di 545 daerah. Meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota. 
    “Pilkada Serentak diikuti 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan,” kata Bima.
     
    Peserta pilkada terdiri atas 103 pasangan calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi. Sebanyak 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, serta 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota.
     
    Bima melaporkan Pilkada Serentak merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas peraturan-peraturan sebelumnya tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
     
    Tujuan Pilkada Serentak
    Menurut dia, Pilkada Serentak 2024 bertujuan untuk menyinkronkan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pilkada Serentak sekaligus memperkuat sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945 pascaamendemen.  
     
    “Tujuan diselenggarakannya Pilkada Serentak adalah untuk menguatkan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, menghemat anggaran, mengurangi pemborosan waktu, meningkatkan partisipasi pemilih, meminimalisasi konflik sosial, serta menyelaraskan program pembangunan nasional dan daerah,” ujar Bima Arya.  
     
    Kemendagri juga mencatat jumlah penduduk potensial pemilih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 203.657.354 jiwa. Terdiri atas 102.011.361 laki-laki dan 101.645.993 perempuan. 
     
    Berapa Biaya Pilkada Serentak?
    Bima menjelaskan biaya atau pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU No.10 Tahun 2016. Hal ini diperkuat melalui surat edaran Mendagri pada 24 Januari 2023. 
     
    “Surat tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata dia.  
     
    Anggaran yang disiapkan mencakup 40 persen pada APBD tahun anggaran 2023 dan 60 persen pada APBD tahun anggaran 2024. Anggaran dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
     
    “Pemerintah menganggarkan dana hibah sebesar Rp37,52 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” kata Bima.
     
    Akan Ada Evaluasi
    Bima mengakui rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di sejumlah daerah. Hal ini akan segera dievaluasi untuk perumusan dalam revisi sistem pemilu dan pilkada.
     
    “Apapun itu akan kami pelajari angka-angkanya. Nanti jadi bahan masukan untuk kami ketika revisi sistem pemilu dan pilkada,” kata Bima.
     
    Bima menduga salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih adalah jarak waktu yang terlalu dekat antara pelaksanaan pemilu dan pilkada. Hal itu bisa saja membuat masyarakat merasa jenuh.
     
    Selain itu, ada beberapa daerah hanya memiliki calon tunggal. Bisa saja warga jadi malas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena tidak ada pilihan lain.
     
    Di sisi lain, banyak paslon yang bertarung di pilkada tidak berasal dari daerah tersebut. Mereka tidak dikenal oleh warga dan warga juga merasa tidak punya ikatan khusus.
     
    “Jadi kami tarik fenomena partisipasi politik ini ke dalam isu besar, yaitu revisi sistem untuk perbaikan pemilu dan pilkada,” ucap mantan Wali Kota Bogor itu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Hadapi Industri 4.0 hingga Digitalisasi, Ini yang Perlu Dilakukan Pekerja

    Hadapi Industri 4.0 hingga Digitalisasi, Ini yang Perlu Dilakukan Pekerja

    Jakarta: Perkembangan industri 4.0 dan digitalisasi membuat pekerja kerah putih mengalami kenaikan signifikan. Serikat pekerja harus aktif bergerak secara efektif agar kenaikan tersebut berada dalam kondisi kondusif, aman dan sejahtera sehingga dapat mengatur, menjaga ataupun mengatasi tantangan yang ada.
     
    Ketua FSP KEP – KSPI Sunandar mengatakan, kekuatan dalam persatuan terletak pada solidaritas yang tidak tergoyahkan. Ia menegaskan, upaya saling bahu membahu, menyuarakan aspirasi, melindungi hak-hak para pekerja, dan mengamankan masa depan yang baik merupakan tujuan dari serikat pekerja.
     
    “Pekerja kerah putih ataupun pekerja kerah biru, serikat pekerja adalah perisai kita bersama. Berdiri teguh, tetap bersatu dan ingat bahwa tindakan kolektif mendorong perubahan menuju kondisi yang lebih baik,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 3 Desember 2024.
     

    IndustriALL mengadakan Pelatihan Organiser tentang Kampanye Pengorganisasian Pekerja Kerah Putih bekerja sama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES). Sebanyak 19 orang delegasi dari berbagai serikat pekerja asal Malaysia, Singapura, Filipina Thailand, serta Indonesia yang diwakili enam delegasi.
     
    Pelatihan ini adalah rangkaian pelatihan yang akan dilaksanakan secara terus menerus dan berlokasi di mancanegara. Pelatihan ini merupakan jawaban dari perkembangan zaman dan sejalan dengan tanggung jawab yang dirasakan setiap serikat pekerja, khususnya terkait pengorganisasian pekerja kerah putih.
     
    “Untuk mengedukasi ataupun mensosialisasikan hak dari setiap pekerja, khususnya disini adalah pekerja kerah putih pastinya akan menghadapi tantangan yang besar, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi?” ujar Koordinator Divisi Pendidikan dan Pelatihan FSP KEP – KSPI Rizka Septiana.
     
    Ia mengatakan, pentingnya mengorganisir pekerja kerah putih untuk terus meningkatkan kualitas diri dan berkualifikasi tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan adil. Tak hanya dibutuhkan proses panjang, namun serikat pekerja haruslah mampu kreatif melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi.
     
    “Dalam pelatihan ini bukan hanya pengetahuan baru, namun juga contoh dari serikat pekerja dari negara lain yang bisa dijadikan percontohan. Tentunya yang tak kalah penting adalah networking, karena masing-masing delegasi serikat pekerja yang hadir sangat aktif dan sangat terbuka berbagi pengalaman,” ungkapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • BNPP Identifikasi Pilar dan Sarpras Batas Negara RI-RDTL

    BNPP Identifikasi Pilar dan Sarpras Batas Negara RI-RDTL

    Malaka: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melakukan identifikasi pilar dan sarana prasarana batas negara wilayah darat di kawasan perbatasan Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL) Sektor Timur di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini dilakukan melalui Keasdepan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI.
     

    Dalam kegiatan identifikasi ini, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI, Ismawan Harijono, melaksanakan tugas dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Korem 161/Wirasakti, Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif 742/SWY, serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Belu.

    “Maksud dan tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui kondisi eksisting pilar dan sarpras pendukung pengamanan perbatasan darat di kawasan perbatasan RI-RDTL Sektor Timur di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, NTT,” kata Ismawan dalam keterangan pers, Selasa, 3 Desember 2024. 

    Ismawan mengatakan nantinya kegiatan identifikasi ini dapat disusun untuk dijadikan database sebagai bahan masukan dalam menentukan lokasi prioritas yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan dan pemeliharaan sarpras di kawasan perbatasan RI-RDTL.

    “Pada pelaksanaannya telah teridentifikasi pilar dan sarpras batas negara wilayah darat di perbatasan RI-RDTL Sektor Timur ini, BNPP RI memiliki sasaran kegiatan dengan target identifikasi hingga 30 kilometer. Hal tersebut meliputi 9 Pos Pamtas, 125 Pilar Batas Negara (PBN), 11 Pilar Pembantu CBDRF, dan sebanyak 112 Border Sign Post (BSP),” jelas Ismawan.

    Ismawan menjelaskan pada identifikasinya terdapat sejumlah 88 PBN dalam kondisi baik, 19 PBN dalam kondisi rusak ringan, 12 PBN rusak berat, dan sejumlah 6 PBN hilang. Kemudian sebanyak 10 Pilar pembantu CBDRF dalam kondisi baik dan 1 Pilar pembantu CBDRF hilang.

    “Terdapat juga PBN tipe Auxiliary yang lokasinya tidak kondusif, yakni PBN nomor C01107-RI yang berlokasi di tengah kebun milik warga dan PBN nomor C01114-RI berlokasi di tengah bangunan kantin pada zona pendukung di PLBN Motamasin,” ungkap Ismawan.

    Terkait kondisi tersebut, Ismawan mengungkapkan bahwa hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus Satgas Pamtas dan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat khususnya pemilik lahan kebun, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

    “Ada beberapa masalah pada pilar batas negara yang perlu segera dilakukan penanganan berupa pergantian dan reposisi PBN melalui survei bersama RI-RDTL karena kondisinya yang rusak berat, bergeser, serta hilang,” jelas dia.

    Untuk PBN yang hilang, perlu segera dilakukan pengukuran ulang untuk reposisi PBN agar dapat meminimalisir terjadinya konflik di perbatasan hingga dimanfaatkannya situasi yang serba tidak menentu dan tidak ada kepastian hukum di perbatasan oleh para pelaku ilegal.

    “Kemudian, terdapat sebagian besar patok yang mengalami kerusakan juga disebabkan oleh faktor alam, seperti patok yang sejajar dengan sungai menjadi hal yang signifikan dengan terjadinya erosi tanah,” ujarnya.

    Malaka: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melakukan identifikasi pilar dan sarana prasarana batas negara wilayah darat di kawasan perbatasan Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL) Sektor Timur di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini dilakukan melalui Keasdepan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI.
     

    Dalam kegiatan identifikasi ini, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI, Ismawan Harijono, melaksanakan tugas dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Korem 161/Wirasakti, Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif 742/SWY, serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Belu.
     
    “Maksud dan tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui kondisi eksisting pilar dan sarpras pendukung pengamanan perbatasan darat di kawasan perbatasan RI-RDTL Sektor Timur di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, NTT,” kata Ismawan dalam keterangan pers, Selasa, 3 Desember 2024. 
     
    Ismawan mengatakan nantinya kegiatan identifikasi ini dapat disusun untuk dijadikan database sebagai bahan masukan dalam menentukan lokasi prioritas yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan dan pemeliharaan sarpras di kawasan perbatasan RI-RDTL.
    “Pada pelaksanaannya telah teridentifikasi pilar dan sarpras batas negara wilayah darat di perbatasan RI-RDTL Sektor Timur ini, BNPP RI memiliki sasaran kegiatan dengan target identifikasi hingga 30 kilometer. Hal tersebut meliputi 9 Pos Pamtas, 125 Pilar Batas Negara (PBN), 11 Pilar Pembantu CBDRF, dan sebanyak 112 Border Sign Post (BSP),” jelas Ismawan.
     
    Ismawan menjelaskan pada identifikasinya terdapat sejumlah 88 PBN dalam kondisi baik, 19 PBN dalam kondisi rusak ringan, 12 PBN rusak berat, dan sejumlah 6 PBN hilang. Kemudian sebanyak 10 Pilar pembantu CBDRF dalam kondisi baik dan 1 Pilar pembantu CBDRF hilang.
     
    “Terdapat juga PBN tipe Auxiliary yang lokasinya tidak kondusif, yakni PBN nomor C01107-RI yang berlokasi di tengah kebun milik warga dan PBN nomor C01114-RI berlokasi di tengah bangunan kantin pada zona pendukung di PLBN Motamasin,” ungkap Ismawan.
     
    Terkait kondisi tersebut, Ismawan mengungkapkan bahwa hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus Satgas Pamtas dan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat khususnya pemilik lahan kebun, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
     
    “Ada beberapa masalah pada pilar batas negara yang perlu segera dilakukan penanganan berupa pergantian dan reposisi PBN melalui survei bersama RI-RDTL karena kondisinya yang rusak berat, bergeser, serta hilang,” jelas dia.
     
    Untuk PBN yang hilang, perlu segera dilakukan pengukuran ulang untuk reposisi PBN agar dapat meminimalisir terjadinya konflik di perbatasan hingga dimanfaatkannya situasi yang serba tidak menentu dan tidak ada kepastian hukum di perbatasan oleh para pelaku ilegal.
     
    “Kemudian, terdapat sebagian besar patok yang mengalami kerusakan juga disebabkan oleh faktor alam, seperti patok yang sejajar dengan sungai menjadi hal yang signifikan dengan terjadinya erosi tanah,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)