Perusahaan: WhatsApp

  • UMP 2025 Jakarta Rp 5,3 Juta, Ini Cara Melaporkan Perusahaan yang Mengupah Pekerja di Bawah UMP

    UMP 2025 Jakarta Rp 5,3 Juta, Ini Cara Melaporkan Perusahaan yang Mengupah Pekerja di Bawah UMP

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pemerintah telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2025 naik 6,5 persen, simak cara melaporkan perusahaan yang mengupah pekerja di bawah UMP.

    Setiap perusahaan wajib mematuhi peraturan pengupahan yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

    Membahas soal upah, terdapat standar pengupahan yang berbeda untuk tiap provinsi dan kabupaten/kota.

    Adapun standar gaji pekerja diperlukan agar memberikan manfaat bagi pekerja maupun perusahaan.

    Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada prinsipnya pengusaha dilarang membayarkan upah pekerja lebih rendah dari upah minimum.

    Untuk upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 329.379,765 dari tahun 2024.

    Berdasarkan penetapan tersebut, UMP DKI yang semula Rp 5.067.381 juta menjadi Rp 5.396.761.

    Ilustrasi UMP 2025 (TribunJakarta.com)

    Lantas, bagaimana jika ada perusahaan yang mengupah pekerja masih di bawah UMP/UMK yang berlaku?

    Cara Melaporkan Perusahaan yang Mengupah Pekerja di Bawah UMP

    Bagi pekerja apabila menerima upah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dapat melaporkan perusahaan ke Disnaker.

    Namun sebelum itu, langkah pertama yang bisa dilakukan pekerja yakni melakukan musyawarah dengan pihak perusahaan terkait gaji.

    Lalu, apabila musyawarah tidak kunjung mencapai kesepakatan, maka pekerja bisa melaporkan ke Disnaker setempat.

    Cara melaporkan perusahaan yang mengupah pekerja di bawah UMP/UMK:

    Kunjungi laman resmi dinas tenaga kerja setempat atau gunakan aplikasi online yang telah disediakan. Adapun bagi pekerja yang berdomisili di Jakarta, Anda bisa membuat pengaduan lewat aplikasi Jakarta Kini (Jaki).
    Pengaduan diproses dan akan dilakukan mediasi dengan pihak terkait.
    Siapkan bukti yang menunjukkan bahwa musyawarah telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan.

    Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh Pekerja

    Terdapat beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh para pekerja terkait masalah upah di bawah UMP ini. Di antaranya:

    1. Perundingan Bipartit

    Perundingan ini dibuat untuk menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan perusahaan, terutama soal pengupahan.

    Perundingan bipartit ini telah diatur dalam Undang-undang No 2 tahun 2004, di mana ditetapkan proses penyelesaiannya paling lambat 30 hari kerja.

    Hal ini menjadi langkah pertama yang ditempuh, dengan cara melaporkan perusahan ke Disnaker dan menyelesaikannya lewat perundingan bipartit.

    2. Gugat ke Pengadilan

    Apabila perundingan bipartit tidak bisa dilakukan, upaya hukum selanjutnya yang bisa ditempuh adalah melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

    Proses peradilannya akan dilakukan jika salah satu pihak sudah melakukan gugatan terkait gaji di bawah upah minimum tersebut.

    Gugatan baru boleh dilakukan setelah upaya mediasi tidak berhasil dicapai. Nantinya Serikat Buruh dan organisasi Pengusaha dalam menjadi kuasa hukum dalam proses peradinal tersebut.

    3. Upaya Hukum Pidana

    Ditetapkan dalam Undang-undang, bahwa terdapat sanksi pidana bagi perusahaan yang memberi upah di bawah upah minimum.

    Oleh sebab itu upaya hukum pidana bisa diuapayakan jika terjadi pelanggaran.

    Jika upaya hukum pidana ini ditempuh, maka pengusaha bisa dikenai sanksi penjara atau juga denda sejumlah uang.

    Menurut Pasal 185 UU Cipta Kerja, pengusaha yang membayarkan upah pekerja di bawah upah minimum dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • BRI Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis melalui Pembiayaan dan Pemberdayaan

    BRI Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis melalui Pembiayaan dan Pemberdayaan

    Jakarta: Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmen dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
     
    Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian makanan bergizi kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera, guna mendukung terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
     
    Pemerintah berkomitmen mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan generasi penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa, demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
    Salah satu Asta Cita visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-4 yaitu, “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.”
     

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program MBG. Delapan BUMN tersebut yakni BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia. 
     
    Erick juga telah menginstruksikan perintah penting untuk delapan BUMN tersebut. Khusus untuk BRI agar menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi.
     
    “BRI harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi. Ini untuk memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi,” ucap Erick. 
     
    BRI pun menyambut baik arahan Menteri BUMN tersebut. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI berkomitmen dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah.
     

    Direktur Utama BRI Sunarso (Foto:Dok.BRI)
     
    “Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan, oleh karenanya program MBG sangat sesuai dengan hal ini. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan ekonomi,” ujar Sunarso.
     

    Baca juga: Chatbot BRI Sabrina Raih Anugerah Khusus di Ajang Anugerah Inovasi Indonesia 2024

    Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan BRI berkomitmen untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang menjadi pemasok atau yang terlibat dalam pengadaan MBG. “Harapannya dengan adanya pemberdayaan BRI akan meningkatkan omset dan skala usahanya,” ujar Supari.
     
    BRI sendiri telah membukukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp175,66 triliun per akhir November 2024. Supari menjelaskan bahwa jumlah tersebut diberikan kepada 3,7 juta debitur UMKM, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan. “Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan.
     
    Lebih lanjut, ia menjelaskan sektor pertanian menjadi penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan. Realisasi kredit BRI terhadap sektor pertanian mencapai Rp69,60 triliun, setara dengan 39,62 persen dari keseluruhan pembiayaan serupa.
     
    Capaian tersebut menunjukkan komitmen BRI sebagai bank yang mengimplementasikan Asta Cita dalam mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Ustaz Adi Hidayat Beri Dalil soal Tarif Pendakwah, Netizen Pernah Singgung Gus Miftah: 75Juta/1,5Jam

    Ustaz Adi Hidayat Beri Dalil soal Tarif Pendakwah, Netizen Pernah Singgung Gus Miftah: 75Juta/1,5Jam

    TRIBUNJAKARTA.COM -Tarif penceramah menjadi bahasan Ustaz Adi Hidayat kala berbicara tentang fenomena Gus Miftah.

    Seperti diketahui, belakangan Gus Miftah viral karena mengolok-olok seorang pedagang es teh, Sunhaji, saat pengajian.

    Hal itu membuat Gus Miftah ramai dihujat masyarakat, utamanya melalui media sosial.

    Gus Miftah sampai mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Pada saat ramai hujatan, ada juga netizen yang mengungkap tarif ceramah Gus Miftah.

    Netizen X yang juga pegiat media sosial, Rumail Abbas (@Stakof), membocorkan tarif Gus Miftah per 1,5 jam.

    Dalam cuitannya pada Selasa (3/12/2024), menyebut Gus Miftah memasang tarif Rp 75 juta.

    “Tarif “Gus Kacamata Hitam” itu…

    75juta/1,5jam

    Saya pernah dengar dari panitia pengajian Gus Baha, amplop yang diberikan ke Gus asal Kragan, Rembang ini hanya dia isi… 2juta

    Sudah ada kitab, penjelasannya bersanad, gak mau dijemput, dan ngajinya tahqiq.

    Beda ya,” cuit @Stakof.

    Menurut akun centang biru itu juga, tarif Gus Miftah Rp 75 juta belum termasuk akomodasi dan transportasi.

    “Oiya, 75juta/1,5jam itu belum termasuk…

    – Hotel

    – Transportasi

    – Makan

    – Akomodasi Pendherek

    – Riders yang mungkin perlu disiapkan,” lanjut cuitnya pada hari yang sama.

    Rumail Abbas juga meyakinkan bahwa dia saksi mata soal tarif itu ketika ada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) satu daerah hendak mengundang Gus Miftah.

    “Untuk GM, saya saksi mata kala ada konco di PCNU kabupaten X mau ngundang. Untuk Gus Baha, itu tim @gayengco
     jadi saksinya. Informasi ini valid,” cuitnya.

    Cuitan Rumail Abbas soal tarif ceramah Gus Miftah.

    Komentar Ustaz Adi Hidayat

    Adi Hidayat melihat fenomena Gus Miftah dan Sunhaji sebagai sarana untuk mengambil pelajaran.

    Dengan senyum dan nada yang lembut, Adi Hidayat pun memberikan tangapannya.

    “Tentu ini yang menjadi pelajaran untuk kita semua, bagi saya pribadi, dan kita semua betapa Allah SWT senantiasa bersikap adil memberikan rahmat yang luar biasa memberikan jalan kepada setiap hamba untuk menjadi lebih baik tentunya sebelum kita kembali kepada Allah subhanahu wa taala,” kata Adi Hidayat berbicara di channel Youtubenya, Adi Hidayat Official, Kamis (12/12/2024).

    Untuk Unhaji, Adi Hidayat melihat betapa Allah SWT bisa mengangkat kemuliaan seseorang dengan cara tak biasa.

    “Bapak yang viral dengan ikhtiarnya dengan jualannya Allah angkat kemuliaannya dengan cara yang berbeda dengan cara yang tidak biasa. Rezekinya juga bertambah dengan cara yang tidak biasa, tentu ini pun harus dijaga dengan lebih meningkatkan ketaatan dan ketakwaan pada Allah SWT,” kata Adi Hidayat.

    Untuk Gus Miftah, Adi Hidayat mengambil pelajaran tentang betapa Allah SWT menyayangi umatnya, sehingga diberi jalan untuk berubah.

    “Sisi lain, sosok lain yang juga viral, juga dengan kasih sayang Allah diberikan jalan untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa mengoreksi dan ini pun menjadi pesan bagi kita-kita yang berceramah, memberikan tausiah, pun demikian para ulama, para kiai, siapun kembali memendomani aturan-aturan dalam mendakwahi mendampingi umat pada segala hal yang baik dengan cara yang baik.”

    “Menjauhi sifat materialistik kemudian juga menutur kata yang baik menjaga kata-kata gitu,” kata Adi Hidayat sambil tersenyum.

    Sebagai sesama penceramah, Adi Hidayat mengutip Surat Al Mudatsir ayat 1-6 sebagai pedoman berdakwah.

    Di dalamnya terdapat cara berpakaian, bertutur kata hingga soal tarif.

    “Cukuplah ayat 1 sampai 6 Al Mudatsir itu jadi pedoman kita dalam berdakwah untuk semuanya.”

    “Tampil dengan tampilan yang yang baik. performance yang baik sehingga tidak menimbulkan keprihatinan dari audiens dari masyarakat.”

    “Seperti pakaiannya bersih lisannya juga mesti bersih kata-katanya juga mesti mesti baik sehingga ilmu amal dan akhlak beriringan bersamaan.”

    “Jangan pernah ada motivasi untuk mengharapkan materi-materi yang dinilai harus lebih dibandingkan dengan dengan apa yang diberikan ya bahasa sekarang mungkin pasang tarif dan sebagainya itu
    ketentuan yang sangat standar sangat baku di luar ayat-ayat yang lain,” paparnya.

    Adi Hidayat juga membuka kesempatan kepada siapapun yang mendengar ceramahnya untuk memberi masukan.

    Ia juga menutup videonya dengan permintaan maaf.

    “Melalui video dan kolom ini teman-teman bisa memberikan masukan, kalau ada yang kurang tepat, kurang baik, cara yang tidak elok, tidak elegan, silakan dengan senang hati disampaikan. Dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan sekaligus memohon kepada Allah untuk senantiasa dipandu diberikan hidayah untuk menjadi lebih baik sehingga meringankan hisab saat kembali kepadanya,” tutupnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Ini Gambaran UMK 2025 di Jabodetabek, UMR Bekasi Masih Jadi yang Tertinggi di Rp 5,6 Juta

    Ini Gambaran UMK 2025 di Jabodetabek, UMR Bekasi Masih Jadi yang Tertinggi di Rp 5,6 Juta

    TRIBUNJAKARTA.COM – Berikut adalah gambaran upah minimum regional atau UMR 2025 di wilayah Jabodetabek.

    Upah minimum provinsi atau UMP 2025 Jakarta telah ditetapkan naik 6,5 persen menjadi Rp 5.396.761.

    Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengumumkan kenaikan UMP 2025 ini pada Rabu (11/12/2024).

    “Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dihitung dengan menggunakan formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dengan nilai kenaikan sebesar 6,5 persen,” ucapnya.

    “Sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 5.396.761,” tambahnya menjelaskan.

    Kenaikan upah yang dialami Jakarta bisa dibilang cukup tinggi, dari upah 2024 yang berlaku saat ini Rp 5.067.381 UMP Jakarta mengalami kenaikan sebesar Rp 329.279 menjadi Rp 5.396.761.

    Sementara itu, untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2025 paling lambat diumumkan pekan depan pada Rabu,  18 Desember 2024.

    Jelang pengumuman penetapan UMK 2025, beredar prediksi angka terkait kenaikan UMK khususnya di wilayah penyangga sekitar Jakarta, alias Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi.

    Ilustrasi (shutterstock)

    Terbaru, Kota Bekasi telah menetapkan UMK 2025 naik sebesar 6,5 persen menjadi Rp 5.690.752 dan menjadi kota dengan UMR tertinggi di Indonesia.

    Lantas, berapa prediksi UMK 2025 di wilayah penyangga Ibu Kota lainnya, apabila kenaikan upah 6,5 persen ?

    Prediksi UMP dan UMK 2025 Bodetabek Jika Upah Naik 6,5 persen

    TribunJakarta.com, mencoba melakukan simulasi sederhana kenaikan upah merujuk angka 6,5 persen.

    Berikut prediksi UMK 2025 di Bodetabek apabila naik 6,5% :

    Kota Bogor

    2024: Rp 4.813.988
    2025: Naik Rp 312,909 menjadi Rp 5.126.897

    Kabupaten Bogor

    2024: Rp 4.579.541
    2025: Naik Rp 297,670 menjadi Rp 4.877.211

    Kota Depok

    2024: Rp 4.878.612
    2025: Naik Rp 317,109 menjadi  Rp 5.195.721

    Kota Bekasi

    2024: Rp 5.343.430
    2025: Naik Rp 347,322 menjadi Rp 5.690.752

    Kabupaten Bekasi

    2024: Rp 5.219.263
    2025: Naik Rp 339,252 menjadi Rp 5.558.515

    Kota Tangerang

    2024: Rp 4.760.289,54
    2025: Naik Rp 309,418 menjadi Rp 5.069.707

    Kabupaten Tangerang

    2024: Rp 4.601.988
    2025: Naik Rp 299,129 menjadi Rp 4.901.117

    *) Daftar ini hanya berupa prediksi semata dan tidak bermaksud mendahului keputusan pemerintah, hasil perhitungan ini tidak dapat dijadikan acuan kenaikan UMP dan UMK 2025.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Modal Rp5 Juta, Bisnis Musiman Bisa Jadi Ladang Cuan Jelang Nataru

    Modal Rp5 Juta, Bisnis Musiman Bisa Jadi Ladang Cuan Jelang Nataru

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ada sejumlah bisnis berpotensi cuan yang cocok digarap menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025.

    Peluang bisnis ini bahkan bisa dimulai dengan modal Rp5 juta saja.

    Perencana Keuangan PINA Evelin Candratio membagi peluang tersebut ke dalam lima kelompok besar. Pertama, bisnis makanan dan minuman yang pas dijual saat memasuki libur Nataru.

    Misalnya, hampers Natal yang terjangkau dengan isi snack, cokelat, dan minuman. Ide ini juga mencakup penjualan kue kering rumahan  bertema Natal.

    Kedua, bisnis jasa dekorasi dan hadiah yang bisa ditempuh dengan menawarkan jasa menghias lampu dan pohon natal, boneka-boneka Santa Claus atau Sinterklas, hingga menyediakan hadiah custom mulai dari cangkir sampai bingkai foto bertema Nataru.

    Selanjutnya, opsi ketiga adalah jasa penyelenggara event. Ia mencontohkan ide membuka photo booth atau penyewaan kostum, layanan bungkus kado, sampai jasa perencanaan acara Natal dan Tahun Baru.

    Keempat, Evelin merekomendasikan bisnis musiman berupa pop up store. Langkah ini juga bisa juga digarap berbentuk kios atau bazar di mal.

    “Berkolaborasi dengan mall atau bazar lokal untuk menjual barang-barang perayaan yang dikurasi atau produk yang cepat diminati, seperti kembang api, mainan kecil, atau makanan ringan,” kata Evelin kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/12).

    Opsi yang terakhir adalah bisnis jualan barang-barang masa lalu yang kembali ngetren di era sekarang. Misalnya, menjual atau menyewakan pakaian dan aksesori pesta edisi Nataru sebelumnya.

    Ia menegaskan pentingnya memahami target market sebelum memilih opsi bisnis musiman. Evelin menyebut salah satu langkah awal yang harus ditempuh adalah mengidentifikasi siapa calon pembelinya, apakah keluarga, profesional, atau dari kalangan pelajar.

    “Alokasikan Rp5 juta dengan bijak untuk biaya inventaris, pemasaran, dan operasional. Hindari pengeluaran berlebihan di awal, simpan sebagian dana untuk biaya tak terduga,” sarannya.

    Evelin juga mencontohkan bagaimana mengalokasikan modal Rp5 juta untuk bisnis hampers Nataru serta berapa potensi untungnya, sebagai berikut:

    a. Contoh isi hampers:

    – Kue (150g): Rp15 ribu
    – Cokelat (kemasan kecil): Rp10 ribu
    – Teh/kopi sachet (3 bungkus): Rp7.000
    – Lilin/barang dekorasi: Rp10 ribu
    – Kemasan/packaging: Rp8.000
    – Total biaya per hampers: Rp50 ribu

    Evelin menyarankan Anda menambahkan 50 persen dari total biaya agar cuan. Jadi, harga jualnya adalah Rp75 ribu per hampers

    b. Biaya produksi dan potensi cuan

    Alokasi
    – 90 persen untuk stok hampers: Rp4,5 juta
    – 10 persen untuk biaya pemasaran dan operasional: Rp500 ribu

    Jumlah hampers
    – Anggaran Rp4,5 juta dibagi biaya produksi Rp50 ribu. Hasilnya, ada 90 hampers yang bisa dijual.

    Pendapatan
    – 90 hampers X harga jual Rp75 ribu= Rp6.750.000

    Laba
    – Pendapatan: Rp6.750.000
    – Biaya (persediaan + operasional): Rp5 juta
    – Laba Bersih: Rp6.750.000-Rp5 juta= Rp1.750.000

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Bisakah Bisnis Musiman sambut Nataru jadi Ladang Cuan Permanen?

    Perencana Keuangan Finansialku Laurensia Vina Dharmawan menegaskan bisnis musiman sangat mungkin untuk dipermanenkan. Namun, ada empat strategi besar agar ini tetap menjadi ladang cuan.

    “Bisnis musiman memang bisa menjadi batu loncatan untuk usaha yang lebih besar, asal dikelola dengan perencanaan matang dan fleksibilitas tinggi,” bebernya.

    Strategi pertama adalah melakukan diversifikasi produk. Laurensia menyebut hampers Natal dan Tahun baru bisa disesuaikan dengan momen yang ada, seperti perayaan ulang tahun, pernikahan, atau Idulfitri.

    [Gambas:Photo CNN]

    Kedua, perlu upaya branding yang kuat. Ia menyebut bisnis Anda harus dikenal masyarakat karena kualitas dan pelayanan yang baik.

    “Membangun reputasi akan membantu menjaga loyalitas pelanggan di luar momen musiman,” ucap Laurensia.

    Upaya ketiga yang tak kalah penting adalah memaksimalkan data pelanggan. Laurensia mengatakan nomor kontak pelanggan selama Nataru mesti dikumpulkan agar bisa menawarkan produk dan jasa lainnya di masa mendatang.

    Keempat, ia menekankan pentingnya adaptasi dengan tren pasar. Pebisnis diminta untuk selalu up to date dengan kebutuhan masyarakat agar usaha tersebut relevan sepanjang tahun.

    Di lain sisi, Laurensia menyebut media sosial tak boleh luput untuk dimanfaatkan sebagai sarana promosi produk. Platform Instagram, TikTok, dan WhatsApp diklaim bisa membantu menjangkau lebih banyak pelanggan dengan biaya rendah.

  • Kandidat Ketua Umum PPP: Sandiaga, Taj Yasin, Dudung Abdurachman, hingga Gus Ipul

    Kandidat Ketua Umum PPP: Sandiaga, Taj Yasin, Dudung Abdurachman, hingga Gus Ipul

    Jakarta, Beritasatu.com– Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum PPP. Dari empat nama, dua dari internal partai dan dua dari luar.

    “Kami membuka diri terhadap siapa pun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi kandidat ketua umum PPP,” kata Romy sapaan Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam dilansir Antara

    Menurut dia, dari internal partai PPP, ada dua nama yang sudah dimunculkan dari komunikasi di sejumlah grup WhatsApp. Kedua nama itu, yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin.

    Kemudian, lanjut Romy, untuk eksternal kandidat ketua umum PPP, terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman. Bahkan kata Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.

    “Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp group yang saya ikuti di PPP sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.

    Ia menambahkan, saat ini PPP tidak perlu menutup diri dari pihak luar. Adapun yang terpenting, para tokoh ini dapat memajukan kembali PPP ketika pemilu nanti. “Kalau masalah AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) bisa diubah,” katanya.

    Sebelumnya, Romahurmuziy mengatakan seruan untuk taubatan nasuhah bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya kandidat ketua umum PPP.

  • Alasan Prabowo Usulkan Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

    Alasan Prabowo Usulkan Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

    Bogor: Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, sistem tersebut lebih efisien dan tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis malam, 12 Desember 2024. Ia menyebut bahwa beberapa negara tetangga telah menerapkan sistem serupa dengan hasil yang dinilai efektif.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo, anggaran besar yang selama ini dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting bagi masyarakat.

    Baca juga: Ada Prabowo di Balik Batalnya Ridwan Kamil Gugat Pilkada Jakarta ke MK meski Materi Siap

    “Efisien enggak keluar duit? Kayak kita kaya. Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus ditanggung oleh negara maupun kontestan Pilkada.

    “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo, disambut tawa hadirin.

    Prabowo mengungkapkan bahwa gelaran Pilkada yang mahal dapat menghabiskan dana hingga puluhan triliun dalam waktu singkat, baik dari anggaran negara maupun dana pribadi tokoh politik.

    “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” lanjutnya.

    Ia pun mendorong perbaikan sistem pemilu demi efisiensi dan kemajuan bersama. Bahkan, Prabowo sempat melontarkan ajakan kepada para ketua umum partai politik yang hadir untuk segera memutuskan perubahan sistem tersebut.

    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” ucapnya.

    Bogor: Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, sistem tersebut lebih efisien dan tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.
     
    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis malam, 12 Desember 2024. Ia menyebut bahwa beberapa negara tetangga telah menerapkan sistem serupa dengan hasil yang dinilai efektif.
     
    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo.
    Menurut Prabowo, anggaran besar yang selama ini dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting bagi masyarakat.
     
    Baca juga: Ada Prabowo di Balik Batalnya Ridwan Kamil Gugat Pilkada Jakarta ke MK meski Materi Siap
     
    “Efisien enggak keluar duit? Kayak kita kaya. Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” imbuhnya.
     
    Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus ditanggung oleh negara maupun kontestan Pilkada.
     
    “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo, disambut tawa hadirin.
     
    Prabowo mengungkapkan bahwa gelaran Pilkada yang mahal dapat menghabiskan dana hingga puluhan triliun dalam waktu singkat, baik dari anggaran negara maupun dana pribadi tokoh politik.
     
    “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” lanjutnya.
     
    Ia pun mendorong perbaikan sistem pemilu demi efisiensi dan kemajuan bersama. Bahkan, Prabowo sempat melontarkan ajakan kepada para ketua umum partai politik yang hadir untuk segera memutuskan perubahan sistem tersebut.
     
    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” ucapnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Mendag Bidik Transaksi Harbolnas 2024 Capai Rp40 Triliun

    Mendag Bidik Transaksi Harbolnas 2024 Capai Rp40 Triliun

    Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan jumlah transaksi pada momen Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) tahun ini mencapai Rp40 triliun atau naik 16 persen dibanding tahun lalu. Harbolnas berlangsung selama tujuh hari, pada 10-16 Desember 2024.
     
    Dalam momen Harbolnas ini, Mendag Budi mendadak menjadi bintang saat tampil sebagai host live shopping pada sesi Spesial Harbolnas 12.12 yang disiarkan di Shopee Live pada Kamis  (12/12).
     
    Dalam rangkaian puncak Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024, Mendag secara khusus menjadi host dengan menawarkan produk pakaian pria dari jenama lokal Kevas Co dan juga produk hijab dan khimar modern dari UMKM Sayra Official.
    Tampilnya Mendag dalam sesi live shopping menunjukkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan platform e-commerce dalam mempromosikan produk UMKM. Terlebih, produk yang dipromosikan Mendag, sudah menembus pasar ekspor di Shopee.
     
    Dalam kesempatan kali ini, Mendag Budi juga berbincang-bincang dalam sesi mini talkshow bersama dengan dua UMKM lokal yang produknya sudah semakin dikenal di kalangan masyarakat. Ia menjelaskan, sektor ini memiliki  peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
     
    “Sektor UMKM ini jadi tulang punggung perekonomian nasional, menyerap hampir 97 persen atau sekitar 117 juta dari total tenaga kerja di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Mas Kevin dengan Kevas  Co, yang sukses menembus pasar ekspor dengan produk-produknya yang berkualitas,” ujar Mendag Budi dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 13 Desember 2024.
     
    “Selain itu ada juga Ibu Surmiyati dengan Sayra yang berhasil memanfaatkan teknologi untuk terus bertumbuh. Harbolnas 2024 ini tujuannya adalah mendukung brand-brand lokal untuk memperkuat daya  saing dan memperluas jangkauan mereka, sehingga bisa mengikuti jejak-jejak Kevas dan Sayra,” sambungnya.
     

     

    Tebar promo spesial Harbolnas

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Christin Djuarto mengungkapkan, sebagai platform e-commerce yang identik dengan kampanye tanggal kembar, Shopee meramaikan gelaran Harbolnas 2024 ini dengan sejumlah program dan promo menarik seperti diskon dan voucher spesial.
     
    Ragam promo tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan produk yang diinginkan, sekaligus mendukung pertumbuhan pengusaha dan UMKM lokal.
     
    “Harbolnas selalu menjadi momen penting bagi Shopee untuk memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan menghadirkan promo menarik, kami ingin memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan  bagi pembeli, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal,” tutur Christin.
     
    “Kami tentu berharap, Shopee bersama dengan seluruh penjual dan pembeli UMKM bisa membantu pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional,” tambah Christin.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Pesan Dharma Pongrekun untuk Pram-Rano: Titip Warga Jakarta, Jangan Biarkan Dikuasai Asing

    Pesan Dharma Pongrekun untuk Pram-Rano: Titip Warga Jakarta, Jangan Biarkan Dikuasai Asing

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun menitipkan pesan untuk Pramono Anung-Rano Karno selaku pemenang di Pilkada Jakarta 2024.

    Salah satunya, Dharma meminta Pram-Rano nantinya melindungi warga Jakarta sebagaimana yang selama ini menjadi slogan dari Dharma dan Kun Wardana Abyoto.

    “Kami berharap, kami titipkan rakyat. Jadilah pemimpin yang sungguh-sungguh
    melindungi dan membela rakyatnya,” kata Dharma saat pembubaran timsesnya di posko pemenangannya, Jalan Antasari, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

    Ia pun mewanti-wanti jangan sampai nantinya Jakarta dikuasai oleh pihak asing dengan ancaman pandemi.

    “Jangan biarkan asing menguasai bangsa ini hanya dengan isu kesehatan,” tegas Dharma.

    Dharma mengatakan, dirinya ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024 bukan semata karena dirinya bisa mendapatkan 459.230 suara atau di angka 10,53 persen. 

    Tetapi karena bisa menyebarkan peringatan tentang ancaman pandemi baru selama keikutsertaannya di Pilkada Jakarta.

    “Kami ikhlas dan kami juga happy, karena selama 10 bulan yang menjadi tujuan utama kami adalah bagaimana kami menyampaikan selama dua bulan penuh, masalah bahaya pandemi dan
    yang menjadi agenda asing.

    Yang akan mengancam kedaulatan bangsa serta mengancam jiwa keluarga kita,” ujar Dharma.

    Dharma mengklaim ucapannya akan ada pandemi akan datang bukan sekadar omong kosong.

    Purnawirawan jenderal bintang 3 Polri itu kemudian menyinggung pertemuan Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Ketua Dewan GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), Jose Manuel Barroso, dan CEO GAVI, Dr. Shania Nishtar, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (6/12/2024).

    “Dan dalam pidatonya menyatakan siap-siap dengan pandemi yang sewaktu-waktu akan terjadi.

    Dari sini kita bisa melihat bahwa hal itu bukanlah sesuatu pepesan kosong, semua mari sama-sama kita mengantisipasi apa yang akan kita hadapi ke depan,” kata Dharma.

    Lebih lanjut, Dharma menegaskan bahwa sebenarnya pandemi yang menjadi kepentingan asing bisa dicegah.

    “Kami berharap, kami titipkan rakyat jadilah pemimpin yang sungguh-sungguhmelindungi dan membela rakyatnya. 

    Jangan biarkan asing menguasai bangsa ini hanya dengan isu kesehatan,” paparnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jakarta Lepas Status Ibu Kota, Pengamat Transportasi Soroti Bandara IKN Belum Standar Internasional

    Jakarta Lepas Status Ibu Kota, Pengamat Transportasi Soroti Bandara IKN Belum Standar Internasional

    TRIBUNJAKARTA.COM – Jakarta resmi tak lagi berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). Pusat pemerintahan pun akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Penegasan komitmen pemerintah soal pemindahan ibu kota baru-baru ini ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto dengan Undang-Undang (UU) nomor 151 tahun 2024 tentang  Perubahan Atas UU nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    Hanya ada dua pasal pada UU yang disahkan 30 November 2024 itu.

    Pasal I adalah tentang penggantian nomenklatur DKI menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bagi gubernur dan wakik gubernur, DPRD, daerah pemilihan DPR RI dan DPD RI.

    Sementara pasal II menekankan bahawa ibu kota Indonesia baru benar-benar pindah ke IKN setelah adanya Keputusan Presiden (Kepres) yang saat ini belum diterbitkan.

    Pengamat Transportasi, Bambang Haryo Soekartono, menyikapi kesiapan IKN sebagai ibu kota negara dengan menyoroti bandaranya.

    Menurutnya, IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu harus memiliki bandara standar internasional.

    “Seperti hal nya di Bandara VIP IKN, perlu adanya persiapan untuk menjadi Bandara Internasional. Persyaratan untuk menampung pesawat pesawat internasional, baik kategori Narrow Body ( kecil ) maupun Wide Body ( Besar ) harus memenuhi standarisasi ICAO (International Civil Aviation Organization) ,” kata Bambang Haryo, dalam keterangannya, Sabtu (5/10/2024).

    Bambang mengatakan, Bandara internasional di IKN harus bisa memenuhi syarat untuk menampung jenis pesawat narrow body seperti hal nya Boeing-737, Airbus A320 maupun wide body seperti hal nya Airbus A380 dan Boeing-777.

    “Menurut ketentuan ICAO, untuk pesawat narrow body itu lebar landasan harus 45 meter, dan lebar landasan untuk wide body harus 60 meter. Tetapi lebar landasan bandara IKN saat ini hanya 30 meter, jangankan wide body, yang narrow saja sudah tidak memenuhi syarat standarisasi keselamatan landasan dari ICAO,” ucapnya. 

    Lalu, untuk Pavement Classification Number (PCN), suatu angka yang menunjukkan tingkat kekerasan landasan, itu pun harus mengikuti standarisasi sesuai dengan ICAO. Misalnya Untuk pesawat narrow body biasanya pada angka sekitar 52 dan untuk wide body pada angka sekitar 120. 

    “Seharusnya PCN yang menunjukkan angka kekerasan landasan, harus di publikasikan untuk kepentingan penerbangan. Yang hingga saat ini belum ada informasi atau sosialisasi yang jelas untuk memvalidasi kelayakan Bandara IKN dari pihak yang bertanggung jawab yaitu tentunya Kementrian Perhubungan. Termasuk juga kepentingan publik domestik maupun internasional,” ucap Anggota DPR-RI Periode tahun 2024-2029 dari Gerindra itu.

    Bambang mengatakan, daya tampung apron pesawat bandara IKN untuk saat ini masih belum maksimal. Terlihat dari luasan apron hanya bisa maksimal untuk menampung 3-4 pesawat tipe wide body atau 6-8 pesawat untuk tipe narrow body.

    Pria yang karib dengan sapaan BHS itupun membandingkan bandara IKN dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (Soetta).

    Menurutnya, Bandara Soetta yang memiliki sekitar 67 garbarata di 3 terminal, masih sering mengalami Overload untuk daya tampung apron.

    Bahkan, Bandara Soetta yang memiliki tiga landasan, yang masing masing mempunyai panjang diatas 2500 meter, dengan lebar 60 meter, dan PCN sekitar 100, masih sering kewalahan menampung pesawat yang akan mendarat, sehingga sering terjadi antrian di udara (holding).

    “Kita juga perlu mengkaji luasan terminal Bandara IKN yang maksimal hanya bisa menampung sekitar 200.000 penumpang per tahun, sesuai data kapasitas, atau sekitar 600 penumpang per hari, bila dibanding dengan Bandara Cengkareng yang bisa menampung rata rata 100.000-150.000 penumpang per hari.” kata dia.

    “Lalu bagaimana dengan Bandara IKN yang hanya memiliki satu landasan dan Apron serta terminal yang sangat minim tanpa adanya garbarata? Kita tidak bisa membayangkan bagaimana overload dan potensi chaos yang akan terjadi di bandara tersebut. Tolong bisa dijadikan evaluasi, apalagi bila seluruh masyarakat yang berkepentingan dari Jawa dan Sumatera ingin menuju ke IKN. Maka saya berharap Pemerintah mampu untuk menyempurnakan setiap Bandara Internasional khususnya IKN agar mampu menjadi infrastruktur yang aman dan nyaman bagi masyarakat domestik dan internasional.” tutupnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya