Xcloud.id

Perusahaan: WhatsApp

  • Pengguna WhatsApp Menjerit Banjir Spam dari Akun Bisnis, Meta Siapkan ‘Rem’

    Pengguna WhatsApp Menjerit Banjir Spam dari Akun Bisnis, Meta Siapkan ‘Rem’

    Bisnis.com, JAKARTA — Meta.Inc, induk Whatsapp, bakal menerapkan kebijakan baru berupa pembatasan jumlah pesan yang dapat dikirim oleh pengguna maupun akun bisnis kepada kontak yang tidak merespons.

    Langkah ini diambil guna menekan penyebaran spam di platform tersebut, yang selama ini dikelukan oleh orang tidak dikenal.

    Techcrucnh melaporkan pada Sabtu (18/10/2025), Whatsapp yang awalnya merupakan platform komunikasi pribadi, kini telah berubah seiring hadirnya fitur grup, komunitas, dan kanal bisnis. 

    Perubahan ini membuat pengguna mengeluh karena kini menerima lebih banyak pesan yang kerap sulit diikuti. Pengguna tidak nyaman dibanjiri pesan dari nomor tak dikenal dan akun bisnis yang masuk tanpa diminta.

    Langkah Whatsapp

    Untuk mengatasi masalah tersebut, Whatsapp melakukan uji coba. Setiap pesan tak terbalas yang dikirim ke penerima akan dihitung dalam kuota bulanan.

    Sebagai contoh, jika seseorang mengirim tiga pesan ke nomor baru tanpa tanggapan, ketiganya masuk dalam hitungan kuota tersebut. Pesan tidak akan dihitung sebagai kuota apabila dibalas oleh penerima.

    WhatsApp belum mengungkap angka pasti batas pengiriman, karena perusahaan masih menguji beberapa skenario. Namun, jika seorang pengguna atau akun bisnis mendekati batas, sistem akan menampilkan peringatan berupa pop-up agar mereka dapat menghindari pemblokiran pengiriman pesan.

    Perusahaan menyampaikan bahwa uji coba pembatasan ini akan diterapkan di sejumlah negara dalam beberapa minggu ke depan.

    WhatsApp juga menegaskan bahwa pengguna biasa kemungkinan besar tidak akan terkena dampak kebijakan ini, karena pembatasan ditujukan untuk menindak akun yang mengirim pesan secara massal dan menimbulkan spam.

    Awal tahun ini, WhatsApp juga mulai menerapkan batas jumlah pesan siaran (broadcast) yang dapat dikirim oleh akun pengguna maupun bisnis. Uji coba ini kini diperluas ke lebih dari belasan negara, termasuk India yang menjadi salah satu pasar terbesar WhatsApp dengan lebih dari 500 juta pengguna.

  • Populer, hujan Jakarta kandung mikroplastik hingga BLT tambahan

    Populer, hujan Jakarta kandung mikroplastik hingga BLT tambahan

    Jakarta (ANTARA) – Berikut berita ANTARA yang banyak mendapatkan sorotan pembaca pada Sabtu, mulai dari hujan di Jakarta mengandung mikroplastik hingga pemerintah kucurkan Rp30 triliun untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tambahan.

    Simak informasinya di sini:

    1. Hujan di Jakarta mengandung mikroplastik, BRIN ingatkan polusi langit

    Hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan.

    Penjelasannya ada di sini.

    2. Pemerintah kucurkan Rp30 triliun untuk 35 juta penerima BLT tambahan

    Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang diberikan pada Oktober, November, dan Desember 2025.

    Selengkapnya di sini.

    3. Ranking timnas Indonesia turun ke peringkat 122, Malaysia menyalip

    Ranking FIFA timnas Indonesia kembali turun pada pembaruan terbaru yang dirilis federasi sepak bola dunia itu pada Jumat (17/10), yang kini di bawah Malaysia.

    Baca di sini.

    4. Masuk 15.933 aduan lewat ‘Lapor Pak Purbaya’, terbanyak soal Bea Cukai

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan telah menerima 15.933 aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp ‘Lapor Pak Purbaya’, sebagian besar aduan menyoal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    Simak berita lengkapnya di sini.

    5. Kecewa pada AFC, Jepang disebut pertimbangkan keluar

    Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) dikabarkan tengah diliputi kekecewaan mendalam terhadap Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan disebut-sebut sedang mempertimbangkan langkah drastis untuk keluar dari organisasi tersebut.

    Baca di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, wisata gastronomi berbasis UMKM hingga ekspatriat di Garuda

    Kemarin, wisata gastronomi berbasis UMKM hingga ekspatriat di Garuda

    Jakarta (ANTARA) – Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik pada Jumat (17/10), dan bisa dibaca kembali hari ini.

    Berita menarik tersebut diawali dengan informasi tentang rencana pemerintah untuk mengembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM, hingga penjelasan Danantara soal penunjukan dua ekspatriat di jabatan struktural direksi terbaru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

    1. Pemerintah kembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM

    Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM hingga di level perdesaan untuk menggenjot potensi ekonomi dan memperluas pasar baik dalam dan luar negeri.

    “Kami akan fokus untuk membangun dan membuat pertumbuhan desa wisata,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di sela membuka Konferensi Internasional terkait pariwisata, gastronomi, dan tujuan wisata (TGDIC) 2025 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Masuk 15.933 aduan lewat ‘Lapor Pak Purbaya’, terbanyak soal Bea Cukai

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan telah menerima 15.933 aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp ‘Lapor Pak Purbaya’, sebagian besar aduan menyoal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    “15.933 WA (WhatsApp) yang masuk ke kita, yang ucapan selamat dari 2.459 (pesan) ya. Muji-muji lah, lumayanlah. Sisanya 13.285 (aduan) sedang diverifikasi. Ini ada 10 yang mau dikerjakan,” kata Purbaya, di kantornya, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Pemerintah kucurkan Rp30 triliun untuk 35 juta penerima BLT tambahan

    Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang diberikan pada Oktober, November, dan Desember 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto mengumumkan stimulus ekonomi tersebut menjelaskan anggaran Rp30 triliun untuk penerima BLT tambahan berasal dari APBN yang merupakan hasil efisiensi anggaran pemerintah.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Pemerintah percepat pembangunan gerai dan gudang Kopdes Merah Putih

    Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama kementerian/lembaga terkait mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih.

    Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan kopdes tersebut di Koperasi Desa Merah Putih Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Rosan: Ekspatriat di Garuda untuk perkuat transformasi dan teknologi

    CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan penunjukan dua ekspatriat di jabatan struktural direksi terbaru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bertujuan memperkuat transformasi dan teknologi.

    “Ya ini kan memang dari manajemen Garuda kita ada penguatan. Kalau dilihat lebih dalam lagi, kan memang ada dua orang juga dari warga negara asing yang untuk pertama kalinya ditempatkan di BUMN karena di dalam undang-undangnya sudah diperbolehkan,” kata Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kronologi Purbaya Ancam Pecat PNS Bea Cukai, Awalnya Ada Bocoran Ini

    Kronologi Purbaya Ancam Pecat PNS Bea Cukai, Awalnya Ada Bocoran Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memecat petugas Bea Cuka yang dikabarkan sering nongkrong di gerai coffee shop. Hal itu diungkapkannya kepada jurnalis di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (17/10/2025).

    Bagaimana ceritanya?

    Seperti diketahui, Purbaya mengaktifkan layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan layanan perpajakan dan bea cukai. Layanan pengaduan via WhatsApp ini dinamakan Lapor Pak Purbaya.

    Nah, meski baru aktif 2 hari, Purbaya mengaku telah menerima berbagai laporan. Laporan ini dibaca langsung oleh Purbaya. Salah satunya, laporan oleh whistleblower yang menyebut ada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sering nongkrong di gerai coffee shop. Merespons laporan itu, Purbaya geram dan mengatakan akan menindak pegawai Bea Cukai ini.

    Memang, tidak disebutkan lokasi coffee shop itu, hanya nama gerainya. Menurut si pelapor, pegawai Bea Cukai itu sering nongkrong di gerai itu, menggunakan seragam setiap harinya.

    Si pelapor pun menguraikan detail “temuannya”, bahkan termasuk ucapan si PNS Bea Cukai itu.

    “Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks buka laptop tiap hari yang dibicarakan bisnis aset gimana mengamankan aset baru dapat kiriman mobil gimana jualnya mohon ditindak. Saya wiraswasta risih lihatnya ngomong berisik tiap hari pakai baju Bea Cukai,” kata Purbaya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    “Ini akan kami tindak ya,” tegas Purbaya.

    Dia pun memberi peringatan keras kepada pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Bilang ke mereka nongkrong jangan di Starbucks..mereka masih nggak peduli dianggapnya saya main main bilang hari Senin kalau ada yang begini lagi akan saya pecat, saya persulit. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam,” kata Purbaya.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengusaha Ngadu ke Purbaya Pemeriksaan Barang di Bea Cukai sampai 34 Hari

    Pengusaha Ngadu ke Purbaya Pemeriksaan Barang di Bea Cukai sampai 34 Hari

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima keluhan pengusaha soal kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Laporan itu disampaikan melalui hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 0822-4040-6600.

    Pengusaha yang tak disebutkan namanya itu merasa dikerjai oknum Bea Cukai sehingga kegiatan bisnisnya tersendat. Ia mengaku dipersulit oknum pegawai Bea Cukai, baik untuk urusan dokumentasi hingga pemeriksaan barang.

    “Saya pengusaha yang menjalankan importasi barang 1-2 tahun belakangan. Bea Cukai sangat meresahkan; Bea Cukai lagi lu, gimana si lu! Baik pemeriksa fisik maupun pemeriksa dokumen,” ujar Purbaya membacakan keluhan tersebut di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Pemeriksaan Barang 34 Hari

    Pelapor merasa proses pemeriksaan fisik barang tidak wajar karena memakan waktu hingga 34 hari. Ia juga mengaku didenda terus menerus dengan alasan yang tidak masuk akal, misalnya terkait tudingan bahwa dirinya menurunkan nilai barang pada invoice atau under invoicing. Oknum Bea Cukai juga meminta bukti yang tidak masuk akal sehingga sulit dipenuhi.

    “Saya dikenakan notul yang berisi denda. Padahal saya tidak under invoicing dan telah melakukan impor barang serupa bertahun-tahun. Ketika diminta alasan, alasannya tidak masuk akal, misal meminta bukti negosiasi, padahal bukti-bukti itu sudah disediakan dengan lengkap. Ini terjadi hampir untuk semua kegiatan impor saya, kena denda terus,” ujar Purbaya membacakan keluhan tersebut.

    Pengusaha itu menyebut enggan mengambil banding agar barangnya bisa cepat keluar. Pasalnya, kata dia, hal itu tidak akan membuahkan hasil. Purbaya menilai tindakan oknum Bea Cukai tersebut diktator, lalu meminta penjelasan kepada Heru.

    “Ini namanya diktator. Kan lu juga orang Bea Cukai (Heru), lu coba jelasin, ini kan murid lu semua kenapa bisa begini. Coba jelasin,” pinta Purbaya.

    “Ini langsung nanti PIB-nya kita cek, ini nanti SOP-nya sudah lewat, mestinya ini langsung diputus, SOP pemeriksaannya nggak selama ini,” jawab eks Dirjen Bea Cukai yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi di Kantor Kemenkeu.

    Purbaya menilai perlu ada perubahan besar pada budaya organisasi di Bea Cukai. Oleh karena itu, kanal Lapor Pak Purbaya diharapkan membantu dirinya memonitor kinerja jajaran Kemenkeu hingga ke level bawah.

    (ily/rrd)

  • Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pegawai Bea Cukai yang Kedapatan Nongkrong di Stabucks

    Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pegawai Bea Cukai yang Kedapatan Nongkrong di Stabucks

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak segan memecat pegawai Bea Cukai yang kerap nongkrong di Starbucks. Terlebih menggunakan seragam.

    Hal tersebut, setelah Purbaya mendapat laporan masyarakat. Melalui layanan pengaduan ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 082240406600.

    Purbaya bahkan membacakan laporan tersebut. Bahwa ada pejabat Bea Cukai yang kerap nongkrong di Starbucks dengan pakaian dinas.

    “Saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain, sesama petugas Bea Cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman, bebas,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jumat (17/10/2025).

    Bahkan, pelapor tersebut membeberkan perbincangan oknum pegawai tersebut.

    “Seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil, bagaimana jualnya. Mohon diawasi dan ditindak,” ujar Purbaya melanjutkan membaca laporan.

    Dia mengingatkan, agar pegawai Bea Cukai tak lagi nongkrong di Starbucks menggunakan seragam. Purbaya juga meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menindaklanjuti laporan tersebut.

    Dia mengaku baru tahu adanya hal demikian.

    “Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main,” ujarnya.

    Kalaupun kembali ditemukan hal serupa, dia mengaku tak segan akan memecat.

  • Nongkrong di Starbucks-Backing Rokok Ilegal

    Nongkrong di Starbucks-Backing Rokok Ilegal

    Jakarta –

    Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disorot Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Hal ini buntut laporan dari masyarakat melalui hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 0822-4040-6600.

    Salah satu aduan yang dibacakan Purbaya adalah oknum pegawai Bea Cukai berseragam lengkap yang nongkrong setiap hari di gerai Starbucks. Pelapor yang merupakan pegawai swasta itu mengaku terganggu dengan kegiatan oknum tersebut.

    “Saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain, sesama petugas Bea Cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman, bebas,” ujar Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Bicara Aset-Mobil

    Terlebih, hal-hal yang dibicarakan di sana menyangkut cara mengamankan aset hingga cara menjual aset. Pelapor meminta Purbaya mengawasi dan menindak oknum tersebut.

    “Seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil, bagaimana jualnya. Mohon diawasi dan ditindak,” tambah Purbaya.

    Purbaya lalu berpesan kepada eks Dirjen Bea Cukai yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ia meminta pegawai Bea Cukai tidak lagi nongkrong di Starbucks mengenakan seragam demi menghindari pandangan negatif.

    Purbaya Ancam Pecat Pegawai

    Purbaya terlihat geram karena arahannya kepada pegawai Kementerian Keuangan tidak dipedulikan. Ia mengancam akan memecat pegawai Bea Cukai yang masih mengulangi kegiatan tersebut.

    “Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat! Walaupun katanya pecat pegawai negeri Susah, saya akan pecat, saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks pake seragam, nggak kira-kira lu!” tegas Purbaya.

    Purbaya mengaku hanya mendapat laporan yang bagus, namun fakta di lapangannya berbeda. Sementara itu, Heru berjanji membantu Purbaya menyelesaikan persoalan tersebut.

    Backing Rokok Ilegal

    Menurut pelapor, Bea Cukai cenderung merazia warung-warung kecil dan ketimbang membasmi distributornya langsung. Hal itu dinilai sama saja dengan membiarkan para cukong tetap melancarkan aksinya.

    “Mereka (Bea Cukai) lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesarnya. Mereka Bea Cukai seperti tutup mata dan telinga,” kata Purbaya membacakan laporan itu di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya berjanji menindaklanjuti laporan tersebut dan mengerahkan jajarannya di Kemenkeu. Ia juga berkomitmen membasmi para cukong, yang disebutnya di-back up pihak Bea Cukai itu sendiri.

    “Katanya banyak backingnya, backingnya paling orang Bea Cukai juga. Ada juga yang lain-lain, tapi yang jelas akan kita bereskan itu,” tegas Purbaya.

    Purbaya menyebut pihaknya sudah menyiapkan tim khusus untuk membereskan persoalan rokok ilegal. Tim itu terdiri dari staf khususnya di Ditjen Bea Cukai hingga di Ditjen Pajak.

    (ily/rrd)

  • Gangguan Air PDAM Surabaya Malam Ini, Berikut 9 Daerah Terdampak

    Gangguan Air PDAM Surabaya Malam Ini, Berikut 9 Daerah Terdampak

    Surabaya (beritajatim.com) – Warga di sejumlah kawasan barat Surabaya diminta bersiap menghadapi gangguan pasokan air bersih yang terjadi malam ini, Jumat (17/10/2025). Melalui akun resmi Instagramnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya mengumumkan bahwa akan ada penghentian sementara distribusi air akibat pekerjaan perbaikan pipa bocor berdiameter 450 mm di Jalan Kendung Lama, Sememi.

    Dalam keterangan resmi tersebut, PDAM Surya Sembada menjelaskan bahwa gangguan aliran air akan berlangsung mulai pukul 21.00 WIB hingga sekitar delapan jam ke depan. Selama masa perbaikan, pelanggan di beberapa wilayah akan mengalami penurunan tekanan air bahkan hingga tidak mengalir sama sekali.

    “Sehubungan dengan adanya pekerjaan perbaikan pipa bocor diameter 450 mm di Jalan Kendung L Sememi, pelayanan distribusi air ke pelanggan akan mengalami kendala selama proses pekerjaan berlangsung,” tulis pihak PDAM dalam pengumumannya, Jumat malam.

    Adapun sembilan wilayah yang diperkirakan akan terdampak gangguan air bersih malam ini meliputi:

    -Sememi Jaya
    -Sememi Baru
    -Pondok Benowo Indah
    -Babat Jerawat
    -Pakal
    -Raci
    -Benowo
    -Sumberejo
    -Sekitarnya

    Warga di kawasan tersebut diimbau untuk menampung air lebih awal sebelum pekerjaan perbaikan dimulai. Pihak PDAM menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk antisipasi agar kebutuhan air rumah tangga tetap terpenuhi selama proses perbaikan berlangsung.

    Namun, PDAM Surya Sembada juga menyediakan layanan air tangki gratis bagi masyarakat yang terdampak. Setiap satu tangki air akan diperuntukkan bagi 5 hingga 7 kepala keluarga (KK).

    “Warga terdampak yang membutuhkan air tangki gratis dapat menghubungi Call Center PDAM Surya Sembada di nomor 0-800-192-6666 (bebas pulsa, 24 jam) atau melalui WhatsApp Center di nomor 08123316666 (chat only). Permintaan ini akan dikoordinir oleh Ketua RT/RW setempat,” jelas PDAM dalam keterangannya.

    Pihak PDAM juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, serta berharap pelanggan dapat memaklumi situasi ini demi menjaga keberlangsungan layanan air bersih di Kota Surabaya. Setelah pekerjaan selesai, aliran air akan kembali normal secara bertahap. (fyi/suf)

  • Purbaya Bakal Sikat Oknum Bea Cukai Nongkrong di Starbucks-Backing Rokok Ilegal!

    Purbaya Bakal Sikat Oknum Bea Cukai Nongkrong di Starbucks-Backing Rokok Ilegal!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kinerja anak buahnya di Ditjen Bea Cukai yang banyak dikeluhkan masyarakat. Hal ini buntut menumpuknya aduan yang masuk pada hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 0822-4040-6600.

    Purbaya tampak geram bukan main menerima laporan adanya oknum pegawai Bea Cukai yang kerap nongkrong di gerai Starbucks. Oknum tersebut nongkrong sambil mengenakan seragam lengkap, membicarakan aset hingga bisnis mereka.

    “Saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain, sesama petugas Bea Cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman, bebas,” ujar Purbaya membacakan aduan tersebut di Kantor Kemenkeu, Jumat (17/10/2025).

    “Seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil, bagaimana jualnya. Mohon diawasi dan ditindak,” tambah Purbaya.

    Purbaya terlihat geram karena arahannya kepada pegawai Kementerian Keuangan tidak dipedulikan. Ia lantas mengancam akan memecat pegawai Bea Cukai yang masih mengulangi kegiatan tersebut.

    “Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat! Walaupun katanya pecat pegawai negeri Susah, saya akan pecat, saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks pake seragam, nggak kira-kira lu!” tegas Purbaya.

    Tak hanya itu, Purbaya juga menyoroti kinerja Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau atas tindakannya mengawasi dan menindak rokok ilegal. Bea Cukai dilaporkan hanya merazia warung-warung kecil ketimbang membasmi distributornya langsung. Hal itu dinilai sama saja dengan membiarkan para cukong melancarkan aksinya.

    “Mereka (Bea Cukai) lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesarnya. Mereka Bea Cukai seperti tutup mata dan telinga,” tuturnya.

    Purbaya berjanji menindaklanjuti laporan tersebut dan mengerahkan jajarannya di Kemenkeu. Ia juga berkomitmen membasmi para cukong yang disebutnya di-back up pihak oknum Bea Cukai itu sendiri.

    “Katanya banyak backingnya, backingnya paling orang Bea Cukai juga. Ada juga yang lain-lain, tapi yang jelas akan kita bereskan itu,” tegas Purbaya.

    Menurut Purbaya, pihak Bea Cukai pasti mengetahui siapa saja oknum yang bermain dalam peredaran rokok ilegal. Purbaya akan meminta Bea Cukai di daerah menyetor nama para cukong, untuk kemudian ditindak secara hukum.

    “Itu akan me-list, mereka kan tahu ini kan kayak gini kan pasti orang-orang Bea Cukai tau siapa sih cukong-cukongnya. Nanti saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya. Nanti kalau ada gangguan atau barang masuk dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses,” ujarnya lagi.

    Dalam penanganan terkait rokok ilegal, Purbaya berjanji melakukan penindakan hingga ke level bawah. Ia akan mengandalkan hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ untuk memonitor masalah di level terbawah.

    “Jadi semua (masyarakat) kirim masukan ke saya. Ini nggak mungkin semuanya ditindak kan. Tapi once beberapa ribu orang ditindak, yang lain saya harapkan nggak mengulangi lagi. Jadi kasih tahu teman-teman Bea Cukai yang di pinggir-pinggir sampai bawah-bawah, saya akan mulai sampai bawah. Hati-hati gitu,” tegas Purbaya.

    (ily/rrd)

  • 2 Tak Kuat Bayar Sekolah, Siswa SMK di Purworejo Dipaksa Mengundurkan Diri Regional

    2 Tak Kuat Bayar Sekolah, Siswa SMK di Purworejo Dipaksa Mengundurkan Diri Regional

    Tak Kuat Bayar Sekolah, Siswa SMK di Purworejo Dipaksa Mengundurkan Diri
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com
    – Kebijakan kontroversial yang diterapkan SMK Pembaharuan Purworejo, Jawa Tengah, menuai kritik tajam dari orangtua siswa dan pengawas pendidikan.
    Sekolah di bawah naungan Yayasan Pembaharuan itu mewajibkan semua siswa melunasi biaya pendidikan paling lambat Sabtu (18/10/2025), dengan ancaman nonaktif atau dianggap mengundurkan diri bagi yang belum melunasi.
    Kebijakan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan tertanggal 16 Oktober 2025 yang ditandatangani Kepala SMK PN Sugiri. Surat itu disampaikan melalui wali kelas kepada semua siswa.
    Dalam surat tersebut disebutkan bahwa hanya siswa yang sudah melunasi biaya sekolah yang diperbolehkan mengikuti Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS) yang dijadwalkan pada Senin (20/10/2025).
    Pada poin lain dijelaskan bahwa siswa yang belum melunasi hingga batas waktu yang ditentukan akan dianggap mengundurkan diri secara otomatis.
    Kebijakan tersebut terungkap setelah salah satu wali murid, Tri Wahyuni (55), mendatangi Kantor Balai Wartawan Purworejo untuk meminta bantuan terkait kasus yang dialami anaknya, H (16), siswa kelas XI.
    “Anak saya datang ke sekolah, tapi malah disuruh ke ruang perpustakaan dan tidak boleh ikut ujian. Mereka hanya duduk diam tanpa kegiatan,” kata Tri, Jumat (17/10/2025).
    Tri menjelaskan, keluarga sebenarnya tengah berusaha melunasi tunggakan sebesar Rp 4,5 juta, tetapi meminta keringanan agar bisa mencicil.
    “Saya minta kebijakan supaya bisa diangsur, tapi sekolah tidak mengizinkan. Malah disuruh cari pinjaman dulu. Kurang Rp 100.000 saja, anak sudah tidak boleh ikut ujian,” keluhnya.
    Ia menambahkan, kepala sekolah sempat memperingatkan orangtua agar tidak melapor ke media, dengan alasan bisa berakibat anaknya dikeluarkan.
    Sementara itu, H akhirnya memilih tidak berangkat ke sekolah karena malu.
    “Malu, terus mau
    ngapain
    ke sekolah,” ujar H, yang dikenal sebagai siswa berprestasi dan selalu meraih peringkat pertama sejak kelas X.
    Dikonfirmasi awak media, Kepala SMK PN Sugiri membenarkan adanya kebijakan tersebut. Ia menyebut keputusan itu merupakan arahan yayasan karena kondisi keuangan sekolah sedang sulit.
    “Siswa yang belum bayar memang tidak boleh mengikuti penilaian tengah semester, dengan harapan orangtua segera melengkapi administrasi. Kalau belum bisa, pihak yayasan meminta anak tersebut diistirahatkan sementara,” jelas Sugiri.
    Meski demikian, saat dihubungi
    Kompas.com
    , Sugiri belum memberikan tanggapan soal protes siswa yang dipaksa mengundurkan diri.
    Pengurus Yayasan Pembaharuan, Marjuki, mengatakan, pihaknya sebenarnya telah memberi keringanan dengan sistem pembayaran bulanan sebesar Rp 200.000.
    “Siswa tetap boleh mengikuti proses belajar mengajar, tapi untuk ikut ASTS harus lunas dulu kekurangannya,” ujar Marjuki.
    Setelah kasus ini disorot media, pihak yayasan sempat menyatakan bersedia mengadakan ujian susulan bagi siswa yang menunggak. Namun, kemudian pihak sekolah justru menyatakan para siswa tersebut akan dikeluarkan.
    Pengawas MKKS SMK Purworejo, Bani Mustofa, menyayangkan langkah ekstrem yang diambil pihak sekolah.
    “Seharusnya bisa ada
    win-win solution
    . Kalau anak-anak dikeluarkan, mereka jadi ATS (anak tidak sekolah), yang justru menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diatasi,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Jumat (17/10/2025).
    Senada, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Jawa Tengah, Maryanto, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat dibenarkan.
    “Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Tidak boleh ada alasan anak tidak bisa belajar hanya karena belum lunas biaya sekolah. Pembayaran adalah urusan orangtua, sedangkan anak berkewajiban belajar,” tegasnya.
    Maryanto menambahkan, pihaknya akan menelusuri dan menyelidiki kasus tersebut. “Nanti akan kami tindak lanjuti,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.