Perusahaan: WhatsApp

  • Nadiem Bentuk Dua Grup WA soal Digitalisasi Pendidikan Sebelum Jadi Menteri, Siapa Anggotanya?

    Nadiem Bentuk Dua Grup WA soal Digitalisasi Pendidikan Sebelum Jadi Menteri, Siapa Anggotanya?

    Nadiem Bentuk Dua Grup WA soal Digitalisasi Pendidikan Sebelum Jadi Menteri, Siapa Anggotanya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) membentuk dua grup untuk mempersipkan digitalisasi pendidikan sebelum menjabat sebagai menteri.
    JPU menyebutkan, grup tersebut bernama ‘Education Council’ dan ‘Mas Menteri Core Team’ yang dibentuk pada sekitar bulan Juli dan Agustus 20219, padahal Nadiem baru dilantik sebagai menteri pada Oktober 2019.
    “Sebelum menduduki jabatan sebagai Mendikbud, sekitar bulan Juli 2019 dan Agustus 2019, terdakwa Nadiem Anwar Makarim membuat dua
    grup WhatsApp
    (WA), yaitu grup WA ‘Education Council’ dan grup WA ‘Mas Menteri Core Team’,” ujar JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
    Jaksa mengungkap, dua grup ini diisi oleh beberapa teman Nadiem yang juga bekerja di Yayasan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), mereka adalah Jurist Tan, Najeela Shihab, dan Fiona Handayani.
    “(2 Grup WA) beranggotakan teman-temannya, di antaranya bernama Jurist Tan, Najeela Shihab, dan Fiona Handayani dari Yayasan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) yang membicarakan program
    digitalisasi pendidikan
    di Kemendikbud,” lanjut jaksa.
    Dalam perjalanan, Jurist Tan dan Fiona Handayani menjadi staf khusus Nadiem saat ia sudah dilantik menjadi menteri.
    Sementara, Najeela Shihab diketahui beberapa kali ikut terlibat dalam perencanaan pengadaan ini.
    Selain dua grup ini, Jurist Tan membuat satu grup WA lagi bernama ‘Tim Paudasmen’.
    Grup ini beranggotakan Fiona Handayani, Najeela Shihab, serta memasukkan Jumeri yang saat itu masih sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
    Jumeri dimasukkan ke grup tersebut atas permintaan
    Nadiem Makarim
    dan dipersiapkan untuk nantinya menjadi pejabat eselon 1 di Direktorat Jenderal Paudasmen Kemendikbud.
    “Adapun tujuan Grup WA bernama ‘Tim Paudasmen’ adalah memasukkan program Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dengan program Merdeka Belajar milik Yayasan PSPK ke dalam program digitalisasi pendidikan sebagaimana arahan terdakwa Nadiem Anwar Makarim,” lanjut jaksa.
    Dalam kasus ini, JPU mendakwa Nadiem dan tiga terdakwa lainnya telah menyebabkan
    kerugian negara
    Rp 2,1 triliun.
    Selain Nadiem, tiga terdakwa lainnnya itu adalah eks konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Tahun 2020-2021 Mulyatsyah, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih.
    Pada hari ini, jaksa membacakan dakwaan untuk Ibrahim, Mulyatsyah, dan Sri, sedangkan Nadiem baru mengikuti sidang perdana pada pekan depan karena tengah dirawat di rumah satki.
    Sementara itu, ada satu tersangka lain dalam perkara ini, Jurist Tan, yang berkas perkaranya belum dilimpahkan karena masih berstatus buron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Pakunden Lumpuh, SPPG Tanjungsari Blitar Paksakan Menu Kering Buntut Anggaran MBG Belum Cair

    Usai Pakunden Lumpuh, SPPG Tanjungsari Blitar Paksakan Menu Kering Buntut Anggaran MBG Belum Cair

    Blitar (beritajatim.com) – Tanda tanya besar mengenai tata kelola anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Blitar semakin meruncing. Setelah sebelumnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pakunden, Kota Blitar mengumumkan penghentian operasional mendadak pada Senin (15/12/2025), kini giliran SPPG Tanjungsari yang mengibarkan bendera putih.

    Berbeda dengan Pakunden yang berhenti total tanpa kompensasi, SPPG Tanjungsari Kota Blitar melakukan langkah darurat yakni mengganti menu makan bergizi basah dengan makanan kering yang dirapel (diberikan sekaligus) untuk jatah tiga hari.

    Alfia, salah satu warga penerima manfaat MBG dari SPPG Tanjungsari, membenarkan adanya perubahan drastis layanan tersebut. Berdasarkan informasi yang ia terima dari pihak sekolah anaknya pada Selasa (16/12/2025), jatah makan untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu diberikan bersamaan dalam bentuk menu kering.

    “Iya, dapat menu kering dan dapat informasi itu (penghentian sementara),” ungkap Ninda, mengonfirmasi kabar yang beredar.

    Jika SPPG Pakunden menggunakan istilah halus kendala administrasi, pihak SPPG Tanjungsari justru lebih transparan mengungkap akar masalahnya. Melalui pesan WhatsApp yang disebar kepada warga. Mereka secara eksplisit menyebutkan bahwa Bantuan Pemerintah belum cair.

    Berikut petikan pesan dramatis dari SPPG Tanjungsari yang diterima penerima manfaat :

    “Selamat sore bapak/ibu, dikarenakan Bantuan Pemerintah yang belum cair. Untuk menu yang hari ini kami kirimkan terpaksa keringan untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu, karena sebenarnya kami disarankan untuk berhenti operasional di hari Senin, namun tetap kami usahakan dengan dana terbatas dan kami cukup-cukupkan agar anak-anak tetap mendapatkan haknya menerima MBG,” tulis dalam pengumuman itu.

    Informasi dari SPPG Tanjungsari ini menambah daftar panjang ketidakpastian program MBG di Blitar Raya. Sehari sebelumnya, Senin (15/12/2025), warga Pakunden, Kota Blitar, lebih dulu dibuat syok.

    Lorenza, warga Pakunden, menerima pesan dari Kepala SPPG Kota Blitar Sukorejo Pakunden / “Dapur Gemilang”, Suprayitno Fitra B.P, yang menyatakan penghentian operasional total mulai tanggal 15 Desember 2025.

    “Sehubungan dengan kendala administrasi akhir tahun dan penyesuaian anggaran SPPG Pakunden akan menghentikan sementara operasional hingga batas waktu yang belum dipastikan,” tulis Suprayitno dalam surat edarannya.

    Rentetan kejadian ini memicu kekhawatiran serius. Pola kejadian di Pakunden dan Tanjungsari mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam pencairan anggaran pusat atau daerah di penghujung tahun anggaran 2025.

    Akibatnya ribuan anak dan balita yang menjadi target penerima manfaat kini terancam tidak mendapatkan asupan gizi yang dijanjikan negara. Baik Lorenza di Pakunden maupun Ninda di Tanjungsari kini hanya bisa menunggu tanpa kepastian kapan dapur umum akan kembali mengepul.

    “Kami berharap semoga MBG bisa segera normal kembali,” pungkas Lorenza mewakili jeritan hati para ibu di Blitar. [owi/beq]

  • Dirawat di RS, Nadiem Tak Bisa Hadiri Sidang Dakwaan Kasus Chromebook

    Dirawat di RS, Nadiem Tak Bisa Hadiri Sidang Dakwaan Kasus Chromebook

    Dirawat di RS, Nadiem Tak Bisa Hadiri Sidang Dakwaan Kasus Chromebook
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak bisa menghadiri sidang dakwaan untuk kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook karena tengah dirawat di rumah sakit (RS).
    “Terkait dengan sidang pertama hari ini Selasa 16 Desember 2025 dengan agenda pembacaan surat dakwaan untuk terdakwa
    Nadiem Makarim
    yang saat ini sedang dirawat di RS,” ujar Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Firman Akbar dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).
    Firman mengatakan, majelis hakim akan menyikapi ketidakhadiran Nadiem setelah mendapatkan laporan dari jaksa penuntut umum dan pengacaranya di persidangan.
    “Majelis hakim akan menyikapi hal tersebut setelah mendengarkan laporan dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa di persidangan,” lanjut Firman.
    Sementara itu, kuasa hukum Nadiem, Dody Abdulkadir mengonfirmasi kliennya tengah dirawat.
    “Benar dirawat,” ujar pengacara Nadiem, Dody saat dikonfirmasi, Selasa.
    Dody mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan hakim apakah dakwaan Nadiem akan diundur atau dibacakan tanpa kehadirannya alias in absentia.
    “Mengenai persidangan menunggu putusan Hakim, kami tim penasehat hukum sudah siap untuk mengikuti persidangan,” lanjut Dody.
    Sementara itu, tiga terdakwa lainnya akan tetap menjalani sidang dakwaan seperti yang telah dijadwalkan.
    Mereka adalah eks konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.
    Lalu, Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021 sekaligus KPA di Lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020-2021, Mulyatsyah.
    Terakhir, Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020-2021, Sri
    Sementara, berkas perkara untuk tersangka Jurist Tan (JT) selaku Staf Khusus Mendikbudristek tahun 2020–2024 belum dapat dilimpahkan karena ia masih buron.
    Berkas perkara Nadiem dan kawan-kawan akan diperiksa dan diadili oleh lima orang hakim, yaitu Purwanto S Abdullah selaku ketua majelis hakim dan empat hakim anggota, Sunoto, Eryusman, Mardiantos, dan Andi Saputra.
    Pada kasus ini, Nadiem disebutkan sudah mulai membahas soal pengadaan Chromebook sebelum ia dilantik menjadi menteri.
    Bahkan, Nadiem sudah membuat satu grup WhatsApp khusus bersama Jurist Tan dan Fiona Handayani yang kemudian ditunjuk sebagai staf khususnya.
    Grup bernama “Mas Menteri Core” ini dibuat pada Agustus 2019. Sementara, Nadiem baru resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Mendikbud pada 19 Oktober 2019.
    Dalam grup WA ini, Nadiem bersama dua stafsusnya ini sudah membahas rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.
    Pertemuan antara Nadiem dengan pihak Google Indonesia pernah terjadi pada Februari 2020.
    Saat itu, mereka membicarakan program-program dari Google yang akan digunakan, termasuk program google for education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh Kementerian terutama kepada peserta didik.
    Kemudian, hasil pertemuan ini ditindaklanjuti hingga produk Google dimenangkan dalam pengadaan TIK di lingkungan Kemendikbud Ristek.
    Berdasarkan perhitungan terbaru dari Kejaksaan Agung, kasus ini diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 2,1 triliun.
    Saat ini, satu tersangka bernama Jurist Tan masih buron dan berkasnya masih di tahap penyidikan, belum dilimpahkan ke JPU.
    Mereka disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akun Palsu di IG-TikTok Cs Dijual Rp1.200, Misi Disinformasi Massal

    Akun Palsu di IG-TikTok Cs Dijual Rp1.200, Misi Disinformasi Massal

    Bisnis.com, JAKARTA — Universitas Cambridge mengeluarkan studi yang mengungkap temuanya adanya penjualan akun palsu dengan harga mulai dari Rp1.200 per akun terverifikasi. 

    Universitas Cambridge meluncurkan Cambridge Online Trust and Safety Index (COTSI), situs web yang dapat melacak harga secara real-time untuk memverifikasi akun palsu di lebih dari 500 platform, di antaranya TikTok, Instagram, Spotify, dan sebagainya.

    Dikutip dari Euro News Selasa (16/12/2025), Penulis Senior Studi dan Psikolog Sosial Komputasional di Universitas Cambridge Jon Roozenbeek  menyatakan pihaknya menemukan pasar gelap yang berkembang pesat di mana konten palsu, popularitas buatan, dan kampanye pengaruh politik dengan mudah dan terbuka dijual.

    Roozenbeek juga menambahkan bahwa hal ini dapat menciptakan kontroversi untuk mendapatkan klik dan mengakali algoritma.

    Akun palsu yang dijual murah ini sering digunakan untuk membangun pasukan bot. Tugasnya adalah meniru orang sungguhan dan membentuk debat secara daring. 

    Akun-akun ini dikerahkan untuk membanjiri percakapan daring, mempromosikan produk hingga penipuan, atau menyebarkan pesan politik yang telah direncanakan.

    Dari data selama setahun, terungkap bahwa harga yang ditawarkan tidak tetap. Untuk satu akun palsu, harganya rata-rata hanya $0.08 atau Rp1.200 di Rusia, $0.10 atau Rp1.500 di Inggris, dan $0.26 atau Rp 4.000 di AS. Namun, harga melonjak drastis di Jepang menjadi $4.93 atau sekitar Rp 75.000. 

    Peneliti menyimpulkan, aturan verifikasi SIM yang ketat di suatu negara menjadi faktor utama mahalnya biaya produksi akun palsu.

    Platform dengan harga terendah secara global untuk akun palsu meliputi Meta, Shopify, X, Instagram, TikTok, LinkedIn, dan Amazon.

    Munculnya kecerdasan buatan generatif (AI) telah memperparah masalah ini. “AI generatif berarti bot sekarang dapat menyesuaikan pesan agar tampak lebih manusiawi dan bahkan menyesuaikannya agar relevan dengan akun lain. Pasukan bot menjadi lebih persuasif dan lebih sulit untuk dideteksi,” kata Roozenbeek.

    Studi tersebut juga mencatat adanya hubungan kuat dengan sistem pembayaran Rusia dan Tiongkok, dan menyatakan bahwa tata bahasa di banyak situs web pemasok menunjukkan bahwa penulisnya adalah orang Rusia.

    Lonjakan Harga saat Pesta Demokrasi

    Nah, ini bagian yang lucu harga akun palsu ini bisa tiba-tiba demam pemilu. Kampanye pengaruh politik ternyata bisa mendorong lonjakan pasar akun palsu, dengan meningkatnya permintaan untuk operasi pengaruh layaknya menjelang pesta demokrasi.

    “Disinformasi menjadi subjek perbedaan pendapat di seluruh spektrum politik. Apa pun sifat aktivitas daring yang tidak otentik, sebagian besar disalurkan melalui pasar manipulasi ini, jadi kita cukup mengikuti aliran uangnya,” kata Anton Dek, seorang peneliti di Cambridge Centre for Alternative Finance.

    Harga akun palsu di Telegram dan WhatsApp bisa melonjak tajam di negara-negara yang akan mengadakan pemilihan umum nasional, meningkat masing-masing sebesar 12 persen dan 15 persen dalam 30 hari sebelum pemungutan suara dimulai. Bayangkan seperti harga sembako atau tiket pesawat yang naik saat musim mudik, tapi ini untuk mudiknya narasi palsu.

    Karena aplikasi perpesanan ini menampilkan nomor telepon, operator pengaruh harus mendaftarkan akun secara lokal, sehingga meningkatkan permintaan dan harganya. (Nur Amalina)

  • AI Avatar hingga Kirim 100 File

    AI Avatar hingga Kirim 100 File

    Bisnis.com, JAKARTA — Platform pesan instan terbesar di dunia, WhatsApp, telah memperkenalkan transformasi besar-besaran pada ekosistem aplikasinya sepanjang tahun 2025. Pembaruan ini bertujuan menjadikan platform lebih aman, mudah disesuaikan, dan profesional.

    Berikut adalah ulasan tentang fitur-fitur terbaik dari WhatsApp di tahun 2025. Pembaruan paling krusial yang menjadi sorotan adalah implementasi sistem keamanan berbasis Passkey. Fitur ini menandai berakhirnya ketergantungan pada kata sandi tradisional yang rentan diretas.

    Melalui pembaruan ini, pengguna kini dapat masuk ke akun WhatsApp menggunakan otentikasi biometrik, seperti pemindaian sidik jari atau pengenalan wajah. Selain menawarkan akses yang lebih mulus dan cepat, metode ini diklaim jauh lebih aman, terutama ketika pengguna harus beralih atau memindahkan akun antar perangkat.

    Selanjutnya, menjawab kebutuhan pengguna dari kalangan profesional dan bisnis, WhatsApp menghadirkan fitur rich text formatting. Fitur ini memungkinkan pengguna menyusun pesan yang lebih terstruktur dengan opsi cetak tebal (bold), miring (italics), garis bawah (underline), coret (strikethrough), pembuatan daftar (lists), hingga kutipan blok (block quotes). 

    WhatsApp kini juga memfasilitasi pengiriman hingga 100 foto atau video sekaligus dalam satu utas pesan. Peningkatan kapasitas ini jadi solusi bagi pengguna yang kerap berbagi dokumentasi acara atau portofolio produk tanpa perlu melakukan pengunggahan berulang kali.

    Selain itu, pengguna tidak lagi wajib menggunakan Google Drive untuk memindahkan riwayat chat saat berganti ponsel. WhatsApp telah mengaktifkan fitur transfer chat terenkripsi secara langsung antar perangkat, yang mempercepat proses migrasi data dan memberikan solusi bagi pengguna dengan kapasitas cloud terbatas.

    Dari sisi pengalaman visual, WhatsApp memperbarui durasi pesan video instan menjadi 1 menit. Pengguna juga diberikan kontrol penuh atas kualitas media yang dikirim, dengan opsi memilih antara kualitas standar untuk efisiensi data atau kualitas HD untuk ketajaman visual.

    Fitur “Status” juga mengalami perombakan desain menyerupai antarmuka story pada Instagram dan Facebook. Desain tray status baru ini memprioritaskan kontak yang sering berinteraksi, dilengkapi dengan fitur reaksi emoji instan, serta kemampuan transkripsi otomatis untuk status berbasis suara dan video. 

    Menutup rangkaian pembaruan 2025, WhatsApp mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) untuk aspek privasi dan estetika. Pengguna kini dapat membuat foto profil menggunakan avatar yang dihasilkan oleh AI, memungkinkan mereka mengekspresikan identitas tanpa harus mengunggah foto asli wajah mereka.

    Dukungan animasi Lottie juga turut diperkenalkan untuk menghadirkan stiker animasi yang lebih halus, ringan, dan berkualitas tinggi tanpa membebani kinerja aplikasi. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Tutorial Cara Menggunakan dan Membatalkan Shopee SPinjam

    Tutorial Cara Menggunakan dan Membatalkan Shopee SPinjam

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan darurat mendorong Anda untuk melakukan peminjaman melalui aplikasi, termasuk SPinjam. Namun bagaimana cara menggunakan pinjaman ini yang aman? 

    SPinjam merupakan layanan pinjaman dana tunai yang disediakan oleh Shopee. Melalui layanan ini, pengguna dapat mengajukan pinjaman dengan sistem cicilan bulanan.

    Namun, bagaimana jika Anda ingin membatalkan pengajuan atau menonaktifkan layanan SPinjam? Bagaimana jika Anda ingin menggunakannya dengan aman?  Simak langkah-langkah berikut ini:

    1. Perhatikan Status Pengajuan

    Kunci pertama adalah memeriksa status pengajuan Anda. Jika formulir belum dikirim, Anda dapat membatalkannya dengan tidak melanjutkan proses pengisian. Namun, Jika formulir sudah dikirim, pengajuan tidak dapat dibatalkan. 

    Dalam kondisi ini, Anda wajib segera melunasi pinjaman sesuai tenggat waktu agar terhindar dari denda keterlambatan. Hindari juga mengajukan pinjaman baru sebelum yang aktif terlunasi.

    2. Hubungi Pusat Bantuan Shopee

    Jika masih bingung atau mengalami kendala, segera hubungi Customer Service Shopee melalui Live Chat di aplikasi Shopee, atau telepon ke call center resmi: (021) 5086 7055, atau melalui Email ke: cs@support.lenteradana.co.id.

    Peringatan penting jangan menghubungi atau memberikan informasi pribadi kepada nomor atau akun yang mengatasnamakan Shopee di luar kontak resmi di atas. Waspadalah terhadap modus penipuan.

    3. Cara Membatalkan SPinjam melalui Aplikasi

    Adapun jika Anda ingin membatalkan SPinjam, Ikuti langkah-langkah berikut:

    -Buka aplikasi Shopee. 

    -Masuk ke menu Saya, lalu pilih SPinjam. 

    -Cek status pengajuan. Jika masih diproses, akan ada tombol batalkan di halaman tersebut. Jika status sudah disetujui atau dana telah masuk ke rekening, pinjaman tidak bisa dibatalkan. 

    -Anda harus menyelesaikan seluruh cicilan sesuai perjanjian.

    4. Cara Menonaktifkan SPinjam

    Untuk menonaktifkan fitur SPinjam sepenuhnya Anda harus melunasi semua pinjaman aktif terlebih dahulu dan hindari mengajukan pinjaman baru. Hubungi Customer Service PT Lentera Dana Nusantara (mitra resmi SPinjam) untuk meminta penghentian penawaran atau peningkatan limit. Keputusan akan mengikuti kebijakan internal perusahaan.

    5. Waspada Penipuan

    Jika ada pihak yang mengaku sebagai CS Shopee atau SPinjam dan meminta data pribadi (KTP, OTP, PIN, password, nama ibu kandung, dll.) melalui WhatsApp, itu adalah penipuan. Layanan pelanggan resmi tidak pernah meminta data sensitif melalui WhatsApp. (Nur Amalina)

  • Nadiem Makarim Bakal Hadapi Sidang Perdana Kasus Chromebook Hari Ini

    Nadiem Makarim Bakal Hadapi Sidang Perdana Kasus Chromebook Hari Ini

    Nadiem Makarim Bakal Hadapi Sidang Perdana Kasus Chromebook Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim akan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ke Pengadilan Tipikor Jakarta, pada hari ini, Selasa (16/12/2025).
    “Jadwal sidang perdana kasus pengadaan Chromebook Kemendikbud dengan terdakwa
    Nadiem Makarim
    dkk, yaitu pada Selasa 16 Desember 2025,” ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, M Firman Akbar dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).
    Selain Nadiem, tiga terdakwa lain akan menghadapi dakwaan dalam hari yang sama. Mereka adalah Eks Konsultan Teknologi di lingkungan
    Kemendikbudristek
    , Ibrahim Arief.
    Lalu, Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021 sekaligus KPA di Lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020-2021, Mulyatsyah.
    Dan, Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020-2021, Sri Wahyuningsih.
    Sementara, berkas perkara untuk tersangka Jurist Tan (JT) selaku Staf Khusus Mendikbudristek tahun 2020–2024 belum dapat dilimpahkan karena ia masih buron.
    Adapun hakim yang akan memeriksa berkas perkara Nadiem cs yaitu Purwanto S Abdullah selaku ketua majelis hakim dan empat hakim anggota, Sunoto, Eryusman, Mardiantos, dan Andi Saputra.
    Pada kasus ini, Nadiem disebutkan sudah mulai membahas soal pengadaan Chromebook sebelum ia dilantik menjadi menteri.
    Bahkan, Nadiem sudah membuat satu grup WhatsApp khusus bersama Jurist Tan dan Fiona Handayani yang kemudian ditunjuk sebagai staf khususnya.
    Grup bernama “Mas Menteri Core” ini dibuat pada Agustus 2019.
    Sementara, Nadiem baru resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Mendikbud pada 19 Oktober 2019.
    Dalam grup WA ini, Nadiem bersama dua stafsusnya ini sudah membahas rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.
    Setelah resmi dilantik, Nadiem pun melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia.
    Pertemuan ini dilakukan agar produk Google masuk dalam pengadaan tahun berjalan.
    Pertemuan antara Nadiem dengan pihak Google Indonesia pernah terjadi pada Februari 2020.
    Saat itu, mereka membicarakan program-program dari Google yang akan digunakan, termasuk program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh Kementerian terutama kepada peserta didik.
    Kemudian, hasil pertemuan ini ditindaklanjuti hingga produk Google dimenangkan dalam pengadaan TIK di lingkungan Kemendikbud Ristek.
    Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih disebutkan mengarahkan sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk memastikan produk Chromebook dipilih dalam pengadaan TIK ini.
    Berdasarkan perhitungan terbaru dari Kejaksaan Agung, kasus ini diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 2,1 triliun.
    Saat ini, satu tersangka bernama Jurist Tan masih buron dan berkasnya masih di tahap penyidikan, belum dilimpahkan ke JPU.
    Mereka disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lewat Medsos, Bocah di Tulungagung Terpapar Paham Radikalisme

    Lewat Medsos, Bocah di Tulungagung Terpapar Paham Radikalisme

    Tulungagung (beritajatim.com) -Seorang bocah di Kabupaten Tulungagung terindikasi telah terpapar paham radikalisme. Bocah tersebut diduga menjadi bagian jaringan radikalisme internasional. Aktivitas tersebut terbongkar setelah pihak Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) melakukan pelacakan. Saat ini pihak Dinas Keluarga Berencaa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Tulungagung melakukan pendampingan deradikalisasi terhadap bocah tersebut.

    Kepala Dinas KBPPPA Tulungagung, dr Kasil Rokhmad mengatakan sudah satu bulan ini pihaknya secara intesif melakukan pendampingan. Bersama BNPT mereka melakukan deradikalisasi terhadap paham radikal yang telah diterima oleh bocah tersebut. Deradikalisasi ini bertujuan untuk menghindari paham radikal menjadi ideologi. “Hasilnya cukup positif saat ini kami masih terus melakukan pendampingan,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

    Kasil menjelaskan paham radikalisme ini masuk melalui aktivitas bocah tersebut di media sosial tik tok. Selama ini bocah berusia 11 tahun kerap mengunggah dukungan terhadap suatu peristiwa. Hal ini digunakan oleh jaringan radikal internasional untuk memasukkan paham radikalisme. Mereka mengundang bocah tersebut untuk masuk ke dalam grup whatsapp milik jaringan tersebut. “Aktivitas anak di media sosial ini tidak diketahui oleh keluarga, selama proses pendampingan pihak keluarga sangat kooperatif sehingga berjalan lancar,” tuturnya.

    Dengan temuan ini, Kasil meminta orang tua mengawasi anak-anaknya yang menggunakan gawai. Aktivitas anak di media sosial juga perlu dipantau oleh orang tua. Hal ini diperlukan agar anak tidak dimanfaatkan oleh kelompok radikal yang secara masif menyebarkan pahamnya. “Karena sudah ada anak Tulungagung yang terpapar ajaran radikalisme lewat media sosial, kami mengimbau kepada orang tua untuk selalu mengawasi penggunakan gawai pada anak” pungkasnya. [nm/kun]

  • Penjelasan Kuasa Hukum Ridwan Kamil Soal Gugatan Cerai Atalia Praratya

    Penjelasan Kuasa Hukum Ridwan Kamil Soal Gugatan Cerai Atalia Praratya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kuasa hukum Ridwan Kamil yang menangani kasus pencemaran nama baik dengan Lisa Mariana, Muslim Jaya Butarbutar membantah telah ditunjuk oleh Ridwan Kamil untuk menangani kasus gugatan cerai yang diajukan istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya di Pengadilan Agama (PA) Bandung, Jawa Barat.

    “Mohon maaf ya saya tidak merespons terkait gugatan perceraian tersebut (Atalia Praratya gugat cerai Ridwan Kamil),” ucap kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar kepada Beritasatu.com melalui pesan singkat WhatsApp (WA), Senin (15/12/2025).

    Muslim Jaya Butarbutar mengaku, hanya ditunjuk Ridwan Kamil untuk mengatasi masalah hukum yang sedang bergulir di Bareskrim Polri dan Polda Jawa Barat mengenai perseteruannya dengan Lisa Mariana.

    “Kami pengacara yang ditunjuk Bapak Ridwan Kamil dalam urusan di Bareskrim dan gugatan perdata terhadap Lisa Mariana (LM),” lanjutnya.

    Ia memastikan, bahwa Ridwan Kamil akan menunjuk kuasa hukum yang lain untuk mengatasi gugatan perceraian yang diajukan Atalia Praratya di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

    “Selebihnya kami sekali lagi tidak merespon, karena nanti ada lawyer tersendiri yang akan menangani hal tersebut (perceraian Ridwan Kamil),” tutupnya.

    Sebelumnya, Pengadilan Agama (PA) Bandung membenarkan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Atalia Praratya kepada suaminya Ridwan Kamil.

    “Untuk waktu atau jadwal persidangan akan dilakukan dalam waktu dekat,” kata Panitera Pengadilan Agama Bandung Dede Supriadi dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Dede Supriadi mengatakan bahwa untuk gugatan perceraian yang diajukan Atalia Praratya melalui kuasa hukumnya.

    “Gugatan diajukan melalui kuasa hukum dan didaftarkan secara e-court,” lanjutnya.

  • KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        15 Desember 2025

    KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto Regional 15 Desember 2025

    KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Kota Pekanbaru, Senin (15/12/2025).
    Penggeledahan tersebut terkait
    dugaan pemerasan
    dan
    gratifikasi
    .
    Juru Bicara
    KPK
    , Budi Prasetyo membenarkan penggeledahan tersebut.
    Ia menyampaikan bahwa tim penyidik saat ini masih berada di lokasi.
    “Benar, tim sedang melakukan giat penggeledahan di rumah dinas SFH (
    SF Hariyanto
    , Plt Gubernur
    Riau
    ),” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin.
    Budi menyampaikan, penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
    Perkara tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan
    KPK
    pada awal November 2025 lalu.
    Saat itu, KPK melakukan OTT terhadap
    Gubernur Riau
    Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan.
    Selain Abdul Wahid, KPK menangkap Kadis PU Riau dan seorang staf ahli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.