Xcloud.id

Perusahaan: WhatsApp

  • Ramalan Cuaca Jakarta, Hujan Mulai Siang hingga Sore

    Ramalan Cuaca Jakarta, Hujan Mulai Siang hingga Sore

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada Rabu, 6 November 2024. Wilayah Jakarta mengalami hujan ringan sejak siang hingga sore hari.
     
    Pada Rabu pagi seluruh wilayah Jakarta diprakirakan berawan tebal dengan suhu rata-rata pada pagi hari 27 hingga 28 derajat celsius, sedangkan kelembapan udara pada pagi hari rata-rata 75-83 persen.
     
    Memasuki siang hari hampir seluruh wilayah Jakarta turun hujan ringan, kecuali Jakarta Selatan yang hujan disertai petir dan Kepulauan Seribu yang cerah berawan.

    Untuk suhu rata-rata pada siang hari yaitu 26 hingga 28 derajat celsius, sedangkan kelembapan udara pada siang hari rata-rata 75-82 persen.
     

    Pada sore hari hampir seluruh wilayah Jakarta cerah berawan, kecuali Jakarta Barat yang berawan tebal dan Kepulauan Seribu yang cerah dengan suhu rata-rata yaitu 25 hingga 28 derajat celsius, serta kelembapan udara pada sore hari rata-rata 76-87 persen.
     
    Pada malam hari hampir seluruh Jakarta berawan, sedangkan suhu rata-rata pada malam hari berkisar 23 hingga 27 derajat celsius, dan kelembapan udara pada malam hari berkisar 82-98 persen.
     
    Pada Kamis, 7 November 2024, dini hari, hampir seluruh wilayah Jakarta cerah berawan, kecuali Kepulauan Seribu yang berawan tebal dengan suhu rata-rata 23-26 derajat celsius, sedangkan kelembapan udara pada malam hari berkisar 82-99 persen.

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada Rabu, 6 November 2024. Wilayah Jakarta mengalami hujan ringan sejak siang hingga sore hari.
     
    Pada Rabu pagi seluruh wilayah Jakarta diprakirakan berawan tebal dengan suhu rata-rata pada pagi hari 27 hingga 28 derajat celsius, sedangkan kelembapan udara pada pagi hari rata-rata 75-83 persen.
     
    Memasuki siang hari hampir seluruh wilayah Jakarta turun hujan ringan, kecuali Jakarta Selatan yang hujan disertai petir dan Kepulauan Seribu yang cerah berawan.
     
    Untuk suhu rata-rata pada siang hari yaitu 26 hingga 28 derajat celsius, sedangkan kelembapan udara pada siang hari rata-rata 75-82 persen.
     

    Pada sore hari hampir seluruh wilayah Jakarta cerah berawan, kecuali Jakarta Barat yang berawan tebal dan Kepulauan Seribu yang cerah dengan suhu rata-rata yaitu 25 hingga 28 derajat celsius, serta kelembapan udara pada sore hari rata-rata 76-87 persen.
     
    Pada malam hari hampir seluruh Jakarta berawan, sedangkan suhu rata-rata pada malam hari berkisar 23 hingga 27 derajat celsius, dan kelembapan udara pada malam hari berkisar 82-98 persen.
     
    Pada Kamis, 7 November 2024, dini hari, hampir seluruh wilayah Jakarta cerah berawan, kecuali Kepulauan Seribu yang berawan tebal dengan suhu rata-rata 23-26 derajat celsius, sedangkan kelembapan udara pada malam hari berkisar 82-99 persen.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Kadin Ikut Dampingi Lawatan Perdana Prabowo ke Sejumlah Negara

    Kadin Ikut Dampingi Lawatan Perdana Prabowo ke Sejumlah Negara

    Jakarta: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan akan mendampingi lawatan perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Akhir pekan ini, Prabowo akan mengunjungi sejumlah negara yang dijadwalkan berlangsung selama lebih dari dua pekan.
     
    “Karena iklimnya enak (kedamaian, stabilitas, dan keberlanjutan di Indonesia), kerja juga baik. Kami (Kadin) sebagai dunia usaha akan selalu berada di sebelah pemerintah ketika dibutuhkan,” kata Anindya dilansir dari Antara, Selasa, 5 November 2024.
     
    Prabowo dijadwalkan mengunjungi China, Amerika Serikat, menghadiri KTT APEC di Peru, kemudian ke KTT G20 di Brasil, dan terakhir ke Inggris. Lawatan Prabowo itu mengutamakan kerja sama antar-pemerintah.
     
    Pendekatan proaktif Indonesia
    Anindya menyatakan lawatan Prabowo ke sejumlah negara itu bukan sekadar isyarat simbolis. Kedatangan Prabowo merupakan indikasi jelas dari pendekatan proaktif Indonesia dalam membangun aliansi yang lebih kuat.
    “Selain dapat membawa investasi ke Indonesia, lawatan ini juga berpotensi menjalin kerja sama perindustrian yang sarat transformasi,” kata dia saat membuka acara Kadin Indonesia: Diplomatic – Economic Reception Dinner, akhir pekan lalu.
     

    Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya juga akan mendorong dan membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melakukan ekspansi ke mancanegara guna meningkatkan nilai ekspor.
     
    “Kadin sepenuhnya mendukung dan membantu mereka tumbuh melalui ekspansi ke mancanegara. Karena ekspor adalah pendorong utama perkembangan ekonomi kita,” kata dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Cegah Perdagangan Orang, Menteri Karding Bakal Tertibkan LPK

    Cegah Perdagangan Orang, Menteri Karding Bakal Tertibkan LPK

    Jakarta: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding akan menertibkan lembaga pelatihan kerja (LPK) yang nakal. Penertiban itu untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).  

    “Kami akan mendorong menertibkan LPK-LPK nakal ini. Jadi ada beberapa LPK nakal itu yang sebenarnya punya tugas melatih, tetapi sebagian jadi semacam ‘oknum calo’, nah, inilah yang biasanya perdagangan orang ilegal di sini banyak, sehingga coba kita rapikan pelan-pelan,” ujar Abdul dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar dikutip dari Antara, Rabu, 6 November 2024.

    Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan pemeringkatan LPK. Kemudian, memangkas para oknum LPK yang mengancam keamanan para pekerja migran.

    “Ada pemeringkatan mana LPK yang bagus, mana yang pelat kuning, dan mana yang memang harus kita gunting karena tidak sehat bagi kemanusiaan dan para pekerja migran,” ucapnya.  
     

    Selain menertibkan LPK, ia menyatakan pihaknya memberikan bantuan pelatihan dan mencarikan skema bagi para PMI yang kembali ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan supaya mereka bisa berusaha sendiri.  

    “Ke depan kita berharap sebenarnya ini kan PMI yang bekerja di luar rata-rata uangnya habis dikirim ke keluarganya. Oleh karena itu ke depan kita ingin mencari format bagaimana caranya mereka bisa aman untuk rumah dan modal kerja, dan untuk hidup mereka di negara bekerja sekarang, juga untuk dikirim ke keluarganya, kalau itu bisa kita bungkus dengan bagus, maka masalah pelindungan dan pemberdayaan ini bisa selesai,” paparnya.

    Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengemukakan, para purna PMI ketika kembali ke Indonesia harus terhubung dengan unit-unit kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, baik itu koperasi maupun ekonomi kreatif.

    “Purna PMI itu harus terkoneksi dengan unit-unit kegiatan ekonomi di negeri kita, baik itu UMKM, koperasi, maupun ekonomi kreatif dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Tugas kita di sini untuk bersinergi, termasuk agar para purna PMI ini juga mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja dengan pengalaman yang didapatkan di dalam negeri,” tuturnya.

    Jakarta: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding akan menertibkan lembaga pelatihan kerja (LPK) yang nakal. Penertiban itu untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).  
     
    “Kami akan mendorong menertibkan LPK-LPK nakal ini. Jadi ada beberapa LPK nakal itu yang sebenarnya punya tugas melatih, tetapi sebagian jadi semacam ‘oknum calo’, nah, inilah yang biasanya perdagangan orang ilegal di sini banyak, sehingga coba kita rapikan pelan-pelan,” ujar Abdul dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar dikutip dari Antara, Rabu, 6 November 2024.
     
    Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan pemeringkatan LPK. Kemudian, memangkas para oknum LPK yang mengancam keamanan para pekerja migran.
    “Ada pemeringkatan mana LPK yang bagus, mana yang pelat kuning, dan mana yang memang harus kita gunting karena tidak sehat bagi kemanusiaan dan para pekerja migran,” ucapnya.  
     

    Selain menertibkan LPK, ia menyatakan pihaknya memberikan bantuan pelatihan dan mencarikan skema bagi para PMI yang kembali ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan supaya mereka bisa berusaha sendiri.  
     
    “Ke depan kita berharap sebenarnya ini kan PMI yang bekerja di luar rata-rata uangnya habis dikirim ke keluarganya. Oleh karena itu ke depan kita ingin mencari format bagaimana caranya mereka bisa aman untuk rumah dan modal kerja, dan untuk hidup mereka di negara bekerja sekarang, juga untuk dikirim ke keluarganya, kalau itu bisa kita bungkus dengan bagus, maka masalah pelindungan dan pemberdayaan ini bisa selesai,” paparnya.
     
    Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengemukakan, para purna PMI ketika kembali ke Indonesia harus terhubung dengan unit-unit kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, baik itu koperasi maupun ekonomi kreatif.
     
    “Purna PMI itu harus terkoneksi dengan unit-unit kegiatan ekonomi di negeri kita, baik itu UMKM, koperasi, maupun ekonomi kreatif dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Tugas kita di sini untuk bersinergi, termasuk agar para purna PMI ini juga mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja dengan pengalaman yang didapatkan di dalam negeri,” tuturnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Iwan Bule, Jenderal yang Siap Sedia Mengurus Bola hingga Minyak Negara

    Iwan Bule, Jenderal yang Siap Sedia Mengurus Bola hingga Minyak Negara

    Jakarta: Komisaris Jenderal Pol. (Purn.) Mochamad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule dipercaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
     
    Diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Iwan Bule menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang diangkat sebagai Direktur Utama Pertamina, menggeser Nicke Widyawati yang sudah enam tahun duduk di kursi tertinggi direksi perusahaan minyak milik negara tersebut.
     
    Penunjukan Iwan Bule cukup menyita perhatian. Maklum, ia sudah malang melintang dan ‘siap sedia’ di segala bidang. Di institusi Polri, ia pernah menjabat sebagai kapolsek, kapolres, kapolda, sampai Asisten Operasi Kapolri.
    Lalu Sekretaris Utama Lemhannas, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Staf Ahli Wakil Presiden RI, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sebelum akhirnya ditunjuk untuk mengisi kursi Komisaris Utama Pertamina.
     
    Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Iwan Bule dituntut melaksanakan fungsi pengawasan sekaligus mendukung transformasi energi nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, sinergi antara Pertamina dan BUMN lain, utamanya di sektor energi, yang diharapkan akan semakin kuat.
     
    Kapolda di tiga daerah

    Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) lulusan 1984 ini tercatat pernah menduduki sejumlah posisi penting. Di antaranya, menjadi Kapolda di tiga daerah berbeda. Yakni, Kapolda Nusa Tenggara Barat (2012), Kapolda Jawa Barat (2013), dan Kapolda Metro Jaya (2017).
     
    Mochamad Iriawan juga pernah mengemban jabatan Kepala Divisi Hukum Polri (2015), serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 2016-dua posisi yang ia duduki sebelum dipromosikan sebagai Kapolda Metro Jaya.
     
    Pada 2017, Iwan Bule sempat menjadi Asisten Operasi Kapolri. Tetapi kemudian dirotasi menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2018.
     
    Tahun yang sama, persisnya 18 Juni 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Iwan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan hingga 5 September 2018.
     

     

    Membangun sepak bola

    Iwan Bule memulai kiprahnya di sepak bola dengan tekad dan semangat besar. Baginya, membangun sepak bola adalah membangun semangat.
     
    Ia terpilih menjadi Ketua Umum PSSI lewat mekanisme voting, dan unggul mutlak dari dua calon ketum lainnya. Iwan Bule meraih 82 suara dari total 85 suara voters.
     
    Selama menjabat Ketum PSSI (2019-2023), Iwan memimpin reformasi PSSI dalam situasi tidak ideal, lantaran bersamaan dengan pandemi covid-19.
     
    “Ibarat sebuah kapal, selama pelayaran yang saya nakhodai, PSSI tidak selalu mengarungi lautan dengan ombak yang tenang,” tutur Iwan Bule, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 5 November 2024.
     
    Berbeda dengan banyak pejabat yang ‘angkat tangan’ ketika menghadapi kritik, Iwan Bule justru menanggapinya dengan tenang. Sesekali dengan senyum, dan tak jarang dengan celotehan jenaka.
     
    Bergabung dengan Gerindra

    Tak banyak yang tahu, Iwan Bule bergabung ke Partai Gerindra setelah pensiun dari dinas Polri. Iwan Bule adalah purnawirawan jenderal polisi pertama yang bergabung dengan Gerindra.
     
    Ia sudah mantap berkarier di jagat politik dan menjatuhkan pilihan ke Gerindra. “Ini pilihan hidup. Bergabung ke partai politik, karena saya ingin berdedikasi kepada rakyat dan negara,” cetus Iwan.
     
    Iwan Bule kemudian menjelaskan mengapa dirinya memilih Gerindra. Pertimbangan utamanya, karena dirinya ia mengagumi sosok Presiden Prabowo Subianto yang patriotik.
     
    “Selain berjiwa patriot, Pak Prabowo tidak pantang menyerah, pemberani, dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi,” tutur Iwan Bule.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Benarkah Ada Penolakan Cetak Sawah 1 Juta Ha di Papua Selatan? Ini Kata Menteri Amran

    Benarkah Ada Penolakan Cetak Sawah 1 Juta Ha di Papua Selatan? Ini Kata Menteri Amran

    Jakarta: Proyek cetak sawah seluas 1 juta hektare (ha) di Papua Selatan menuai sorotan publik setelah muncul kabar adanya penolakan dari masyarakat adat setempat. Namun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas membantah hal tersebut dan memastikan bahwa proyek ini didukung oleh warga lokal.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2024, Amran menyatakan telah melakukan pengecekan langsung di Papua Selatan, khususnya di Merauke, sebanyak delapan kali, dan tidak menemukan adanya penolakan dari masyarakat. Menurutnya, masyarakat di Distrik Kurik bahkan sangat antusias untuk segera melaksanakan program cetak sawah.

    “Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik,” ujar Amran.

    Baca juga: K/L Terkait Diminta Bantu Kementan Kejar Swasembada Pangan dalam 4 Tahun

    Amran menambahkan, dukungan dari masyarakat disebabkan oleh fasilitas yang disediakan pemerintah dalam proyek cetak sawah ini, termasuk alat mesin pertanian (alsintan), bibit, dan perbaikan saluran irigasi yang diberikan secara gratis. “Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis,” tegasnya.
    Kekhawatiran Masyarakat Adat

    Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Edoardus Kaize, mengungkapkan adanya pro-kontra dalam proyek tersebut. Menurutnya, keberatan dari masyarakat adat muncul karena kurangnya keterlibatan mereka sejak awal proyek.

    “Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi,” ujar Edoardus.

    Edoardus juga mengingatkan bahwa sagu merupakan makanan pokok utama bagi masyarakat Papua, bukan beras. Dia berharap proyek cetak sawah ini memperhatikan keberadaan lahan sagu yang ada, dan menyarankan agar komoditas pangan selain beras, seperti sagu, tetap dikembangkan di Papua Selatan.

    “Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana,” tambahnya.
    Pendekatan Komprehensif

    Menanggapi kekhawatiran DPR, Menteri Amran menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan lokal, sembari memastikan proyek berjalan dengan baik. Dengan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah dan pemenuhan pangan yang lebih beragam, diharapkan proyek cetak sawah ini dapat berjalan tanpa hambatan di Papua Selatan.

    Jakarta: Proyek cetak sawah seluas 1 juta hektare (ha) di Papua Selatan menuai sorotan publik setelah muncul kabar adanya penolakan dari masyarakat adat setempat. Namun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas membantah hal tersebut dan memastikan bahwa proyek ini didukung oleh warga lokal.
     
    Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2024, Amran menyatakan telah melakukan pengecekan langsung di Papua Selatan, khususnya di Merauke, sebanyak delapan kali, dan tidak menemukan adanya penolakan dari masyarakat. Menurutnya, masyarakat di Distrik Kurik bahkan sangat antusias untuk segera melaksanakan program cetak sawah.
     
    “Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik,” ujar Amran.
    Baca juga: K/L Terkait Diminta Bantu Kementan Kejar Swasembada Pangan dalam 4 Tahun
     
    Amran menambahkan, dukungan dari masyarakat disebabkan oleh fasilitas yang disediakan pemerintah dalam proyek cetak sawah ini, termasuk alat mesin pertanian (alsintan), bibit, dan perbaikan saluran irigasi yang diberikan secara gratis. “Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis,” tegasnya.

    Kekhawatiran Masyarakat Adat

    Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Edoardus Kaize, mengungkapkan adanya pro-kontra dalam proyek tersebut. Menurutnya, keberatan dari masyarakat adat muncul karena kurangnya keterlibatan mereka sejak awal proyek.
     
    “Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi,” ujar Edoardus.
     
    Edoardus juga mengingatkan bahwa sagu merupakan makanan pokok utama bagi masyarakat Papua, bukan beras. Dia berharap proyek cetak sawah ini memperhatikan keberadaan lahan sagu yang ada, dan menyarankan agar komoditas pangan selain beras, seperti sagu, tetap dikembangkan di Papua Selatan.
     
    “Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana,” tambahnya.

    Pendekatan Komprehensif

    Menanggapi kekhawatiran DPR, Menteri Amran menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan lokal, sembari memastikan proyek berjalan dengan baik. Dengan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah dan pemenuhan pangan yang lebih beragam, diharapkan proyek cetak sawah ini dapat berjalan tanpa hambatan di Papua Selatan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Hadapi Perubahan Ekonomi Global, Ini Kunci yang Dibutuhkan

    Hadapi Perubahan Ekonomi Global, Ini Kunci yang Dibutuhkan

    Jakarta: Seluruh pelaku usaha meski siap menghadapi perubahan ekonomi secara global, termasuk bagi badan usaha milik negara (BUMN). Kesiapan dinilai dapat dilakukan melalui beberapa hal, misalnya kolaborasi dan adaptasi.
     
    “Tentunya kolaborasi dan adaptasi dalam menghadapi perubahan ekonomi global merupakan hal yang sangat penting,” kata Direktur Keuangan Jasa Raharja, Bayu Rafisukmawan, dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 5 November 2024. 
     
    Menurut dia, hal tersebut mesti dijadikan pegangan seluruh perusahaan. Tak terkecuali, industri yang bergelut di bidang asuransi. Menurut Bayu, kemampuan adaptasi itu mesti dimiliki untuk bersaing di ranah global.
    “Industri asuransi harus tangguh dan mampu berkontribusi pada perekonomian nasional melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan,” kata Bayu.
     

    Bayu mengatakan kemampuan itu yang membuat pihaknya diganjar “Indonesia Best Social Insurance 2024 for Strengthening Quality Services toward Financial Performance Excellence” kategori Social Insurance. Bayu menyampaikan penghargaan ini mencerminkan komitmen pihaknya.
     
    Menurut Bayu, ada komitmen untuk berinovasi dalam dalam menghadirkan layanan sosial yang berkualitas. Kemudian, mudah diakses oleh masyarakat luas.
     
    “Jasa Raharja tidak hanya berfokus pada stabilitas keuangan, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan demi memberikan kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan asuransi sosial yang andal dan efektif,” kata dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Unggah Video Tanpa Batas, Kapan Pun dan Di Mana Pun dengan HYFE dari XL Prioritas, Cuma Rp90 Ribu! – Page 3

    Unggah Video Tanpa Batas, Kapan Pun dan Di Mana Pun dengan HYFE dari XL Prioritas, Cuma Rp90 Ribu! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Tren mengunggah video ke media sosial terus berkembang pesat seiring tingginya minat pengguna internet pada konten visual yang menarik dan mudah diakses. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi panggung utama bagi tren video yang beragam, mulai dari vlog sehari-hari, tutorial singkat, hingga konten hiburan yang lucu dan informatif. 

    Kualitas video yang lebih baik memerlukan lebih banyak data dan hal ini menjadi tantangan bagi pengguna dengan kuota terbatas. Belum lagi, video live streaming juga semakin banyak diminati namun format juga juga menyedot kuota data secara cepat karena real time. 

    Maka dari itu, kebutuhan untuk memiliki paket data internet yang memadai dan stabil menjadi sangat penting, agar pengguna dapat mengakses dan mengunggah video tanpa gangguan. Untuk menjawab kebutuhan kuota unlimited, XL Prioritas menghadirkan layanan HYFE yang memudahkan para content creator dapat mengakses internet dengan cepat dan praktis. Ada apa saja kelebihan HYFE? Yuk, simak di bawah ini.

    1. Kuota Unlimited Hanya Rp90 Ribu Aja

    Untuk mengakses internet tanpa batas, hanya perlu dengan membayar Rp90 ribu per bulan, lho. Selama sebulan full internet dapat diakses dimana pun dan kapan pun. Walaupun penggunaannya sudah mencapai batas Fair Usage Policy (FUP), namun tetap bisa dipakai untuk mengakses media sosial dengan kecepatan internet yang disesuaikan. Jadi, kamu tetap bisa post video sepuasnya selama sebulan penuh.

    2. Bonus Roaming Instan Gratis ke 9 Negara Melalui PRIO Pass Lite Selama Setahun

    HYFE menawarkan layanan roaming instan gratis ke 9 negara yang diantaranya adalah Malaysia, Singapura, Hong Kong, Kamboja, Taiwan, Sri Lanka, Macau, Bangladesh, dan Nepal. Sebagai content creator, pastinya layanan ini sangat memudahkan untuk mengakses internet ketika berada di luar negeri. Upload video saat traveling ke luar negeri? Tentu saja bisa dengan PRIO Pass Lite selama setahun.

    3. Fitur AutoPay, Sekali Bayar Langsung Berlangganan Otomatis

    Untuk memudahkan para penggunanya dalam bertransaksi, HYFE menghadirkan layanan AutoPay yang akan terhubung langsung dengan e-wallet maupun kartu kredit. Subscription model inilah yang membuat para content creator tidak perlu pusing lagi setiap bulan harus membeli paket internet. Dengan HYFE, cukup sekali pembelian dan nanti akan recurring atau pemotongan saldo secara otomatis setiap bulannya. Mudah, bukan?

    4. Pilihan uSIM yang Gratis Pengiriman ke Seluruh Indonesia

    Buat kamu yang lebih nyaman menggunakan kartu fisik, HYFE menyediakan opsi uSIM, lho. Gratis biaya pengiriman ke seluruh Indonesia yang membuat para content creator nggak perlu memikirkan biayanya. Hanya perlu konfirmasi melalui nomor WhatsApp resmi HYFE, dan kartu fisik akan dikirimkan dengan aman langsung ke tangan.

    5. Registrasi Mudah Melalui WhatsApp

    Pendaftaran kartu HYFE mudah banget, lho. Cukup dengan chat ke nomor resmi WhatsApp HYFE di 0818800088, kamu bisa bertransaksi secara online dijamin keamanan, kerahasiaan, dan privasi-mu dijamin oleh XL.

    Itulah kelebihan layanan HYFE dari XL Prioritas untuk selalu mengutamakan kenyamanan dan kemudahan content creator. Dengan HYFE, para content creator bisa unggah video kapan pun dan di mana pun tanpa batas. 

    Tunggu apalagi? Langsung cek website resmi di hyfe.id atau hubungi ke official WhatsApp di nomor 0818800088.

     

    (*)

  • Daftar Alasan Pemerintah Larang Penjualan iPhone 16 di Indonesia

    Daftar Alasan Pemerintah Larang Penjualan iPhone 16 di Indonesia

    Jakarta: Pemerintah Indonesia secara resmi melarang penjualan iPhone 16 di pasar dalam negeri. Larangan ini diberlakukan karena Apple dianggap belum memenuhi komitmen investasi yang telah dijanjikan kepada pemerintah Indonesia. 
     
    Langkah ini menjadi sorotan, terutama dengan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menegaskan bahwa Indonesia mendukung kerja sama yang dapat membuka lapangan kerja, terutama dalam sektor produksi dalam negeri.
     
    Baca juga: 5 Cara Pakai ESim di iPhone dengan Mudah

    Prioritas pada Investasi yang Menciptakan Lapangan Kerja

    Luhut menyatakan Indneesia sangat terbuka dengan kerja sama ekonomi, termasuk dengan Apple. Namun ia menyoroti pentingnya kerja sama yang mendukung sektor industri dan membuka lapangan kerja di dalam negeri. 
    “Kita semua itu sangat terbuka terhadap apa saja (kerja sama), apalagi kalau itu diproduksi di dalam negeri karena kita ingin menciptakan lapangan kerja,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2024. 
     
    Menurut Luhut, kerja sama yang dinilai bernilai tinggi bagi Indonesia adalah yang mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat, bukan hanya mengutamakan teknologi tinggi, tetapi juga investasi padat karya.
     
    Sebagai contoh, Luhut menyinggung investor dari China yang akan membuka pabrik garmen di Kertajati, Jawa Barat, dan Sukoharjo, Jawa Tengah, yang mampu menyediakan lapangan kerja baru. Hal ini menjadi referensi bagi pemerintah dalam menentukan prioritas investasi.

    Izin Edar iPhone 16 Terkendala Komitmen TKDN

    Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga berperan dalam melarang penjualan iPhone 16 karena Apple belum memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%, yang menjadi syarat bagi produk teknologi untuk dipasarkan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mencapai TKDN ini adalah dengan merealisasikan pembangunan Apple Developer Academy di Bali, yang rencananya akan menjadi akademi keempat setelah Jakarta.
     
    “Apple bikin Apple Academy di Jakarta. Nah terakhir itu mau dibikin di Bali. Yang di Bali ini yang belum realisasi. Nah itu ya. Untuk mendapatkan TKDN 40%. Kalau dapat sertifikat TKDN mereka bisa impor. Kita kasih izin impornya,” terang Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, di Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober 2024.
     
    Apple diketahui sudah mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita guna membahas izin edar iPhone 16. Namun, Kemenperin menginginkan agar diskusi ini membawa komitmen konkret dari Apple dalam hal realisasi investasi.

    Penegakan Hukum atas Penjualan Ilegal iPhone 16

    Kemenperin juga menemukan bahwa sekitar 9.000 unit iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur penumpang selama periode Agustus hingga Oktober 2024. Untuk menekan peredaran ilegal ini, Kemenperin menyatakan akan memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan iPhone 16 melalui marketplace online. 
     
    Pihak Kemenperin mempertimbangkan penonaktifan IMEI untuk seri iPhone 16 yang diperjualbelikan secara ilegal, guna mencegah konsumen mengakses layanan jaringan di Indonesia. Langkah tegas ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menjaga kedaulatan industri lokal dan memastikan bahwa investasi asing membawa dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Ibu Ronald Tannur yang Ditangkap Karena Kasus Suap

    Ibu Ronald Tannur yang Ditangkap Karena Kasus Suap

    Jakarta: Meirizka Widjaja saat ini menjadi sorotan publik karena keterlibatannya dalam kasus suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

    Meirizka, ibu dari Ronald Tannur, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan saat ini ditahan di Rutan Kelas I Surabaya. Ini profilnya.
     
    Sosok Meirizka Widjaja
    Meirizka Widjaja adalah istri dari Edward Tannur, seorang politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PKB periode 2019-2024

    Meirizka cukup dikenal di NTT, dan bersama suaminya, mereka tinggal di Atambua, NTT. Mereka memiliki tiga anak, salah satunya adalah Ronald Tannur yang kini kembali ditahan setelah kasus suap ini terungkap.

    Dalam kehidupan pribadinya, Meirizka adalah lulusan SMAK Petra Pagi dan Universitas Surabaya. Di media sosial, ia memiliki akun Instagram dengan nama @meirizkawidjaja, namun saat ini akun tersebut telah dikunci sehingga tidak bisa diakses oleh publik.

    Meirizka juga diketahui aktif dalam kegiatan sosial di NTT, sering terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan membantu masyarakat setempat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
     
    Kronologi Kasus Suap
    Kasus ini bermula ketika Ronald Tannur, anak Meirizka, dinyatakan bebas oleh majelis hakim PN Surabaya, meskipun ada bukti kuat terkait keterlibatannya dalam penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Dini Sera.

    Belakangan terungkap bahwa pembebasan tersebut disebabkan oleh suap sebesar Rp3,5 miliar yang diberikan Meirizka Widjaja melalui kuasa hukum Ronald, Lisa Rahmat, kepada majelis hakim yang menangani kasus tersebut.

    Meirizka pertama kali menghubungi Lisa Rahmat untuk menjadi kuasa hukum anaknya pada Oktober 2023.

    Dalam beberapa pertemuan di Surabaya, mereka membahas langkah-langkah untuk membebaskan Ronald, yang pada akhirnya memerlukan dana sebesar Rp3,5 miliar.

    Awalnya, Meirizka memberikan uang sebesar Rp1,5 miliar, kemudian menambah Rp2 miliar setelah vonis bebas dijatuhkan. Uang tersebut digunakan untuk menyuap tiga hakim PN Surabaya yang menangani perkara anaknya.

    Selain itu, Meirizka juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain terkait proses hukum anaknya, termasuk menghubungi seorang mantan pejabat Balitbang Diklat Kumdil MA untuk mendapatkan akses dan rekomendasi dalam menangani kasus tersebut.

    Gambar: Ronald Tanur (Kanan) ditangkap polisi. Kejaksaan Agung

    Namun, setelah kasus suap ini terbongkar, Ronald Tannur kembali ditangkap pada 27 Oktober 2024 dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

    Penangkapan kembali Ronald menandai titik balik dalam proses hukum yang sebelumnya sempat diwarnai oleh intervensi dan suap.

    Hukuman lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada Ronald dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya yang menyebabkan kematian Dini Sera.
     
    Status Hukum Meirizka Widjaja

    Gambar: Meirizka Widjaja, 4 November 2024. (Dok. MetroTV/Valerie Budianto?)

    Meirizka Widjaja ditetapkan sebagai tersangka pada 4 November 2024 dan saat ini ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

    Ia diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 huruf a jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Upaya Meirizka untuk menyuap demi kebebasan anaknya berakhir dengan penetapan status tersangka dan penahanan oleh pihak Kejaksaan.

    Kasus ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan praktik korupsi dalam sistem peradilan yang seharusnya menegakkan keadilan tanpa intervensi pihak manapun.

    Meirizka menghadapi ancaman hukuman berat jika terbukti bersalah. Pihak Kejaksaan juga tengah memeriksa aliran dana yang digunakan untuk suap tersebut guna mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

    Baca Juga:
    Fakta-Fakta Ibu Ronald Tannur Meirizka Widjaja Jadi Tersangka Kasus Suap
    Ibu Ronald Tannur Jadi Tersangka Kasus Suap Vonis Bebas Putranya

    Jakarta: Meirizka Widjaja saat ini menjadi sorotan publik karena keterlibatannya dalam kasus suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya.
     
    Meirizka, ibu dari Ronald Tannur, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan saat ini ditahan di Rutan Kelas I Surabaya. Ini profilnya.
     
    Sosok Meirizka Widjaja
    Meirizka Widjaja adalah istri dari Edward Tannur, seorang politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PKB periode 2019-2024
     
    Meirizka cukup dikenal di NTT, dan bersama suaminya, mereka tinggal di Atambua, NTT. Mereka memiliki tiga anak, salah satunya adalah Ronald Tannur yang kini kembali ditahan setelah kasus suap ini terungkap.
    Dalam kehidupan pribadinya, Meirizka adalah lulusan SMAK Petra Pagi dan Universitas Surabaya. Di media sosial, ia memiliki akun Instagram dengan nama @meirizkawidjaja, namun saat ini akun tersebut telah dikunci sehingga tidak bisa diakses oleh publik.
     
    Meirizka juga diketahui aktif dalam kegiatan sosial di NTT, sering terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan membantu masyarakat setempat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
     
    Kronologi Kasus Suap
    Kasus ini bermula ketika Ronald Tannur, anak Meirizka, dinyatakan bebas oleh majelis hakim PN Surabaya, meskipun ada bukti kuat terkait keterlibatannya dalam penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Dini Sera.
     
    Belakangan terungkap bahwa pembebasan tersebut disebabkan oleh suap sebesar Rp3,5 miliar yang diberikan Meirizka Widjaja melalui kuasa hukum Ronald, Lisa Rahmat, kepada majelis hakim yang menangani kasus tersebut.
     
    Meirizka pertama kali menghubungi Lisa Rahmat untuk menjadi kuasa hukum anaknya pada Oktober 2023.
     
    Dalam beberapa pertemuan di Surabaya, mereka membahas langkah-langkah untuk membebaskan Ronald, yang pada akhirnya memerlukan dana sebesar Rp3,5 miliar.
     
    Awalnya, Meirizka memberikan uang sebesar Rp1,5 miliar, kemudian menambah Rp2 miliar setelah vonis bebas dijatuhkan. Uang tersebut digunakan untuk menyuap tiga hakim PN Surabaya yang menangani perkara anaknya.
     
    Selain itu, Meirizka juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain terkait proses hukum anaknya, termasuk menghubungi seorang mantan pejabat Balitbang Diklat Kumdil MA untuk mendapatkan akses dan rekomendasi dalam menangani kasus tersebut.
     

    Gambar: Ronald Tanur (Kanan) ditangkap polisi. Kejaksaan Agung
     
    Namun, setelah kasus suap ini terbongkar, Ronald Tannur kembali ditangkap pada 27 Oktober 2024 dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara.
     
    Penangkapan kembali Ronald menandai titik balik dalam proses hukum yang sebelumnya sempat diwarnai oleh intervensi dan suap.
     
    Hukuman lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada Ronald dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya yang menyebabkan kematian Dini Sera.
     
    Status Hukum Meirizka Widjaja

    Gambar: Meirizka Widjaja, 4 November 2024. (Dok. MetroTV/Valerie Budianto?)
     
    Meirizka Widjaja ditetapkan sebagai tersangka pada 4 November 2024 dan saat ini ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
     
    Ia diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 huruf a jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
     
    Upaya Meirizka untuk menyuap demi kebebasan anaknya berakhir dengan penetapan status tersangka dan penahanan oleh pihak Kejaksaan.
     
    Kasus ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan praktik korupsi dalam sistem peradilan yang seharusnya menegakkan keadilan tanpa intervensi pihak manapun.
     
    Meirizka menghadapi ancaman hukuman berat jika terbukti bersalah. Pihak Kejaksaan juga tengah memeriksa aliran dana yang digunakan untuk suap tersebut guna mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
     
    Baca Juga:
    Fakta-Fakta Ibu Ronald Tannur Meirizka Widjaja Jadi Tersangka Kasus Suap
    Ibu Ronald Tannur Jadi Tersangka Kasus Suap Vonis Bebas Putranya
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Ida Oetari Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Satu-satunya Jenderal Wanita Anggota Kompolnas

    Ida Oetari Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Satu-satunya Jenderal Wanita Anggota Kompolnas

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk periode 2024-2028, termasuk Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, satu-satunya wanita dalam susunan baru ini. 

    Upacara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya,” dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan oleh para anggota Kompolnas.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi sumpah jabatan tersebut yang diucapkan serentak oleh para anggota.

    Baca juga: Prabowo Instruksikan Kaji Ulang Semua Regulasi untuk Indonesia Emas 2045

    Dalam pelantikan ini, Menkopolhukam Budi Gunawan dilantik sebagai Ketua Kompolnas merangkap anggota. Selain itu, anggota lain yang diambil sumpahnya adalah Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua, Menteri Hukum, dan enam tokoh lainnya yang terdiri dari para pakar kepolisian dan tokoh masyarakat: Irjen (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, Dr. Supardi Hamid, Gufron, Mochammad Choirul Anam, dan Dr. Yusuf.

    Sosok Ida Oetari Purnamasasi menjadi sorotan khusus. Di antaranya karena satu-satunya wanita dan perjalanan kariernya yang panjang serta berprestasi di kepolisian. Lahir di Probolinggo pada 1964, Ida adalah lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 1987. 

    Ia merupakan salah satu jenderal perempuan Polri dengan karier yang panjang dan berpengalaman luas dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Purnawirawan Polri ini terakhir menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Tengah, sebuah jabatan yang diembannya hingga purna tugas.

    Pendidikan dan Karier di Kepolisian
    Sebagai lulusan Sekolah Perwira (Sepa) Polri tahun 1987, Ida terus mengembangkan kemampuannya melalui berbagai pendidikan lanjutan di Polri. Ia menempuh Selapa pada 1998, Sespim pada 2007, dan Lemhannas pada 2012, menunjukkan dedikasinya untuk memperkaya kompetensinya di bidang keamanan dan SDM.

    Ida Oetari memulai kariernya di Polri sebagai Panit Dis Dokkes Biddokkes Polda Jawa Timur pada tahun 1988. Kemudian, ia dipercaya menjabat sebagai Paur Set Spripim Polda Jawa Timur pada 1996 dan terus naik pangkat dengan berbagai posisi strategis. 

    Sepanjang kariernya, Ida telah dipercaya mengisi berbagai posisi di Divisi SDM Polri, termasuk sebagai Kepala Bagian Kermalugri di tahun 2010 dan Kasubbag Jianlat di tahun 2008.

    Pada tahun 2013, Ida ditugaskan di Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, menunjukkan kapabilitasnya dalam peran-peran yang lebih luas. Ia juga berperan sebagai Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri pada 2017 sebelum akhirnya diangkat sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah pada 2021.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk periode 2024-2028, termasuk Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, satu-satunya wanita dalam susunan baru ini. 
     
    Upacara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya,” dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan oleh para anggota Kompolnas.
     
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi sumpah jabatan tersebut yang diucapkan serentak oleh para anggota.
    Baca juga: Prabowo Instruksikan Kaji Ulang Semua Regulasi untuk Indonesia Emas 2045
     
    Dalam pelantikan ini, Menkopolhukam Budi Gunawan dilantik sebagai Ketua Kompolnas merangkap anggota. Selain itu, anggota lain yang diambil sumpahnya adalah Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua, Menteri Hukum, dan enam tokoh lainnya yang terdiri dari para pakar kepolisian dan tokoh masyarakat: Irjen (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, Dr. Supardi Hamid, Gufron, Mochammad Choirul Anam, dan Dr. Yusuf.
     
    Sosok Ida Oetari Purnamasasi menjadi sorotan khusus. Di antaranya karena satu-satunya wanita dan perjalanan kariernya yang panjang serta berprestasi di kepolisian. Lahir di Probolinggo pada 1964, Ida adalah lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 1987. 
     
    Ia merupakan salah satu jenderal perempuan Polri dengan karier yang panjang dan berpengalaman luas dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Purnawirawan Polri ini terakhir menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Tengah, sebuah jabatan yang diembannya hingga purna tugas.

    Pendidikan dan Karier di Kepolisian

    Sebagai lulusan Sekolah Perwira (Sepa) Polri tahun 1987, Ida terus mengembangkan kemampuannya melalui berbagai pendidikan lanjutan di Polri. Ia menempuh Selapa pada 1998, Sespim pada 2007, dan Lemhannas pada 2012, menunjukkan dedikasinya untuk memperkaya kompetensinya di bidang keamanan dan SDM.
     
    Ida Oetari memulai kariernya di Polri sebagai Panit Dis Dokkes Biddokkes Polda Jawa Timur pada tahun 1988. Kemudian, ia dipercaya menjabat sebagai Paur Set Spripim Polda Jawa Timur pada 1996 dan terus naik pangkat dengan berbagai posisi strategis. 
     
    Sepanjang kariernya, Ida telah dipercaya mengisi berbagai posisi di Divisi SDM Polri, termasuk sebagai Kepala Bagian Kermalugri di tahun 2010 dan Kasubbag Jianlat di tahun 2008.
     
    Pada tahun 2013, Ida ditugaskan di Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, menunjukkan kapabilitasnya dalam peran-peran yang lebih luas. Ia juga berperan sebagai Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri pada 2017 sebelum akhirnya diangkat sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah pada 2021.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)