Xcloud.id

Perusahaan: Visa

  • Kisah Pemuda Indonesia Gowes dari Majalengka ke Mekah untuk Umrah

    Kisah Pemuda Indonesia Gowes dari Majalengka ke Mekah untuk Umrah

    Jakarta –

    Setelah tuntas bersepeda keliling Indonesia, Ari Yami berambisi melanjutkan perjalanannya gowes dari Majalengka di Jawa Barat ke Mekah di Arab Saudi untuk menunaikan umrah. Saat ini dia berada di Thailand dan tetap melanjutkan misinya kendati memasuki bulan Ramadan.

    Terdengar suara azan berkumandang di di latar belakang, ketika saya bercakap dengan Ari pada Selasa (19/03) pukul 15.00 WIB. Kala itu, dia sedang berada di kawasan Masjid Sadao di Thailand. Waktu salat azhar ia manfaatkan untuk rehat sejenak dari menggowes sepedanya.

    Bulan Ramadan tak mengurungkan niatnya tetap bersepeda, melanjutkan misi ke tanah suci Mekah demi melaksanakan umrah. Agar tenaganya tak cepat terkuras, dia menyesuaikan rutinitasnya bersepeda dengan puasa yang sedang dia jalankan.

    “Dikurangin jaraknya, dan porsi gowes-nya. Kalau dari pagi banget, enggak berangkat karena enggak bakal kuat,” tutur Ari.

    Sebelum bulan Ramadan, Ari biasa bangun pagi untuk melanjutkan perjalanannya. Kadang ia bisa seharian mengayuh pedal dengan dua tas berisi barang bawaan di kedua sisi sepeda. Tas itu penuh dengan peralatan seperti tenda, kompor baju, dan perlengkapan lainnya.

    Selama Ramadan, dia mengawali hari dengan sahur sebelum fajar menyingsing. Dia kemudian beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan pada siang hari dan berhenti menjelang waktu berbuka puasa.

    “Kadang buka puasa di masjid, terus ada beberapa dari teman-teman orang Indonesia yang tinggal di Thailand yang suka mengajak buka bersama,” kata Ari.

    Beberapa kali ia sempat singgah di rumah warga Indonesia yang menawarkannya tempat menginap. Namun kebanyakan malam dia habiskan dengan tidur di dalam tenda atau masjid terdekat.

    “Saya bangun dan berangkat tergantung tempatnya. Kalau di masjid misalnya, baru bangun tidur salat subuh, besokannya saya bangun tidur, salat, dan langsung gowes lagi,” kata Ari.

    Layaknya Muslim kebanyakan, menjalankan ibadah umrah adalah salah satu impiannya. Misi itu dia gabungkan dengan kesenangannya bersepeda. Maka, dengan bekal sepeda andalannya dia gowes ke tanah suci Mekah.

    “Saya sebagai Muslim, siapa yang enggak mau menginjakkan kaki di Baitullah, di rumah Allah. Jadi saya berpikir, di Indonesia saja mampu tiga tahun keliling Indonesia di 29 provinsi. Kenapa ke kota suci Mekah saya tidak bisa?” tutur Ari.

    Masih jauh perjalanan yang harus ditempuh Ari demi mencapai tanah suci, diperkirakan dia akan sampai sekitar delapan hingga sembilan bulan lagi.

    “Mungkin dari sekarang itu sekitar 8-9 bulan lagi. Benar-benar sendiri, berdua dengan sepeda.”

    Setelah tiga tahun kerja, saya keliling Indonesia’

    Pemuda berusia 28 tahun itu mengatakan sejak kecil dia gemar menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya.

    Hobi bersepeda baru dia geluti kemudian hari setelah membeli sepeda pada 2020, saat dirinya bekerja sebagai karyawan marketing ponsel di Tangerang. Sejak saat itu, gowes menjadi kebiasaannya sehari-hari.

    “Saya bersepeda dari kostan ke tempat kerja, begitu saja. Dan akhirnya setelah itu resign kerja, setelah tiga tahun kerja, saya keliling Indonesia,” katanya.

    Namun, suatu saat, terbesit keinginannya untuk berkeliling Indonesia menggunakan sepeda. Itu tak lepas karena minatnya berwisata dan menemukan hal-hal baru beserta pengalaman yang belum pernai dia temui sebelumnya.

    “Dengan sepeda, aku bisa menjangkau ke tempat-tempat yang aku dulu ingin kunjungi.”

    Ari mengaku keinginannya untuk mengundurkan diri dari pekerjaan dan keliling Indonesia memang sudah lama terpendam karena ia ingin mengunjungi tempat-tempat di luar sana.

    “Dulu punya mimpi, keinginan untuk travelling jadi semakin terdorong karena sudah penat dan jenuh dengan kerja dan juga karena patah hati,” tutur Ari.

    Ari YamiAri Yami berpose dengan sepedanya di depan Bunderan HI, Jakarta Pusat.

    “Sepeda ini menurut aku adalah pilihan yang tepat untuk seorang traveller minim budget kayak saya. Jadi memilih sepeda karena itu, salah satu alasannya, karena minim budget,” jelas Ari.

    Sebelum bersepeda, Ari sempat berkelana menggunakan motor. Namun, akhirnya dia memilih menggunakan sepeda untuk perjalanannya.

    “Sepedaan itu lebih dapet momennya. Kayak dramanya itu dapet kalau sepedaan itu,” akunya.

    Dengan sepedanya, dia mulai berkelana keliling Indonesia. Sejumlah jenama sepeda terkemuka dan komunitas sepeda di Indonesia mensponsori perjalannya.

    Dia menjelajah setidaknya 29 provinsi, hingga ke Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua, provinsi di ujung timur Indonesia.

    “Dengan bersepeda, aku bisa akses semua itu. Dengan itu naik kapal dulu dan nanti keliling-keliling di satu pulaunya. Karena berawal dari suka dulu aja, karena suka travelling dan suka hal-hal baru. Suka experience juga,” katanya.

    Baca juga:

    Perjalanannya selama tiga tahun mengayuh sepeda keliling Indonesia membuatnya populer di dunia maya.

    Puluhan ribu warganet mengikuti perjalanannya yang dia abadikan dan bagikan di akun TikTok. Videonya bahkan telah ditonton 4,3 juta kali.

    “Karena saya pagi sampai malam gowes, kontennya tidak bisa yang benar-benar fokus. Tapi sekarang, jika ada hal yang bagus untuk dibuat konten, saya upload saja,” ujar Ari.

    Sebelum bulan Ramadan, Ari terbiasa bangun pukul 8.00 atau 9.00 waktu setempat, kemudian sarapan sebelum memulai perjalanannya. Ia beristirahat sejenak untuk makan siang dan beribadah salat dalam perjalanan.

    “Nanti baru istirahat makan siang, sekalian salat dzuhur, habis salat dzuhur start lagi mulai lagi jalan sampai mungkin salat azhar, baru azhar mau maghrib. Saat magrib sudah cari tempat tidur lagi begitu,” katanya.

    Gowes ke Mekah kian populer di Indonesia

    Ari bukan satu-satunya pesepeda Indonesia yang menggowes sepedanya demi menunaikah ibadah umrah.

    Glen Fahmi Saimina, ketua Bike2Work, sebuah komunitas berisi pesepeda se-Indonesia, mengatakan paling tidak ada lima orang pesepeda Indonesia selain Ari yang sedang dalam perjalanan ke Mekah.

    “Candaan di komunitas kami itu, mungkin kalau haji itu mesti menunggu enam sampai 10 tahun, kalau dengan sepedaan dalam enam bulan itu bisa sampai,” ujar Fahmi.

    “Itu mungkin yang membuat optimis teman-teman yang berangkat ke Mekah dengan sepedaan,” katanya kemudian.

    Rute yang biasa ditempuh oleh pesepeda menuju Mekah, kata Glen, adalah dengan menyeberang Batam, Singapura, Malaysia, kemudian melanjutkan perjalanan lewat darat ke Thailand, India. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Maroko dan Timur Tengah.

    “Itu sih yang jalur favorit,” katanya.

    Meski begitu, ia mengatakan tak semua orang sanggup melakukan perjalanan sepeda jarak jauh karena risikonya cukup besar. Selain medan yang tidak bisa diterka atau masalah lainnya seperti keamanan, fisik dan mental pesepeda juga diuji.

    “Ada satu yang terpaksa pulang karena sepedanya hilang dicuri. Jadi memang bukan hal yang mudah, tapi menjadi tekad dari teman-teman sepeda yang biasa melaksanakan touring jarak jauh,” ungkapnya.

    Baca juga:

    Salah satu tantangan yang disebut oleh Fahmi adalah terblokirnya akses ke daerah Myanmar dan Bangladesh.

    Seringkali, para pesepeda Indonesia membeli tiket pesawat ke negara-negara tetangga di Timur Tengah, seperti Iran atau Oman, sebelum melanjutkan perjalanan dengan mengayuh sepeda.

    Ari sendiri mengaku dirinya tak bisa melintasi Myanmar dan Bangladesh sehingga dia terpaksa membeli tiket pesawat ke India untuk melanjutkan perjalanannya dari sana.

    “Myanmar dan Bangladesh lagi close border karena ada konflik. Jadi tidak bisa masuk, jadi mau enggak mau, opsi saya dari Thailand terbang ke India,” ujarnya.

    Ari memperkirakan bahwa ia akan membutuhkan waktu delapan hingga sembilan bulan untuk sampai di Mekah, Arab Saudi.

    Djoko SetijowarnoSepeda-sepeda yang bisa disewa di Madinah, Arab Saudi.

    Apakah imbauan soal umrah backpacker berdampak bagi pesepeda ke Mekah?

    Pada Februari lalu, pemerintah Arab Saudi mengizinkan warga asing beribadah umrah dengan menggunakan visa turis. Hal itu mempermudah orang-orang yang ingin melakukan umrah mandiri alias umrah backpacker.

    Namun, Kementerian Agama memutuskan untuk melarang umrah backpacker dengan alasan melindungi umat Muslim yang ingin melaksanakan ibadah umrah.

    Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut perjalanan umrah berbeda dengan perjalanan wisata lainnya karena ada aturan-aturan peribadatan yang harus diikuti.

    “Ke Eropa, Jepang, Amerika, kemanapun kita bisa lakukan sendiri, karena tidak ada aturan-aturan dalam melakukan perjalanan itu, tapi umrah berbeda. Ada aturan peribadatan yang harus dipenuhi,” kata Yaqut kepada media kala itu.

    Maka, menurut dia, umat Muslim Indonesia memerlukan bimbingan dan bantuan dalam melaksanakan ibadah umrah.

    ReutersUmat Muslim menyentuh Ka’bah saat umrah di Mekkah, Arab Saudi, pada 18 Desember, 2023.

    Namun demikian, bagi Ari, imbauan itu tidak menjadi penghalang. Sebab, ia sudah melakukan riset sendiri tentang tata cara dan niat yang harus dipersiapkan sebelum ibadah umrah. Ia cukup yakin bisa menjalankannya secara mandiri.

    “Zaman sekarang di YouTube banyak. Kami bisa baca-baca juga langkah-langkah umrahnya apa saja, nanti kami niatnya apa saja. Itu bisa kami lakukan sendiri tanpa harus mengikuti travel agent,” katanya.

    Ari menjadi semakin yakin akan keputusannya karena peraturan baru dari pemerintah Arab Saudi yang memperbolehkan umat Muslim dengan visa turis untuk melaksanakan ibadah umrah.

    Dia juga belajar dari pengalaman teman-teman pesepeda yang pernah berhasil pergi ke Mekah dengan bersepeda dan melakukan umrah.

    “Sudah ada banyak yang orang-orang Indonesia yang gowes ke Mekah, awal-awalnya mereka mengejar Haji. Tapi karena agak sulit juga kalau mengejar Haji, jadi mengejarnya umrah saja,” kata Ari.

    Ari YamiAri Yami mendirikan tanda dekat sepedanya saat ia berada di pinggir pantai.

    Glen dari komunitas Back2Work sependapat. Sebab, pengelana ke Mekah bukan hanya dari Indonesia saja, tapi dari negara-negara lain.

    “Jadi bukan hal yang harus dilarang,” katanya, seraya menambahkan apa yang diutarakan oleh Kementerian Agama menurutnya adalah imbauan.

    “Uniknya mereka yang bersepeda itu mereka melakukan visa on arrival, jadi setiap masuk negara, dia harus lapor ke kedutaan Indonesia di sana.”

    “Jadi setiap negara, dia akan pakai visa on arrival untuk melanjutkan perjalanan. Makanya banyak juga yang sudah sampai, dimudahkan jalur daratnya juga.”

    Harus benar-benar bisa membawa nama negara

    Sarah Walangitang, 60 tahun, seorang pesepeda yang pernah bergabung dalam Srikandi 21, sebuah kelompok pesepeda berisi 21 perempuan yang gowes dari Jepara di Jawa Tengah ke Bandung di Jawa Barat, mengatakan bahwa ia kagum dengan misi Ari Yami untuk gowes ke Mekah.

    Pesepeda yang akrab disapa Simbok itu mengatakan bahwa pesepeda yang melakukan perjalanan ke luar negeri, secara tidak langsung memiliki tanggung jawab sebagai “duta pesepeda Indonesia” di negara yang ia kunjungi.

    “Jadi kita harus tunjukan bahwa pesepeda punya attitude yang baik. Setidaknya harus benar-benar bisa membawa nama negara,” kata Simbok.

    IG: simbok_journeySarah “Simbok” Walangitang sudah bersepeda sejak kecil, namun pensiun setelah 2020 karena pandemi. Ia masih berkeinginan melanjutkan gowesnya keliling Indonesia.

    Ia mengatakan bahwa dirinya saat melakukan gowes, selalu disertai dengan kampanye atau aksi sosial nyata supaya dapat membawa dampak bagi orang-orang yang ia temui.

    “Saya masih utang perjalanan ke Sumatra, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Saya anggap utang karena saya memang masih punya niat untuk solorider ke sana. Sambil bawa misi itu tadi, kalau bukan kampanye, bebersih atau apa yang bisa saya lakukan di sana,” ujarnya.

    Ia mengatakan seringkali musuh terbesar pesepeda jarak jauh adalah dirinya sendiri. Sebab, selain sepeda yang handal, modal lain yang dimiliki pesepeda adalah tubuhnya yang harus cukup kuat menempuh perjalanan.

    “Jadi hari ini punya target, sampai [hari] kesekian harus ada di sini. Hari ini harus sekian kilometer. Karena kami egois, saklek dengan target itu akhirnya badan kami kalah,” ungkap Simbok.

    Ari mengatakan bahwa dirinya selalu menjaga kondisi tubuhnya dengan “tidak memforsir” hingga kelelahan. Ia juga mengatakan hal utama yang perlu disiapkan adalah mental yang kuat agar dapat terus bertahan.

    “Percuma kalau kami siapkan sepeda yang bagus, perlengkapan dan peralatan selengkap mungkin. Kalau mentalnya kurang kuat, pasti enggak bakal sampai,” ujar Ari.

    Berita terkait

    Lihat juga Video ‘Kisah Damara, Pelari Disabilitas yang Sukses Kejar Mimpi Jadi Polisi’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Nasib TikTok di AS Kini Berada di Tangan Senat

    Nasib TikTok di AS Kini Berada di Tangan Senat

    Dunia Hari Ini kembali menghadirkan rangkuman dari berita-berita utama di berbagai belahan dunia yang terjadi selama 24 jam terakhir.

    Edisi Kamis, 14 Maret 2024 kita awali dengan laporan dari Amerika Serikat.

    TikTok terancam dilarang di Amerika

    House of Representative di Amerika Serikat untuk meloloskan rancangan undang-undang yang akan melarang TikTok.

    Tapi ini masih harus melewati lagi senat dan ditandatangani presiden, sebelum jadi undang-undang.

    Dalam rancangan undang-undang tersebut waktu enam bulan kepada pemilik aplikasi asal China, ByteDance, untuk melepaskan TikTok kepada Amerika.

    Presiden Joe Biden menginginkan Senat mengambil tindakan cepat dan Gedung Putih siap memberikan bantuan teknis terkait potensi perubahan UU tersebut.

    Tekanan tambahan untuk Israel

    Israel semakin mendapat tekananinternasional untuk segera mengatasi masalah kelaparan yang semakin parah di Gaza.

    Lembaga bantuan memperingatkan 2,3 juta penduduk di wilayah Gaza menghadapi risiko kelaparan disengaja yang semakin besar karena pasokan makanan yang tidak ditambah.

    Israel membantah ketika dituduh telah membatasi jumlah bantuan yang diperbolehkan masuk ke Gaza, meski sejumlah lembaga bantuan internasional sudah menunjukkan sejumlah tuduhan.

    “Kami berusaha membanjiri wilayah tersebut dengan bantuan kemanusiaan,” kata juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari kepada wartawan asing.

    Pekerja tambang Australia meninggal tertimpa batu

    Seorang pria berusia 37 tahun tewas dan seorang lainnya terluka parah akibat tertimpa bebatuan runtuh di tambang emas bawah tanah, negara bagian Victoria, Australia.

    Sebanyak 28 pekerja lainnya di lokasi tersebut berhasil diselamatkan.

    Insiden tersebut terjadi di Tambang Emas Ballarat di Mount Clear, sekitar 3 kilometer di bawah tanah dari pintu masuk tambang.

    Paramedis berhasil menyelamatkan seorang penambang yang dirawat karena cedera tubuh bagian bawah dan diterbangkan ke rumah sakit dalam kondisi serius.

    Australia batalkan visa warga Palestina

    Visa sementara milik beberapa warga Palestina yang akhirnya bisa meninggalkan Gaza tiba-tiba dibatalkan, sehingga mereka terdampar di negara lain.

    Pemerintah Australia sudah memberikan 2.273 visa sementara (sub-kelas 600) bagi warga Palestina yang memiliki hubungan dengan Australia antara tanggal 7 Oktober dan 6 Februari tahun ini.

    Departemen tersebut juga memberikan 2.415 visa pengunjung kepada warganegara Israel selama periode tersebut.

    Jenis visa sub-kelas 600 tidak mengizinkan pemegangnya bekerja dan mengakses pendidikan atau layanan kesehatan di Australia.

    Penculik ratusan siswa Nigeria minta uang tebusan

    Pria bersenjata yang menculik 286 siswa dan staf sebuah sekolah di Nigeria utara pekan lalu telah menuntut uang tebusan dengan total 1 miliar naira, atau lebih dari Rp6 miliar.

    Siswa dan anggota staf sekolah diculik pada tanggal 7 Maret di kota Kuriga, di Negara Bagian Kaduna di barat laut Nigeria.

    “Mereka memberikan ultimatum untuk membayar dalam waktu 20 hari, efektif sejak tanggal penculikan,”kata Jubril Aminu, juru bicara para sandera.

    Mereka mengatakan akan membunuh semua siswa dan staf jika permintaan tebusan tidak dipenuhi.

    Pasukan keamanan mengambil “langkah-langkah yang diperlukan” untuk menjamin pembebasan para sandera tersebut.

  • Malaysia Tangkap 130 WNI, Dituduh Dirikan Perkampungan Tak Berizin

    Malaysia Tangkap 130 WNI, Dituduh Dirikan Perkampungan Tak Berizin

    Jakarta –

    Sebanyak 130 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap karena diduga tinggal tanpa izin di perkampungan ilegal di Shah Alam, Selangor di Malaysia. Pegiat hak migran memperkirakan jutaan pekerja WNI masih kesulitan mendapatkan izin kerja karena dipungut biaya oleh calo.

    Direktur Eksekutif Migrant Care Indonesia, Wahyu Susilo, menjelaskan bahwa kebanyakan pekerja migran dari Indonesia yang direkrut oleh perusahaan sawit atau perkebunan memang tidak melewati jalur resmi.

    “Mereka memang sengaja direkrut untuk tujuan di perkebunan dan perusahaan-perusahaan perkebunan lebih memilih mereka yang bekerja tanpa dokumen [permit kerja].

    “Karena pekerja migran atau perkebunan itu membutuhkan puluhan ribu pekerja migran Indonesia untuk segera bisa bekerja. Kalau itu melalui jalur legal, pertama mahal karena harus membayar levi,” kata Wahyu.

    Menurut rilis dari Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Negeri Selangor, pihak otoritas melakukan operasi penggerebekan pada Minggu (18/02) dan menahan 132 pendatang asing tanpa izin (PATI) termasuk 41 perempuan dan 13 anak-anak.

    Dari 132 orang yang ditangkap, 130 diantaranya merupakan WNI dan dua orang warga negara Bangladesh.

    Penangkapan pekerja migran ilegal terus berulang

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan pada Senin pagi (19/02), bahwa KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran mengenai penangkapan tersebut.

    Wakil Direktur Jenderal (Operasi) Imigrasi Malaysia, Jafri Embok Taha, mengatakan berdasarkan hasil intelijen dan aduan masyarakat, perkampungan tersebut telah ada selama empat tahun terakhir dan dilengkapi dengan listrik.

    “Di pemukiman ilegal ini juga terdapat toko kelontong, warung makan, dan surau [tempat ibadah]. Sebagian besar orang asing ini bekerja sebagai petugas kebersihan, pelayan restoran, dan pekerja bangunan di daerah sekitar,” katanya, seperti dikutip oleh kantor berita Bernama.

    Jabatan Imigresen MalaysiaWakil Direktur Jenderal (Operasi) Imigrasi Malaysia, Jafri Embok Taha, mengatakan berdasarkan perkampungan tersebut sudah ada elama empat tahun terakhir.

    Ini bukan pertama kalinya penangkapan pekerja migran tidak terdokumentasi terjadi di Malaysia.

    Pada Juni 2023, Otoritas Malaysia menemukan perkampungan ilegal WNI di Pulau Meranti, Puchong. Sebanyak 22 WNI dan warga Bangladesh ditahan selama penggerebekan daerah tersebut.

    Hal yang sama terjadi pada Februari 2023, saat pihak imigrasi Malaysia menemukan dan menggerebek perkampungan ilegal warga Indonesia di Nilai, Negeri Sembilan. Sekitar 67 warga Indonesia ditahan karena melanggar peraturan imigrasi alias overstay.

    Bahkan pada Juli 2017, sekitar 500 orang tenaga kerja WNI ditangkap oleh aparat hukum Malaysia.

    Razia terhadap tenaga kerja ilegal merupakan kelanjutan dari implementasi program legalisasi dokumen atau program E-Kad sementara pekerja asing oleh pemerintah Malaysia.

    Baca juga:

    Koordinator Migrant Care Malaysia, Alex Ong, menjelaskan bahwa penangkapan pekerja migran tak berizin di Malaysia sudah terjadi “hampir setiap hari” dan ia memperkirakan ada ribuan WNI yang tertahan dan belum bisa pulang karena tak punya izin kerja.

    Meskipun sudah ada skema rekalibrasi untuk membantu pekerja migran terdaftar secara resmi di negara itu, ia menyatakan masih ada ratusan ribu orang yang kesulitan karena syarat-syarat yang rumit dan calo-calo palsu.

    “Apabila segala dokumen diserahkan pada orang tengah atau pencalo, banyak yang kasih janji-jani manis, kemudian ambil uang, ambil paspor dan kabur. Jadi, warga kita itu jadi kosong total,” ungkap Alex.

    Tergiur oleh janji-janji manis, namun tidak dilindungi

    Sumarni, seorang WNI dari Ende Nusa Tenggara Timur, pertama pergi ke Malaysia untuk bekerja dan tinggal pada 2006 dengan visa pelancong. Ia mengingat betul di kala itu, ia ditawarkan kesempatan bekerja di luar negeri dengan gaji menggiurkan.

    “Karena kelihatannya kalau di kampung itu, orang bisa melihat dari sedikit kekurangan kita. Terpancing gitu kan. Memang waktu saya enggak ada niatan ke luar negeri, cuma karena yang mau sponsor itu saudara mamaku sendiri.

    “Dari segi bicaranya enggak ada masalah. Jadi dia bilang nanti saya kasih uang, nanti dapet duit, dikasih makan dari PT,” kata Sumarni kepada BBC News Indonesia, Senin (19/02).

    Setelah berdiskusi panjang dengan ibunya dan adik-adiknya yang masih perlu dibiayai untuk sekolah, Sumarni akhirnya setuju. Ia kemudian dihubungkan pada agen dari perusahaan asal Arab Saudi yang membantunya mengurusi semua surat-surat.

    Namun, Sumarni saat itu tidak mengetahui bahwa ia bekerja di sana tanpa izin resmi.

    SumarniSumarni mengikuti proses pemutihan pada 2021 dan sudah menetap sebagai warga terdokumentasi di Malaysia.

    “Yang kita tahu cuma, nanti kamu sampai di Malaysia kamu dijemput oleh agen. Nanti ada agen yang tulis nama kamu di situ, dan nama agen kamu. Nanti sampai di Bandara, lihat-lihat, ada agen yang jemput kamu dan antar ke sana,” ujar perempuan berusia 42 itu.

    Baru pada 2021, Sumarni mendapatkan izin kerja dari pemerintah Malaysia setelah melalui proses administrasi yang “cukup rumit”. Sehingga, ia bisa menetap di Malaysia dengan aman.

    Tak hanya Sumarni, seorang WNI pekerja kebersihan, Mice (bukan nama sebenarnya), juga menerima kesempatan untuk bekerja di Malaysia yang ditawarkan oleh pihak agen yang menjanjikan pendapatan yang jauh melebihi bekerja dalam negeri.

    “Orang tua dan keluarga di kampung masih butuh uang. Jadi mesti kerja. Awalnya saya ikut itu agen, semacam kerja rumah tangga lepas selama tiga tahun,” kata Mice.

    Namun setelah majikannya meninggal, ia seakan-akan “ditelantarkan” oleh agen yang pertama memberikannya kesempatan kerja tersebut. Kini, Rince bekerja sebagai pembersih dan menunggu jika ada panggilan.

    Baca juga:

    “Yang kita tahu cuma, nanti kamu sampai di Malaysia kamu dijemput oleh agen. Nanti ada agen yang tulis nama kamu di situ, dan nama agen kamu. Nanti sampai di Bandara, lihat-lihat, ada agen yang jemput kamu dan antar ke sana,” ujar perempuan berusia 42 itu.

    Baru pada 2021, Sumarni mendapatkan izin kerja dari pemerintah Malaysia setelah melalui proses administrasi yang “cukup rumit”. Sehingga, ia bisa menetap di Malaysia dengan aman.

    Tak hanya Sumarni, seorang WNI pekerja kebersihan, Mice (bukan nama sebenarnya), juga menerima kesempatan untuk bekerja di Malaysia yang ditawarkan oleh pihak agen yang menjanjikan pendapatan yang jauh melebihi bekerja dalam negeri.

    “Orang tua dan keluarga di kampung masih butuh uang. Jadi mesti kerja. Awalnya saya ikut itu agen, semacam kerja rumah tangga lepas selama tiga tahun,” kata Mice.

    Namun setelah majikannya meninggal, ia seakan-akan “ditelantarkan” oleh agen yang pertama memberikannya kesempatan kerja tersebut. Kini, Rince bekerja sebagai pembersih dan menunggu jika ada panggilan.

    Proses pemutihan yang mahal dan rumit

    Operasi pemberantasan pendatang asing tanpa izin (PATI) di Malaysia resmi dilancarkan pada Juli 2018 setelah proses pemutihan lewat program penggajian dan penempatan kembali dinyatakan selesai pada akhir Juni 2018.

    Program tersebut dijalankan sejak Februari 2016. Namun kenyataannya masih banyak tenaga kerja asing yang tidak mengikuti pemutihan atau gagal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

    Sumarni mengatakan bahwa ia sempat dimintai biaya hingga 8.000 Ringgit Malaysia (RM) atau setara Rp26 juta oleh calo untuk mengurus proses pemutihan untuk bekerja semula dan izin tinggal.

    Namun, Sumarni menolak untuk membayar biaya tambahan tersebut. Sebab, di awal ia menandatangani kesepakatan untuk membayar 2.500 RM atau setara Rp8,16 juta.

    “Banyak yang diminta langsung kasih uangnya, padahal sebenarnya kan tidak wajar seperti itu. Dari pemerintah arahannya bukan seperti itu, mekanismenya bukan seperti itu,” tegas Sumarni.

    ANTARA FOTO/Aswaddy HamidPetugas medis memeriksa tekanan darah seorang pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia di Terminal Penumpang Pelabuhan Pelindo Dumai, di Dumai, Riau, Sabtu (20/01).

    Meski begitu, ia mengatakan kebanyakan migran WNI tidak mampu melalui proses pemutihan karena dokumen yang mereka miliki tidak lengkap, serta terbatasnya kuota yang tersedia oleh pemerintah Malaysia.

    “Mungkin hanya 25% [pemohon] yang dapat, karena 75% itu banyak yang terkendala… Tidak semua layak [dapat izin], Tapi kerjanya agen-agen itu, yang mau menampung pekerja ini tidak sesuai syarat dari pemerintah,” ujar Sumarni.

    Koordinator Migrant Care di Malaysia, Alex Ong, mengatakan bahwa pemerintah Malaysia menyediakan anggaran untuk 250.000 orang agar mengikuti program rekalibrasi ataupun untuk regularisasi.

    Namun, menurut Menteri Dalam Negeri, terdapat 1,1 juta orang yang memohon untuk pemutihan.

    “Kalau kita lihat dari angka resmi ya, migran Indonesia yang mempunyai permit [kerja] di Malaysia itu lebih kurang 700 ribu orang [belum berizin]. Dan lebih kurang 95 ribu adalah pekerja migran rumah tangga,” kata Alex.

    Baca juga:

    Ia mengatakan bahwa seringkali, pekerja migran tidak memilih jalur resmi sejak awal karena proses administrasinya yang rumit serta waktu tunggu 6-8 bulan yang biasa membuat majikan memotong gaji mereka.

    “Kalau prosedural gajinya rendah dan mungkin tidak bisa menghidupkan keluarga mereka jadi mau tidak mau mereka perlu cari jalan keluar yang sesuai, yang bisa hidupkan mereka,” terangnya.

    Malaysia adalah negara tujuan TKI dengan upah minimum pada 2023 sebesar Rp5.100.000 per bulan.

    Alex menambahkan gaji upah minimum tersebut yang tidak setara dengan biaya hidup di Malaysia yang semakin mahal membuat warga pergi dan membentuk kampung sendiri dengan paguyuban mereka.

    Risiko besar yang dihadapi pekerja migran tak berizin

    Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan pekerja migran yang belum mengantongi izin kerja rentan dikriminalisasi dan ditangkap seperti yang terjadi dalam kasus kampung di Shah Alam, Selangor.

    “Biasanya mereka ditahan di detensi imigrasi. Kemudian kalau ditemukan kesalahan-kesalahan berdasarkan pakta imigrasi. Mereka diadili dengan pakta imigrasi dan hukumannya bisa dipenjara lagi dan kemudian deportasi,” ujar Wahyu.

    Ia mengkritik “standar ganda” yang diterapkan terhadap pekerja migran. Sebab, mereka seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan, padahal perusahaan yang merekrut mereka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah dan banyak tidak dimintai pertanggungjawaban.

    “Mereka juga terpelihara oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan perkebunan, yang memanfaatkan kerentanan mereka sebagai pekerja undocumented, sehingga mereka tidak punya mobilitas ke mana-mana selain di perkebunan itu,” jelasnya.

    Malaysia merupakan salah satu negara penerima migran terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah pekerja migran terbanyak datang dari Indonesia.

    Baca juga:

    Menurut data Migrant Care, jumlah warga negara Indonesia yang berdokumen berkisar antara 1,2 hingga 1,4 juta. Sedangkan, Wahyu memperkirakan sekitar 2,5 juta hingga 3 juta pekerja migran masih belum memiliki izin.

    BBC Indonesia sudah berusaha menghubungi Duta Besar untuk Malaysia, Hermono, namun hingga berita ini dinaikkan dia belum memberikan tanggapan.

    Pada pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, Jokowi mengatakan bahwa ia dan Anwar sepakat untuk membentuk mekanisme khusus bilateral untuk menyelesaikan masalah pekerja migran Indonesia.

    “Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,” kata Jokowi dalam jumpa pers pada Juni 2023, seperti dikutip Antara.

    Lihat juga Video ‘TNI AL Gagalkan Upaya Pengiriman 17 Calon TKI Ilegal di Perairan Batam’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • HP China Tertekan, Xiaomi Turun Tangan

    HP China Tertekan, Xiaomi Turun Tangan

    New Delhi –

    Raksasa teknologi China termasuk produsen smartphone berjaya di berbagai belahan dunia. Akan tetapi di sisi lain, mereka mendapat tekanan besar, terutama dari Amerika Serikat dan juga sedikit banyak di India.

    Sejak tahun 2020, pemerintah India sangat ketat dalam mengawasi bisnis teknologi China di negaranya. Pemicunya adalah sengketa perbatasan yang menyebabkan 20 tentara India dan 4 tentara China meninggal dunia.

    Tahun silam, otoritas India menuding Vivop melanggar beberapa aturan visa dan dituding merugikan India sampai USD 13 miliar. India juga membekukan aset Xiaomi senilai lebih dari USD 600 juta terkait tuduhan pengiriman uang ilegal ke entitas asing.

    Baik Vivo maupun Xiaomi membantah tudingan itu. Aksi lainnya adalah India memblokir lebih dari 300 aplikasi di tahun 2020, termasuk TikTok. Nah berkenaan dengan hal ini, Xiaomi turun tangan.

    Dikutip detikINET dari Reutes, Xiaomi memberitahu pemeirntah India bahwa pembuat komponen smartphone China takut beroperasi di India karena pengawasan yang ketat itu. Xiaomi yang memegang 18% pasar smartphone India, juga menyarankan India memberi insentif pada pabrik dan menurunkan tarif impor untuk komponen ponsel tertentu.

    Xiaomi sendiri merakit smartphone di India, kebanyakan dengan memakai komponen lokal, sebagian lagi diimpor dari China. Presiden Xiaomi India, Muralikrishnan B, menilai India perlu menghadirkan rasa percaya untuk mendorong penyuplai komponen beroperasi di sana.

    “Terdapat kecemasan di antara penyuplai komponen soal mendirikan operasi di India, berasal dari tantangan yang dihadapi perusahaan-perusahaan di India, khususnya yang berasal dari China,” katanya, tanpa menyebutkan perusahaan yang dimaksud.

    “Pemerintah harus mengatasi kekhawatiran itu dan bekerja untuk menanamkan kepercayaan di antara penyuplai komponen asing, mendorong mereka untuk membuat fasilitas manufaktur di India,” tambahnya.

    (fyk/fay)

  • Dua Warga Indonesia Pemegang Visa WHV Tewas karena Kecelakaan di Australia

    Dua Warga Indonesia Pemegang Visa WHV Tewas karena Kecelakaan di Australia

    Dua orang pemegang Working Holiday Visa (WHV) meninggal dunia akibat kecelakaan mobil, Sabtu kemarin (10/02).

    Kedua pemegang WHV itu diketahui bernama Sophie Florence dan David Lim, usia 27 tahun, yang sedang dalam perjalanan dari Armidale menuju Gyura di negara bagian New South Wales (NSW) dengan ibu kota Sydney.

    Menurut keterangan Polisi NSW, David dan Sophie yang mengendarai mobil Holden berwarna hitam bertabrakan dengan mobil jenis Mazda berwarna perak sekitar pukul 18.50 waktu setempat.

    “Pengemudi Holden, seorang pria berusia 27 tahun, dan penumpangnya, seorang wanita berusia 27 tahun, tewas di tempat kejadian,” bunyi laporan polisi.

    “Pengemudi Mazda, pria berusia 41 tahun, juga tewas di lokasi kejadian.”

    “Seorang bayi berusia dua tahun yang merupakan ada di kursi belakang Mazda dibawa ke rumah sakit karena luka ringan.”

    Polisi juga mengatakan penumpang kursi depan Mazda, yakni seorang perempuan berusia 34 tahun, dilarikan ke Rumah Sakit Armidale dalam kondisi kritis.

    Staf protokol konsuler Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Sydney Arya Putubaya mengatakan pihaknya sudah menghubungi keluarga dari kedua korban.

    Arya juga mengatakan sudah menghubungi teman-teman WHV korban yang ada di Guyra, New South Wales, di mana mereka tinggal.

    “Polisi juga sudah berkomunikasi dengan KJRI, namun memang sampai sekarang prosesnya kalau dari polisi masih ongoing investigation ya,” katanya kepada Natasya Salim dari ABC Indonesia.

    “Jadi belum bisa memberikan informasi lebih banyak dari polisi.”

    Jenazah David dan Sophie kini berada di Newcastle dan pihak KJRI tengah menunggu laporan otopsi.

    Arya mengatakan David dan Sophie berasal dari Surabaya, namun belum mengonfirmasi berapa lama mereka sudah tinggal di Australia.

    Mereka adalah pekerja di rumah kaca perkebunan tomat ‘Costa Tomato’.

    ‘Kehilangan yang tragis’

    Pesan dari komunitas Indonesia di Australia terus mengalir menanggapi unggahan belasungkawa di Facebook.

    “Kembali kepada Allah di surga, semoga Sophie dan David ditempatkan di sisi kanan Allah dan kiranya diberi penghiburan kepada keluarga yg ditinggalkan,” tulis seorang warga.

    “Innalilahi wainailaihi rodjiun, untuk kalian semua yang biasa nyetir hati-hati, benar-benar harus ikutin rambu lalu lintas di sini,” bunyi komentar lainnya.

    “Turut berduka semoga dimudahkan segala urusan.”

    Minggu kemarin (11/02), dalam keterangannya kepada wartawan, Komandan Lalu Lintas Sektor Barat Daya, Gregory Donaldson mengatakan salah satu mobil tersebut tiba-tiba masuk ke jalur yang berlawanan sehingga menabrak mobil lainnya.

    “Ini merupakan kehilangan yang tragis, di mana tiga nyawa melayang di jalan dan dua lainnya masih berjuang untuk hidup,” kata Gregory seperti yang dilansir Daily Mail Australia.

    Ia menambahkan penyelidikan masih dilakukan, termasuk mobil mana yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan korban tewas.

    “Saya belum tahu penyebab kecelakaan ini, tapi selama lebih dari 36 tahun ini, dalam setiap tabrakan yang saya selidiki, ada seseorang yang melakukan kesalahan … tidak ada yang namanya kecelakaan, pasti ada seseorang yang melakukan kesalahan.”

    Gregory juga mengatakan insiden ini merupakan peringatan untuk semua pengendara agar berhati-hati di jalan.

    “Efek dari insiden yang traumatis ini bukan hanya milik mereka yang ada di dalam kendaraan, tapi milik seluruh masyarakat.”

    Laporan oleh Natasya Salim dan Hellena Souisa

  • Imigrasi Longgarkan Syarat Investor Asing di IKN Dapat Golden Visa

    Imigrasi Longgarkan Syarat Investor Asing di IKN Dapat Golden Visa

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah RI melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberi kemudahan berupa pemberian fasilitas golden visa bagi investor luar negeri yang hendak menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Persyaratan bagi perusahaan asing yang akan melakukan penanaman modal di IKN diturunkan, dari penanaman modal minimal US$25 juta menjadi minimal US$5 juta untuk masa tinggal selama 5 tahun. Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun, diturunkan dari US$50 juta menjadi US$10 juta,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim melalui siaran pers, Kamis (1/2).

    Silmy menyatakan perusahaan asing yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di IKN dikecualikan dari syarat turnover (nilai penjualan) pada perusahaan induknya sebagaimana disyaratkan kepada perusahaan asing yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di luar IKN.

    Pengajuan visa berindeks E28F tersebut dilakukan secara online melalui website evisa.imigrasi.go.id.

    Dokumen persyaratan yang dilampirkan antara lain paspor dengan masa berlaku minimal enam bulan, pas foto serta pernyataan komitmen untuk membangun perusahaan di IKN dengan nilai investasi paling sedikit US$5 juta (untuk masa tinggal 5 tahun), atau paling sedikit US$10 juta (untuk masa tinggal 10 tahun).

    Pada Januari 2024, terang Silmy, tercatat sebanyak 62 golden visa telah diterbitkan. Menurut dia, kemudahan golden visa bagi investor merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu sebagai fasilitator pembangunan masyarakat.

    “Kita harapkan masuknya investor asing ini menjadi stimulus perekonomian di IKN dan wilayah sekitarnya,” kata Silmy.

    Golden visa merupakan jenis visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu lima sampai dengan 10 tahun dengan tujuan mendukung perekonomian nasional.

    Landasan pemberlakuan kebijakan ini yaitu pada saat Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 diundangkan.

    Chief Executive Officer (CEO) OpenAI Samuel Altman menjadi orang asing pertama yang mendapatkan golden visa pasca-diundangkan akhir Agustus tahun lalu.

    Altman menerima golden visa dengan sub kategori tokoh dunia dengan masa tinggal 10 tahun yang ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim.

    (ryn/agt)

  • Dua WN Pakistan Menetap di Blitar Tanpa Dokumen Sah

    Dua WN Pakistan Menetap di Blitar Tanpa Dokumen Sah

    Blitar (beritajatim.com) – Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar telah melakukan Pengawasan Keimigrasian di Dusun Panggungpucung, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Hasilnya petugas menemukan 2 orang warga negara Pakistan atas nama Imran dan Washal Masih yang menetap di desa tersebut.

    Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui 2 warga negara Pakistan tersebut masuk ke Blitar secara ilegal. Hal itu terbukti, karena keduanya tidak memiliki dokumen perjalanan maupun visa yang sah.

    Atas temuan itu, Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar pun kemudian melakukan proses hukum lanjutan untuk kedua WNA tersebut. Pemeriksaan terhadap kedua WNA Pakistan dan sejumlah saksi pun dilakukan oleh Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar.

    Kedua WNA tersebut pun didakwa telah melanggar Pasal 119 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Juncto Pasal 55 KUHP, yaitu “Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),”.

    “Proses pemeriksaan para tersangka dan seluruh saksi selesai dilakukan sehingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Berkas perkara tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Blitar pada 29 November 2023,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar Arief Yudistira, Selasa (12/12/2023).

    BACA JUGA:
    Pemeriksaan Kesehatan Calon KPPS Blitar Gratis di Kecamatan

    Kedua tersangka sebenarnya telah berada di Lapas Blitar mulai tanggal 31 Oktober 2023 lalu dengan status dititipkan. Saat ini, berkas perkara telah dinyatakan lengkap sehingga segera mengikuti proses hukum selanjutnya.

    Imran dan Washal Masih yang merupakan warga negara Pakistan tersebut bakal diserahkan oleh Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar ke Kejaksaan Negeri Blitar hari ini Selasa (12/12/23). Sejumlah barang bukti dan berkas penyidikan kedua WNA tersebut juga akan ikut diserahkan ke Kejari Blitar.

    “Untuk penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan hari ini di Kantor Kejaksaan Negeri Blitar,” imbuhnya.

    BACA JUGA:
    Blitar Siapkan Dana Rp4,9 M Bangun 10 Palang Pintu KA

    Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada Imran dan Washal Masih, pada tanggal 30 November 2022. Imran dan Washal Masih, melakukan perjalanan dari Malaysia ke Indonesia menggunakan kapal laut dan masuk melalui Dumai. Dari Dumai, Imran dan Washal Masih, melakukan perjalanan ke Kabupaten Blitar melalui Surabaya.

    Kedua WNA asal Pakistan, memutuskan untuk berdomisili di wilayah Kabupaten Blitar karena Imran memiliki seorang anak yang merupakan hasil perkawinan siri dengan seorang WNI saat bersama-sama bekerja di Malaysia. Setelah menetap di Blitar, selanjutnya Imran dan Washal Masih melakukan percobaan untuk berangkat ke Australia secara ilegal. [owi/beq]

  • Australia Merombak Strategi Imigrasi, Termasuk Visa Pelajar

    Australia Merombak Strategi Imigrasi, Termasuk Visa Pelajar

    Jakarta –

    Anda kembali membaca rangkuman berita-berita dalam Dunia Hari Ini.

    Untuk edisi Senin, 11 Desember 2023, kami mengawali dengan berita utama di Australia.

    Australia perbaiki sistem migrasi

    Untuk menindak sistem migrasi yang dianggap “rusak”, Pemerintah Australia mengumumkan untuk memperketat proses visa bagi pekerja migran dan pelajar internasional untuk 10 tahun ke depan.

    Ini beberapa hal yang diumumkan Pemerintah Australia hari ini.

    Angka migrasi ke Australia diyakini sudah mencapai puncaknya pada tahun fiskal lalu yaitu sebesar 510.000 orang, dan diperkirakan akan turun ke tingkat yang lebih normal, yaitu 375.000 orang di tahun depan dan 250.000 pada tahun 2025.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Pemerintah Australia mengatakan beberapa tujuan dari perubahan aturan ini adalah untuk meningkatkan standar hidup warga Australia, memastikan kondisi kerja yang baik, serta memperkuat hubungan internasional.

    Ketegangan menguat di perbatasan Lebanon

    Ketegangan di perbatasan Lebanon dengan Israel menguat, ketika Hizbullah meluncurkan drone peledak dan rudal ke arah Israel, sementara serangan udara Israel mengguncang beberapa kota dan desa di Lebanon selatan.

    Israel dan Hizbullah, kelompok yang didukung Iran, melakukan baku tembak sejak perang di Gaza berlangsung dua bulan lalu, yang merupakan perang terburuk mereka sejak konflik tahun 2006.

    Ali Hijazi, seorang pejabat kota Aitaroun mengatakan serangan udara Israel menghancurkan lima rumah dan lebih banyak lagi.

    Tentara Israel tidak memberikan tanggapan ketika dimintai komentar.

    Presiden Argentina baru ingin merombak perekonomian

    Javier Milei, yang baru resmi menjabat sebagai Presiden Argentina, sekaligus seorang ekonom libertarian Argentina, mengatakan tidak punya pilihan selain mengambil keputusan berat agar bisa memperbaiki krisis ekonomi negara tersebut.

    “Tidak ada uang,” ujarnya dalam pidato perdananya, setelah mengatakan tak ada lagi jalan untuk keluar dari masalah ekonomi di Argentina.

    Meski pidatonya tidak memberikan rincian yang jelas, Javier mengatakan langkah-langkah penting, termasuk penyesuaian fiskal yang setara dengan 5 persen PDB negara menjadi tanggung jawab “negara dan bukan sektor swasta”.

    Javier, 53 tahun, mengambil alih kepemimpinan Peronis Alberto Fernandez, yang pemerintahannya dirundung kegagalan dalam mengendalikan kenaikan harga.

    Kapal Filipina dan penjaga pantai China tabrakan

    Sebuah kapal Filipina dan kapal Penjaga Pantai China bertabrakan di dekat terumbu karang di Laut China Selatan yang disengketakan.

    Insiden terjadi kemarin, saat misi pasokan Filipina ke garnisun kecil di Second Thomas Shoal di Kepulauan Spratly, yang merupakan titik konflik bagi Manila dan Beijing.

    Sehari sebelumnya, Filipina menuduh penjaga pantai China menggunakan meriam untuk “menghalangi” tiga kapal yang mengirimkan persediaan kepada nelayan Filipina di dekat Scarborough Shoal, di lepas pulau utama Luzon.

    Ketegangan yang sudah berlangsung lama antara China dan Filipina ini telah terjadi beberapa bulan terakhir akibat sejumlah insiden yang melibatkan kapal kedua negara, termasuk dua tabrakan sebelumnya.

  • 4 WNA Vietnam Dideportasi Karena Jualan Terpal Tanpa Izin

    4 WNA Vietnam Dideportasi Karena Jualan Terpal Tanpa Izin

    Madiun (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun mendeportasi 4 WNA Vietnam karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Keempat WNA tersebut berinisial VQT, DHV, BTT, dan NQX.

    Kasubsi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Aditya Yusuf, mengatakan, keempat WNA tersebut diamankan petugas pada 22 Februari 2023. Mereka ditangkap saat sedang berjualan terpal di Kabupaten Madiun.

    “Keempat pria tersebut diketahui melakukan aktivitasnya selama di Madiun, dengan berjualan terpal. Jadi melakukan kegiatan tidak sesuai izin yang disampaikan,” ujar Yusuf, Jumat (8/12/2023).

    Yusuf menjelaskan, visa kunjungan keempat WNA Vietnam tersebut hanya berlaku 60 hari, setelah diterapkan cap tanda masuk di paspornya. Namun, mereka telah menetap di Indonesia selama lebih dari 3 bulan. “Yang bersangkutan dideportasi pada Jumat 24 Februari 2023 melalui Bandara Soekarno Hatta,” tuturnya.

    Yusuf menambahkan, selama 2023 total 12 WNA telah dilakukan pendeportasian dari Januari sampai dengan Oktober. Selain karena penyalahgunaan izin tinggal, ada juga yang dideportasi karena overstay atau melebihi batas masa berlaku izin tinggal.

    “Ada yang dari Malaysia. Selain alasan penyalahgunaan izin tinggal, juga overstay lebih dari masa berlaku izin tinggal. Setelah pengawasan, kami kumpulkan bukti bukti, bawa ke kantor untuk diperiksa dan deportasi,” jelasnya.

    Atas kejadian tersebut, petugas menerapkan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan sanksi berupa tindakan administratif keimigrasian dalam bentuk deportasi.

    “Selain di Madiun, diketahui mayoritas beraktivitas di Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Setelah deportasi, kami masukkan ke dalam kategori pencekalan pelarangan masuk kembali ke Indonesia selama beberapa bulan,” pungkasnya. [fiq/kun]

    BACA JUGA: Caleg Pembobol Toko Madiun Terancam Dicoret dari Surat Suara

  • Kebijakan Finlandia Tutup Perbatasan dengan Rusia Picu Protes

    Kebijakan Finlandia Tutup Perbatasan dengan Rusia Picu Protes

    Jakarta –

    Setelah Finlandia mulai menutup kebanyakan pos perbatasan dengan Rusia pada tanggal 24 November lalu, para migran dari negara ketiga pergi ke perbatasan paling terpencil di Lapland, yang berjarak lebih dari 1.000 kilometer dari Helsinki dan 250 kilometer dari Murmansk di Rusia. Namun, pada tanggal 30 November, Finlandia juga menutup pintu penyeberangan itu.

    “Pengungsi datang dari sana,” kata kepala pos pemeriksaan, Vesa Arfmann, sambil menunjuk ke arah Rusia. Ia kemudian menggiring para jurnalis ke sebuah kontainer yang berisi “alat transportasi” yang ditinggalkan, karena perbatasan tidak boleh dilintasi dengan berjalan kaki. Sepeda bertumpuk di sana. “Sekarang, ini menjadi milik negara Finlandia, mungkin akan dilelang,” jelas Santeri Komu, pejabat perbatasan lainnya. Mereka yang mengantar para jurnalis yang meninjau.

    Rombongan kemudian dibawa ke sebuah hanggar. Biasanya para pencari suaka menunggu giliran wawancara mereka di sini. Mereka akan ditanyai siapa nama, dari mana asal, dan mengapa mereka mengajukan permohonan suaka. Sering kali dibutuhkan seorang penerjemah, yang kemudian akan dipanggil. Banyak migran yang tidak membawa dokumen, tapi ada juga yang punya dokumen lengkap. Dua pria dari Yaman baru-baru ini tiba dengan membawa paspor, kata Komu.

    Keluarga terpisah-pisah

    Penutupan perbatasan merupakan pukulan serius bagi penduduk Finlandia yang berbahasa Rusia. Jumlahnya hampir 100.000 orang dari sekitar lima setengah juta penduduk Finlandia. Banyak di antara mereka yang tinggal di Finlandia dan Rusia, dan bukan hal yang aneh untuk melakukan perjalanan melintasi perbatasan ke Vyborg atau St. Petersburg yang berdekatan.

    Pada akhir November, Viktoria Ilyina dan Yevgeny Koschevnikov ingin berkendara dari Lappeenranta di Finlandia selatan ke St. Petersburg, tempat putra mereka Serafim yang berusia lima tahun akan menjalani operasi. Mereka pindah ke Finlandia setahun yang lalu, tetapi mereka lebih memilih menerima perawatan di Rusia. “Kami punya dokter yang kami percayai dan bisa berbahasa Rusia,” jelas Ilyina. Operasi terpaksa ditunda karena penutupan perbatasan.

    Kunjungan yang direncanakan untuk melawat ayah Yevgeny Koshevnikov, yang baru-baru ini menderita strok dan menderita kanker, juga tidak dapat lagi dilakukan. “Saya sangat khawatir kesehatan ayah saya akan terus memburuk dan saya tidak dapat bersamanya,” kata Koshevnikov. “Saya sudah berpikir untuk meninggalkan keluarga saya di sini, entah pergi ke Murmansk atau terbang dari Helsinki ke Istanbul untuk menemaninya.”

    Warga penutur bahasa Rusia protes

    Ada banyak cerita seperti itu di Lappeenranta. Kota ini berjarak 25 kilometer dari perbatasan Rusia dan sekitar lima persen penduduk di sana berbicara bahasa Rusia. Menyusul penutupan tiga pos pemeriksaan di selatan, penduduk Lappeenranta yang berbahasa Rusia berdemonstrasi di depan balai kota pada 19 November lalu.

    “Itu seperti menusukkan pisau ke punggung, sebuah pengkhianatan dari pemerintah Finlandia, karena kami tidak diperhitungkan, seolah-olah kami, minoritas berbahasa Rusia di Finlandia, tidak memiliki kepentingan sendiri,” keluh Devyatkin. Dia ingin berbicara dengan para politisi dan menyarankan untuk memikirkan bersama tentang pembukaan setidaknya satu perbatasan di wilayah selatan. Ibu, saudara laki-laki dan perempuannya tinggal di Rusia. Mereka semua berencana merayakan Tahun Baru bersama-sama.

    Pihak berwenang Finlandia memberi konfirmasi, semua perbatasan sudah ditutup, dan mengatakan bahwa keputusan itu dilakukan karena alasan keamanan nasional. Masuknya migran dari negara ketiga melalui wilayah Rusia meningkat secara signifikan sejak Agustus lalu. Menurut Penjaga Perbatasan Finlandia, hampir 1.000 pencari suaka memasuki negara itu dari Rusia selama ini. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya hanya ada sedikit migran.

    Helsinki yakin, pejabat perbatasan Rusia sengaja membiarkan migran masuk ke Uni Eropa tanpa visa. Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo menggambarkan tindakan Rusia sebagai perang hibrida dan melihatnya sebagai tindakan balas dendam atas masuknya Finlandia menjadi anggota NATO.

    (hp/as)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu